Perbedaan PPh 22, 23, 25, dan 29: Panduan Praktis agar Tidak Salah Paham

Banyak wajib pajak sering merasa bingung ketika mendengar istilah PPh Pasal 22, 23, 25, dan 29. Angkanya mirip, tetapi fungsinya berbeda.

Tidak sedikit yang tertukar saat menghitung atau melaporkan pajak. Padahal, kesalahan kecil bisa berdampak pada administrasi hingga potensi sanksi.

Agar tidak salah langkah, Anda perlu memahami perbedaan masing-masing jenis PPh ini dengan cara yang sederhana.

PPh Pasal 22: Pajak dari Kegiatan Perdagangan Tertentu

PPh 22 berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Biasanya, pihak tertentu seperti:

  • importir
  • badan usaha tertentu
  • atau instansi pemerintah

akan memungut pajak ini saat transaksi terjadi.

Contohnya, ketika Anda mengimpor barang, pihak bea cukai akan langsung memungut PPh 22. Jadi, pajak ini muncul di awal transaksi.

PPh Pasal 23: Pajak atas Jasa dan Penghasilan Tertentu

Berbeda dengan PPh 22, PPh 23 dikenakan atas penghasilan dari jasa atau transaksi tertentu.

Misalnya:

  • jasa konsultan
  • jasa sewa
  • jasa teknik
  • jasa manajemen

Saat Anda membayar jasa tersebut, Anda harus memotong pajaknya terlebih dahulu sebelum membayar ke pihak penerima.

Artinya, PPh 23 berfokus pada penghasilan dari jasa, bukan barang.

PPh Pasal 25: Angsuran Pajak Setiap Bulan

PPh 25 berfungsi sebagai cicilan pajak.

Anda membayar pajak ini setiap bulan sebagai angsuran dari kewajiban pajak tahunan.

Besarnya angsuran biasanya mengacu pada pajak tahun sebelumnya.

Dengan sistem ini, Anda tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun.

PPh Pasal 29: Kekurangan Pajak di Akhir Tahun

PPh 29 muncul ketika Anda masih memiliki kekurangan pajak setelah menghitung kewajiban tahunan.

Setelah Anda melaporkan SPT Tahunan, sistem akan menunjukkan apakah Anda masih kurang bayar.

Jika masih ada kekurangan, Anda harus melunasinya melalui PPh 29.

Dengan kata lain, PPh 29 adalah pelunasan pajak di akhir periode.

Perbedaan Utama yang Perlu Anda Ingat

Agar lebih mudah memahami, Anda bisa melihat perbedaannya dari fungsi utama:

  • PPh 22 → dipungut saat transaksi barang (awal kegiatan)
  • PPh 23 → dipotong dari jasa atau penghasilan tertentu
  • PPh 25 → dibayar sebagai cicilan bulanan
  • PPh 29 → dibayar saat ada kekurangan di akhir tahun

Dengan memahami alur ini, Anda akan lebih mudah mengingat tanpa harus menghafal.

Kenapa Banyak Wajib Pajak Sering Tertukar?

Banyak orang tertukar karena angka pasalnya terlihat mirip.

Selain itu, istilah “dipotong”, “dipungut”, dan “dibayar sendiri” sering membingungkan.

Padahal, jika Anda fokus pada waktu dan mekanismenya, perbedaannya akan terlihat jelas.

Hot this week

Karyawan Wajib Punya SKT untuk Menjadi Kuasa Wajib Pajak? Ini Aturan Terbarunya

Ada satu pertanyaan yang belakangan cukup sering muncul di...

Cara Daftar SKT Pihak Lain: Panduan Lengkap dan Status Prosedur Terbaru

Banyak tax staff, accounting, freelancer pajak, bahkan orang yang...

SKT Pihak Lain di Coretax: Hubungan SKT, Kuasa Wajib Pajak dan Akses Akun

Sejak berlakunya PMK Nomor 44 Tahun 2026, pembahasan mengenai...

Masa Berlaku SKT Kuasa Wajib Pajak: Kapan Berakhir, Dicabut atau Dibekukan?

Bagi seseorang yang ingin menjadi Pihak Lain sebagai Kuasa...

Ujian SKT Kuasa Wajib Pajak: Materi yang Perlu Dipelajari dan Persiapannya

Bagi tax staff, accounting, freelancer pajak, atau siapa pun...

Topics

Karyawan Wajib Punya SKT untuk Menjadi Kuasa Wajib Pajak? Ini Aturan Terbarunya

Ada satu pertanyaan yang belakangan cukup sering muncul di...

Cara Daftar SKT Pihak Lain: Panduan Lengkap dan Status Prosedur Terbaru

Banyak tax staff, accounting, freelancer pajak, bahkan orang yang...

SKT Pihak Lain di Coretax: Hubungan SKT, Kuasa Wajib Pajak dan Akses Akun

Sejak berlakunya PMK Nomor 44 Tahun 2026, pembahasan mengenai...

Masa Berlaku SKT Kuasa Wajib Pajak: Kapan Berakhir, Dicabut atau Dibekukan?

Bagi seseorang yang ingin menjadi Pihak Lain sebagai Kuasa...

Ujian SKT Kuasa Wajib Pajak: Materi yang Perlu Dipelajari dan Persiapannya

Bagi tax staff, accounting, freelancer pajak, atau siapa pun...

Cara Mendapatkan SKT Kuasa Wajib Pajak: Syarat, Ujian dan Prosedur Terbaru 2026

Bagi tax staff, accounting, freelancer pajak, maupun praktisi perpajakan,...

Syarat Mendapatkan SKT Pihak Lain untuk Menjadi Kuasa Wajib Pajak

Bagi seorang tax staff, accounting, freelancer pajak, atau praktisi...

PMK 44 2026 vs PMK 229 2014: Ini Perubahan Besar Aturan Kuasa Wajib Pajak

Jika Anda selama ini menggunakan PMK 229/PMK.03/2014 sebagai dasar...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img