PP 58 Tahun 2023: Isi dan Dampaknya terhadap PPh 21

- Advertisement -

Sejak diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata atau TER, cara perusahaan menghitung PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang cukup besar.

Sebelumnya, tax staff umumnya menghitung pemotongan pajak bulanan pegawai tetap dengan memperhitungkan penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP, dan tarif progresif.

Kini, dalam sebagian besar masa pajak, penghitungan menjadi lebih sederhana. Perusahaan menentukan penghasilan bruto bulanan, memilih kategori TER berdasarkan status PTKP, kemudian mengalikan penghasilan tersebut dengan tarif yang sesuai.

Perubahan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Meskipun telah diterapkan sejak 2024, masih terdapat sejumlah kesalahpahaman mengenai peraturan tersebut.

Sebagian karyawan menganggap TER merupakan tarif pajak baru yang menyebabkan PPh 21 menjadi lebih besar. Ada pula perusahaan yang menggunakan TER hingga Desember tanpa melakukan penghitungan ulang PPh 21 tahunan.

Kesalahpahaman lainnya adalah menganggap seluruh penerima penghasilan menggunakan TER bulanan.

Padahal, ketentuan pemotongan bergantung pada jenis penerima penghasilan, periode pembayaran, dan karakteristik penghasilan yang diterima.

Karena itu, memahami PP 58 Tahun 2023 tidak cukup hanya dengan mengetahui tabel TER A, B, dan C. Tax staff juga perlu memahami tujuan perubahan, hubungan dengan PMK 168 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap payroll, bukti potong, dan pelaporan PPh 21 melalui Coretax.

Artikel ini akan membahas isi pokok PP 58 Tahun 2023, perubahan cara menghitung PPh 21, contoh penerapannya, dan langkah yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghindari kesalahan pemotongan.

- Advertisement -

Apa Itu PP Nomor 58 Tahun 2023?

PP Nomor 58 Tahun 2023 adalah Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 27 Desember 2023.

Pengaturan utamanya terdapat dalam Pasal 2, yang menjelaskan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21.

Tarif efektif tersebut terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

Dengan demikian, PP 58 Tahun 2023 tidak menghapus tarif progresif yang telah dikenal dalam penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi.

Sebaliknya, peraturan ini memperkenalkan metode yang lebih sederhana untuk menghitung pemotongan pajak dalam periode tertentu.

Untuk pegawai tetap, metode TER digunakan pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, perusahaan menghitung kembali PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan.

Apa Tujuan Diterbitkannya PP 58 Tahun 2023?

Salah satu tujuan utama penerapan TER adalah menyederhanakan proses penghitungan pemotongan PPh Pasal 21.

Sebelum mekanisme TER diterapkan, bagian payroll sering harus menghitung pajak bulanan melalui beberapa tahapan, termasuk memperkirakan penghasilan neto setahun dan menghitung pajak tahunan.

Penghitungan tersebut dapat menjadi lebih kompleks ketika karyawan menerima penghasilan yang berubah setiap bulan, seperti lembur, THR, bonus, dan tunjangan tertentu.

Melalui TER, pemotongan pada bulan biasa dapat dilakukan dengan menentukan tarif berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP.

Sebagai contoh, perusahaan tidak perlu menghitung PTKP secara terpisah untuk menentukan pemotongan bulanan pegawai tetap.

Status PTKP telah digunakan sebagai dasar pengelompokan kategori TER.

Namun, penyederhanaan ini tidak menghilangkan kebutuhan penghitungan tahunan.

Pada masa pajak terakhir, biaya jabatan, iuran pensiun yang dapat dikurangkan, PTKP, dan tarif progresif tetap diperhitungkan sesuai peraturan.

Dengan demikian, TER menyederhanakan cara pemotongan selama tahun berjalan, bukan mengganti seluruh sistem penghitungan PPh Pasal 21.

Kapan PP 58 Tahun 2023 Mulai Diterapkan?

PP 58 Tahun 2023 ditetapkan pada 27 Desember 2023 dan mulai digunakan dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 sejak 1 Januari 2024.

Pelaksanaannya dijabarkan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang juga berlaku mulai 1 Januari 2024.

Artinya, penghitungan PPh Pasal 21 untuk tahun 2026 tetap perlu memperhatikan mekanisme TER, sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus yang berlaku untuk penerima atau jenis penghasilan tertentu.

Perusahaan juga harus membedakan peraturan yang mengatur tarif pemotongan dengan peraturan yang mengatur administrasi pelaporan.

- Advertisement -

PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 menjadi dasar penting untuk menentukan cara menghitung PPh 21.

Sementara itu, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa melalui Coretax mengikuti ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.

Apa Saja Isi Pokok PP 58 Tahun 2023?

Secara garis besar, PP 58 Tahun 2023 mengatur penggunaan tarif progresif Pasal 17 dan tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21.

Tarif efektif dibagi menjadi tarif bulanan dan tarif harian.

Tarif efektif bulanan selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP, yaitu TER A, TER B, dan TER C.

Masing-masing kategori mempunyai lapisan penghasilan bruto bulanan dan persentase tarif yang berbeda.

Sementara itu, tarif efektif harian mempunyai dua lapisan tarif berdasarkan penghasilan bruto harian.

Peraturan ini juga dilengkapi lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketentuannya.

Dalam lampiran tersebut, perusahaan dapat menemukan tabel tarif efektif bulanan kategori A, B, dan C serta tarif efektif harian.

Karena itu, ketika menghitung PPh 21, tax staff tidak cukup membaca pasal utama saja. Lampiran tarif harus digunakan untuk menentukan persentase yang tepat.

Apa Itu Tarif Efektif Rata-Rata atau TER?

Tarif Efektif Rata-Rata adalah tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap penghasilan bruto berdasarkan kelompok dan lapisan yang ditentukan dalam peraturan.

Dalam penerapannya untuk pegawai tetap pada bulan selain masa pajak terakhir, rumus dasarnya adalah:

PPh 21 Bulanan = Penghasilan Bruto Bulanan × Tarif TER

Misalnya, seorang pegawai menerima penghasilan bruto Rp8 juta pada Januari.

Perusahaan terlebih dahulu menentukan kategori TER berdasarkan status PTKP pegawai.

Setelah itu, perusahaan mencari lapisan penghasilan Rp8 juta dalam tabel kategori tersebut.

Persentase tarif yang ditemukan dikalikan dengan seluruh penghasilan bruto yang relevan pada bulan tersebut.

Namun, tarif TER tidak bekerja seperti tarif progresif tahunan.

Pada tarif progresif tahunan, Penghasilan Kena Pajak dibagi berdasarkan lapisan tarif.

Sedangkan dalam mekanisme TER bulanan, satu persentase dari tabel digunakan terhadap seluruh penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pada masa tersebut.

Tiga Kategori Tarif Efektif Bulanan dalam PP 58 Tahun 2023

PP 58 Tahun 2023 membagi tarif efektif bulanan menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP.

Kategori A digunakan untuk status TK/0, TK/1, dan K/0.

Kategori B digunakan untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

Kategori C digunakan untuk K/3.

Misalnya, pegawai dengan status belum menikah tanpa tanggungan menggunakan kategori A.

- Advertisement -

Pegawai yang telah menikah dan mempunyai satu anak yang memenuhi persyaratan tanggungan menggunakan kategori B.

Sementara itu, pegawai dengan status kawin dan tiga tanggungan yang memenuhi ketentuan menggunakan kategori C.

Pembagian tersebut penting karena dua karyawan dengan penghasilan bruto yang sama dapat mempunyai pemotongan PPh 21 bulanan yang berbeda apabila kategori TER-nya berbeda.

Perusahaan perlu memastikan status PTKP berdasarkan keadaan yang ditentukan dalam peraturan, bukan sekadar memilih kategori dengan persentase paling rendah.

TER A: Untuk Status TK/0, TK/1, dan K/0

TER A digunakan bagi penerima penghasilan yang termasuk status PTKP TK/0, TK/1, atau K/0.

Dalam tabel PP 58 Tahun 2023, tarif kategori A dimulai dari 0 persen untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp5.400.000.

Setelah melewati batas tersebut, tarif meningkat sesuai lapisan penghasilan.

Sebagai contoh, seorang pegawai dengan status TK/0 menerima penghasilan bruto Rp6 juta pada bulan selain masa pajak terakhir.

Berdasarkan tabel TER A, penghasilan tersebut berada pada lapisan tarif 0,75 persen.

Dengan demikian, PPh 21 yang dipotong adalah Rp45.000.

Contoh ini menunjukkan bahwa penggunaan TER membutuhkan dua informasi utama, yaitu penghasilan bruto bulanan dan kategori berdasarkan status PTKP.

Untuk daftar seluruh lapisan tarif serta contoh lainnya, perusahaan dapat mempelajari artikel khusus TER A PPh 21.

TER B: Untuk Status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2

TER B digunakan bagi penerima penghasilan dengan status TK/2, TK/3, K/1, atau K/2.

Dalam tabel PP 58 Tahun 2023, tarif TER B sebesar 0 persen berlaku untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6.200.000.

Setelah itu, tarif meningkat berdasarkan lapisan penghasilan.

Sebagai contoh, seorang pegawai tetap berstatus K/1 menerima penghasilan bruto Rp10 juta.

Penghasilan tersebut berada pada lapisan tarif TER B sebesar 1,5 persen.

PPh 21 bulanannya adalah:

Rp10.000.000 × 1,5% = Rp150.000

Penghitungan ini berlaku untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, dengan asumsi penghasilan tersebut mengikuti ketentuan pemotongan biasa.

Penjelasan lengkap mengenai lapisan penghasilan dan contoh perhitungan dapat dibaca pada artikel TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan.

TER C: Untuk Status K/3

TER C digunakan untuk status PTKP K/3, yaitu kawin dengan tiga tanggungan yang memenuhi persyaratan perpajakan.

Nilai PTKP K/3 adalah Rp72 juta setahun.

Dalam tabel PP 58 Tahun 2023, penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6.600.000 menggunakan tarif TER C sebesar 0 persen.

Sebagai contoh, seorang pegawai tetap berstatus K/3 memperoleh penghasilan bruto Rp10 juta sebulan.

Tarif TER C untuk penghasilan tersebut adalah 1,5 persen.

Dengan demikian, PPh 21 bulanannya sebesar Rp150.000.

Walaupun jumlah pemotongan pada contoh tersebut sama dengan pegawai K/1 yang menggunakan TER B, dasar pemilihan kategori tetap berbeda.

Karena itu, perusahaan harus menggunakan kategori berdasarkan status PTKP yang sebenarnya.

Untuk melihat seluruh 41 lapisan tarif, pembaca dapat membuka artikel TER C PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan.

Tarif Efektif Harian dalam PP 58 Tahun 2023

Selain tarif bulanan, PP 58 Tahun 2023 mengatur tarif efektif harian.

Tarif ini relevan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dengan pola pembayaran tertentu sesuai PMK 168 Tahun 2023.

Tarif efektif harian terbagi menjadi dua lapisan.

Untuk penghasilan bruto harian sampai dengan Rp450.000, tarifnya sebesar 0 persen.

Untuk penghasilan bruto harian di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000, tarifnya sebesar 0,5 persen.

Misalnya, seorang pegawai tidak tetap menerima upah bruto harian Rp600.000 dan memenuhi ketentuan penggunaan TER harian.

PPh 21 yang dipotong sebesar:

Rp600.000 × 0,5% = Rp3.000

Namun, jika jumlah penghasilan bruto harian atau rata-rata harian melebihi Rp2.500.000, penghitungan mengikuti ketentuan tarif Pasal 17 yang diatur dalam PMK 168 Tahun 2023.

Karena itu, tidak semua penghasilan pegawai harian otomatis dapat dihitung dengan tarif 0,5 persen.

Apakah PP 58 Tahun 2023 Mengubah Tarif Progresif PPh 21?

Tidak.

PP 58 Tahun 2023 tidak mengganti tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif progresif tetap digunakan untuk menentukan pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan.

Lapisan tarif progresif orang pribadi terdiri atas 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen menurut batas penghasilan kena pajak masing-masing.

Dalam penghitungan PPh 21 pegawai tetap, tarif tersebut digunakan pada masa pajak terakhir.

Karena itu, penggunaan TER tidak boleh diartikan sebagai perubahan tarif pajak tahunan.

Yang berubah adalah metode pemotongan pada masa pajak selain masa pajak terakhir.

Ini merupakan perbedaan penting yang harus dipahami perusahaan ketika menjelaskan perubahan potongan pajak kepada karyawan.

Perbedaan Penghitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah PP 58 Tahun 2023

Sebelum penerapan TER, penghitungan bulanan pegawai tetap umumnya menggunakan pendekatan perkiraan pajak tahunan.

Perusahaan menghitung penghasilan neto dengan memperhitungkan pengurang, mengurangi PTKP, dan menggunakan tarif progresif untuk menentukan pemotongan.

Setelah penerapan TER, pada bulan selain masa pajak terakhir, perusahaan cukup menentukan penghasilan bruto dan kategori tarif yang sesuai.

Sebagai contoh, pegawai dengan gaji relatif tetap tidak memerlukan penghitungan ulang biaya jabatan dan PTKP secara terpisah setiap bulan untuk menentukan pemotongan TER.

Namun, metode lama dalam arti penghitungan kewajiban pajak tahunan tidak sepenuhnya hilang.

Pada masa pajak terakhir, perusahaan tetap harus menghitung penghasilan neto dan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, perubahan terbesar terjadi pada proses pemotongan bulanan dan alur kerja payroll.

Contoh Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah TER

Misalnya, seorang pegawai tetap berstatus TK/0 menerima penghasilan bruto Rp8.000.000 setiap bulan sepanjang tahun.

Diasumsikan pegawai bekerja penuh selama Januari sampai Desember, tidak mempunyai bonus atau THR, tidak membayar iuran pensiun yang dapat dikurangkan, dan tidak menerima komponen lain yang memengaruhi penghitungan.

Jumlah penghasilan bruto setahun adalah Rp96 juta.

Biaya jabatan sebesar 5 persen atau Rp4,8 juta setahun.

Penghasilan neto setahun menjadi Rp91,2 juta.

PTKP TK/0 sebesar Rp54 juta.

Dengan demikian, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp37,2 juta.

PPh 21 setahun berdasarkan tarif progresif Pasal 17 sebesar:

5% × Rp37.200.000 = Rp1.860.000

Dalam ilustrasi sederhana sebelum TER, jumlah tersebut setara pemotongan Rp155.000 per bulan.

Setelah menggunakan TER, pegawai dengan status TK/0 masuk kategori A.

Untuk penghasilan bruto Rp8 juta, tarif TER A sebesar 1,5 persen.

Pemotongan PPh 21 setiap bulan selama Januari sampai November adalah:

Rp8.000.000 × 1,5% = Rp120.000

Total pemotongan Januari sampai November sebesar Rp1.320.000.

Pada Desember, perusahaan menghitung kembali PPh 21 setahun sebesar Rp1.860.000, kemudian mengurangkan pemotongan sebelumnya.

PPh 21 Desember menjadi:

Rp1.860.000 − Rp1.320.000 = Rp540.000

Dari contoh tersebut terlihat bahwa jumlah pemotongan per bulan berubah, tetapi pajak tahunan dalam asumsi yang sama tetap Rp1.860.000.

Inilah salah satu inti perubahan yang dibawa PP 58 Tahun 2023.

Mengapa PPh 21 Desember Bisa Lebih Besar?

Salah satu dampak penggunaan TER adalah perbedaan nilai pemotongan antara bulan biasa dan masa pajak terakhir.

Selama Januari sampai November, perusahaan memotong PPh 21 berdasarkan penghasilan bruto dan tarif efektif bulanan.

Pada Desember, untuk pegawai tetap dengan tahun pajak kalender yang masih bekerja sampai akhir tahun, perusahaan menghitung kembali PPh 21 tahunan.

Hasil penghitungan pajak tahunan dikurangi dengan pemotongan yang telah dilakukan selama Januari sampai November.

Jika pemotongan sebelumnya lebih kecil daripada pajak tahunan, sisa pajak harus diperhitungkan pada Desember.

Sebaliknya, jika pemotongan sebelumnya melebihi pajak tahunan, dapat terjadi kelebihan pemotongan yang wajib ditangani sesuai ketentuan.

Karena itu, potongan PPh 21 Desember yang meningkat tidak otomatis menandakan perusahaan salah menghitung pajak.

Namun, perusahaan harus dapat menjelaskan perhitungan tersebut berdasarkan data penghasilan dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Pengaruh PP 58 Tahun 2023 terhadap THR dan Bonus?

Penerimaan THR dan bonus dapat menyebabkan tarif TER bulanan berubah.

Misalnya, seorang pegawai tetap berstatus K/1 menerima gaji bruto Rp10 juta setiap bulan.

Pada bulan biasa, tarif TER B untuk penghasilan tersebut sebesar 1,5 persen.

PPh 21 yang dipotong sebesar Rp150.000.

Namun, jika pegawai menerima THR Rp10 juta pada bulan tertentu, penghasilan bruto pada bulan tersebut menjadi Rp20 juta.

Untuk kategori TER B, penghasilan bruto Rp20 juta masuk pada lapisan tarif 8 persen.

Dengan demikian, PPh 21 atas seluruh penghasilan bruto bulan tersebut adalah:

Rp20.000.000 × 8% = Rp1.600.000

Pemotongan yang lebih besar terjadi karena penghasilan bruto bulan tersebut masuk ke lapisan tarif lebih tinggi.

Namun, bukan berarti THR dikenai pajak final 8 persen.

Seluruh penghasilan dan pemotongan selama tahun berjalan tetap diperhitungkan kembali pada masa pajak terakhir.

Karena itu, perusahaan perlu menjelaskan kepada karyawan bahwa lonjakan potongan pada bulan penerimaan THR atau bonus berkaitan dengan mekanisme pemotongan bulanan.

Apakah TER Membuat Pajak Karyawan Menjadi Lebih Besar?

PP 58 Tahun 2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan pemotongan PPh 21 tanpa mengubah dasar penghitungan kewajiban pajak tahunan berdasarkan UU PPh.

Namun, jumlah pajak yang dipotong pada suatu bulan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya.

Misalnya, pemotongan pada bulan biasa dapat menjadi lebih kecil, sedangkan pada bulan penerimaan THR atau masa pajak terakhir nilainya lebih besar.

Hal tersebut berkaitan dengan distribusi pemotongan sepanjang tahun.

Pajak tahunan tetap dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, PTKP, dan tarif progresif sesuai ketentuan.

Karena itu, dampak TER perlu dinilai berdasarkan keseluruhan penghasilan dan pemotongan dalam satu tahun, bukan hanya membandingkan satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Untuk pegawai yang berhenti bekerja sebelum Desember, masa pajak terakhir mengikuti kondisi berakhirnya kewajiban pemotongan oleh pemberi kerja sesuai peraturan.

Siapa Saja yang Menggunakan Tarif Efektif PPh 21?

Mekanisme TER tidak hanya berkaitan dengan pegawai tetap.

PMK 168 Tahun 2023 mengatur penggunaannya sesuai kelompok penerima penghasilan.

Bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima penghasilan terkait, tarif efektif bulanan digunakan pada masa selain masa pajak terakhir.

Untuk pegawai tidak tetap, penggunaan tarif efektif bergantung pada pola pembayaran dan jumlah penghasilan.

Dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan menerima penghasilan tidak teratur juga mempunyai pengaturan pemotongan menggunakan tarif efektif bulanan.

Sementara itu, bukan pegawai, peserta kegiatan, mantan pegawai, dan penerima penghasilan tertentu lainnya dapat mengikuti mekanisme tarif Pasal 17 sesuai PMK 168 Tahun 2023.

Karena itu, perusahaan tidak boleh menggunakan tabel TER A, B, atau C untuk setiap pembayaran kepada orang pribadi tanpa menentukan kategori penerima penghasilan.

Dampak PP 58 Tahun 2023 bagi Tax Staff dan Payroll

Dampak paling langsung dari PP 58 Tahun 2023 dirasakan oleh bagian payroll dan tax staff.

Sistem penggajian perlu menyimpan informasi status PTKP dan kategori TER setiap karyawan.

Selain itu, seluruh komponen penghasilan harus diklasifikasikan dengan benar agar jumlah penghasilan bruto sesuai ketentuan.

Pada bulan biasa, sistem menghitung PPh 21 berdasarkan kategori TER dan lapisan penghasilan bruto.

Namun, pada masa pajak terakhir, sistem harus mampu menghitung kembali PPh 21 tahunan berdasarkan tarif progresif.

Perusahaan juga perlu menyiapkan mekanisme pengembalian kelebihan pemotongan apabila terjadi lebih potong sesuai ketentuan.

Karena itu, penggunaan aplikasi payroll bukan jaminan bahwa seluruh penghitungan sudah benar.

Perusahaan tetap harus menguji konfigurasi tarif, data karyawan, dan hasil rekonsiliasi.

Dampak PP 58 Tahun 2023 bagi Wajib Pajak atau Karyawan

Bagi karyawan, perubahan paling terlihat adalah jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada slip gaji.

Pegawai dengan gaji tetap mungkin melihat pemotongan bulanan yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Karyawan yang menerima THR atau bonus juga dapat mengalami peningkatan potongan pada bulan pembayaran tersebut.

Selain itu, pada masa pajak terakhir, jumlah pemotongan dapat mengalami penyesuaian yang cukup besar.

Karena itu, karyawan perlu memahami bahwa TER merupakan mekanisme pemotongan selama tahun berjalan.

Jika terdapat pertanyaan mengenai jumlah pajak, karyawan dapat meminta penjelasan mengenai penghasilan bruto, kategori TER, dan hasil penghitungan masa pajak terakhir kepada bagian payroll.

Data tersebut juga penting ketika karyawan memeriksa bukti potong yang diterbitkan pemberi kerja.

Hubungan PP 58 Tahun 2023 dengan PMK 168 Tahun 2023

PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 harus dibaca bersama.

PP 58 Tahun 2023 menetapkan struktur tarif efektif, kategori TER, dan lampiran tarifnya.

Sementara itu, PMK 168 Tahun 2023 mengatur tata cara penerapan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan jenis penerima penghasilan dan karakteristik pembayarannya.

Sebagai contoh, PP 58 Tahun 2023 menyediakan tabel TER A, B, dan C.

Namun, untuk mengetahui bagaimana pegawai tetap dihitung pada masa pajak terakhir, perusahaan perlu membaca ketentuan dalam PMK 168 Tahun 2023.

Demikian pula ketika perusahaan membayar pegawai tidak tetap, bukan pegawai, atau dewan komisaris, ketentuan dalam PMK 168 Tahun 2023 diperlukan untuk menentukan metode yang benar.

Karena itu, kedua peraturan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Hubungan TER dengan Coretax dan Bukti Potong PPh 21

Dalam administrasi perpajakan, hasil penghitungan PPh Pasal 21 digunakan untuk membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Sejak penggunaan Coretax, administrasi pemotongan dan pelaporan dilakukan melalui layanan yang tersedia sesuai ketentuan.

Namun, PP 58 Tahun 2023 tidak secara langsung menjadi satu-satunya dasar untuk seluruh prosedur Coretax.

PP 58 Tahun 2023 mengatur tarif pemotongan, sedangkan proses administrasi bukti potong dan SPT mengikuti peraturan teknis yang berlaku.

Karena itu, tax staff perlu memastikan bahwa data payroll, penghitungan PPh 21, bukti potong, dan SPT Masa menggunakan informasi yang konsisten.

Jika terdapat perbedaan antara penghitungan internal dan data dalam bukti potong, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi sebelum pelaporan selesai.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penerapan PP 58 Tahun 2023

Kesalahan pertama adalah memilih kategori TER yang tidak sesuai dengan status PTKP.

Misalnya, pegawai dengan status K/0 menggunakan TER B, padahal seharusnya menggunakan TER A.

Kesalahan kedua adalah menghitung TER berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi biaya jabatan atau PTKP.

Padahal, pemotongan TER bulanan menggunakan penghasilan bruto yang relevan.

Kesalahan berikutnya adalah tidak memasukkan THR atau bonus yang merupakan objek PPh 21 dalam penghasilan bruto bulan pembayaran.

Ada pula perusahaan yang menggunakan tarif TER untuk seluruh jenis penerima penghasilan tanpa memeriksa ketentuan PMK 168 Tahun 2023.

Kesalahan lainnya adalah tidak menghitung ulang PPh 21 pada masa pajak terakhir.

Akibatnya, jumlah pemotongan setahun dapat berbeda dari kewajiban berdasarkan tarif progresif.

Untuk mencegah kesalahan tersebut, perusahaan perlu melakukan pengujian payroll secara berkala dan membuat rekonsiliasi pada masa pajak terakhir.

Strategi Perusahaan Menerapkan PP 58 Tahun 2023 dengan Benar

Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa seluruh data status PTKP karyawan telah diverifikasi.

Selanjutnya, sistem payroll harus menggunakan tabel TER resmi berdasarkan kategori yang benar.

Setiap komponen penghasilan perlu diperiksa sebelum dimasukkan dalam penghasilan bruto.

Untuk THR, bonus, dan pembayaran tidak teratur, perusahaan harus memastikan bahwa penghasilan diperhitungkan pada masa yang tepat.

Selain itu, bagian tax dan payroll perlu mempunyai prosedur rekonsiliasi akhir tahun.

Rekonsiliasi tersebut mencocokkan total penghasilan bruto, pengurang yang diperbolehkan, PTKP, PPh 21 tahunan, dan pemotongan pada masa sebelumnya.

Setelah hasilnya sesuai, perusahaan menggunakan data tersebut untuk menyelesaikan administrasi bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Dengan prosedur tersebut, perusahaan dapat menerapkan TER sebagai metode penyederhanaan tanpa mengabaikan ketentuan penghitungan pajak yang sebenarnya.

Kesimpulan

PP Nomor 58 Tahun 2023 merupakan dasar hukum penerapan Tarif Efektif Rata-Rata dalam pemotongan PPh Pasal 21.

Peraturan ini memperkenalkan tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

Tarif efektif bulanan dibagi menjadi kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP, sedangkan tarif efektif harian ditentukan berdasarkan lapisan penghasilan bruto harian.

Bagi pegawai tetap, perubahan utama terletak pada cara menghitung pemotongan PPh 21 selama masa pajak selain masa pajak terakhir.

Perusahaan cukup menggunakan penghasilan bruto dan tarif TER yang sesuai.

Namun, pada masa pajak terakhir, PPh 21 harus dihitung kembali dengan tarif progresif Pasal 17 berdasarkan ketentuan PMK 168 Tahun 2023.

Dengan demikian, PP 58 Tahun 2023 tidak menghapus penghitungan pajak tahunan maupun menambah jenis pajak baru.

Bagi tax staff dan Wajib Pajak, hal terpenting adalah memastikan kategori TER, penghasilan bruto, dan penghitungan masa pajak terakhir dilakukan secara tepat.

Pemahaman tersebut akan membantu perusahaan mengelola payroll, bukti potong, serta pelaporan PPh Pasal 21 dengan lebih tertib.

FAQ: PP 58 Tahun 2023 dan PPh Pasal 21

1. Apa itu PP 58 Tahun 2023?

PP 58 Tahun 2023 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21, termasuk tarif efektif bulanan dan harian.

2. Kapan PP 58 Tahun 2023 mulai diterapkan?

Mekanisme TER mulai diterapkan pada 1 Januari 2024 melalui ketentuan pelaksanaan PMK 168 Tahun 2023.

3. Apakah PP 58 Tahun 2023 masih berlaku pada 2026?

Berdasarkan informasi status peraturan yang ditelusuri hingga Oktober 2026, PP 58 Tahun 2023 masih berlaku.

4. Apa perubahan utama PP 58 Tahun 2023?

Perubahan utamanya adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata untuk menyederhanakan pemotongan PPh Pasal 21 dalam periode tertentu.

5. Apakah PP 58 Tahun 2023 menaikkan tarif pajak karyawan?

Tidak. PP 58 Tahun 2023 mengatur metode pemotongan dan tidak mengubah tarif progresif tahunan Pasal 17 UU PPh.

6. Apa itu TER A, B, dan C?

TER A, B, dan C adalah kategori tarif efektif bulanan berdasarkan status PTKP penerima penghasilan.

7. Status PTKP apa saja yang menggunakan TER A?

TK/0, TK/1, dan K/0.

8. Status PTKP apa saja yang menggunakan TER B?

TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

9. Siapa yang menggunakan TER C?

Penerima penghasilan dengan status PTKP K/3 dalam ketentuan penggunaan TER bulanan.

10. Berapa tarif efektif harian menurut PP 58 Tahun 2023?

Tarifnya 0 persen untuk penghasilan bruto harian sampai Rp450.000 dan 0,5 persen untuk penghasilan di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000 sesuai ketentuan penggunaannya.

11. Apakah TER digunakan untuk menghitung PPh 21 Desember?

Untuk pegawai tetap dengan masa pajak terakhir pada Desember, PPh 21 dihitung kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17, kemudian dikurangi pemotongan sebelumnya.

12. Apakah THR dan bonus termasuk perhitungan TER?

THR dan bonus yang merupakan objek PPh 21 diperhitungkan dalam penghasilan bruto bulan yang bersangkutan sesuai ketentuan.

13. Mengapa PPh 21 pada bulan THR bisa meningkat?

Karena tambahan THR meningkatkan penghasilan bruto bulan tersebut sehingga dapat masuk ke lapisan tarif TER yang lebih tinggi.

14. Apa perbedaan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023?

PP 58 Tahun 2023 mengatur tarif efektif, sedangkan PMK 168 Tahun 2023 menjelaskan tata cara penerapan pemotongan berdasarkan kelompok penerima penghasilan.

15. Apakah semua penerima penghasilan menggunakan TER?

Tidak. Penggunaan tarif efektif atau tarif Pasal 17 bergantung pada jenis penerima penghasilan dan ketentuan PMK 168 Tahun 2023.

16. Di mana menemukan tabel TER resmi?

Tabel tarif terdapat dalam Lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023 yang tersedia melalui JDIH Kementerian Keuangan dan situs resmi peraturan pemerintah.

- Advertisement -

Hot this week

Kesalahan PPN yang Sering Dilakukan Perusahaan dan Cara Memperbaikinya

Dalam administrasi perpajakan perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN...

TER C PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, menentukan kategori Tarif...

TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal...

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

Topics

Kesalahan PPN yang Sering Dilakukan Perusahaan dan Cara Memperbaikinya

Dalam administrasi perpajakan perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN...

TER C PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, menentukan kategori Tarif...

TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal...

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Pemungut PPN: Pemerintah, BUMN dan Pemungut PPN Lainnya

Ketika perusahaan menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan,...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img