Penggunaan NIK Sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU dalam Layanan Administrasi Perpajakan

Penulis

-

September 1, 2025

Perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern, sederhana, dan terintegrasi. Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerapan NPWP dengan format 16 digit, serta pengenalan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Kebijakan ini tidak sekadar perubahan teknis administrasi, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun ekosistem perpajakan yang lebih mudah diakses, transparan, dan terhubung dengan sistem identitas nasional.

1. Landasan Hukum

Kebijakan ini diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 112/PMK.03/2022 mengenai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU dalam layanan administrasi perpajakan.

Dengan dasar hukum ini, kepastian dan keabsahan penggunaan NIK sebagai NPWP serta penerapan format baru NPWP sudah jelas memiliki kekuatan mengikat.

2. Perubahan yang Berlaku Mulai 1 Juli 2024

Sejak 1 Juli 2024, berlaku ketentuan baru yang mengatur:

NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus penduduk Indonesia.
NPWP dengan format 16 digit diperkenalkan sebagai standar baru, menggantikan format lama 15 digit secara bertahap.
NITKU mulai digunakan untuk mengidentifikasi lokasi atau cabang usaha Wajib Pajak.

Hal ini berarti, masyarakat tidak perlu lagi mengurus dua nomor identitas yang berbeda untuk kependudukan dan perpajakan. Cukup dengan satu NIK, seseorang sudah memiliki identitas perpajakan.

3. Skema Penerbitan NPWP

Menurut Pasal 5 PER-6/PJ/2024, mekanisme penerbitan NPWP adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk: dilakukan aktivasi NIK sebagai NPWP, sekaligus diberikan NPWP 15 digit.
Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Penduduk, Badan, dan Instansi Pemerintah: diberikan NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit.
Wajib Pajak Cabang: diberikan NPWP 15 digit serta NIK/NPWP 16 digit yang merupakan NPWP pusat, disertai dengan NITKU.

Skema ini memastikan semua jenis Wajib Pajak memiliki identitas perpajakan yang jelas, baik pusat maupun cabang.

4. Layanan Administrasi yang Terintegrasi

Mulai 1 Juli 2024, berbagai layanan administrasi perpajakan dapat diakses menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. Beberapa di antaranya meliputi:

Pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration).
Akses akun profil di DJP Online.
Informasi konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP).
Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh melalui e-Bupot (21/26, Unifikasi, maupun Instansi Pemerintah).
Pengajuan keberatan melalui e-Objection.

Integrasi ini memungkinkan Wajib Pajak melakukan hampir semua aktivitas administrasi secara digital dengan nomor identitas yang sama, sehingga lebih praktis.

5. Masa Transisi hingga 31 Desember 2024

Meskipun sudah diberlakukan mulai 1 Juli 2024, pemerintah memberikan masa transisi. Apabila ada sistem administrasi pihak lain (misalnya perbankan atau instansi pemerintah daerah) yang belum siap, maka NPWP 15 digit masih dapat digunakan sampai 31 Desember 2024.

Hal ini menunjukkan pemerintah cukup realistis dengan kondisi di lapangan, sekaligus memberikan waktu adaptasi bagi masyarakat dan institusi yang terhubung dengan sistem perpajakan.

6. Penyesuaian Dokumen Perpajakan

Mulai 1 Juli 2024, dokumen perpajakan seperti keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen lain akan disesuaikan dengan format baru.

Namun, dokumen yang masih menggunakan NPWP 15 digit tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang sudah menggunakan NIK sebagai NPWP atau NPWP 16 digit.

Dengan kata lain, tidak ada dokumen perpajakan lama yang menjadi tidak sah hanya karena perbedaan format NPWP.

7. Manfaat bagi Wajib Pajak

Kebijakan ini membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi Wajib Pajak maupun pemerintah:

Kemudahan: cukup dengan NIK, seseorang sudah otomatis memiliki NPWP.
Efisiensi: mengurangi beban administrasi, terutama saat membuka rekening bank, mengurus izin usaha, atau mengajukan kredit.
Integrasi Data: mendukung sinergi antara Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil, sehingga data lebih akurat.
Pengawasan Lebih Baik: pemerintah dapat lebih efektif memantau kepatuhan perpajakan karena identitas tunggal.
Transparansi: mendorong sistem perpajakan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Tantangan Implementasi

Meski terlihat sederhana, implementasi kebijakan ini tentu menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Kesiapan sistem teknologi informasi baik di DJP maupun instansi lain yang terhubung.
Kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP.
Koordinasi antar lembaga, khususnya antara DJP dan Dukcapil.
Potensi masalah teknis seperti data ganda, NIK belum terdaftar, atau perbedaan data kependudukan dengan data pajak.

Oleh karena itu, pemerintah masih menyediakan masa transisi dan sosialisasi intensif agar proses berjalan mulus.

9. Penutup

Transformasi dari NPWP 15 digit ke NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit bukanlah sekadar perubahan angka. Ini adalah bagian dari visi besar menuju administrasi perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan ramah bagi masyarakat.

Dengan adanya NITKU, pengawasan terhadap kegiatan usaha juga semakin tertata. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

Sebagai Wajib Pajak, yang perlu kita lakukan adalah memastikan NIK sudah aktif sebagai NPWP dan memahami ketentuan terbaru. Dengan begitu, proses administrasi pajak akan semakin mudah, cepat, dan aman.

Referensi Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 112/PMK.03/2022.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2024

NPWP: Pengertian, Jenis, dan Sejak Kapan NIK Resmi Menjadi NPWP

Penulis

admin konsulpajak

-

September 1, 2025

0

Pendahuluan

Setiap orang yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan di Indonesia pasti pernah mendengar istilah NPWP. Meski sering disebut, banyak yang masih bertanya-tanya: sebenarnya apa itu NPWP?, apa saja jenis-jenis NPWP, dan yang terbaru, apakah benar NIK sekarang sudah menjadi NPWP?

Tulisan ini akan mengulas dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, baik oleh pelajar, pekerja, maupun pelaku usaha. Mari kita kupas tuntas.

Apa Itu NPWP?

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. NPWP berfungsi seperti “KTP” di dunia perpajakan.

Fungsinya banyak, antara lain:

Identitas resmi dalam administrasi pajak → semua pembayaran, pelaporan, atau korespondensi pajak menggunakan NPWP.
Syarat administratif → untuk mengurus perbankan, kredit, tender proyek, hingga pembuatan paspor.
Alat kontrol kepatuhan pajak → DJP dapat memantau kewajiban pajak seseorang atau badan.

Singkatnya, NPWP adalah kunci pertama untuk masuk ke dunia perpajakan. Tanpa NPWP, urusan keuangan dan administrasi seringkali lebih ribet.

Jenis-Jenis NPWP

Tidak semua NPWP itu sama. DJP membedakan jenis NPWP berdasarkan subjek dan status perpajakan. Berikut penjelasannya:

1. NPWP Orang Pribadi

Diberikan kepada individu yang sudah memenuhi syarat subjektif (tinggal di Indonesia atau berpenghasilan di Indonesia) dan syarat objektif (punya penghasilan kena pajak).

Contoh: karyawan, pekerja lepas, profesional, atau pedagang.

Catatan penting:

Untuk wanita kawin, ada ketentuan khusus apakah ikut NPWP suami atau memilih memiliki NPWP sendiri (misalnya karena pisah harta atau memilih terpisah).

2. NPWP Badan

Diberikan kepada entitas usaha seperti PT, CV, koperasi, yayasan, atau firma. NPWP Badan wajib dimiliki jika badan tersebut sudah berdiri secara sah dan memiliki penghasilan.

3. NPWP Bendahara

Bendahara instansi pemerintah yang melakukan pembayaran juga wajib memiliki NPWP. Tujuannya agar setiap pemotongan dan penyetoran pajak dari anggaran negara tercatat dengan baik.

4. NPWP Cabang

Jika suatu badan memiliki unit usaha atau cabang di daerah lain, maka cabang juga dapat dibuatkan NPWP. Fungsinya untuk memudahkan pengawasan pajak di setiap lokasi usaha.

Sejak Kapan NIK Menjadi NPWP?

Inilah bagian yang paling banyak ditanyakan masyarakat: benarkah NIK sekarang sudah menjadi NPWP?

Jawabannya: Ya.
Sejak terbitnya UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) No. 7 Tahun 2021, pemerintah menetapkan bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) berfungsi sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk Indonesia.

Implementasinya dilakukan secara bertahap, dan mulai Juli 2024, NIK resmi digunakan penuh sebagai NPWP di seluruh sistem administrasi perpajakan.

Apa artinya bagi masyarakat?

Tidak perlu lagi daftar NPWP baru jika sudah punya NIK.
Satu identitas untuk semua → KTP sekaligus berlaku sebagai NPWP.
Lebih efisien dan simpel → meminimalisir duplikasi data antara Ditjen Pajak dan Dukcapil.

Namun, bagi yang sudah memiliki NPWP lama (15 digit), tidak perlu khawatir. NPWP lama tetap berlaku, hanya saja sekarang sudah terhubung dengan NIK 16 digit.

Kenapa NIK Jadi NPWP?

Ada beberapa alasan kenapa pemerintah menyatukan NIK dan NPWP:

Simplifikasi administrasi → cukup satu nomor identitas untuk semua urusan.
Integrasi data kependudukan dan perpajakan → meminimalisir Wajib Pajak fiktif.
Memperkuat kepatuhan → setiap penduduk yang sudah berpenghasilan bisa lebih mudah dideteksi kewajiban pajaknya.

Contoh Praktis

Karyawan swasta → cukup masukkan NIK saat melaporkan SPT Tahunan, tidak perlu input NPWP lama.
Mahasiswa yang sudah punya usaha online → cukup gunakan NIK dari KTP untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak UMKM.
Orang pribadi yang dulu punya NPWP terpisah → sekarang cukup gunakan NIK, dan data otomatis terkoneksi di sistem Coretax.

Tantangan di Lapangan

Meski terlihat mudah, transisi NIK sebagai NPWP juga menghadapi kendala:

Data NIK belum sinkron dengan DJP → misalnya ada perbedaan nama atau tanggal lahir.
Masyarakat belum paham → masih banyak yang bingung apakah harus tetap pakai NPWP lama.
Teknis sistem baru (Coretax) → masih butuh adaptasi baik dari Wajib Pajak maupun petugas pajak.

Oleh karena itu, DJP memberi waktu transisi agar masyarakat bisa menyesuaikan diri.

Bagaimana Cara Mengecek NIK Sebagai NPWP?

Bagi Anda yang ingin tahu apakah NIK sudah aktif sebagai NPWP, bisa lakukan langkah berikut:

Masuk ke website DJP → https://djponline.pajak.go.id
Login menggunakan NIK (16 digit) dan password (sama dengan akun NPWP lama).
Jika berhasil, artinya NIK Anda sudah resmi terdaftar sebagai NPWP.

Jika gagal, biasanya ada masalah sinkronisasi data. Solusinya, datang ke KPP terdekat untuk melakukan validasi NIK dan NPWP.

Kesimpulan

NPWP adalah identitas resmi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan.
Ada beberapa jenis NPWP: NPWP Orang Pribadi, NPWP Badan, NPWP Bendahara, dan NPWP Cabang.
Mulai Juli 2024, NIK resmi menjadi NPWP sesuai UU HPP No. 7/2021.
Masyarakat tidak perlu daftar ulang, cukup pastikan NIK dan NPWP lama sudah sinkron.

Dengan adanya kebijakan ini, sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan modern.

Penutup

Kini kita tidak lagi direpotkan dengan banyak nomor identitas. Cukup dengan NIK, seluruh administrasi perpajakan sudah bisa dijalankan. NPWP dan NIK kini menyatu.

Bagi Anda yang sudah bekerja atau memiliki usaha, jangan tunda lagi untuk memastikan NIK sudah aktif sebagai NPWP. Ini bukan hanya soal kepatuhan pajak, tapi juga soal kemudahan administrasi di masa depan.

Ingat, pajak bukan beban, melainkan kontribusi kita bersama untuk membangun negeri. Dengan NPWP berbasis NIK, prosesnya jadi lebih praktis, simpel, dan tentu saja lebih transparan.

PNS, TNI/Polri, dan Karyawan Jangan Sampaikan SPT Tahunan dengan Status Lebih Bayar

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 29, 2025

0

Pendahuluan

Setiap Wajib Pajak orang pribadi, baik yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, maupun karyawan swasta, memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. Proses ini terlihat sederhana: ambil bukti potong dari bendahara atau perusahaan, lalu isi di DJP Online atau Coretax.

Namun, ada catatan penting: jangan sampai SPT Tahunan Anda berstatus Lebih Bayar. Bagi PNS, TNI/Polri, maupun karyawan, status lebih bayar bisa menimbulkan kerumitan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Apa Itu Lebih Bayar?

Lebih Bayar adalah kondisi ketika jumlah pajak yang dipotong/ disetor ke negara lebih besar daripada pajak yang sebenarnya terutang. Secara aturan, Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan itu (restitusi).

Tetapi bagi kelompok PNS, TNI/Polri, maupun karyawan, kondisi lebih bayar tidak relevan dan seharusnya tidak muncul dalam SPT Tahunan.

Kenapa Jangan Sampai SPT Lebih Bayar?

1. Untuk Karyawan Swasta

Jika dalam pengisian SPT ditemukan adanya nilai lebih bayar, maka yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah perusahaan pemberi kerja. Mekanismenya dilakukan melalui pembetulan bukti potong PPh 21 (Formulir 1721 A1).

Artinya, karyawan tidak perlu melaporkan SPT dengan status lebih bayar. Setelah perusahaan melakukan koreksi dan mengembalikan nilai lebih bayar jika memang ada, maka karyawan melaporkan SPT tahunan dengan status Nihil.

Hal ini penting agar karyawan tidak terbebani pemeriksaan pajak yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya.

2. Untuk PNS dan TNI/Polri

Berdasarkan PER-11 Tahun 2025, PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS, anggota TNI, dan Polri ditanggung pemerintah. Dengan demikian, tidak ada kondisi lebih bayar ataupun kurang bayar.

Oleh karena itu, SPT Tahunan PNS dan TNI/Polri harus selalu Nihil. Semua perhitungan potong, setor, dan lapor sudah diselesaikan oleh bendahara instansi.

Ilustrasi Kasus

Kasus Karyawan Swasta

Bu Sinta, seorang karyawan, menerima bukti potong dari perusahaannya. Saat mengisi SPT, muncul status lebih bayar Rp750 ribu. Setelah dicek, ternyata perusahaan salah input potongan PPh 21. Dalam kondisi ini, perusahaanlah yang wajib memperbaiki bukti potong. Setelah diperbaiki, SPT Bu Sinta kembali Nihil.

Kasus PNS

Pak Andi, seorang PNS golongan III, menerima bukti potong A2 dari bendahara. Berdasarkan PER-11 Tahun 2025, PPh 21-nya sudah ditanggung pemerintah. Maka, saat melaporkan SPT, status otomatis Nihil tanpa ada kelebihan atau kekurangan bayar.

Tips Agar Tidak Salah Saat Lapor

Gunakan bukti potong resmi:
- Karyawan swasta → Formulir 1721 A1.
- PNS/TNI/Polri → Formulir 1721 A2.
Salin sesuai bukti potong. Jangan ubah angka sesuka hati, agar tidak muncul status lebih bayar.
Pastikan hasil akhir Nihil.
- Untuk karyawan: jika lebih bayar, koordinasi dengan perusahaan agar bukti potong diperbaiki.
- Untuk PNS/TNI/Polri: selalu Nihil karena sudah ditanggung pemerintah.
Konsultasi bila ragu. Gunakan layanan KPP atau call center pajak agar lebih yakin sebelum submit.

Penutup

Bagi PNS, TNI/Polri, dan karyawan, SPT Tahunan seharusnya selalu Nihil.

Karyawan swasta: jika muncul lebih bayar, itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikan melalui koreksi bukti potong.
PNS dan TNI/Polri: berdasarkan PER-11 Tahun 2025, PPh 21 sudah ditanggung pemerintah, sehingga laporan SPT wajib Nihil.

Jangan sampai status lebih bayar justru membuat Anda dipanggil pemeriksaan atau repot mengurus sesuatu yang bukan kewenangan pribadi. Pastikan laporan benar sejak awal, dan selesaikan melalui jalur yang tepat.

Dengan memahami aturan ini, kita bisa melaporkan SPT Tahunan dengan tenang, tanpa rasa waswas, dan tentu saja tetap patuh sebagai Wajib Pajak yang baik.

NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP: Apa Bedanya dan Bagaimana Cara Mengurusnya?

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 29, 2025

0

Pendahuluan

Banyak Wajib Pajak di Indonesia sering merasa bingung dengan status NPWP mereka. Ada yang sudah tidak bekerja, sudah pindah ke luar negeri, atau usahanya sudah tutup, tapi masih punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pertanyaannya:

“Kalau sudah tidak punya penghasilan, apakah masih wajib lapor pajak?”
“Kalau NPWP tidak dipakai, apakah bisa dihapus?”
“Apa bedanya NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP?”

Nah, artikel ini akan membahas secara sederhana dan humanis mengenai NPWP Non Efektif serta Penghapusan NPWP, lengkap dengan cara mengurusnya.

Apa Itu NPWP?

Sebelum masuk ke topik utama, mari kita ingat dulu. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas resmi bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Artinya, selama seseorang memiliki NPWP, ia wajib lapor SPT Tahunan, meskipun tidak ada penghasilan atau nol pajak terutang.

Tapi, bagaimana jika sudah tidak punya penghasilan sama sekali atau sudah tidak tinggal di Indonesia? Nah, di sinilah muncul istilah NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP.

Apa Itu NPWP Non Efektif?

NPWP Non Efektif (NE) adalah status sementara yang diberikan kepada Wajib Pajak yang sebenarnya masih tercatat memiliki NPWP, tetapi tidak wajib lagi menyampaikan SPT Tahunan karena tidak ada kegiatan atau penghasilan yang dikenai pajak.

Dengan kata lain, NPWP masih ada, tapi “tidur” atau dibekukan sementara.

Siapa yang Bisa Mengajukan NPWP Non Efektif?

Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak bekerja lagi dan tidak punya penghasilan.
Mahasiswa atau pelajar yang dulu sudah terlanjur punya NPWP, tapi belum punya penghasilan.
Wajib Pajak orang pribadi yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari.
Usaha yang sudah berhenti sementara, tapi belum benar-benar ditutup.

Keuntungan NPWP Non Efektif:

Tidak perlu lapor SPT Tahunan.
Tidak ada sanksi administrasi karena tidak lapor.
Lebih mudah jika suatu saat ingin mengaktifkan kembali NPWP.

Apa Itu Penghapusan NPWP?

Berbeda dengan NE, Penghapusan NPWP berarti NPWP tersebut benar-benar dihapus dari sistem perpajakan. Artinya, Wajib Pajak tidak lagi memiliki kewajiban pajak sama sekali.

Siapa yang Bisa Mengajukan Penghapusan NPWP?

Wajib Pajak orang pribadi yang sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif (misalnya pindah kewarganegaraan, atau benar-benar tidak punya penghasilan lagi selamanya).
Badan usaha yang sudah bubar secara hukum.

Konsekuensi Penghapusan NPWP:

Wajib Pajak tidak bisa lagi melaporkan SPT.
Jika suatu saat memiliki penghasilan kembali, harus daftar NPWP baru.

Perbedaan NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP

Aspek	NPWP Non Efektif (NE)	Penghapusan NPWP
Status NPWP	Masih ada, hanya non aktif sementara	Dihapus permanen dari sistem
Kewajiban SPT	Tidak wajib lapor SPT	Tidak ada kewajiban pajak sama sekali
Bisa Diaktifkan Lagi	Ya, bisa diaktifkan kembali	Tidak bisa, harus daftar NPWP baru
Cocok untuk	Tidak ada penghasilan sementara	Tidak ada penghasilan selamanya/bubar

Bagaimana Cara Mengajukan NPWP Non Efektif?

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan NPWP Non Efektif secara online maupun langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Syarat Dokumen:

Surat pernyataan tidak lagi punya penghasilan.
Fotokopi KTP.
Dokumen pendukung (misalnya surat keterangan berhenti bekerja, surat domisili luar negeri, dsb).

Cara Online:

Login ke DJP Online.
Pilih menu Layanan > Permohonan Non Efektif.
Isi alasan pengajuan.
Upload dokumen pendukung.
Tunggu persetujuan dari KPP.

Bagaimana Cara Mengajukan Penghapusan NPWP?

Untuk penghapusan, prosesnya sedikit lebih panjang karena sifatnya permanen.

Syarat Dokumen:

Fotokopi KTP.
Surat pernyataan sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif/objektif.
Bagi yang meninggal dunia → surat keterangan kematian.
Untuk badan → akta pembubaran badan dari notaris.

Prosedur:

Ajukan permohonan ke KPP tempat NPWP terdaftar.
Lengkapi dokumen yang diminta.
DJP akan melakukan verifikasi.
Jika disetujui, NPWP akan dihapus permanen.

Contoh Kasus Nyata

Kasus 1: Mahasiswa Punya NPWP

Dina, seorang mahasiswa, dulu mendaftar NPWP saat kerja magang. Sekarang ia kuliah penuh waktu dan tidak punya penghasilan. Solusi terbaik: ajukan NPWP Non Efektif agar tidak kena sanksi karena tidak lapor SPT.

Kasus 2: Pensiun Total

Pak Andi sudah pensiun, tidak punya penghasilan lain. Beliau bisa memilih NPWP Non Efektif. Tapi jika memang sudah tidak akan ada penghasilan lagi selamanya, bisa langsung ajukan Penghapusan NPWP.

Kasus 3: Usaha Bubar

CV Bintang Jaya resmi dibubarkan dengan akta notaris. Maka, CV tersebut wajib mengajukan Penghapusan NPWP Badan agar tidak lagi ditagih untuk lapor pajak.

Penutup

Memahami perbedaan antara NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP sangat penting agar tidak salah langkah.

Jika kondisi hanya sementara (tidak ada penghasilan, usaha berhenti sementara, atau tinggal di luar negeri) → pilih NPWP Non Efektif.
Jika kondisi permanen (meninggal dunia, usaha bubar, pindah kewarganegaraan) → pilih Penghapusan NPWP.

Dengan memahami aturan ini, Wajib Pajak bisa lebih tenang, tidak khawatir kena sanksi, dan bisa mengurus kewajiban pajaknya dengan lebih bijak.

Ingat, memiliki NPWP bukan sekadar kewajiban, tapi juga identitas sebagai warga negara yang taat hukum. Namun, kalau memang sudah tidak memenuhi syarat lagi, ada mekanisme resmi untuk menonaktifkan atau menghapus NPWP sesuai kebutuhan.

NPWP untuk Wanita Kawin: Memahami Hak, Status, dan Kewajiban Pajak

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 28, 2025

0

Pendahuluan

Banyak wanita yang baru menikah sering bingung soal status pajak mereka. Pertanyaannya beragam:

“Kalau sudah menikah, apakah saya tetap pakai NPWP sendiri?”
“Apa NPWP saya otomatis digabung dengan suami?”
“Kalau saya punya penghasilan sendiri, bagaimana pelaporannya?”

Kebingungan ini wajar, karena status NPWP wanita kawin memiliki aturan khusus. Selain itu, dalam perpajakan terdapat perbedaan status seperti Pisah Harta (PH), Hidup Berpisah (HB), dan Memilih Terpisah (MT) yang penting dipahami.

Status NPWP Wanita Kawin

Secara umum, wanita kawin dianggap sebagai tanggungan suami dalam urusan pajak. Namun ada kondisi khusus yang memungkinkan istri melaporkan pajaknya sendiri. Status ini tercermin dalam Formulir SPT Tahunan dan akan memengaruhi cara pelaporan pajak.

1. Gabung dengan Suami (Default)

Jika tidak ada perjanjian khusus, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Pajak dihitung berdasarkan total penghasilan keluarga dan dilaporkan dalam NPWP suami.

Perbedaan Status PH, HB, dan MT

1. PH (Pisah Harta)

Definisi: Suami dan istri memiliki perjanjian pisah harta (prenuptial agreement/postnuptial).
Implikasi Pajak:
- Penghasilan masing-masing suami dan istri dihitung serta dilaporkan terpisah.
- Istri berhak memiliki NPWP sendiri.
Pelaporan:
- Suami melaporkan SPT Tahunan dengan status PH.
- Istri melaporkan SPT Tahunan terpisah dengan status PH.

Contoh:
Istri punya usaha dengan omzet Rp600 juta, suami karyawan dengan gaji Rp200 juta. Karena ada pisah harta, keduanya melaporkan SPT sendiri-sendiri sesuai NPWP masing-masing.

2. HB (Hidup Berpisah)

Definisi: Suami dan istri secara hukum berpisah tempat tinggal atau sudah ada keputusan pengadilan mengenai perceraian.
Implikasi Pajak:
- Suami dan istri dianggap sebagai Wajib Pajak masing-masing.
- Penghasilan tidak lagi digabung.
Pelaporan:
- SPT Tahunan suami dilaporkan dengan status HB.
- SPT Tahunan istri dilaporkan dengan status HB.

Contoh:
Suami dan istri sudah bercerai secara hukum. Istri tetap melaporkan SPT dengan NPWP sendiri, status HB.

3. MT (Memilih Terpisah)

Definisi: Meskipun tidak ada perjanjian pisah harta, suami dan istri memilih untuk dikenai pajak secara terpisah.
Syarat: Ada surat pernyataan dari istri yang memilih melaporkan pajak secara mandiri.
Implikasi Pajak:
- Penghasilan istri dilaporkan secara terpisah dengan NPWP sendiri.
- Suami dan istri sama-sama melaporkan SPT.
Pelaporan:
- Suami melaporkan SPT dengan status MT.
- Istri melaporkan SPT dengan status MT.

Contoh:
Suami bekerja dengan gaji Rp300 juta setahun, istri karyawan dengan gaji Rp250 juta setahun. Jika digabung, bisa kena tarif progresif tinggi. Dengan memilih terpisah (MT), masing-masing bayar pajak sesuai penghasilan sendiri.

Ringkasan Perbedaan Status

Status	Kondisi	NPWP Istri	Pelaporan
PH (Pisah Harta)	Ada perjanjian pisah harta	Punya NPWP sendiri	SPT terpisah, status PH
HB (Hidup Berpisah)	Hidup terpisah/cerai	Punya NPWP sendiri	SPT terpisah, status HB
MT (Memilih Terpisah)	Suami-istri memilih lapor terpisah	Punya NPWP sendiri	SPT terpisah, status MT
Gabung	Tidak ada perjanjian, default	Tidak wajib NPWP terpisah	Penghasilan istri dilaporkan dalam SPT suami

Penutup

Status NPWP wanita kawin memang bisa membingungkan, apalagi dengan adanya pilihan Pisah Harta (PH), Hidup Berpisah (HB), dan Memilih Terpisah (MT). Namun, aturan ini memberi fleksibilitas sesuai kondisi rumah tangga:

Jika ada perjanjian pisah harta → gunakan status PH.
Jika sudah cerai atau berpisah → gunakan status HB.
Jika ingin hemat pajak dengan lapor terpisah → gunakan status MT.
Jika ingin simpel → penghasilan istri digabung dengan suami.

Dengan memahami perbedaan ini, wanita kawin bisa lebih bijak memilih skema yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keluarga.

Perbedaan Skema UMKM Menggunakan Orang Pribadi atau Badan: Menguntungkan yang Mana?

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 28, 2025

0

Saat merintis usaha, salah satu pertanyaan penting yang sering muncul adalah: “Lebih baik usaha saya didaftarkan sebagai orang pribadi atau badan (PT, CV, koperasi)?”

Pertanyaan ini bukan sekadar soal legalitas, tapi juga soal pajak. Sejak adanya skema PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, baik orang pribadi maupun badan bisa dikenakan tarif pajak yang sama, yaitu 0,5% dari omzet.

Namun, di balik tarif yang sama, ada perbedaan penting dari sisi aturan, fasilitas, dan jangka waktu. Artikel ini akan membahas secara sederhana: lebih menguntungkan mana, menjalankan UMKM sebagai orang pribadi atau sebagai badan usaha.

Skema Pajak UMKM Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5%.

Kelebihan Orang Pribadi:

Administrasi Lebih Mudah
Tidak wajib menyusun laporan keuangan yang rumit. Cukup pencatatan sederhana omzet bulanan.
Ada Fasilitas Rp500 Juta Bebas Pajak
Berdasarkan ketentuan, omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun dibebaskan dari PPh Final UMKM. Hanya omzet di atas Rp500 juta yang dikenakan 0,5%.
Lebih Hemat di Awal Usaha
Cocok untuk pengusaha kecil yang baru mulai, karena tidak perlu biaya pendirian perusahaan atau akta notaris.

Kekurangan Orang Pribadi:

Jangka Waktu Terbatas 7 Tahun
Setelah 7 tahun, orang pribadi UMKM wajib pindah ke skema umum (pembukuan + tarif progresif).
Tanggung Jawab Tidak Terbatas
Utang usaha = utang pribadi. Jika ada masalah, aset pribadi bisa terdampak.
Sulit Mengakses Modal Besar
Banyak investor atau bank lebih percaya pada badan usaha formal dibanding usaha perorangan.

Skema Pajak UMKM Badan (PT, CV, Koperasi, Firma)

Badan usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar setahun juga bisa menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5%.

Kelebihan Badan:

Citra Lebih Profesional
Dengan bentuk badan hukum, usaha terlihat lebih bonafide di mata mitra bisnis maupun bank.
Tanggung Jawab Terbatas (untuk PT)
Pemilik tidak bertanggung jawab dengan aset pribadi atas utang perusahaan (kecuali ada wanprestasi khusus).
Akses Modal Lebih Mudah
Perusahaan berbadan hukum lebih mudah mengajukan pinjaman, kerjasama, maupun pendanaan dari investor.
Pajak Setelah UMKM Bisa Lebih Ringan
Setelah jangka waktu PP 23 habis, badan usaha tetap bisa mendapat tarif PPh Badan yang relatif lebih kecil (tarif umum 22% → bahkan bisa lebih rendah jika ada fasilitas tertentu).

Kekurangan Badan:

Administrasi Lebih Rumit
Wajib membuat laporan keuangan, menyelenggarakan pembukuan, dan melapor SPT Badan tiap tahun.
Tidak Ada Fasilitas Rp500 Juta Bebas Pajak
Berbeda dengan orang pribadi, badan usaha langsung kena 0,5% dari omzet pertama, tanpa ada batas bebas pajak.
Jangka Waktu Lebih Singkat
Badan hanya bisa menggunakan tarif final 0,5% selama 4 tahun. Setelah itu, wajib pindah ke skema PPh Badan normal.
Biaya Pendirian
Ada biaya legalitas (akta notaris, SK Kemenkumham, NPWP Badan, dsb).

Perbandingan Jangka Waktu dan Fasilitas

Aspek	Orang Pribadi UMKM	Badan UMKM
Tarif	0,5% dari omzet (final)	0,5% dari omzet (final)
Fasilitas Rp500 Juta	Ada (bebas pajak omzet ≤ Rp500 jt)	Tidak ada
Jangka Waktu	Maksimal 7 tahun	Maksimal 4 tahun
Administrasi	Sederhana, cukup pencatatan	Harus pembukuan & laporan formal
Akses Modal	Terbatas	Lebih luas (bank, investor)
Tanggung Jawab Hukum	Tidak terbatas	Terbatas (khusus PT)

Contoh Kasus Nyata

Kasus 1: Usaha Warung Kopi – Omzet Rp300 Juta Setahun

Orang pribadi: Bebas pajak, karena omzet masih di bawah Rp500 juta.
Badan usaha: Tetap kena 0,5% × Rp300 juta = Rp1,5 juta.

👉 Jelas lebih untung sebagai orang pribadi.

Kasus 2: Bisnis Fashion – Omzet Rp2 Miliar Setahun

Orang pribadi: Kena pajak 0,5% × (Rp2 M – Rp500 jt) = Rp7,5 juta.
Badan usaha: Kena pajak 0,5% × Rp2 M = Rp10 juta.

👉 Dari sisi pajak, orang pribadi lebih hemat. Tapi dari sisi citra usaha, badan lebih meyakinkan.

Kasus 3: Startup Teknologi – Omzet Rp4,5 Miliar Setahun

Orang pribadi: Pajak = 0,5% × (Rp4,5 M – Rp500 jt) = Rp20 juta.
Badan usaha: Pajak = 0,5% × Rp4,5 M = Rp22,5 juta.

👉 Pajak pribadi sedikit lebih kecil, tapi usaha teknologi biasanya butuh legalitas badan untuk mendapat investor.

Jadi, Menguntungkan yang Mana?

Jawabannya tergantung kondisi usaha:

Jika usaha masih kecil, omzet < Rp500 juta → Lebih menguntungkan sebagai orang pribadi, karena ada fasilitas bebas pajak.
Jika omzet menengah (Rp500 juta – Rp4,8 miliar) dan usaha masih sederhana → Orang pribadi tetap lebih hemat, terutama karena administrasinya simpel.
Jika usaha sudah besar, butuh investor, atau kerja sama dengan pihak ketiga → Lebih baik pakai badan, meski pajak sedikit lebih tinggi.

Penutup

Baik skema UMKM untuk orang pribadi maupun badan usaha punya kelebihan dan kekurangan. Orang pribadi lebih fleksibel, hemat, dan ada fasilitas bebas pajak Rp500 juta, tetapi jangka waktu 7 tahun dan keterbatasan akses modal bisa jadi hambatan. Sebaliknya, badan usaha lebih profesional, dipercaya, dan tanggung jawab hukum terbatas, tetapi jangka waktu tarif final hanya 4 tahun dan sejak awal langsung kena pajak tanpa pembebasan.

Kuncinya, pahami kondisi usaha Anda. Jika baru mulai merintis, gunakan fasilitas UMKM orang pribadi. Tapi jika usaha sudah berkembang, membutuhkan legalitas, atau ingin melangkah lebih jauh, bentuklah badan usaha agar lebih mudah dalam kerjasama dan pembiayaan.

Dengan memahami aturan pajak, kita bisa memilih jalan yang paling pas: bukan sekadar cari tarif paling murah, tapi juga yang paling mendukung pertumbuhan usaha.

Perbedaan PPh Skema Umum dan Skema UMKM untuk Orang Pribadi

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 28, 2025

0

Banyak pelaku usaha kecil maupun pekerja lepas sering bingung saat mengurus pajak. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah:

“Saya harus ikut skema PPh UMKM atau pakai skema umum?”
“Kalau omzet saya kecil, apakah otomatis masuk UMKM?”
“Apa bedanya bayar PPh 0,5% dengan PPh progresif orang pribadi?”

Kebingungan ini wajar, karena aturan pajak memang terdengar teknis. Padahal, kalau dipahami dengan bahasa sehari-hari, sebenarnya perbedaannya sederhana. Artikel ini akan membahas secara humanis tentang perbedaan PPh skema umum dan PPh skema UMKM untuk orang pribadi, lengkap dengan contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami.

Apa Itu PPh Skema Umum?

PPh skema umum adalah cara penghitungan pajak penghasilan dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Tarifnya naik sesuai besarnya penghasilan kena pajak:

Sampai Rp60 juta → 5%
Rp60 juta – Rp250 juta → 15%
Rp250 juta – Rp500 juta → 25%
Rp500 juta – Rp5 miliar → 30%
Di atas Rp5 miliar → 35%

Artinya, semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan.

Wajib Pajak orang pribadi yang memilih skema ini biasanya menghitung pajak dengan cara:

Menentukan omzet setahun.
Mengurangi dengan biaya (pembukuan) atau menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
Mengurangkan lagi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
Baru kemudian mengalikan dengan tarif progresif di atas.

Skema ini lebih cocok untuk orang pribadi yang omzetnya besar atau sudah terbiasa membuat laporan keuangan.

Apa Itu PPh Skema UMKM?

Sejak terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM berupa PPh Final UMKM dengan tarif hanya 0,5% dari omzet bulanan.

Namun ada fasilitas tambahan bagi orang pribadi:
👉 Jika omzet setahun tidak melebihi Rp500 juta, maka bagian omzet sampai Rp500 juta dibebaskan dari PPh Final UMKM.
Hanya omzet yang melebihi Rp500 juta yang dikenakan pajak 0,5%.

Contoh:

Omzet Bu Ani selama setahun = Rp450 juta → bebas pajak karena di bawah Rp500 juta.
Omzet Pak Budi = Rp700 juta → yang kena pajak hanya Rp200 juta (Rp700 juta – Rp500 juta).
Pajak terutang = 0,5% × Rp200 juta = Rp1 juta.

Fasilitas ini sangat membantu pelaku usaha mikro agar tidak terbebani pajak di tahap awal usahanya.

Perbedaan Utama PPh Skema Umum dan UMKM

Aspek	PPh Skema UMKM (PP 23/2018)	PPh Skema Umum (UU PPh Pasal 17)
Subjek Pajak	Orang pribadi UMKM, omzet ≤ Rp4,8 M	Semua Wajib Pajak orang pribadi
Tarif	0,5% dari omzet (flat, final)	Progresif 5%–35% dari penghasilan neto
Dasar Pengenaan	Omzet bulanan	Penghasilan neto (omzet – biaya – PTKP)
Kewajiban Administrasi	Sederhana, tanpa pembukuan	Wajib pembukuan atau pencatatan
Keadilan Pajak	Sama rata untuk semua omzet	Lebih adil, karena menyesuaikan kemampuan
Jangka Waktu Pemakaian	Maksimal 7 tahun (orang pribadi)	Berlaku selamanya

Contoh Kasus

Contoh 1: Omzet di Bawah Rp500 Juta

Pak Rudi punya usaha makanan ringan dengan omzet Rp400 juta setahun.

Skema UMKM → bebas PPh Final karena omzet < Rp500 juta.
Skema umum (pakai norma 30%) → Penghasilan neto = Rp120 juta, PKP = Rp66 juta, pajak progresif sekitar Rp3,3 juta.

👉 Kesimpulan: Untuk omzet kecil, fasilitas bebas pajak UMKM lebih menguntungkan.

Contoh 2: Omzet Rp700 Juta

Bu Dini, penjahit rumahan, omzet Rp700 juta.

Skema UMKM → hanya Rp200 juta kena pajak (Rp700 juta – Rp500 juta).
PPh Final = 0,5% × Rp200 juta = Rp1 juta.
Skema umum (pakai norma 40%) → Penghasilan neto = Rp280 juta, PKP = Rp226 juta.
Pajak progresif = sekitar Rp29 juta.

👉 Jelas lebih ringan pakai UMKM.

Kapan Sebaiknya Pakai Skema UMKM?

Jika usaha masih kecil dan omzet belum terlalu besar.
Jika tidak punya pencatatan keuangan yang rapi.
Jika ingin cara cepat, mudah, dan praktis dalam menghitung pajak.

Kapan Sebaiknya Pakai Skema Umum?

Jika omzet mendekati Rp4,8 miliar atau sudah melewati batas waktu pemakaian skema UMKM.
Jika biaya usaha besar, sehingga laba bersih sebenarnya kecil.
Jika sudah punya laporan keuangan yang baik.

Penutup

Pada akhirnya, baik PPh skema umum maupun PPh UMKM memiliki tujuan yang sama: memastikan setiap warga negara berkontribusi adil terhadap pembangunan. Skema UMKM hadir untuk mempermudah, sedangkan skema umum memberikan keadilan karena memperhitungkan biaya dan penghasilan neto.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, kuncinya ada pada memahami kondisi usaha sendiri. Jika masih kecil dan butuh kemudahan, gunakan skema UMKM. Jika usaha sudah berkembang dan laporan keuangan rapi, skema umum bisa lebih sesuai.

Jangan takut dengan pajak—anggaplah pajak sebagai bagian dari perjalanan usaha kita. Dengan taat pajak, usaha jadi lebih aman, dan kita ikut membangun negeri.

Hitung PPh Final Lebih Mudah dengan Kalkulator Pajak UMKM

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 28, 2025

0

Pajak UMKM, Masalah Sehari-hari Para Pelaku Usaha

Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), urusan pajak seringkali dianggap rumit. Padahal, kewajiban pajak UMKM sebenarnya sederhana: cukup membayar PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bulanan (sesuai PP No. 23 Tahun 2018).

Namun, masalah muncul saat harus menghitung sendiri.

“Omzet saya bulan ini Rp30 juta, berapa ya pajak yang harus saya bayar?”
“Kalau omzet naik-turun setiap bulan, bagaimana cara menghitungnya?”
“Apa benar saya hanya bayar 0,5% dari omzet?”

Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di kalangan UMKM. Alih-alih fokus pada pengembangan usaha, waktu habis hanya untuk menghitung pajak.

Solusi Praktis: Kalkulator Pajak UMKM

Untuk menjawab kebingungan itu, kini tersedia kalkulator pajak UMKM yang bisa diakses secara gratis di alamat:
👉 https://kalkulator.konsulpajak.com

Fitur ini dirancang khusus untuk membantu Wajib Pajak orang pribadi pemilik usaha kecil menghitung dengan cepat berapa PPh Final yang harus dibayarkan setiap bulan.

Caranya pun sangat mudah:

Buka link kalkulator.
Masukkan omzet bulanan Anda.
Tekan tombol “Hitung”.
Hasil perhitungan pajak akan langsung tampil.

Tidak perlu rumus ribet, tidak perlu buka undang-undang pajak, dan tidak perlu khawatir salah hitung.

Kenapa Perlu Menggunakan Kalkulator Pajak UMKM?

Gratis dan Mudah Digunakan
Tidak ada biaya berlangganan. Siapa saja bisa langsung pakai tanpa registrasi.

Menghemat Waktu
Hanya dalam hitungan detik, Anda bisa tahu berapa pajak yang wajib dibayar.

Akurat Sesuai Aturan Pajak
Perhitungan pajak mengikuti ketentuan PP 23/2018, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Mendorong Kepatuhan Pajak
Dengan tahu persis jumlah pajak, UMKM bisa lebih disiplin membayar pajak tepat waktu tanpa menebak-nebak.

Ayo Manfaatkan Fitur Ini!

Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga kontribusi nyata kita untuk pembangunan. Dengan adanya kalkulator pajak UMKM, perhitungan pajak tidak lagi menjadi momok yang menakutkan.

Jangan ragu untuk mencoba langsung di 👉 https://kalkulator.konsulpajak.com.
Manfaatkan fitur ini secara gratis, dan jadikan pengelolaan pajak UMKM Anda lebih ringan, sederhana, dan menyenangkan.

Dengan pajak yang dihitung dengan benar, UMKM bisa lebih fokus pada hal yang paling penting: mengembangkan usaha dan meraih kesuksesan.

Konsekuensi Jika Wajib Pajak Tidak Membuat Pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 27, 2025

0

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sering menjadi “jalan pintas” yang sah untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Namun, ada aturan penting yang sering terlewat: Wajib Pajak yang ingin menggunakan norma wajib menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu tertentu.

Sayangnya, banyak yang tidak menyadari hal ini. Akibatnya, ketika melaporkan SPT Tahunan, penghasilan dihitung dengan norma padahal tidak pernah mengajukan pemberitahuan. Lalu apa konsekuensinya? Mari kita bahas secara lebih detail.

Dasar Hukum

Ketentuan pemberitahuan norma diatur dalam:

Pasal 14 ayat (2) UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak menyelenggarakan pembukuan dapat menghitung penghasilan neto dengan norma apabila memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Menegaskan kembali kewajiban pemberitahuan tersebut dan mengatur tata cara pelaksanaannya.

Apa yang Terjadi Jika Tidak Ada Pemberitahuan?

1. Wajib Pajak Dianggap Wajib Membuat Pembukuan

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan norma dalam waktu 3 bulan pertama tahun pajak, maka secara otomatis dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.

Artinya, penghasilan neto tidak boleh lagi dihitung dengan norma, melainkan harus dihitung berdasarkan laporan keuangan yang memuat pencatatan penghasilan, biaya, dan laba rugi sesuai standar akuntansi.

2. Risiko Koreksi Fiskus

Jika Wajib Pajak tetap menggunakan norma di SPT Tahunan tanpa pemberitahuan resmi, fiskus (petugas pajak) berhak melakukan koreksi.

Koreksi dilakukan dengan menganggap pembukuan wajib ada.
Bila tidak ada pembukuan, maka fiskus bisa menerbitkan pajak kurang bayar berdasarkan penghitungan sendiri (official assessment).

3. Sanksi Administrasi

Selain kewajiban pajak pokok yang mungkin bertambah akibat koreksi, Wajib Pajak juga bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai Pasal 13 UU KUP.

4. Potensi Sengketa

Bila Wajib Pajak merasa sudah benar menghitung dengan norma meskipun tidak memberitahukan, hal ini bisa menimbulkan sengketa dengan DJP. Penyelesaiannya bisa panjang, mulai dari keberatan hingga banding.

Ilustrasi Kasus

Kasus 1: Pedagang Tanpa Pemberitahuan

Pak Andi, seorang pedagang pakaian, memiliki omzet Rp400 juta setahun. Ia menghitung pajak dengan norma (30%) tanpa menyampaikan pemberitahuan ke KPP.

Penghasilan neto dihitung sendiri = Rp120 juta.
Setelah dikurangi PTKP, ia lapor SPT dengan PPh terutang Rp3 juta.

Namun saat diperiksa, DJP menemukan bahwa Pak Andi tidak pernah mengajukan pemberitahuan norma.

Akibatnya, ia dianggap wajib melakukan pembukuan.
Karena tidak ada laporan keuangan, fiskus melakukan koreksi dan memperkirakan penghasilan neto sebenarnya Rp200 juta.
Pajak terutang jadi Rp10 juta, sehingga ada kurang bayar Rp7 juta plus sanksi bunga.

Kasus 2: Freelancer Desainer

Bu Sari, seorang freelancer, omzet Rp300 juta. Ia juga pakai norma (50%), tapi lupa menyampaikan pemberitahuan.

DJP kemudian menolak penggunaan norma.
Karena tidak ada pembukuan, DJP menggunakan data transaksi dari rekening bank untuk menghitung pajak.
Hasilnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan Bu Sari.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemberitahuan norma sebagai dasar legalitas penggunaan metode tersebut.

Mengapa DJP Mengatur Pemberitahuan?

Ada dua alasan utama:

Kepastian Hukum
Dengan pemberitahuan, DJP tahu siapa saja yang memilih menggunakan norma. Ini penting untuk menghindari perdebatan di kemudian hari.
Disiplin Administrasi
Norma hanya boleh digunakan oleh WP dengan omzet kecil. Tanpa pemberitahuan, bisa saja WP besar ikut menggunakan norma untuk menekan pajak, padahal secara aturan mereka wajib pembukuan.

Memahami Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Cara Sederhana

Penulis

admin konsulpajak

-

Agustus 27, 2025

0

Pendahuluan

Bagi banyak pelaku usaha kecil, wiraswasta, maupun profesional yang baru belajar pajak, menghitung penghasilan kena pajak seringkali terasa rumit. Ada istilah laporan keuangan, biaya yang boleh dikurangkan, sampai perhitungan laba rugi. Padahal, tidak semua Wajib Pajak punya kemampuan membuat laporan keuangan yang detail.

Nah, untuk kondisi seperti inilah Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas yang disebut Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Norma ini bisa dianalogikan sebagai “jalan pintas” yang sah secara hukum bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

Apa Itu Norma Penghitungan Penghasilan Neto?

Secara sederhana, Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menghitung penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas seseorang.

Jadi, alih-alih repot mencatat semua pengeluaran, kita cukup menggunakan persentase yang ditentukan sesuai jenis usaha. Dari persentase itulah dihitung berapa penghasilan neto yang akan dikenakan pajak.

Contoh:

Seorang pedagang sembako dengan omzet Rp400 juta per tahun.
Menurut lampiran norma, usaha perdagangan eceran punya norma 30%.
Maka penghasilan neto = 30% × Rp400 juta = Rp120 juta.
Rp120 juta inilah yang kemudian menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar Hukum NPPN

Ada beberapa regulasi penting yang mengatur penggunaan norma ini, yaitu:

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
Pasal 14 menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak menyelenggarakan pembukuan dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Lampiran peraturan ini berisi daftar jenis usaha dan besarnya persentase norma untuk setiap daerah.
Surat Edaran Dirjen Pajak serta regulasi teknis yang memperbarui lampiran norma, karena bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.

Siapa yang Bisa Menggunakan NPPN?

Tidak semua Wajib Pajak bisa memakai norma ini. Ada syarat yang harus dipenuhi:

Subjek Pajak : Hanya berlaku untuk orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak badan (PT, CV, yayasan, dsb.) tidak bisa menggunakan norma.
Syarat Omzet : Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) setahun kurang dari Rp4,8 miliar. Jika omzet lebih besar, maka wajib menyelenggarakan pembukuan.
Pemberitahuan ke KPP : Wajib Pajak yang memilih menggunakan norma harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ataupun secara elektronik ke Kantor Pajak paling lambat 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Bagaimana Cara Menggunakan NPPN?

Langkah-langkahnya cukup sederhana:

Hitung Omzet
Catat seluruh peredaran bruto atau omzet setahun. Misalnya, hasil jualan online selama 1 tahun Rp300 juta.
Cek Norma Sesuai Jenis Usaha
Lihat di lampiran PER-17/PJ/2015. Misalnya, usaha perdagangan eceran di wilayah Jawa norma = 30%.
Kalikan dengan Norma
Rp300 juta × 30% = Rp90 juta → inilah penghasilan neto.
Hitung PPh Terutang
Dari Rp90 juta, kurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Misalnya status WP lajang PTKP = Rp54 juta.
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp90 juta – Rp54 juta = Rp36 juta.
- PPh = 5% × Rp36 juta = Rp1,8 juta setahun.

Contoh Kasus Nyata

Contoh 1: Pedagang Warung Makan

Pak Joko memiliki warung makan kecil dengan omzet Rp500 juta per tahun.

Norma usaha rumah makan = 40%.
Penghasilan neto = 40% × Rp500 juta = Rp200 juta.
Dikurangi PTKP (misalnya Rp54 juta) → PKP = Rp146 juta.
PPh terutang:
- Rp60 juta pertama = 5% × Rp60 juta = Rp3 juta.
- Sisanya Rp86 juta = 15% × Rp86 juta = Rp12,9 juta.
- Total PPh = Rp15,9 juta.

Contoh 2: Freelancer Desainer Grafis

Bu Rani bekerja sebagai freelancer dengan penghasilan bruto Rp150 juta setahun.

Norma pekerjaan bebas (jasa profesional) misalnya 50%.
Penghasilan neto = 50% × Rp150 juta = Rp75 juta.
Dikurangi PTKP Rp54 juta → PKP = Rp21 juta.
PPh terutang = 5% × Rp21 juta = Rp1,05 juta.

Kelebihan dan Kekurangan NPPN

Kelebihan:

Praktis: Tidak perlu membuat laporan keuangan detail.
Mudah dihitung: Tinggal pakai persentase norma.
Legal: Diatur jelas dalam UU dan peraturan Dirjen Pajak.

Kekurangan:

Kurang mencerminkan kondisi riil: Bisa jadi sebenarnya biaya lebih besar dari norma, tetapi tetap dihitung sesuai norma.
Tidak fleksibel untuk omzet besar: Jika omzet sudah mendekati Rp4,8 miliar, lebih baik membuat pembukuan agar biaya bisa diklaim lebih rinci.

Tips Praktis bagi Wajib Pajak

Cermati jenis usaha: Norma tiap usaha berbeda. Jangan sampai salah klasifikasi.
Arsipkan bukti penghasilan: Meski pakai norma, sebaiknya tetap punya catatan omzet.
Konsultasi ke KPP: Jika ragu memilih norma atau pembukuan, bisa diskusi dengan petugas pajak.
Perhatikan batas omzet: Jika usaha berkembang dan omzet tembus Rp5 miliar, wajib beralih ke pembukuan.

Penutup

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya norma, penghitungan penghasilan neto jadi lebih sederhana, terutama bagi usaha kecil, pedagang, maupun pekerja lepas yang belum siap menyusun laporan keuangan detail.

Dasar hukumnya jelas, yaitu Pasal 14 UU PPh dan PER-17/PJ/2015 beserta lampirannya. Intinya, selama omzet masih di bawah Rp4,8 miliar setahun dan sudah menyampaikan pemberitahuan ke KPP, Wajib Pajak bisa menggunakan norma dengan tenang.

Pada akhirnya, memilih norma atau pembukuan tergantung kondisi usaha. Jika ingin praktis, norma bisa jadi pilihan. Tetapi jika usaha sudah besar, pembukuan lebih adil karena biaya usaha bisa dihitung sesuai kenyataan.

Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih siap dan tenang dalam melaksanakan kewajiban pajak—tanpa harus bingung dengan istilah rumit.

.st0{fill:#FFFFFF;} .st1{fill:#E52E2E;}

.st0{fill:#FFFFFF;} .st1{fill:#E52E2E;}

Pajak UMKM

Tutorial

Peraturan Terbaru

Solusi Kasus

Pajak UMKM

Tutorial

Peraturan Terbaru

Solusi Kasus

1. Landasan Hukum

2. Perubahan yang Berlaku Mulai 1 Juli 2024

3. Skema Penerbitan NPWP

4. Layanan Administrasi yang Terintegrasi

5. Masa Transisi hingga 31 Desember 2024

6. Penyesuaian Dokumen Perpajakan

7. Manfaat bagi Wajib Pajak

8. Tantangan Implementasi

9. Penutup

Referensi Hukum

Pendahuluan

Apa Itu NPWP?

Jenis-Jenis NPWP

1. NPWP Orang Pribadi

2. NPWP Badan

3. NPWP Bendahara

4. NPWP Cabang

Sejak Kapan NIK Menjadi NPWP?

Apa artinya bagi masyarakat?

Kenapa NIK Jadi NPWP?

Contoh Praktis

Tantangan di Lapangan

Bagaimana Cara Mengecek NIK Sebagai NPWP?

Kesimpulan

Penutup

Pendahuluan

Apa Itu Lebih Bayar?

Kenapa Jangan Sampai SPT Lebih Bayar?

1. Untuk Karyawan Swasta

2. Untuk PNS dan TNI/Polri

Ilustrasi Kasus

Kasus Karyawan Swasta

Kasus PNS

Tips Agar Tidak Salah Saat Lapor

Penutup

Pendahuluan

Apa Itu NPWP?

Apa Itu NPWP Non Efektif?

Siapa yang Bisa Mengajukan NPWP Non Efektif?

Keuntungan NPWP Non Efektif:

Apa Itu Penghapusan NPWP?

Siapa yang Bisa Mengajukan Penghapusan NPWP?

Konsekuensi Penghapusan NPWP:

Perbedaan NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP

Bagaimana Cara Mengajukan NPWP Non Efektif?

Syarat Dokumen:

Cara Online:

Bagaimana Cara Mengajukan Penghapusan NPWP?

Syarat Dokumen:

Prosedur:

Contoh Kasus Nyata

Kasus 1: Mahasiswa Punya NPWP

Kasus 2: Pensiun Total

Kasus 3: Usaha Bubar

Penutup

Pendahuluan

Status NPWP Wanita Kawin

1. Gabung dengan Suami (Default)

Perbedaan Status PH, HB, dan MT

1. PH (Pisah Harta)

2. HB (Hidup Berpisah)

3. MT (Memilih Terpisah)

Ringkasan Perbedaan Status

Penutup

Skema Pajak UMKM Orang Pribadi

Kelebihan Orang Pribadi:

Kekurangan Orang Pribadi:

Skema Pajak UMKM Badan (PT, CV, Koperasi, Firma)

Kelebihan Badan:

Kekurangan Badan: