Dalam hal WP berhak atas kompensasi kerugian dan Menerima Penghasilan Tidak Teratur

- Advertisement -

Dasar Hukum

Pasal 2 dan 3 KEP-537/PJ./2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu

Definisi

  • Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.
  • Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Cara Hitung PPh 25

  • (jumlah penghasilan neto menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi penghasilan tidak teratur dikurangi dengan kompensasi kerugian) X Tarif PPh Pasal 17 = Besar PPh yang terutang.
  • Kemudian Besar PPh yang terutang dikurangi dengan PPh potput 21,22,23,24 menghasilkan jumlah PPh yang harus dibayar sendiri.
  • Kemudian jumlah PPh yang harus dibayar sendiri ini dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Hasilnya adalah besar PPh Pasal 25 yang harus dibayar tiap bulan
  • Dalam hal SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.
- Advertisement -

Hot this week

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Pemungut PPN: Pemerintah, BUMN dan Pemungut PPN Lainnya

Ketika perusahaan menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan,...

Topics

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Pemungut PPN: Pemerintah, BUMN dan Pemungut PPN Lainnya

Ketika perusahaan menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan,...

Retur PPN: Nota Retur, Pembatalan dan Koreksi Faktur Pajak

Dalam kegiatan usaha, tidak semua transaksi penjualan berjalan sesuai...

Kesalahan Saat Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak dan Cara Menghindarinya

Mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak mungkin terlihat sederhana. Wajib...

Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak Ditolak: Apa Langkah Berikutnya?

Sudah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak, tetapi ternyata...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img