Unsur Penambah dan Pengurang Dalam Penghitungan PPh Pasal 21

No	Jenis asuransi	Perlakuan bagi pemberi kerja	Perlakuan bagi karyawan
1	premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh pemberi kerja	biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)	Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.(Lampiran PER-31/PJ/2012)
2.	premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.	biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)	Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. (Lampiran PER-31/PJ/2012)
3.	premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh karyawan	–	bukan biaya bagi OP (tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh 21) (Pasal 9 ayat (1) huruf D UU Nomor 36 TAHUN 2008)
4.	premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan karyawan.	–	bukan biaya bagi OP (tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh 21) (Pasal 9 ayat (1) huruf D UU Nomor 36 TAHUN 2008)
5.	Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh pemberi kerja	biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 TAHUN 2008)	Tidak menambah penghasilan bruto karyawan
6.	Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh karyawan	–	biaya bagi karyawan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 TAHUN 2008) dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21(Lampiran PER-31/PJ/2012)
7.	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	–	Pengurang penghasilan bruto karyawan. (Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008)
8.	Tunjangan PPh	Dapat dibiayakan.	Penambah penghasilan bruto karyawan. Alasan: karena tunjangan yang diberikan termasuk kedalam kategori tambahan penghasilan, dapat dilihat di Lampiran PER-31/PJ/2012.
9.	PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja	Tidak dapat dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 TAHUN 2008), karena PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja termasuk pemberian kenikmatan (Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012)	Bukan penambah penghasilan bruto karyawan. Alasan: Sesuai Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012.
10.	Natura dan/ atau kenikmatan	Tidak dapat dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 TAHUN 2008)	Bukan penambah penghasilan bruto karyawan. (Pasal 8 ayat (1) huruf b PER-31/PJ/2012 & PMK 252/PMK.03/2008) Tetapi jika natura/kenikmatan tersebut diberikan oleh : WP yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). maka natura dan/atau kenikmatan tersebut menjadi unsur penambah penghasilan karyawan untuk penghitungan PPh Pasal 21. (Pasal 7 ayat (1) PER-31/PJ/2012). Pada Pasal 8 ayat (1) huruf b PER-31/PJ/2009 stdd PER-57/PJ/2009, ditentukan bahwa jika natura/kenikmatan tersebut diberikan oleh : bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit), maka natura dan/atau kenikmatan tersebut menjadi unsur penambah penghasilan karyawan untuk penghitungan PPh Pasal 21. (Pasal 7 ayat (1) PER-31/PJ/2009)