Menerima SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sering kali menjadi momen yang membuat pemilik usaha, karyawan, profesional, maupun Wajib Pajak orang pribadi langsung merasa khawatir.

Reaksi pertama biasanya hampir sama.

“Saya salah apa?”

Kemudian muncul pertanyaan berikutnya:

“Apakah saya akan diperiksa?”

Atau yang lebih membuat panik:

“Apakah saya harus bayar pajak lagi?”

Padahal, menerima SP2DK tidak otomatis berarti Wajib Pajak telah melakukan pelanggaran atau pasti mempunyai pajak yang kurang dibayar. SP2DK pada dasarnya merupakan surat untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan tertentu yang dimiliki atau dianalisis oleh DJP. Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya atau memenuhi kewajiban perpajakan apabila setelah dilakukan penelaahan memang ditemukan kekeliruan.

Masalahnya, banyak Wajib Pajak justru melakukan kesalahan sejak awal. Ada yang langsung mengabaikan surat. Ada yang menjawab terlalu singkat. Ada juga yang langsung mengakui seluruh data yang dipertanyakan tanpa terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi.

Padahal, sebuah angka yang muncul dalam data DJP belum tentu otomatis merupakan penghasilan yang belum dilaporkan.

Uang yang masuk ke rekening, misalnya, bisa berasal dari transfer antar rekening, pinjaman, pengembalian piutang, setoran modal, pembayaran transaksi tahun sebelumnya, atau memang benar-benar berasal dari omzet usaha.

Karena itu, sebelum menyusun jawaban, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami pertanyaan apa yang sebenarnya muncul dalam SP2DK.

Berikut tujuh pertanyaan atau isu yang paling sering muncul dalam SP2DK dan cara memahami masing-masing permasalahannya.

1. “Mengapa Ada Mutasi Rekening yang Lebih Besar dari Penghasilan yang Dilaporkan?”

Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering membuat Wajib Pajak panik.

Misalnya, dalam SPT Tahunan Anda melaporkan omzet sebesar Rp1 miliar. Namun, berdasarkan data transaksi keuangan yang dianalisis, terdapat perputaran dana di rekening sebesar Rp1,8 miliar.

Apakah selisih Rp800 juta otomatis dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan?

Belum tentu.

Di sinilah kesalahan paling sering terjadi. Banyak orang langsung menganggap seluruh uang yang masuk ke rekening adalah omzet.

Padahal, secara bisnis dan akuntansi, satu rekening dapat menerima berbagai jenis transaksi.

Contohnya:

• transfer antar rekening milik sendiri;
• penerimaan pinjaman dari bank;
• tambahan modal dari pemilik;
• pembayaran piutang dari tahun sebelumnya;
• uang muka transaksi;
• pengembalian dana;
• transaksi titipan;
• penerimaan yang memang merupakan penjualan.

Karena itu, jika SP2DK mempertanyakan mutasi rekening, jangan langsung menjawab:

“Itu bukan penghasilan.”

Jawaban tersebut terlalu lemah jika tidak disertai penjelasan.

Cara yang lebih baik adalah membuat rekonsiliasi.

Misalnya:

Uraian	Nilai
Total mutasi kredit rekening	Rp1.800.000.000
Penjualan yang telah dilaporkan	Rp1.000.000.000
Transfer antar rekening	Rp300.000.000
Penerimaan pinjaman bank	Rp250.000.000
Pelunasan piutang tahun sebelumnya	Rp250.000.000
Total	Rp1.800.000.000

Setelah itu, setiap angka harus dapat dijelaskan dan didukung dokumen.

Misalnya, transfer antar rekening didukung dengan rekening koran rekening pengirim dan penerima. Pinjaman didukung dengan perjanjian kredit atau bukti pencairan. Pelunasan piutang dapat dicocokkan dengan pencatatan piutang sebelumnya.

Intinya, jangan hanya mengatakan “bukan omzet”. Tunjukkan mengapa transaksi tersebut bukan omzet.

2. “Mengapa Peredaran Usaha dalam Data DJP Berbeda dengan Omzet yang Dilaporkan?”

Pertanyaan kedua yang juga sangat umum adalah mengenai perbedaan omzet.

Misalnya, menurut data tertentu terdapat transaksi penjualan sebesar Rp3 miliar. Namun, dalam SPT Tahunan atau SPT Masa, omzet yang dilaporkan hanya Rp2,5 miliar.

Selisih Rp500 juta ini tentu perlu dijelaskan.

Namun, sebelum mengambil kesimpulan bahwa ada penjualan yang belum dilaporkan, lakukan investigasi internal terlebih dahulu.

Beberapa kemungkinan penyebab perbedaan antara lain:

Pertama, perbedaan periode.
Transaksi dapat terjadi pada akhir tahun, tetapi pencatatannya mengikuti mekanisme tertentu sesuai substansi transaksi dan periode pelaporan.

Kedua, adanya transaksi pembatalan atau retur.
Data transaksi bruto belum tentu sama dengan pendapatan bersih setelah memperhitungkan pembatalan atau pengembalian.

Ketiga, pencatatan ganda.
Dalam praktik usaha, terutama yang menggunakan beberapa sistem, satu transaksi terkadang tercatat lebih dari satu kali dalam data operasional.

Keempat, perbedaan antara transaksi bisnis dan transaksi perpajakan yang sedang dibandingkan.

Karena itu, jangan menjawab perbedaan omzet hanya berdasarkan ingatan.

Buatlah rekonsiliasi:

Data DJP → data internal → buku penjualan → invoice → Faktur Pajak jika relevan → SPT.

Dari proses tersebut, biasanya akan terlihat dengan jelas sumber perbedaannya.

3. “Dari Mana Asal Dana untuk Membeli Rumah, Mobil, Tanah, atau Aset Lain?”

Pertanyaan ini sering muncul ketika terdapat data mengenai kepemilikan atau transaksi pembelian aset yang tidak terlihat sejalan dengan informasi penghasilan yang dilaporkan.

Contoh sederhana, seseorang melaporkan penghasilan tertentu dalam SPT Tahunan, tetapi pada periode yang sama terdapat pembelian aset bernilai besar.

DJP memberikan contoh situasi ketika data mengenai pembelian rumah belum tercermin dalam pelaporan harta Wajib Pajak. Dalam kondisi seperti ini, SP2DK dapat digunakan untuk meminta klarifikasi atas perbedaan informasi tersebut.

Namun, pembelian aset tidak selalu dibiayai dari penghasilan tahun berjalan.

Sumber dana dapat berasal dari:

• tabungan tahun-tahun sebelumnya;
• penjualan aset lain;
• warisan;
• hibah;
• pinjaman;
• fasilitas kredit;
• penghasilan yang telah diperoleh pada periode sebelumnya;
• atau sumber dana lain yang sah dan dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, pertanyaan utama yang harus dijawab bukan sekadar:

“Apakah saya membeli aset tersebut?”

Tetapi:

“Dari mana sumber dananya, dan apakah sumber dana tersebut dapat dijelaskan?”

Dokumen yang dapat membantu antara lain:

• perjanjian kredit;
• bukti pencairan pinjaman;
• rekening koran;
• akta atau dokumen transaksi;
• bukti penjualan aset sebelumnya;
• dokumen warisan atau hibah;
• dan data harta dalam SPT tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kasus seperti ini, alur uang sering kali lebih penting daripada sekadar menjelaskan bahwa pembelian memang benar terjadi.

4. “Mengapa Harta atau Aset Ini Tidak Dilaporkan dalam SPT?”

Banyak Wajib Pajak menganggap daftar harta dalam SPT hanya formalitas.

Padahal, data harta dapat menjadi bagian penting dalam melihat konsistensi informasi yang dilaporkan.

Kesalahan yang sering terjadi adalah aset sebenarnya sudah dimiliki, tetapi lupa dimasukkan dalam SPT.

Ada juga aset yang sudah dilaporkan pada tahun tertentu, tetapi tidak lagi dicantumkan dalam SPT tahun berikutnya.

Ketika muncul pertanyaan mengenai aset, jangan terburu-buru menjawab bahwa aset tersebut “baru ditemukan” atau “lupa dilaporkan”.

Periksa terlebih dahulu:

1. kapan aset diperoleh;
2. apakah aset pernah dilaporkan dalam SPT sebelumnya;
3. apakah aset sudah dijual;
4. apakah terjadi perubahan kepemilikan;
5. apakah terdapat kesalahan pengisian SPT.

Jika memang hanya terjadi kesalahan pelaporan, Wajib Pajak perlu mempertimbangkan langkah pembetulan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Namun, jika aset tersebut sebenarnya telah diperoleh dari sumber dana yang sah, fokus penjelasan harus diarahkan pada riwayat perolehan dan sumber dananya.

5. “Mengapa Pajak atas Transaksi Tertentu Belum Dipotong atau Dipungut?”

Pertanyaan dalam SP2DK tidak selalu berkaitan dengan omzet atau rekening bank.

Dalam kegiatan usaha, SP2DK juga dapat berkaitan dengan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak.

Misalnya, perusahaan melakukan pembayaran kepada:

• vendor;
• konsultan;
• freelancer;
• penyedia jasa;
• pemilik tanah atau bangunan;
• pihak lain yang menerima pembayaran tertentu.

Kemudian muncul pertanyaan apakah atas transaksi tersebut seharusnya dilakukan pemotongan PPh.

Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah pemilik usaha hanya fokus pada:

“Apakah perusahaan saya sudah membayar pajak?”

Padahal, perusahaan juga dapat mempunyai kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Dalam menghadapi pertanyaan seperti ini, jangan hanya melihat satu invoice.

Lakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan transaksi:

• siapa penerima penghasilan;
• apa jenis jasanya;
• kapan pembayaran dilakukan;
• bagaimana status perpajakannya;
• apakah terdapat pemotongan;
• apakah bukti potong telah dibuat;
• apakah pajak telah disetor dan dilaporkan.

Jika ternyata memang terdapat kekurangan, lebih baik masalah tersebut diketahui melalui review internal daripada baru ditemukan setelah proses klarifikasi berjalan lebih jauh.

6. “Mengapa PPN atau Faktur Pajak Tidak Sesuai dengan Transaksi Usaha?”

Bagi Pengusaha Kena Pajak, isu PPN juga dapat menjadi bahan pertanyaan.

Perbedaan dapat muncul antara:

• data penjualan dan Faktur Pajak;
• omzet dalam laporan keuangan dan pelaporan PPN;
• Faktur Pajak keluaran dan transaksi usaha;
• atau transaksi tertentu yang menurut data perlu diklarifikasi perlakuan PPN-nya.

Masalah ini sering kali bukan semata-mata karena perusahaan tidak memungut PPN.

Terkadang penyebabnya adalah administrasi yang tidak sinkron.

Contohnya, bagian penjualan menggunakan satu sistem, bagian keuangan menggunakan sistem lain, sementara administrasi pajak dilakukan oleh orang yang berbeda.

Akibatnya, terjadi kondisi seperti:

Penjualan sudah tercatat, tetapi administrasi pajaknya belum selesai.

Atau sebaliknya:

Faktur sudah dibuat, tetapi terdapat perbedaan pencatatan dalam laporan keuangan.

Jika pertanyaan SP2DK berkaitan dengan PPN, lakukan rekonsiliasi antara:

penjualan → invoice → Faktur Pajak → SPT Masa PPN → laporan keuangan.

Jangan menjawab berdasarkan perkiraan.

Semakin besar volume transaksi, semakin penting proses rekonsiliasi ini dilakukan secara sistematis.

7. “Mengapa Data Pihak Ketiga Berbeda dengan Data yang Saya Laporkan?”

Di era administrasi perpajakan berbasis data, Wajib Pajak perlu memahami bahwa informasi yang digunakan dalam pengawasan tidak hanya berasal dari SPT yang disampaikan sendiri.

Ketika terdapat perbedaan atau informasi yang memerlukan klarifikasi, DJP dapat meminta penjelasan kepada Wajib Pajak melalui SP2DK.

Perbedaan data dapat terjadi karena berbagai hal.

Misalnya:

• perbedaan pencatatan periode;
• kesalahan administrasi;
• pembatalan transaksi;
• retur;
• transaksi yang belum diselesaikan;
• perbedaan nilai bruto dan netto;
• kesalahan pelaporan salah satu pihak.

Dalam menghadapi kondisi ini, jangan langsung berasumsi:

“Kalau data DJP berbeda, berarti data saya pasti benar.”

Namun, jangan pula langsung berasumsi bahwa Anda pasti salah.

Yang harus dilakukan adalah membandingkan kedua sisi berdasarkan dokumen.

Jika data Anda benar, jelaskan secara runtut.

Jika ditemukan kesalahan, lakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025, apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dan/atau keterangan dalam SP2DK, penjelasan tersebut harus disertai bukti dan/atau dokumen pendukung.

Inilah alasan mengapa jawaban SP2DK tidak boleh hanya berisi opini.

Jadi, Apa yang Harus Dilakukan Setelah Menerima SP2DK?

Jika Anda baru menerima SP2DK, jangan langsung membuat surat jawaban.

Lakukan langkah berikut terlebih dahulu.

Pertama, baca seluruh isi surat dengan teliti

Tandai setiap data, angka, transaksi, atau isu yang dipertanyakan.

Jangan sampai surat memiliki tiga isu, tetapi Anda hanya fokus menjawab satu isu.

Kedua, kumpulkan dokumen

Cari:

• rekening koran;
• invoice;
• kontrak;
• bukti transfer;
• laporan keuangan;
• buku besar;
• bukti potong;
• Faktur Pajak;
• SPT;
• dan dokumen relevan lainnya.

Ketiga, lakukan rekonsiliasi

Bandingkan data yang dipertanyakan dengan data internal Anda.

Jangan menggunakan asumsi.

Keempat, susun jawaban dengan pola sederhana

Gunakan pola:

Data yang dipertanyakan → Fakta transaksi → Penjelasan → Bukti pendukung → Kesimpulan.

Kelima, perhatikan batas waktu

Berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025, Wajib Pajak pada prinsipnya memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memberikan tanggapan berdasarkan titik awal penyampaian yang diatur dalam ketentuan tersebut. Perpanjangan waktu dapat dilakukan paling lama 7 hari, dengan pemberitahuan tertulis yang harus disampaikan sebelum jangka waktu awal berakhir.

Keenam, gunakan saluran penyampaian yang tersedia

DJP menyediakan layanan Surat Tanggapan atas SP2DK melalui layanan administrasi di Portal Wajib Pajak/Coretax. Setelah permohonan dibuat, dokumen dapat dibuat dalam format PDF, ditandatangani sesuai kewenangan, dan disampaikan melalui sistem hingga diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik.

Kesalahan Terbesar Saat Menjawab SP2DK

Dari berbagai kasus, ada tiga kesalahan yang paling sering terjadi.

Pertama, menjawab terlalu cepat tanpa rekonsiliasi.

Karena panik, Wajib Pajak langsung mengirim jawaban. Beberapa hari kemudian baru menemukan bahwa angka yang digunakan ternyata salah.

Kedua, terlalu banyak memberikan dokumen tanpa menjelaskan isinya.

Mengirim 100 halaman rekening koran tanpa menunjukkan transaksi mana yang relevan tidak selalu membantu.

Dokumen harus menjadi pendukung narasi.

Ketiga, membuat jawaban yang terlalu umum.

Kalimat seperti:

“Kami telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan.”

tidak cukup untuk menjawab pertanyaan spesifik mengenai transaksi Rp500 juta.

Jawaban harus langsung menyentuh isu yang dipertanyakan.

Kesimpulan: SP2DK Harus Dijawab dengan Fakta, Bukan Ketakutan

Tujuh pertanyaan atau isu yang paling sering muncul dalam SP2DK pada dasarnya memiliki satu benang merah: terdapat data yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Apakah itu berarti Wajib Pajak pasti salah?

Tidak.

SP2DK bukan surat ketetapan pajak dan bukan otomatis berarti pemeriksaan atau pelanggaran. SP2DK merupakan sarana untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak menjelaskan data atau memperbaiki kewajiban apabila memang ditemukan kekeliruan.

Karena itu, ketika menerima SP2DK, jangan langsung berpikir:

“Bagaimana cara saya membantahnya?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Apa yang sebenarnya dipertanyakan, bagaimana fakta transaksinya, dan bukti apa yang saya miliki?”

Jika tiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, proses penyusunan tanggapan SP2DK akan jauh lebih mudah.

Download Template Jawaban SP2DK Gratis

Masih bingung bagaimana mengubah data, rekening koran, invoice, dan dokumen transaksi menjadi surat jawaban SP2DK yang runtut dan profesional?

Kami menyediakan Template Jawaban SP2DK Gratis yang dapat Anda gunakan sebagai kerangka awal untuk menyusun tanggapan.

Di dalam template tersebut, Anda dapat mempelajari struktur dasar:

• pembukaan surat tanggapan SP2DK;
• format menjawab setiap data yang dipertanyakan;
• susunan fakta, penjelasan, dan kesimpulan;
• format daftar dokumen pendukung;
• serta contoh struktur penutup surat yang profesional.

👉 Download Template Jawaban SP2DK Gratis

Template ini dapat membantu Anda memulai penyusunan jawaban dengan lebih terstruktur. Namun, setiap SP2DK memiliki fakta dan transaksi yang berbeda. Karena itu, isi jawaban tetap harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya dan didukung oleh dokumen yang relevan.