Minggu, April 5, 2026
21.5 C
Indonesia

PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

Pengertian Pegawai Tidak Tetap

  • Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Cara Hitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

Cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai dibedakan menjadi 2 jenis :

  • Bagi yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan.
    • Ketentuan penghitungannya adalah tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari :
      • Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu; Contoh penghitungannya : Klik disini di halaman 37 angka III.1 lampiran PER-16/PJ/2016
      • Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; Contoh penghitungannya : Klik disini di halaman 39 angka III.2 lampiran PER-16/PJ/2016
      • Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Contoh penghitungannya : Klik disini di halaman 39 angka III.3 lampiran PER-16/PJ/2016
    • Tidak ada pemotongan PPh 21 adalah dalam hal : (lampiran PER-16/PJ/2016 halaman 6 angka II.1 angka 2)
      • upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 450.000,00 dan
      • jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000,00
  • Bagi yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan.
    • PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. (lampiran PER-16/PJ/2016 halaman 6 angka II.2)
    • Contoh penghitungannya : Klik disini di halaman 39 angka III.4 lampiran PER-16/PJ/2016

Hot this week

PPh Final vs PPh Tidak Final: Jangan Sampai Salah Pilih, Ini Perbedaan dan Waktu Berlakunya

Banyak wajib pajak masih bingung ketika mendengar istilah PPh...

PPh Badan vs PPh Orang Pribadi: Mana yang Lebih Menguntungkan untuk Bisnis Anda?

Saat usaha mulai berkembang, banyak pelaku bisnis mulai menghadapi...

Jangan Sampai Rugi! Ini Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan dari PPh Badan

Banyak pengusaha sibuk mengejar omzet dan laba. Namun, tidak...

Kabar Gembira! Penghapusan Sanksi Keterlambatan SPT Tahunan OP 2025: Panduan Kebijakan KEP-55/PJ/2026

Relaksasi Pajak 2026: Mengapa Ada Kebijakan Penghapusan Sanksi? Pemerintah baru...

Mengapa Memahami Objek PPh Itu Penting bagi Keuangan Anda?

Sebagai praktisi perpajakan, pertanyaan yang paling sering kami temui...

Topics

PPh Badan vs PPh Orang Pribadi: Mana yang Lebih Menguntungkan untuk Bisnis Anda?

Saat usaha mulai berkembang, banyak pelaku bisnis mulai menghadapi...

Jangan Sampai Rugi! Ini Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan dari PPh Badan

Banyak pengusaha sibuk mengejar omzet dan laba. Namun, tidak...

Kabar Gembira! Penghapusan Sanksi Keterlambatan SPT Tahunan OP 2025: Panduan Kebijakan KEP-55/PJ/2026

Relaksasi Pajak 2026: Mengapa Ada Kebijakan Penghapusan Sanksi? Pemerintah baru...

Mengapa Memahami Objek PPh Itu Penting bagi Keuangan Anda?

Sebagai praktisi perpajakan, pertanyaan yang paling sering kami temui...

Memahami Siapa Saja yang Menjadi Subjek Pajak di Indonesia

Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah setiap orang yang tinggal di...

PKP Adalah Kunci Bisnis Naik Level: Kapan Harus Dikukuhkan dan Apa Dampaknya?

Banyak pelaku usaha fokus pada penjualan, tetapi sering mengabaikan...

PPh 21 DTP Magang Nasional: Peserta Terima Penghasilan Tanpa Potongan Pajak

Dukungan Nyata untuk Peserta Magang Nasional Kebijakan fiskal tidak hanya...

Related Articles

Popular Categories