TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

- Advertisement -

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh tax staff adalah menentukan kategori Tarif Efektif Rata-Rata atau TER yang sesuai.

Kesalahan memilih kategori TER dapat menyebabkan jumlah PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan menjadi tidak tepat.

Misalnya, seorang karyawan telah menikah dan mempunyai satu anak. Dengan status PTKP K/1, penghitungan PPh Pasal 21 bulanannya menggunakan TER kategori B.

Namun, bagaimana jika karyawan tersebut belum menikah tetapi mempunyai dua orang tanggungan? Apakah kategorinya tetap sama?

Jawabannya, ya. Status TK/2 juga termasuk kategori TER B.

Dalam praktik penggajian, kategori ini cukup sering digunakan karena mencakup karyawan dengan beberapa kombinasi status perkawinan dan jumlah tanggungan.

Bagi perusahaan, pemahaman TER B tidak hanya diperlukan untuk menentukan persentase pajak bulanan. Tax staff juga harus mengetahui komponen penghasilan bruto, pengaruh THR dan bonus, serta cara menghitung kembali PPh 21 pada masa pajak terakhir.

Artikel ini akan membahas pengertian TER B, status PTKP yang termasuk di dalamnya, tabel tarif berdasarkan PP 58 Tahun 2023, contoh perhitungan, hingga kesalahan yang perlu dihindari.

Apa Itu TER B PPh Pasal 21?

TER B adalah kategori Tarif Efektif Rata-Rata bulanan yang digunakan dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan dengan status PTKP tertentu.

Ketentuan mengenai TER diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan dijabarkan lebih lanjut melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023.

- Advertisement -

Sejak 1 Januari 2024, penghitungan PPh 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.

Sementara itu, pada masa pajak terakhir, pemberi kerja menghitung kembali PPh 21 berdasarkan penghasilan kena pajak dan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Artinya, TER B berfungsi untuk menyederhanakan pemotongan pajak bulanan.

TER B bukan tarif pajak final dan tidak menggantikan perhitungan PPh 21 tahunan berdasarkan tarif progresif.

Sebagai contoh, seorang pegawai tetap mempunyai penghasilan bruto Rp10 juta sebulan dan status PTKP K/1.

Tarif TER B untuk penghasilan tersebut adalah 1,5 persen.

Dengan demikian, PPh 21 bulanan pada masa selain masa pajak terakhir dihitung sebesar Rp150.000.

Namun, pada masa pajak terakhir, pemotongan harus disesuaikan dengan hasil penghitungan PPh 21 selama satu tahun atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan.

Dasar Hukum TER B PPh 21

Dasar hukum utama TER B adalah PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan ini mengatur tarif efektif bulanan kategori A, B, dan C serta tarif efektif harian.

Rincian lapisan penghasilan dan persentase TER B terdapat dalam Lampiran huruf B PP 58 Tahun 2023.

Selain itu, PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, termasuk penghitungan pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap, dan penerima penghasilan lainnya.

Tarif progresif pada masa pajak terakhir tetap mengacu pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah.

Oleh karena itu, dalam menghitung PPh 21 pegawai tetap, perusahaan harus membaca ketentuan TER bulanan bersama mekanisme penghitungan tahunan.

Status PTKP yang Termasuk TER B

TER B digunakan untuk empat status Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

TK berarti tidak kawin, sedangkan K berarti kawin. Angka setelah garis miring menunjukkan jumlah tanggungan yang diperhitungkan sesuai ketentuan PTKP.

Berikut status yang termasuk TER B.

Status PTKPKeteranganPTKP Setahun
TK/2Tidak kawin dengan dua tanggunganRp63.000.000
TK/3Tidak kawin dengan tiga tanggunganRp67.500.000
K/1Kawin dengan satu tanggunganRp63.000.000
K/2Kawin dengan dua tanggunganRp67.500.000

Dari tabel tersebut terlihat bahwa TK/2 dan K/1 mempunyai PTKP yang sama, yaitu Rp63 juta setahun.

Sementara itu, TK/3 dan K/2 mempunyai PTKP Rp67,5 juta setahun.

Meskipun terdapat dua kelompok nilai PTKP, keempat status tersebut menggunakan tabel TER B yang sama untuk penghitungan bulanan.

- Advertisement -

Perbedaannya akan diperhitungkan kembali pada penghitungan masa pajak terakhir berdasarkan PTKP masing-masing.

Bagaimana Cara Menentukan Status PTKP Karyawan?

Status PTKP pada prinsipnya ditentukan berdasarkan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak sesuai ketentuan.

Misalnya, seorang pegawai pada awal Januari telah menikah dan mempunyai satu anak yang memenuhi syarat sebagai tanggungan.

Status PTKP yang digunakan adalah K/1, sehingga kategori TER bulanannya adalah B.

Namun, perusahaan perlu berhati-hati ketika menentukan siapa yang dapat menjadi tanggungan.

Tidak semua anggota keluarga otomatis dapat diperhitungkan.

Ketentuan PTKP mengatur anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan batas paling banyak tiga orang dalam satu keluarga.

Selain itu, ketentuan mengenai penghasilan suami dan istri perlu diperhatikan.

Perusahaan tidak boleh menentukan status K/1 atau K/2 hanya berdasarkan informasi informal tanpa dokumen administrasi karyawan yang memadai.

Karena itu, bagian HR dan payroll sebaiknya mempunyai data status perkawinan serta tanggungan yang diperbarui secara tertib.

Tabel Tarif TER B PPh 21

Tarif TER B tidak menggunakan satu persentase tetap untuk seluruh karyawan.

Besarnya tarif ditentukan oleh jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan.

Berikut lapisan TER B untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp31.450.000 berdasarkan Lampiran PP 58 Tahun 2023.

Penghasilan Bruto BulananTarif TER B
Sampai dengan Rp6.200.0000%
Di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.0000,25%
Di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.0000,5%
Di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.0000,75%
Di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.0001%
Di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.0001,5%
Di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.0002%
Di atas Rp11.250.000 – Rp11.600.0002,5%
Di atas Rp11.600.000 – Rp12.600.0003%
Di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.0004%
Di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.0005%
Di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.0006%
Di atas Rp16.400.000 – Rp18.450.0007%
Di atas Rp18.450.000 – Rp21.850.0008%
Di atas Rp21.850.000 – Rp26.000.0009%
Di atas Rp26.000.000 – Rp27.700.00010%
Di atas Rp27.700.000 – Rp29.350.00011%
Di atas Rp29.350.000 – Rp31.450.00012%

Tabel tersebut merupakan bagian dari tarif resmi TER B. Lapisan penghasilan di atas Rp31.450.000 berlanjut dalam Lampiran PP 58 Tahun 2023 hingga tarif tertinggi 34 persen.

Perlu diperhatikan bahwa batas penghasilan dalam tabel menggunakan ketentuan “di atas” dan “sampai dengan”.

Misalnya, penghasilan bruto tepat Rp9.200.000 masih menggunakan tarif 1 persen.

Namun, jika penghasilan bruto melebihi Rp9.200.000, tarifnya masuk ke lapisan berikutnya, yaitu 1,5 persen sampai dengan batas Rp10.750.000.

Karena itu, ketepatan menentukan lapisan penghasilan menjadi penting, terutama ketika terdapat tambahan THR, bonus, atau pembayaran lain.

Bagaimana Cara Menghitung PPh 21 Menggunakan TER B?

Untuk pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir, rumus penghitungan PPh 21 menggunakan TER B adalah:

PPh 21 = Penghasilan Bruto Bulanan × Tarif TER B

Penghasilan bruto bulanan merupakan penghasilan yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21.

Dalam praktik penggajian, penghasilan tersebut dapat meliputi gaji, tunjangan, pembayaran lembur, bonus, THR, dan komponen penghasilan lainnya yang termasuk objek PPh 21.

Namun, tidak semua penerimaan pegawai otomatis mempunyai perlakuan yang sama.

Perusahaan harus membedakan pembayaran yang merupakan objek PPh 21, yang dikecualikan, atau yang mempunyai perlakuan khusus.

Selain itu, biaya jabatan dan PTKP tidak dikurangkan terlebih dahulu dari penghasilan bruto ketika menghitung pemotongan bulanan menggunakan TER.

- Advertisement -

Komponen pengurang tersebut digunakan dalam penghitungan kembali pada masa pajak terakhir sesuai ketentuan.

Contoh 1: TER B untuk Karyawan Status K/1 dengan Gaji Rp8 Juta

Andi merupakan pegawai tetap PT Maju Jaya.

Andi telah menikah dan mempunyai satu anak yang memenuhi persyaratan tanggungan.

Dengan demikian, status PTKP Andi adalah K/1 dan kategori TER yang digunakan adalah B.

Andi mempunyai penghasilan bruto sebesar Rp8.000.000 dalam satu bulan.

Berdasarkan tabel TER B, penghasilan bruto di atas Rp7.300.000 sampai dengan Rp9.200.000 dikenai tarif 1 persen.

Maka penghitungan PPh 21 adalah:

PPh 21 = Rp8.000.000 × 1%

PPh 21 = Rp80.000

Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan pada bulan tersebut sebesar Rp80.000.

Penghitungan ini berlaku dengan asumsi bulan tersebut bukan masa pajak terakhir dan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengubah perlakuan pemotongan.

Contoh 2: TER B untuk Karyawan Status TK/2 dengan Gaji Rp10 Juta

Budi merupakan pegawai tetap yang belum menikah dan mempunyai dua tanggungan yang memenuhi persyaratan PTKP.

Status PTKP Budi adalah TK/2.

Penghasilan bruto Budi sebesar Rp10.000.000 per bulan.

Karena TK/2 termasuk kategori B, perusahaan menggunakan tabel TER B.

Untuk penghasilan bruto di atas Rp9.200.000 sampai dengan Rp10.750.000, tarifnya sebesar 1,5 persen.

Maka:

PPh 21 = Rp10.000.000 × 1,5%

PPh 21 = Rp150.000

Dengan demikian, pemotongan PPh 21 Budi pada bulan tersebut sebesar Rp150.000.

Perlu dipahami bahwa penghitungan tersebut menggunakan penghasilan bruto, bukan gaji setelah dikurangi biaya jabatan atau PTKP.

Contoh 3: TER B untuk Karyawan yang Menerima THR

Salah satu kondisi yang sering menimbulkan pertanyaan adalah ketika karyawan menerima THR.

Misalnya, Sinta merupakan pegawai tetap dengan status PTKP K/2.

Gaji bruto Sinta setiap bulan sebesar Rp9.000.000.

Pada bulan April, perusahaan memberikan THR sebesar Rp9.000.000.

Dengan demikian, penghasilan bruto April menjadi Rp18.000.000.

Karena Sinta mempunyai status K/2, kategori TER yang digunakan tetap B.

Untuk penghasilan bruto di atas Rp16.400.000 sampai dengan Rp18.450.000, tarif TER B adalah 7 persen.

Maka:

PPh 21 April = Rp18.000.000 × 7%

PPh 21 April = Rp1.260.000

Pada bulan biasa ketika Sinta hanya menerima penghasilan bruto Rp9.000.000, tarif TER B adalah 1 persen.

PPh 21 pada bulan tersebut sebesar Rp90.000.

Dengan demikian, pemotongan PPh 21 pada bulan penerimaan THR meningkat karena penghasilan bruto bulan tersebut masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi.

Namun, kenaikan pemotongan pada bulan THR tidak berarti seluruh pajak atas THR dihitung menggunakan tarif tersendiri yang terpisah dari penghasilan lainnya.

Dalam mekanisme TER bulanan, penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan pada bulan tersebut dihitung sesuai ketentuan.

Selanjutnya, seluruh pemotongan akan diperhitungkan kembali pada masa pajak terakhir.

Contoh 4: Menghitung PPh 21 TER B pada Masa Pajak Terakhir

Contoh berikut penting karena salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menggunakan TER bulanan sampai dengan Desember tanpa menghitung ulang PPh 21 tahunan.

Misalnya, Budi merupakan pegawai tetap dengan status TK/2.

Budi bekerja penuh sejak Januari sampai Desember dan menerima gaji bruto Rp10.000.000 setiap bulan.

Diasumsikan tidak ada THR, bonus, iuran pensiun yang dapat menjadi pengurang, maupun komponen lain yang memengaruhi penghitungan.

Jumlah penghasilan bruto setahun:

12 × Rp10.000.000 = Rp120.000.000

Biaya jabatan sebesar 5 persen dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp6 juta setahun.

Biaya jabatan yang diperhitungkan:

5% × Rp120.000.000 = Rp6.000.000

Penghasilan neto setahun:

Rp120.000.000 − Rp6.000.000 = Rp114.000.000

PTKP status TK/2 adalah Rp63.000.000.

Penghasilan Kena Pajak:

Rp114.000.000 − Rp63.000.000 = Rp51.000.000

Karena Penghasilan Kena Pajak berada pada lapisan pertama tarif progresif Pasal 17, PPh 21 terutang setahun adalah:

5% × Rp51.000.000 = Rp2.550.000

Selama Januari sampai November, perusahaan telah memotong PPh 21 berdasarkan TER B sebesar Rp150.000 per bulan.

Total pemotongan Januari sampai November:

11 × Rp150.000 = Rp1.650.000

Dengan demikian, PPh 21 pada masa pajak terakhir adalah:

Rp2.550.000 − Rp1.650.000 = Rp900.000

Jadi, pemotongan PPh 21 pada Desember sebesar Rp900.000.

Contoh ini menunjukkan mengapa pemotongan PPh 21 Desember dapat berbeda dari bulan sebelumnya, meskipun gaji bruto karyawan tidak berubah.

TER digunakan untuk menyederhanakan pemotongan bulanan, sedangkan jumlah PPh 21 akhir tetap ditentukan berdasarkan penghitungan tahunan yang berlaku.

Mengapa Potongan PPh 21 Desember Bisa Lebih Besar?

Sebagian karyawan mempertanyakan mengapa PPh 21 pada Desember lebih besar daripada bulan sebelumnya.

Dalam mekanisme TER, kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya penghitungan kembali PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.

Selama Januari sampai November, perusahaan memotong pajak berdasarkan penghasilan bruto dan tarif efektif bulanan.

Pada Desember, perusahaan menghitung pajak atas penghasilan selama satu tahun dengan memperhatikan pengurang yang diperbolehkan, PTKP, dan tarif progresif Pasal 17.

Hasil pajak tahunan kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya.

Jika jumlah pemotongan sebelumnya lebih kecil daripada PPh 21 tahunan, terdapat sisa pemotongan pada Desember.

Sebaliknya, jika pemotongan selama masa sebelumnya lebih besar, dapat terjadi kelebihan pemotongan yang harus ditangani sesuai ketentuan.

Karena itu, tax staff perlu melakukan rekonsiliasi PPh 21 secara teliti sebelum menyelesaikan payroll masa pajak terakhir.

Apakah Status TK/2 dan K/1 Menghasilkan PPh 21 yang Sama?

Untuk penghitungan TER bulanan, pegawai dengan status TK/2 dan K/1 menggunakan kategori tarif yang sama, yaitu TER B.

Keduanya juga mempunyai PTKP tahunan Rp63 juta.

Karena itu, jika penghasilan dan seluruh komponen perhitungannya sama, hasil pemotongan PPh 21 dapat sama.

Namun, hal ini tidak berarti status PTKP boleh diisi sembarangan.

Status yang tercantum dalam administrasi harus sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya.

Demikian pula TK/3 dan K/2 sama-sama menggunakan TER B dengan PTKP Rp67,5 juta.

Perusahaan tetap harus mencatat status perkawinan dan tanggungan secara benar karena data tersebut diperlukan dalam administrasi bukti potong dan penghitungan tahunan.

Apakah Bonus dan Lembur Termasuk Penghasilan Bruto TER B?

Bonus, pembayaran lembur, dan tunjangan tertentu dapat menjadi bagian dari penghasilan bruto dalam penghitungan PPh 21 jika termasuk objek pajak sesuai ketentuan.

Misalnya, seorang pegawai mempunyai gaji bruto Rp10 juta dan menerima bonus Rp5 juta pada bulan tertentu.

Jika seluruh penghasilan tersebut merupakan komponen bruto yang dihitung dalam masa bersangkutan, jumlah penghasilan brutonya menjadi Rp15 juta.

Untuk TER B, penghasilan bruto Rp15 juta masuk ke lapisan tarif 6 persen.

Dengan demikian, PPh 21 pada bulan tersebut dihitung menggunakan penghasilan bruto Rp15 juta dan tarif 6 persen.

Namun, perusahaan harus memastikan komponen penghasilan yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan PMK 168 Tahun 2023.

Jangan hanya menambahkan seluruh pembayaran kas kepada karyawan tanpa memeriksa sifat penghasilannya.

Apakah TER B Digunakan untuk Semua Penerima Penghasilan?

Tidak.

TER bulanan memang digunakan dalam penghitungan PPh 21 untuk kelompok penerima penghasilan yang diatur.

Namun, metode penghitungan bergantung pada status penerima penghasilan serta jenis dan pola pembayarannya.

Untuk pegawai tetap, tarif efektif bulanan digunakan pada masa pajak selain masa pajak terakhir.

Untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan yang dibayarkan bulanan, berlaku ketentuan tersendiri yang dapat menggunakan TER bulanan.

Sementara itu, penghitungan bagi bukan pegawai, peserta kegiatan, atau penerima penghasilan lain dapat menggunakan mekanisme yang berbeda.

Karena itu, tax staff harus mengidentifikasi jenis penerima penghasilan terlebih dahulu.

Jangan langsung menggunakan TER B hanya karena seseorang mempunyai status PTKP K/1 atau TK/2 tanpa memeriksa kategori penerima penghasilannya.

Perbedaan TER A, TER B, dan TER C

Dalam penghitungan bulanan, kategori TER ditentukan berdasarkan status PTKP.

TER A digunakan untuk status TK/0, TK/1, dan K/0.

TER B digunakan untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

Sedangkan TER C digunakan untuk status K/3.

Ketiganya mempunyai lapisan tarif berdasarkan penghasilan bruto bulanan yang berbeda.

Misalnya, dua pegawai sama-sama menerima gaji Rp8 juta setiap bulan.

Pegawai pertama mempunyai status TK/0 dan menggunakan TER A.

Pegawai kedua mempunyai status K/1 dan menggunakan TER B.

Meskipun penghasilan bruto sama, tarif yang diterapkan dapat berbeda karena kategori TER berbeda.

Karena itu, penentuan status PTKP merupakan salah satu tahap penting sebelum perusahaan menghitung PPh 21 bulanan.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penggunaan TER B

Kesalahan pertama adalah menggunakan TER B untuk status K/0.

Padahal, K/0 termasuk kategori A.

Kesalahan berikutnya adalah menganggap TK/3 dan K/3 berada dalam kategori yang sama.

TK/3 termasuk TER B, sedangkan K/3 menggunakan TER C.

Kesalahan lain adalah menggunakan penghasilan neto setelah dikurangi biaya jabatan sebagai dasar penghitungan TER bulanan.

Padahal, penghitungan bulanan menggunakan penghasilan bruto yang relevan.

Selain itu, perusahaan dapat salah memilih lapisan tarif ketika karyawan menerima bonus atau THR.

Ada pula perusahaan yang tetap menggunakan TER pada masa pajak terakhir tanpa melakukan penghitungan ulang berdasarkan Pasal 17 UU PPh.

Kesalahan tersebut dapat menyebabkan jumlah PPh 21 yang dipotong selama satu tahun tidak sesuai.

Karena itu, payroll dan tax staff perlu memeriksa kategori TER, penghasilan bruto, serta perhitungan akhir tahun secara berkala.

Cara Mengelola TER B dalam Payroll dan Coretax

Perusahaan sebaiknya mempunyai data induk karyawan yang mencantumkan status PTKP dan kategori TER.

Data tersebut harus sesuai dengan dokumen administrasi karyawan.

Selanjutnya, sistem payroll perlu mengelompokkan seluruh komponen penghasilan berdasarkan perlakuan PPh 21.

Setiap bulan, penghasilan bruto dihitung dan dicocokkan dengan lapisan tarif TER B yang berlaku.

Setelah pemotongan dilakukan, perusahaan perlu membuat dan melaporkan bukti pemotongan sesuai ketentuan administrasi PPh 21 melalui Coretax.

Namun, hasil penghitungan dalam sistem harus tetap diperiksa.

Khusus pada masa pajak terakhir, perusahaan harus melakukan penghitungan ulang PPh 21 berdasarkan penghasilan neto, PTKP, tarif progresif, dan pemotongan sebelumnya.

Dengan prosedur tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan potong serta perbedaan antara payroll, bukti potong, dan SPT Masa PPh 21/26.

Kesimpulan

TER B merupakan kategori tarif efektif bulanan PPh Pasal 21 yang digunakan untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

Besarnya tarif ditentukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan sesuai Lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023.

Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp6,2 juta, tarif TER B adalah 0 persen.

Setelah melewati batas tersebut, persentase tarif meningkat sesuai lapisan penghasilan yang berlaku.

Dalam penghitungan pegawai tetap, TER B digunakan pada masa pajak selain masa pajak terakhir.

Pada masa pajak terakhir, pemberi kerja menghitung kembali PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif Pasal 17 dan memperhitungkan pemotongan yang telah dilakukan.

Karena itu, tax staff tidak cukup hanya mengetahui tabel tarif TER B.

Perusahaan harus memastikan status PTKP benar, komponen penghasilan bruto sesuai ketentuan, serta penghitungan akhir tahun telah dilakukan dengan tepat.

Dengan pemahaman tersebut, pemotongan PPh 21 dapat dilakukan secara lebih akurat dan administrasi payroll perusahaan menjadi lebih tertib.

FAQ: TER B PPh Pasal 21

1. Apa itu TER B PPh 21?

TER B adalah kategori tarif efektif bulanan untuk menghitung pemotongan PPh 21 bagi penerima penghasilan dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2 sesuai ketentuan.

2. Status PTKP apa saja yang termasuk TER B?

TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

3. Berapa PTKP untuk status K/1?

PTKP K/1 sebesar Rp63 juta setahun.

4. Berapa PTKP untuk status K/2?

PTKP K/2 sebesar Rp67,5 juta setahun.

5. Apakah TK/3 termasuk TER B?

Ya. Status TK/3 menggunakan kategori TER B.

6. Apakah K/0 termasuk TER B?

Tidak. K/0 termasuk kategori TER A.

7. Berapa batas penghasilan TER B yang tarifnya 0 persen?

Penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6.200.000 menggunakan tarif 0 persen.

8. Berapa PPh 21 TER B untuk gaji Rp8 juta?

Jika penghasilan bruto Rp8 juta dan bulan tersebut bukan masa pajak terakhir, tarif TER B adalah 1 persen sehingga PPh 21 sebesar Rp80.000.

9. Berapa PPh 21 TER B untuk gaji Rp10 juta?

Tarif TER B untuk penghasilan bruto Rp10 juta adalah 1,5 persen sehingga PPh 21 sebesar Rp150.000 pada masa selain masa pajak terakhir.

10. Apakah THR dihitung menggunakan TER B?

THR yang termasuk penghasilan bruto dalam bulan pembayaran diperhitungkan sesuai ketentuan TER yang berlaku pada bulan tersebut.

11. Apakah biaya jabatan dikurangkan sebelum menggunakan TER B?

Tidak. Penghitungan TER bulanan menggunakan penghasilan bruto. Biaya jabatan diperhitungkan dalam penghitungan masa pajak terakhir sesuai ketentuan.

12. Apakah TER B digunakan pada Desember?

Untuk pegawai tetap dengan tahun pajak kalender dan bekerja sampai akhir tahun, Desember merupakan masa pajak terakhir sehingga digunakan penghitungan kembali berdasarkan Pasal 17, bukan sekadar penghasilan bruto dikalikan TER B.

13. Apakah TER B merupakan pajak final?

Tidak. TER B merupakan mekanisme pemotongan bulanan dan hasilnya diperhitungkan dalam penghitungan pajak pada masa pajak terakhir.

14. Apa peraturan tentang TER B?

PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

15. Di mana melihat tabel TER B lengkap?

Tabel resmi terdapat dalam Lampiran huruf B PP Nomor 58 Tahun 2023.

- Advertisement -

Hot this week

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Pemungut PPN: Pemerintah, BUMN dan Pemungut PPN Lainnya

Ketika perusahaan menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan,...

Topics

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Pemungut PPN: Pemerintah, BUMN dan Pemungut PPN Lainnya

Ketika perusahaan menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan,...

Retur PPN: Nota Retur, Pembatalan dan Koreksi Faktur Pajak

Dalam kegiatan usaha, tidak semua transaksi penjualan berjalan sesuai...

Kesalahan Saat Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak dan Cara Menghindarinya

Mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak mungkin terlihat sederhana. Wajib...

Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak Ditolak: Apa Langkah Berikutnya?

Sudah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak, tetapi ternyata...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img