Banyak pelaku usaha merasa bahwa memberikan barang gratis kepada pelanggan atau menggunakan barang dagangannya sendiri adalah hal biasa dan tidak ada urusan dengan pajak.
Padahal, dalam aturan PPN, aktivitas seperti pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma justru diperlakukan sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN.
Ya, benar: gratis pun bisa kena PPN.
Dan banyak Wajib Pajak tidak sadar bahwa aktivitas sederhana seperti:
- memberikan sample produk,
- memberikan hadiah ke pelanggan,
- memberikan bonus barang,
- memakai sendiri barang dagangan untuk kebutuhan kantor,
- memakai mesin atau peralatan untuk tujuan pribadi,
—semuanya bisa memenuhi kriteria penyerahan kena pajak.
Jika tidak dipahami dengan benar, risiko koreksi pada pemeriksaan bisa sangat besar.
Mari kita bahas tuntas dengan bahasa sederhana, sesuai materi dalam dokumen Anda.
Kenapa Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Tetap Dikenai PPN?
Dalam ketentuan PPN, setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang seharusnya dikenai PPN — termasuk ketika BKP tersebut tidak diperjualbelikan, melainkan:
- dipakai sendiri, atau
- diberikan cuma-cuma kepada pihak lain.
Menurut dokumen yang Anda upload, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dikategorikan sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN karena memenuhi unsur penyerahan menurut Pasal 1A UU PPN.
Prinsipnya:
Jika Wajib Pajak mendapatkan manfaat dari pemakaian barang, atau pihak lain menerima manfaat tanpa membayar, maka aktivitas tersebut dianggap sebagai konsumsi atas BKP.
Apa yang Termasuk Pemakaian Sendiri?
Dalam dokumen disebutkan bahwa pemakaian sendiri meliputi penggunaan BKP oleh:
- pengusaha itu sendiri,
- pegawai perusahaan,
- pihak yang menerima manfaat tanpa transaksi jual beli,
Contoh kasus:
- Pabrik air minum mengambil 50 dus air mineral dari gudang untuk konsumsi internal karyawan.
- Toko elektronik memakai satu unit TV untuk display permanen di ruang meeting.
- Perusahaan kosmetik menggunakan sebagian stok untuk keperluan konten foto/video internal.
Semua aktivitas tersebut memenuhi kriteria pemakaian sendiri → terutang PPN.
Apa yang Termasuk Pemberian Cuma-cuma?
Pemberian cuma-cuma terjadi ketika perusahaan menyerahkan BKP ke pihak lain tanpa menerima pembayaran.
Contoh nyata dalam bisnis sehari-hari:
- Memberikan sampel produk ke calon pelanggan
- Mengirim paket hadiah kepada distributor
- Memberikan souvenir atau merchandise sebagai program pemasaran
- Memberikan produk sebagai bonus pembelian
Meskipun motifnya pemasaran, PPN atas BKP tetap berlaku, karena secara hukum dianggap penyerahan.
Lalu, Bagaimana Cara Menghitung PPN-nya?
Menurut dokumen, PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dihitung berdasarkan harga jual atau nilai penggantian (nilai pasar wajar).
Rumus sederhananya:
Aturan Sebelum 2025
PPN Terutang = 11% × Nilai Pasar Wajar BKP
Aturan Mulai 2025
PPN Terutang = 11% × Nilai Pasar Wajar BKP (Dihitung dengan DPP NIlai Lain)
Jika BKP tersebut diproduksi sendiri, maka nilai pasar wajar harus berdasarkan harga penjualan normal di perusahaan tersebut.
Apakah Perlu Membuat Faktur Pajak?
Ya. Dokumen menyatakan bahwa pengusaha kena pajak wajib membuat Faktur Pajak atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
Faktur pajaknya bersifat:
- Faktur Pajak keluaran,
- dengan DPP nilai pasar wajar,
- PPN dipungut seperti biasa.
Inilah yang sering dilupakan WP dan menjadi temuan pemeriksaan.
Apa Risiko Jika Tidak Dipungut PPN?
Menurut aturan yang berlaku:
- PPN akan dikoreksi saat pemeriksaan
- WP akan dikenakan sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar
- Risiko diterbitkannya STP atau SKPKB
- DJP akan menelusuri seluruh pola pemberian barang dan pemakaian internal perusahaan
Efeknya sering lebih mahal dibanding bila PPN dibayar sejak awal.
Bagaimana DJP Mengidentifikasi Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma?
DJP biasanya melihat:
- laporan produksi
- laporan stok
- laporan distribusi
- akun persediaan dan biaya pemasaran
- nilai selisih persediaan
- barang yang tidak dijual namun keluar dari gudang
Jika ditemukan barang keluar tanpa penjualan, DJP akan menanyakan:
“Ini dijual, dipakai sendiri, atau diberikan gratis?”
Jika jawabannya adalah dua hal terakhir, maka PPN wajib dikenakan.
Tips Agar Tidak Terkena Koreksi Pajak
- Catat seluruh aktivitas pemakaian sendiri secara formal
- Tetapkan nilai pasar wajar secara konsisten
- Buat Faktur Pajak untuk setiap pemberian gratis
- Pisahkan stok pemasaran dari stok penjualan
- Gunakan sistem akuntansi yang dapat melacak penyerahan non-penjualan
Semakin rapi administrasi Anda, semakin kecil risikonya.
Kesimpulan: Tidak Ada Kata “Gratis” Dalam Dunia PPN
Dalam konteks PPN, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma bukanlah aktivitas yang bebas pajak. Sekecil apa pun aktivitasnya, selama berkaitan dengan BKP, potensi PPN tetap ada.
Pemahaman ini sangat penting bagi:
- produsen,
- distributor,
- perusahaan pemasaran,
- retail,
- perusahaan FMCG,
- usaha kecil-menengah yang sering melakukan promosi,
Agar terhindar dari beban pajak yang muncul tiba-tiba akibat koreksi pemeriksaan.
Dengan mengikuti ketentuan yang benar, bisnis tetap aman dan patuh pajak.