Konsultan Pajak vs Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak: Apa Bedanya?

Berita & Regulasi Wicaksana -
Sejak terbitnya PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55 Tahun 2026, istilah Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak mulai semakin sering dibicarakan. Pertanyaannya kemudian muncul: Kalau...
Berita & Regulasi

Apa Itu SKT Pihak Lain? Pengertian, Fungsi, Klasifikasi, dan Masa Berlakunya

0
Istilah SKT Pihak Lain mulai sering muncul setelah terbitnya...
Berita & Regulasi

Konsultan Pajak vs Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak: Apa Bedanya?

0
Sejak terbitnya PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55...
Berita & Regulasi

Bisakah Kantor Konsultan Pajak Berbentuk PT? Ini Ketentuannya Menurut PMK 55 Tahun 2026

0
Jawabannya: Bisa. Kantor Konsultan Pajak sekarang dapat didirikan dalam bentuk Perseroan...
Berita & Regulasi

PMK 49 Tahun 2026: Tata Cara Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN

0
Transaksi digital dengan perusahaan luar negeri sudah menjadi bagian...
Berita & Regulasi

SKB PPh atas Hibah atau Waris Tanah dan/atau Bangunan: Syarat dan Ketentuannya Berdasarkan PER-8/PJ/2023 dan PMK 81 Tahun 2024

0
Ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul ketika seseorang...
Berita & Regulasi

Izin Konsultan Pajak A, B dan C: Apa Perbedaannya?

0
Salah satu hal yang paling penting dipahami sebelum menjadi...

Topics

Hot this week

Berita & Regulasi

Apa Itu SKT Pihak Lain? Pengertian, Fungsi, Klasifikasi, dan Masa Berlakunya

0
Istilah SKT Pihak Lain mulai sering muncul setelah terbitnya...
Berita & Regulasi

Konsultan Pajak vs Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak: Apa Bedanya?

0
Sejak terbitnya PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55...
Berita & Regulasi

Bisakah Kantor Konsultan Pajak Berbentuk PT? Ini Ketentuannya Menurut PMK 55 Tahun 2026

0
Jawabannya: Bisa. Kantor Konsultan Pajak sekarang dapat didirikan dalam bentuk Perseroan...
Berita & Regulasi

PMK 49 Tahun 2026: Tata Cara Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN

0
Transaksi digital dengan perusahaan luar negeri sudah menjadi bagian...
Berita & Regulasi

SKB PPh atas Hibah atau Waris Tanah dan/atau Bangunan: Syarat dan Ketentuannya Berdasarkan PER-8/PJ/2023 dan PMK 81 Tahun 2024

0
Ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul ketika seseorang...
spot_imgspot_imgspot_img

Follow us

Popular Categories

Berita & Regulasi251Know Your Risk173PPh125Tutorial Pajak120Peraturan111Coretax96

Headlines

Unsur Penambah dan Pengurang Dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Berita & Regulasi Wicaksana -
Menghitung PPh Pasal 21 tidak cukup hanya dengan melihat berapa besar gaji yang diterima seorang pegawai setiap bulan. Dalam...

Perbedaan Skema UMKM Menggunakan Orang Pribadi atau Badan: Menguntungkan yang Mana?

Berita & Regulasi Wicaksana -
Saat merintis usaha, salah satu pertanyaan penting yang sering muncul adalah: “Lebih baik usaha saya didaftarkan sebagai orang pribadi...

NPWP untuk Wanita Kawin: Memahami Hak, Status, dan Kewajiban Pajak

Berita & Regulasi Wicaksana -
Pendahuluan Banyak wanita yang baru menikah sering bingung soal status pajak mereka. Pertanyaannya beragam: “Kalau sudah menikah, apakah saya tetap pakai...

NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP: Apa Bedanya dan Bagaimana Cara Mengurusnya?

Berita & Regulasi Wicaksana -
Pendahuluan Banyak Wajib Pajak di Indonesia sering merasa bingung dengan status NPWP mereka. Ada yang sudah tidak bekerja, sudah pindah...

Exclusive Articles

spot_imgspot_img

Editor's choice

Belajar Pajak

Know Your Risk

Studi Kasus

Video News

Kursus Pajak
spot_img

Recent Posts

Apa Itu SKT Pihak Lain? Pengertian, Fungsi, Klasifikasi, dan Masa Berlakunya

Berita & Regulasi Wicaksana -
Istilah SKT Pihak Lain mulai sering muncul setelah terbitnya aturan baru mengenai Kuasa Wajib Pajak. Bagi orang yang selama ini...

Konsultan Pajak vs Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak: Apa Bedanya?

Berita & Regulasi Wicaksana -
Sejak terbitnya PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55 Tahun 2026, istilah Pihak Lain sebagai Kuasa Wajib Pajak mulai...

Bisakah Kantor Konsultan Pajak Berbentuk PT? Ini Ketentuannya Menurut PMK 55 Tahun 2026

Berita & Regulasi Wicaksana -
Jawabannya: Bisa. Kantor Konsultan Pajak sekarang dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas atau PT. Hal ini secara tegas diatur dalam PMK Nomor...

PMK 49 Tahun 2026: Tata Cara Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN

Berita & Regulasi Wicaksana -
Transaksi digital dengan perusahaan luar negeri sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, baik bagi perusahaan maupun orang pribadi di...

SKB PPh atas Hibah atau Waris Tanah dan/atau Bangunan: Syarat dan Ketentuannya Berdasarkan PER-8/PJ/2023 dan PMK 81 Tahun 2024

Berita & Regulasi Wicaksana -
Ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul ketika seseorang hendak melakukan balik nama sertipikat tanah karena warisan atau hibah: “Kalau...

Izin Konsultan Pajak A, B dan C: Apa Perbedaannya?

Berita & Regulasi Wicaksana -
Salah satu hal yang paling penting dipahami sebelum menjadi Konsultan Pajak adalah bahwa Izin Konsultan Pajak tidak hanya terdiri...

Arti Status Approved, Uncredited, Credited, Amended, Waiting for Amendment, Cancelled, dan Waiting for Cancellation pada Faktur Pajak di Coretax

Berita & Regulasi Wicaksana -
Bagi wajib pajak yang menggunakan Coretax DJP, memahami status Faktur Pajak menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika melakukan...

Cara Menyampaikan Tanggapan SP2DK Melalui Coretax: Panduan Langkah demi Langkah

Berita & Regulasi Wicaksana -
Menerima SP2DK saja sudah cukup membuat banyak wajib pajak merasa khawatir. Ketika kemudian diminta menyampaikan tanggapan melalui Coretax, muncul...

Apakah Menjawab SP2DK Bisa Berujung Pemeriksaan Pajak? Memahami Risiko dan Prosesnya

Berita & Regulasi Wicaksana -
Menerima SP2DK sering kali langsung menimbulkan satu pertanyaan yang membuat wajib pajak cemas: “Kalau saya menjawab SP2DK, apakah nanti malah...

Apa yang Terjadi Jika SP2DK Tidak Dijawab? Risiko dan Kemungkinan Tindak Lanjutnya

Berita & Regulasi Wicaksana -
Menerima SP2DK lalu tidak menjawabnya bukanlah pilihan yang sebaiknya dianggap sepele. Banyak wajib pajak yang ketika menerima Surat Permintaan Penjelasan...

Lebih Baik Membantah atau Membetulkan? Strategi Menentukan Respons terhadap SP2DK

Berita & Regulasi Wicaksana -
Menerima SP2DK sering kali membuat wajib pajak langsung berpikir, “Saya harus membantah atau saya harus membayar?” Padahal, dua pilihan tersebut...

Jangan Langsung Membayar: 5 Hal yang Harus Dicek Sebelum Menanggapi SP2DK

Berita & Regulasi Wicaksana -
Menerima SP2DK dari kantor pajak sering membuat wajib pajak langsung berpikir tentang satu hal: “Berapa pajak yang harus saya bayar?” Bahkan...
Muat lebih banyak

Follow us

Popular

Popular Categories

Berita & Regulasi251Know Your Risk173PPh125Tutorial Pajak120Peraturan111Coretax96