Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal di Coretax: Panduan Lengkap dan Mudah Dipahami

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan tertentu. Biasanya, SKF dibutuhkan untuk keperluan:

Mengikuti tender atau proyek pemerintah,

Permohonan kredit bank,

Pengajuan fasilitas perpajakan, atau

Kepentingan administratif lainnya.

Dengan diberlakukannya sistem administrasi pajak baru berbasis Coretax, proses permohonan SKF kini dilakukan secara digital melalui DJP Online versi Coretax. Nah, jika Anda belum pernah mengajukan sebelumnya, berikut ini panduan step-by-step cara mengajukan Surat Keterangan Fiskal di Coretax DJP Online.

✅ Syarat Pengajuan Surat Keterangan Fiskal
Sebelum mengajukan SKF, pastikan Anda telah:

Memiliki NPWP aktif,

Sudah menyampaikan SPT Tahunan 2 tahun terakhir,

Tidak memiliki tunggakan pajak (kecuali yang sedang diangsur atau ditangguhkan),

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau penyidikan pajak.

🔐 Langkah 1: Login ke DJP Online (Coretax)
Buka laman: https://pajak.go.id

Klik tombol “Login”

Masukkan:

NPWP

Password

Kode keamanan (captcha)

Setelah masuk, Anda akan melihat tampilan dashboard Coretax jika akun Anda sudah migrasi.

📄 Langkah 2: Akses Menu Surat Keterangan Fiskal
Di dashboard DJP Online, pilih menu “Layanan”

Klik sub-menu “Permohonan”

Pilih jenis permohonan “Surat Keterangan Fiskal (SKF)”

Anda akan diarahkan ke halaman formulir pengajuan SKF.

📝 Langkah 3: Isi Formulir Pengajuan
Isi data pada formulir dengan lengkap dan benar:

Jenis Pengajuan: Permohonan SKF

Tujuan Penggunaan: (Contoh: Untuk mengikuti tender pengadaan barang/jasa di [instansi])

Nama Instansi Tujuan: (Contoh: LKPP atau Kementerian PUPR)

Alamat Instansi Tujuan

Lampiran pendukung (jika diminta)

Tips: Jika Anda mewakili perusahaan, pastikan nama perusahaan dan NPWP sesuai dengan dokumen legalitas.

📤 Langkah 4: Kirim Permohonan
Setelah formulir terisi, klik tombol “Kirim Permohonan”.
Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa permohonan telah berhasil dikirim dan akan diproses oleh KPP terdaftar.

Anda juga akan menerima Nomor Tiket Permohonan yang bisa digunakan untuk memantau statusnya.

⏳ Langkah 5: Cek Status Permohonan
Kembali ke menu “Layanan” → “Daftar Permohonan”

Lihat kolom status:

Dalam Proses: Masih ditelaah petugas KPP

Disetujui: Surat Keterangan Fiskal sudah terbit

Ditolak: Akan muncul alasan penolakan (misalnya SPT belum lengkap)

📥 Langkah 6: Unduh Surat Keterangan Fiskal
Jika status berubah menjadi “Disetujui”, Anda bisa langsung mengunduh SKF dalam format PDF dari sistem.

Klik “Unduh” pada baris permohonan yang disetujui.

Simpan dokumen dan gunakan sesuai kebutuhan administratif Anda.

📌 Penutup
Mengajukan Surat Keterangan Fiskal kini lebih praktis dengan sistem Coretax. Anda tidak perlu lagi datang ke kantor pajak—semua cukup dilakukan secara online melalui DJP Online. Pastikan kewajiban pajak Anda tertib agar proses persetujuan berjalan lancar.

Jika permohonan ditolak, Anda bisa menghubungi KPP tempat Anda terdaftar untuk klarifikasi dan perbaikan.

Hot this week

Kantor Konsultan Pajak Menurut PMK 55 Tahun 2026: Bentuk, Syarat, Izin, dan Ketentuannya

Mendirikan Kantor Konsultan Pajak sekarang tidak cukup hanya dengan...

PPL Konsultan Pajak: Jumlah SKP dan Ketentuannya Menurut PMK 55 Tahun 2026

Mendapatkan Izin Konsultan Pajak bukan berarti proses menjaga kompetensi...

Uji Kompetensi dan Ujian Profesi Konsultan Pajak: Apa Bedanya Menurut PMK 55 Tahun 2026?

Sejak terbitnya PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan...

SP2DK untuk UMKM: Apa yang Harus Dilakukan Jika Tidak Memiliki Pembukuan?

Menerima SP2DK untuk UMKM sudah cukup membuat pemilik usaha...

Cara Mendapatkan Izin Konsultan Pajak: Prosedur, Dokumen, dan Tahapan Menurut PMK 55 Tahun 2026

Ingin menjadi Konsultan Pajak secara resmi? Memiliki pengetahuan perpajakan...

Topics

Kantor Konsultan Pajak Menurut PMK 55 Tahun 2026: Bentuk, Syarat, Izin, dan Ketentuannya

Mendirikan Kantor Konsultan Pajak sekarang tidak cukup hanya dengan...

PPL Konsultan Pajak: Jumlah SKP dan Ketentuannya Menurut PMK 55 Tahun 2026

Mendapatkan Izin Konsultan Pajak bukan berarti proses menjaga kompetensi...

SP2DK untuk UMKM: Apa yang Harus Dilakukan Jika Tidak Memiliki Pembukuan?

Menerima SP2DK untuk UMKM sudah cukup membuat pemilik usaha...

Cara Mendapatkan Izin Konsultan Pajak: Prosedur, Dokumen, dan Tahapan Menurut PMK 55 Tahun 2026

Ingin menjadi Konsultan Pajak secara resmi? Memiliki pengetahuan perpajakan...

Syarat Menjadi Konsultan Pajak Menurut PMK 55 Tahun 2026

Profesi konsultan pajak mengalami perubahan penting setelah diterbitkannya Peraturan...

Konsultan Pajak: Pengertian, Tugas, Syarat, Izin, dan Aturan Terbaru PMK 55 Tahun 2026

Peran konsultan pajak semakin penting seiring dengan berkembangnya sistem...

SP2DK Penjualan Online: Ketika Omzet Marketplace Berbeda dengan Laporan Pajak

Bisnis online semakin mudah dijalankan. Cukup mengunggah produk, menerima...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img