Dalam hal WP berhak atas kompensasi kerugian dan Menerima Penghasilan Tidak Teratur

Dasar Hukum

Pasal 2 dan 3 KEP-537/PJ./2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu

Definisi

  • Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.
  • Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/ piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Cara Hitung PPh 25

  • (jumlah penghasilan neto menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi penghasilan tidak teratur dikurangi dengan kompensasi kerugian) X Tarif PPh Pasal 17 = Besar PPh yang terutang.
  • Kemudian Besar PPh yang terutang dikurangi dengan PPh potput 21,22,23,24 menghasilkan jumlah PPh yang harus dibayar sendiri.
  • Kemudian jumlah PPh yang harus dibayar sendiri ini dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Hasilnya adalah besar PPh Pasal 25 yang harus dibayar tiap bulan
  • Dalam hal SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.

Hot this week

7 Kesalahan Fatal Saat Menjawab SP2DK yang Bisa Membuat Masalah Semakin Panjang

Menerima SP2DK dari kantor pajak sering membuat wajib pajak...

Apakah Accounting Wajib Memiliki SKT untuk Mengurus Pajak Perusahaan?

Di banyak perusahaan, urusan perpajakan sehari-hari justru lebih sering...

Pengusaha Restoran Mendapat SP2DK: Cara Menjelaskan Omzet dan Transaksi Usaha

Menerima SP2DK bagi pengusaha restoran bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi...

SP2DK di Era Coretax: Apa yang Berubah dan Apa yang Harus Dipersiapkan Wajib Pajak?

Bagi banyak wajib pajak, menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan...

SP2DK untuk Freelancer dan Pekerja Profesional: Bagaimana Menjelaskan Penghasilan yang Berbeda?

Bagi freelancer dan pekerja profesional, menerima SP2DK bisa terasa...

Topics

7 Kesalahan Fatal Saat Menjawab SP2DK yang Bisa Membuat Masalah Semakin Panjang

Menerima SP2DK dari kantor pajak sering membuat wajib pajak...

Apakah Accounting Wajib Memiliki SKT untuk Mengurus Pajak Perusahaan?

Di banyak perusahaan, urusan perpajakan sehari-hari justru lebih sering...

Pengusaha Restoran Mendapat SP2DK: Cara Menjelaskan Omzet dan Transaksi Usaha

Menerima SP2DK bagi pengusaha restoran bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi...

SP2DK di Era Coretax: Apa yang Berubah dan Apa yang Harus Dipersiapkan Wajib Pajak?

Bagi banyak wajib pajak, menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan...

PMK 55 Tahun 2026 vs PMK 111 Tahun 2014: Apa yang Berubah?

Terbitnya PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img