Cara Buat Bukti Potong PPh Pasal 21 Masa Untuk Pegawai Tetap

- Advertisement -

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Salah satu kewajiban penting adalah membuat Bukti Potong PPh 21 Masa untuk pegawai tetap.

Dengan diberlakukannya sistem Coretax DJP, tata cara pembuatan bukti potong kini mengalami penyesuaian, terutama dalam pelaporan elektronik (e-Filing dan e-Bupot). Nah, jika Anda HR atau staf pajak yang baru menggunakan Coretax, berikut ini panduan step-by-step membuat bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap secara online.

📚 Dasar Hukum
Pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh 21 diatur dalam:

UU No. 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

PP No. 55 Tahun 2022

PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 21/26

Implementasi terbaru sistem Coretax DJP Online (2024–2025)

🛠️ Persiapan Data
Sebelum mulai membuat bukti potong, pastikan Anda sudah menyiapkan:

Data pegawai (NPWP, nama lengkap, jabatan, NIK, status PTKP)

Jumlah penghasilan bruto

- Advertisement -

Potongan (BPJS, iuran pensiun, dll.)

PPh 21 terutang bulan berjalan

🔐 Langkah 1: Login ke DJP Online (Coretax)
Akses situs: https://pajak.go.id

Klik Login dan masukkan:

NPWP Perusahaan

Password

Kode keamanan

Setelah berhasil login, Anda akan melihat tampilan baru Coretax jika akun telah bermigrasi.

📄 Langkah 2: Masuk Menu e-Bupot PPh 21/26
Pilih menu “e-Bupot 21/26”

Klik tombol “Buat Bukti Potong”

Pilih Masa Pajak (misal: Juni 2025)

Klik “Tambah Data” untuk mulai membuat bukti potong

📝 Langkah 3: Isi Data Pegawai dan Penghasilan
Isikan detail sebagai berikut:

Jenis Bukti Potong: 1721-A1 (pegawai tetap)

NPWP/NIK Pegawai

Nama & Jabatan

Status PTKP (misal: K/1, TK/0, dsb.)

Penghasilan Bruto (gaji, tunjangan, THR, bonus)

Potongan (jika ada)

Penghasilan Neto dan PPh 21 yang dipotong bulan tersebut

- Advertisement -

Sistem akan otomatis menghitung PPh 21 terutang berdasarkan tarif progresif terbaru.

💾 Langkah 4: Simpan dan Lanjutkan
Setelah semua data benar, klik tombol “Simpan” atau “Lanjutkan”.
Anda dapat mengulangi langkah ini untuk semua pegawai yang dipotong PPh 21 pada masa tersebut.

Jika ingin unggah massal, Anda bisa gunakan template Excel (CSV) yang disediakan oleh sistem Coretax.

📤 Langkah 5: Kirim dan Lapor
Setelah semua bukti potong selesai dibuat:

Klik tombol “Posting & Kirim”

Sistem akan mengirim bukti potong ke DJP

Anda akan mendapat BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) sebagai bukti sah pelaporan

📥 Langkah 6: Unduh Bukti Potong
Setelah berhasil dikirim, Anda bisa mengunduh bukti potong untuk masing-masing pegawai dalam format PDF (1721-A1). Dokumen ini bisa diberikan ke karyawan untuk pelaporan SPT Tahunan mereka.

📌 Penutup
Pembuatan bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap kini lebih efisien dengan sistem e-Bupot Coretax DJP Online. Selama data Anda valid dan sesuai ketentuan, proses ini bisa dilakukan sepenuhnya online tanpa harus install aplikasi tambahan.

Selalu pastikan pelaporan dilakukan setiap bulan dan tidak lewat tanggal jatuh tempo (tanggal 20 bulan berikutnya) agar terhindar dari sanksi administrasi.

- Advertisement -

Hot this week

TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal...

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Topics

TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal...

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...

Pemungut PPN: Pemerintah, BUMN dan Pemungut PPN Lainnya

Ketika perusahaan menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan,...

Retur PPN: Nota Retur, Pembatalan dan Koreksi Faktur Pajak

Dalam kegiatan usaha, tidak semua transaksi penjualan berjalan sesuai...

Kesalahan Saat Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak dan Cara Menghindarinya

Mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak mungkin terlihat sederhana. Wajib...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img