Minggu, November 9, 2025
20.7 C
Indonesia

Kabar Gembira! Rumah Subsidi Bebas PPN Sesuai PP No. 49 Tahun 2022

Bayangkan Anda baru saja menikah. Tabungan tidak seberapa, tapi impian memiliki rumah sendiri begitu besar. Pertanyaan yang sering muncul adalah: “Mampukah saya membeli rumah dengan gaji pas-pasan?”

Di tengah harga properti yang terus naik, hadir sebuah kabar baik: Rumah subsidi kini bebas PPN!
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, tepatnya Pasal 6 ayat (2) huruf i.

Artinya, membeli rumah sederhana atau rumah subsidi tidak lagi dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini adalah pintu besar menuju hunian impian.

Dasar Hukum Rumah Subsidi Bebas PPN

Peraturan ini memiliki landasan kuat:

  • PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Pasal 6 ayat (2) huruf i menyebutkan bahwa penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, dan rumah khusus yang memenuhi kriteria tertentu dikecualikan dari pengenaan PPN.

Dengan kata lain, ketika Anda membeli rumah subsidi yang masuk kategori tersebut, Anda tidak perlu membayar PPN 11% dari harga jual rumah.

Mengapa Rumah Subsidi Dibebaskan dari PPN?

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin:

  1. Meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  2. Mengurangi beban biaya dalam proses membeli rumah.
  3. Mendukung program sejuta rumah agar backlog perumahan di Indonesia semakin berkurang.

Bayangkan, tanpa PPN, harga rumah subsidi bisa lebih terjangkau jutaan rupiah.

Cerita Nyata: Beli Rumah Tanpa PPN

Rina, seorang pegawai swasta dengan gaji Rp4 juta per bulan, bermimpi memiliki rumah sendiri. Setelah menabung selama 2 tahun, ia akhirnya bisa membeli rumah subsidi seharga Rp168 juta.

  • Jika rumah ini dikenai PPN 11%, maka tambahan pajak yang harus dibayar adalah:
    Rp168.000.000 × 11% = Rp18.480.000
  • Namun, berkat bebas PPN, Rina tidak perlu membayar biaya ekstra tersebut.
    Ia hanya membayar harga rumah sesuai ketentuan, plus biaya administrasi kecil lain.

“Bayangkan kalau saya harus bayar PPN hampir Rp19 juta. Tabungan saya bisa jebol! Untung ada kebijakan rumah subsidi bebas PPN ini,” kata Rina sambil tersenyum lega.

Apa Itu Rumah Subsidi?

Rumah subsidi adalah rumah yang harganya sudah ditetapkan pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Ciri-cirinya:

  • Harga jual ditentukan pemerintah.
  • Spesifikasi standar (luas tanah dan bangunan terbatas).
  • Bisa mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan bunga rendah.
  • Dibangun oleh pengembang yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Jenis rumah subsidi yang bebas PPN sesuai PP 49/2022:

  • Rumah sederhana.
  • Rumah sangat sederhana.
  • Rumah susun sederhana (rusunami).
  • Rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Syarat Mendapatkan Rumah Subsidi Bebas PPN

Tidak semua orang bisa menikmati fasilitas ini. Ada beberapa syarat utama:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Berpenghasilan sesuai ketentuan MBR (umumnya gaji maksimal Rp8 juta per bulan untuk rumah tapak, Rp10 juta per bulan untuk rusunami).
  3. Belum pernah memiliki rumah sebelumnya.
  4. Menggunakan untuk hunian pribadi, bukan investasi.

Manfaat Nyata Rumah Subsidi Bebas PPN

  1. Harga Lebih Murah → tanpa tambahan PPN 11%.
  2. Meringankan cicilan KPR → karena harga pokok rumah lebih rendah.
  3. Akses lebih mudah bagi MBR → mendukung kesejahteraan masyarakat.
  4. Meningkatkan kepemilikan rumah → mengurangi backlog perumahan nasional.

Kesimpulan

Kebijakan Rumah Subsidi Bebas PPN sesuai PP No. 49 Tahun 2022 Pasal 6 ayat (2) huruf i adalah kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kini, membeli rumah subsidi jadi lebih ringan tanpa beban pajak tambahan. Jadi, kalau Anda masih ragu untuk mengambil rumah subsidi, inilah saat terbaik untuk melangkah menuju hunian impian.

Hot this week

Terlambat Upload e-Faktur? Ketahui Kenapa Batas Waktu Jadi Tanggal 20 Bulan Berikutnya!

Dalam era digitalisasi pajak, kewajiban pelaporan semakin mengikat —...

SPDN vs SPLN: Mengenal Status Pajak agar Tak Salah Lapor dan Tak Kena Denda

Pernahkah kamu mendengar istilah Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)...

Cara Mudah Menyampaikan Pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) di Coretax

Bayangkan kamu seorang pedagang, freelancer, atau pemilik usaha kecil....

Rahasia di Balik Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak: Cara Cerdas Agar Tidak Kena Potong PPh

Setiap pelaku usaha, investor, hingga lembaga pemerintah pasti ingin...

Bendahara Siaga! Jangan Abaikan Kewajiban Pungut PPN ke Rekanan Non-PKP – Kode 411211-108 Menjadi Penentu!

Dalam era Coretax yang semakin nyata, bendahara instansi pemerintah...

Topics

Terlambat Upload e-Faktur? Ketahui Kenapa Batas Waktu Jadi Tanggal 20 Bulan Berikutnya!

Dalam era digitalisasi pajak, kewajiban pelaporan semakin mengikat —...

SPDN vs SPLN: Mengenal Status Pajak agar Tak Salah Lapor dan Tak Kena Denda

Pernahkah kamu mendengar istilah Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)...

Cara Mudah Menyampaikan Pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) di Coretax

Bayangkan kamu seorang pedagang, freelancer, atau pemilik usaha kecil....

Rahasia di Balik Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak: Cara Cerdas Agar Tidak Kena Potong PPh

Setiap pelaku usaha, investor, hingga lembaga pemerintah pasti ingin...

Kalkulator Jasa Konstruksi Online – Hitung Tarif Pajak Konstruksi Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022

Latar Belakang: Mengapa Tarif Jasa Konstruksi Perlu Dihitung dengan...

Jangan Remehkan Saldo Rekeningmu! Data Sudah Terbuka, Saatnya Jujur di SPT Tahunan!

Pernahkah kamu berpikir bahwa saldo rekening bankmu di akhir...

Kalkulator Pajak: Alat Cerdas untuk Menghitung Rasio Keuangan Perusahaan

Mengenal Kalkulator Rasio Keuangan dari Konsul Pajak Dalam dunia bisnis...

Related Articles

Popular Categories