Rahasia Mengelola Pajak: Penyusutan Harta Berwujud yang Harus Dipahami Wajib Pajak

Penulis

September 12, 2025

Setiap pelaku usaha pasti memiliki aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Ada kendaraan operasional, mesin produksi, komputer, hingga bangunan pabrik. Semua aset ini dalam perpajakan dikenal sebagai harta berwujud.

Namun, seiring waktu, nilai aset tersebut tentu akan berkurang karena pemakaian. Nah, di sinilah muncul istilah penyusutan. Dalam perpajakan, penyusutan bukan sekadar konsep akuntansi, melainkan juga instrumen penting untuk menentukan biaya fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Jika salah perlakuan, bukan hanya laporan keuangan jadi kacau, tapi juga risiko pajak bisa meningkat. Oleh karena itu, memahami aturan penyusutan harta berwujud adalah kunci bagi wajib pajak agar tetap patuh sekaligus efisien.

Dasar Hukum Penyusutan Harta Berwujud

Beberapa regulasi utama yang menjadi landasan:

Pasal 11 UU PPh (UU Nomor 36 Tahun 2008) → mengatur masa manfaat, metode, dan aturan umum penyusutan.
PMK-96/PMK.03/2009 → mengatur pengelompokan harta berwujud bukan bangunan.
PER-20/PJ/2014 → tentang tata cara permohonan penetapan masa manfaat sesungguhnya.
PER-10/PJ/2014 → tentang tata cara permohonan penetapan saat mulainya penyusutan.

Dengan aturan ini, wajib pajak memiliki kepastian hukum dalam menghitung biaya penyusutan secara fiskal.

Jenis Harta Berwujud yang Bisa dan Tidak Bisa Disusutkan

Harta yang Tidak Bisa Disusutkan

Tanah hak milik, HGB, HGU, hak pakai → pada dasarnya tidak bisa disusutkan, kecuali tanah digunakan untuk menghasilkan penghasilan dan nilainya berkurang karena pemakaian (misalnya tanah untuk tambang atau bahan bangunan).

Harta yang Bisa Disusutkan

Semua aset berwujud yang digunakan untuk memperoleh penghasilan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti: mesin, kendaraan, komputer, peralatan, serta bangunan (permanen maupun tidak permanen).

Kelompok Harta Berwujud dan Masa Manfaat

Aset dibagi ke dalam kelompok masa manfaat tertentu:

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus	Tarif Saldo Menurun	Contoh Aset
1	4 tahun	25%	50%	Laptop, komputer, printer
2	8 tahun	12,5%	25%	Kendaraan, mesin ringan
3	16 tahun	6,25%	12,5%	Mesin berat, kapal tertentu
4	20 tahun	5%	10%	Gedung pabrik khusus, instalasi besar
Bangunan tidak permanen	10 tahun	10%	–	Gudang sederhana
Bangunan permanen	20 tahun	5%	–	Gedung kantor, ruko, pabrik permanen

Metode Penyusutan

Wajib pajak dapat memilih salah satu metode berikut (dan harus konsisten):

Metode Garis Lurus (Straight Line) → biaya penyusutan sama besar tiap tahun.
Metode Saldo Menurun (Declining Balance) → beban penyusutan lebih besar di awal, semakin kecil di tahun berikutnya.

Saat Dimulainya Penyusutan

Umumnya → dimulai pada bulan pengeluaran, atau jika masih dalam pembangunan, saat aset selesai dan siap digunakan.
Dengan izin DJP (PER-10/PJ/2014) → bisa dimulai pada bulan aset benar-benar digunakan atau mulai menghasilkan.

Permohonan Masa Manfaat Sesungguhnya

Jika aset tidak tercantum dalam PMK-96/2009, maka:

Secara default masuk Kelompok 3 (16 tahun).
Tapi wajib pajak bisa mengajukan permohonan ke DJP untuk menetapkan masa manfaat yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya, dengan melampirkan bukti teknis dan penilaian dari pihak independen.

Contoh Kasus Penyusutan

Misalnya sebuah perusahaan membeli mesin produksi senilai Rp800 juta pada Januari 2024. Mesin ini masuk Kelompok 2 (8 tahun) dengan metode garis lurus.

Biaya penyusutan tahunan = Rp800 juta ÷ 8 = Rp100 juta.
Setiap tahun, Rp100 juta dicatat sebagai beban penyusutan fiskal hingga 8 tahun.

Jika pakai metode saldo menurun 25%, maka tahun pertama penyusutan = 25% × Rp800 juta = Rp200 juta, tahun berikutnya dihitung dari nilai sisa buku.

Kenapa Penyusutan Penting untuk Pajak?

Mengurangi Penghasilan Kena Pajak → beban penyusutan adalah biaya fiskal yang bisa mengurangi laba kena pajak.
Menggambarkan nilai aset secara realistis → aset yang sudah lama digunakan nilainya tidak sama dengan aset baru.
Kepatuhan Pajak → salah hitung penyusutan bisa memicu koreksi fiskus saat pemeriksaan.

Kesalahan Umum Wajib Pajak

Menyusutkan tanah padahal seharusnya tidak boleh.
Tidak konsisten dalam metode penyusutan.
Tidak mencatat penyusutan sejak bulan aset digunakan.
Tidak mengajukan permohonan masa manfaat sesungguhnya padahal aset memiliki karakteristik berbeda.

Penutup

Penyusutan harta berwujud bukan hanya urusan akuntansi, tapi juga bagian penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami dasar hukum, pengelompokan, metode, hingga prosedur permohonan khusus, wajib pajak bisa lebih tenang dalam menyusun laporan keuangan sekaligus lebih efisien dalam membayar pajak.

Ingat, salah hitung penyusutan bisa berakibat fatal: bukan hanya rugi di laporan keuangan, tapi juga bisa menimbulkan sengketa pajak. Jadi, yuk pahami aturan penyusutan dengan benar, agar bisnis tetap sehat dan pajak tetap aman.

Biaya Fiskal: Memahami Pasal 6 dan 9 UU PPh dengan Cara yang Simpel dan Mudah

Penulis

admin konsulpajak

September 11, 2025

Setiap pengusaha, karyawan, maupun akuntan tentu akrab dengan istilah biaya dalam laporan keuangan. Namun, ketika masuk ke ranah pajak, tidak semua biaya yang muncul di laporan bisa langsung dikurangkan dari penghasilan bruto. Inilah yang disebut biaya fiskal.

Dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh), tepatnya Pasal 6 dan Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008, biaya dibagi menjadi dua kategori besar:

Deductible expense → biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Non-deductible expense → biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Memahami perbedaan ini penting, karena salah perlakuan bisa membuat laporan SPT Tahunan dikoreksi fiskus.

Dasar Hukum

Pasal 6 UU PPh → mengatur tentang biaya yang boleh dikurangkan.
Pasal 9 UU PPh → mengatur tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan.
PP 94 Tahun 2010 → lebih lanjut mengatur penghitungan penghasilan kena pajak.

Dengan dasar hukum ini, jelas bahwa tidak semua biaya akuntansi otomatis jadi biaya fiskal.

Biaya yang Boleh Dikurangkan (Pasal 6 UU PPh)

Secara sederhana, biaya yang berhubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) boleh jadi pengurang penghasilan bruto. Beberapa contohnya:

Biaya operasional usaha → pembelian bahan baku, gaji karyawan, bunga pinjaman, sewa, royalti.
Biaya perjalanan dinas → tiket, hotel, transportasi, selama ada bukti sah.
Penyusutan dan amortisasi → atas aset berwujud maupun tak berwujud.
Iuran pensiun → ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan.
Kerugian usaha → baik kerugian penjualan aset maupun selisih kurs.
Biaya R&D (penelitian dan pengembangan) di Indonesia.
Biaya pendidikan, pelatihan, beasiswa, magang.
Piutang tak tertagih, dengan syarat tertentu.
Sumbangan tertentu → untuk bencana nasional, penelitian, infrastruktur sosial, pendidikan, hingga pembinaan olahraga (sesuai PP 93 Tahun 2010).

👉 Intinya, semua biaya yang wajar, nyata, dan mendukung kegiatan usaha pada dasarnya bisa dikurangkan.

Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Pasal 9 UU PPh)

Nah, ini bagian yang sering jadi jebakan. Ada beberapa biaya yang secara akuntansi boleh dicatat, tapi secara fiskal tidak boleh jadi pengurang pajak. Misalnya:

Pembagian laba → seperti dividen, sisa hasil usaha koperasi, atau bagi hasil asuransi.
Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham/sekutu → misalnya mobil mewah untuk keluarga direktur.
Pembentukan cadangan tertentu → kecuali cadangan piutang bank, asuransi, LPS, reklamasi tambang, penanaman kembali hutan.
Pajak Penghasilan (PPh) → PPh yang ditanggung perusahaan tidak bisa jadi biaya.
Premi asuransi pribadi → kecuali ditanggung perusahaan dan dianggap sebagai penghasilan pegawai.
Imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan → seperti rumah dinas, mobil dinas, kecuali yang diperbolehkan dengan PMK.
Pembayaran berlebih ke pihak berelasi (hubungan istimewa) yang tidak wajar.
Hibah, bantuan, sumbangan, warisan → kecuali sumbangan yang diatur khusus dalam Pasal 6 (misalnya zakat resmi).
Gaji untuk pemilik firma/persekutuan → tidak boleh diakui sebagai biaya.
Sanksi administrasi perpajakan → bunga, denda, kenaikan.

👉 Intinya, biaya yang sifatnya pribadi, pembagian laba, atau tidak mendukung langsung kegiatan usaha, tidak boleh jadi biaya fiskal.

Perbandingan Deductible vs Non-Deductible

Kategori	Deductible (Pasal 6)	Non-Deductible (Pasal 9)
Operasional	Gaji, bunga, sewa, pembelian bahan	Dividen, pembagian SHU koperasi
Cadangan	Piutang tak tertagih bank, cadangan asuransi	Cadangan biasa tanpa dasar hukum
Pajak	PPN masukan terkait usaha	PPh Badan yang ditanggung perusahaan
Imbalan	Upah, honor, bonus	Natura/kenikmatan (rumah, mobil pribadi)
Lainnya	R&D, beasiswa, pelatihan	Sumbangan pribadi, hibah, warisan

Tabel ini bisa jadi pegangan cepat bagi pengusaha dan akuntan.

Risiko Salah Perlakuan

Koreksi fiskal saat pemeriksaan → menambah beban pajak.
Sanksi bunga/denda → karena pajak kurang bayar.
Laba kena pajak lebih besar → jika tidak teliti memisahkan biaya.
Reputasi usaha terganggu → jika dinilai tidak patuh pajak.

Tips Praktis Mengelola Biaya Fiskal

Selalu pisahkan pembukuan komersial vs fiskal.
Buat daftar biaya yang masuk non-deductible sejak awal.
Gunakan software akuntansi atau kalkulator fiskal untuk mempercepat analisis.
Jika ragu, konsultasikan dengan Account Representative (AR) di KPP.

Penutup

Memahami biaya fiskal sesuai Pasal 6 dan 9 UU PPh adalah kunci agar laporan pajak perusahaan lebih akurat dan terhindar dari koreksi. Prinsipnya sederhana:

Semua biaya yang mendukung usaha → boleh jadi pengurang (deductible).
Semua biaya yang sifatnya pribadi, pembagian laba, atau tidak relevan dengan usaha → non-deductible.

Dengan pemahaman ini, pengusaha bisa lebih bijak dalam menyusun laporan keuangan, menjaga kepatuhan pajak, dan tentu saja menghindari masalah di kemudian hari.

Jangan Salah Hitung! Begini Aturan Penyusutan Kendaraan Milik Perusahaan Menurut Pajak

Penulis

admin konsulpajak

September 11, 2025

Hampir semua perusahaan pasti memiliki kendaraan, baik untuk operasional bisnis maupun fasilitas pegawai. Kendaraan ini bisa berupa mobil dinas, bus karyawan, atau bahkan sedan untuk direksi. Dalam akuntansi, kendaraan dicatat sebagai aset tetap. Tapi dalam perpajakan, kendaraan memiliki aturan khusus terkait penyusutan fiskal.

Kalau salah perlakuan, bisa berakibat koreksi fiskus saat pemeriksaan pajak. Maka penting bagi wajib pajak untuk memahami bagaimana perlakuan penyusutan kendaraan milik perusahaan, sesuai aturan terbaru.

Dasar Hukum Penyusutan Kendaraan

Perlakuan pajak atas penyusutan kendaraan diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain:

Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2008 → harta berwujud bukan bangunan, termasuk kendaraan, disusutkan sesuai masa manfaat.
PMK-96/PMK.03/2009 → pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk kepentingan penyusutan fiskal.
PER-20/PJ/2014 → tata cara permohonan masa manfaat yang sesungguhnya untuk penyusutan.
KEP-220/PJ./2002 → aturan khusus mengenai kendaraan perusahaan dan telepon seluler.
SE-09/PJ.42/2002 → menegaskan perlakuan biaya pemakaian kendaraan perusahaan.

Dengan dasar hukum ini, perusahaan punya kepastian hukum dalam menentukan biaya fiskal kendaraan.

Kelompok Kendaraan dalam Penyusutan Pajak

1. Kendaraan Bus, Minibus, atau Sejenisnya untuk Operasional Perusahaan

Kendaraan jenis ini biasanya dipakai untuk antar-jemput pegawai atau keperluan operasional harian.

📌 Ketentuan pajaknya:

Biaya perolehan/pembelian/perbaikan besar → masuk dalam penyusutan fiskal Kelompok II (masa manfaat 8 tahun, tarif garis lurus 12,5% per tahun, atau saldo menurun 25%).
Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin → langsung dibebankan sebagai biaya pada tahun pajak berjalan.
Bahan bakar → termasuk biaya pemeliharaan rutin, bisa langsung dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. Kendaraan Sedan atau Sejenisnya

Ini yang sering menimbulkan perdebatan. Kendaraan sedan/minibus yang disediakan perusahaan khusus untuk pegawai tertentu (misalnya direksi atau manajer senior) memiliki aturan berbeda.

📌 Ketentuan pajaknya:

Biaya perolehan/pembelian/perbaikan besar → hanya 50% yang boleh dibebankan sebagai biaya fiskal, melalui penyusutan Kelompok II.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin → hanya 50% yang boleh dibebankan sebagai biaya fiskal pada tahun pajak berjalan.
Bahan bakar → juga hanya 50% yang bisa dikurangkan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 KEP-220/PJ./2002, karena kendaraan jenis ini dianggap digunakan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga untuk kepentingan pribadi pegawai dan keluarganya.

Metode Penyusutan Kendaraan

Sama seperti aset tetap lainnya, kendaraan bisa disusutkan dengan dua metode:

Garis Lurus (Straight Line) → beban penyusutan sama tiap tahun.
Saldo Menurun (Declining Balance) → beban penyusutan lebih besar di awal, semakin kecil di tahun berikutnya.

Contoh:

Kendaraan operasional (bus) Rp800 juta, masuk Kelompok II (8 tahun).
- Garis lurus: Rp100 juta per tahun.
- Saldo menurun: Tahun pertama 25% × Rp800 juta = Rp200 juta, tahun berikutnya dari nilai buku tersisa.

Contoh Kasus

Contoh 1: Kendaraan Operasional

PT Maju Bersama membeli bus karyawan Rp600 juta.

Disusutkan dengan garis lurus (8 tahun).
Biaya penyusutan per tahun = Rp600 juta ÷ 8 = Rp75 juta.
Seluruh biaya perawatan dan BBM bisa langsung dibebankan.

Contoh 2: Kendaraan Sedan untuk Direktur

PT Sukses Abadi membeli sedan Rp500 juta untuk direkturnya.

Hanya 50% yang boleh jadi biaya fiskal.
Jadi Rp250 juta disusutkan dengan metode garis lurus selama 8 tahun.
Biaya pemeliharaan Rp40 juta per tahun → hanya Rp20 juta yang bisa dikurangkan.

Risiko Jika Salah Perlakuan

Koreksi fiskus → jika perusahaan membebankan 100% biaya sedan, bisa dikoreksi saat pemeriksaan.
Sanksi bunga dan denda → atas kekurangan pajak yang seharusnya dibayar.
Laba kena pajak jadi lebih besar → kalau salah hitung, bisa merugikan perusahaan secara fiskal.

Tips Praktis Bagi Wajib Pajak

Bedakan kendaraan operasional dengan kendaraan fasilitas pegawai.
Simpan bukti pengeluaran (faktur pembelian, nota perawatan, bukti BBM).
Terapkan aturan 50% untuk sedan/fasilitas pegawai agar aman dari koreksi.
Gunakan kalkulator pajak atau aplikasi perpajakan untuk menghitung penyusutan otomatis.

Penutup

Penyusutan kendaraan milik perusahaan bukan hanya soal hitung-hitungan angka, tapi juga soal kepatuhan fiskal. Aturannya jelas:

Kendaraan operasional → 100% biaya boleh dikurangkan.
Kendaraan sedan/pegawai tertentu → hanya 50% yang diakui fiskal.

Dengan memahami aturan Pasal 11 UU PPh, PMK-96/2009, PER-20/2014, KEP-220/2002, dan SE-09/2002, perusahaan bisa lebih aman, efisien, dan terhindar dari sengketa pajak.

Ingat, kendaraan memang membantu mobilitas bisnis, tapi jangan sampai salah penyusutan justru bikin perusahaan tersandung masalah pajak.

Bingung Cara Menyusutkan Software? Begini Aturan Pajaknya yang Harus Kamu Tahu!

Penulis

admin konsulpajak

September 11, 2025

Dalam era digital seperti sekarang, perangkat lunak (software) komputer menjadi salah satu aset penting bagi dunia usaha. Mulai dari aplikasi akuntansi, ERP (Enterprise Resource Planning), software desain, hingga aplikasi manajemen bisnis, semua membantu mempercepat operasional perusahaan.

Namun, bagaimana perlakuan pajaknya? Apakah software bisa disusutkan seperti mesin atau kendaraan? Atau justru dianggap sebagai harta tak berwujud yang harus diamortisasi?

Jawabannya ada dalam regulasi pajak Indonesia. Mari kita kupas tuntas penyusutan perangkat lunak (software) komputer agar tidak salah perlakuan dalam laporan keuangan maupun SPT.

Dasar Hukum Penyusutan Software

Perlakuan pajak atas perangkat lunak komputer diatur dalam beberapa regulasi penting:

Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh → harta berwujud bukan bangunan dapat disusutkan.
PMK-96/PMK.03/2009 → pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk penyusutan fiskal.
KEP-316/PJ./2002 → khusus mengatur perlakuan PPh atas biaya perolehan perangkat lunak komputer.

Dari aturan ini, software bisa diperlakukan berbeda tergantung jenisnya: aplikasi umum atau aplikasi khusus.

Klasifikasi Software dalam Pajak

1. Program Aplikasi Umum

Definisi: Software yang digunakan oleh masyarakat luas untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, misalnya: Microsoft Office, Photoshop, atau aplikasi akuntansi standar.
Perlakuan Pajak:
1. Bisa dibebankan sekaligus sebagai biaya pada bulan pengeluaran (Pasal 3 ayat (1) KEP-316/PJ./2002).
2. Jika diperoleh bersamaan dengan perangkat keras (hardware), maka nilainya melekat pada penyusutan hardware (Kelompok 1 – masa manfaat 4 tahun).

📌 Artinya: beli Microsoft Office → boleh langsung jadi biaya, tidak perlu disusutkan.

2. Program Aplikasi Khusus

Definisi: Software yang dibuat khusus untuk mendukung operasional suatu bidang usaha tertentu, misalnya:
- Software core banking untuk bank.
- Sistem manajemen rumah sakit.
- Software klaim asuransi.
Perlakuan Pajak:
1. Diperlakukan sebagai harta tidak berwujud → diamortisasi sesuai Kelompok I (4 tahun).
2. Jika ada biaya upgrade, nilai tambahannya ditambahkan ke sisa buku fiskal yang ada, lalu diamortisasi kembali dengan masa manfaat penuh.

📌 Contoh: Rumah sakit membeli software sistem administrasi pasien Rp400 juta → diamortisasi 4 tahun dengan metode garis lurus = Rp100 juta per tahun.

Metode Penyusutan atau Amortisasi

Sesuai aturan, ada dua metode yang bisa digunakan:

Metode Garis Lurus (Straight Line) → biaya amortisasi sama tiap tahun.
Metode Saldo Menurun (Declining Balance) → beban amortisasi lebih besar di awal tahun, semakin kecil di akhir masa manfaat.

Namun, khusus software aplikasi khusus yang masuk harta tak berwujud, umumnya digunakan garis lurus untuk masa manfaat 4 tahun.

Contoh Penghitungan

Contoh 1: Aplikasi Umum

PT Maju Bersama membeli lisensi Microsoft Office Rp15 juta pada Januari 2025.

Perlakuan: langsung dibebankan sebagai biaya di bulan Januari 2025.
Tidak ada penyusutan tahunan.

Contoh 2: Aplikasi Khusus

PT Sehat Selalu membeli software manajemen rumah sakit Rp480 juta.

Masa manfaat: 4 tahun.
Amortisasi tahunan (garis lurus): Rp480 juta ÷ 4 = Rp120 juta per tahun.

Jika di tahun ke-3 ada upgrade Rp120 juta:

Tambahkan ke nilai sisa buku.
Amortisasi ulang selama 4 tahun mulai bulan upgrade dilakukan.

Kenapa Penting Paham Aturan Penyusutan Software?

Menghindari salah perlakuan → tidak semua software bisa langsung dibebankan.
Efisiensi pajak → biaya penyusutan/amortisasi bisa mengurangi penghasilan kena pajak.
Kepatuhan fiskal → salah treatment bisa memicu koreksi fiskus saat pemeriksaan.
Mencerminkan laporan keuangan yang wajar → aset software bernilai besar butuh perlakuan akuntansi dan pajak yang tepat.

Tips Praktis Bagi Wajib Pajak

Bedakan software umum dan khusus sejak awal pembelian.
Simpan bukti pembelian dan kontrak lisensi sebagai dokumen pendukung.
Jika software dikembangkan in-house, perlakukan biaya riset dan pengembangan sesuai aturan pajak.
Gunakan kalkulator pajak di https://kalkulator.konsulpajak.com untuk menghitung amortisasi software, agar lebih cepat dan akurat.

Penutup

Software komputer kini bukan lagi sekadar pelengkap, tapi sudah menjadi aset vital dalam menjalankan bisnis. Dalam pajak, software diperlakukan berbeda tergantung jenisnya:

Aplikasi umum → bisa langsung dibebankan atau ikut penyusutan hardware.
Aplikasi khusus → harus diamortisasi sebagai harta tidak berwujud selama 4 tahun.

Dengan memahami aturan Pasal 11 UU PPh, PMK-96/2009, dan KEP-316/PJ/2002, wajib pajak bisa mengelola pembebanan biaya software secara tepat, patuh, sekaligus efisien pajak.

Jangan lupa, manfaatkan kalkulator pajak penyusutan dan amortisasi di https://kalkulator.konsulpajak.com agar perhitungan jadi lebih praktis.

Tarif PPh Orang Pribadi: Sebelum dan Sesudah UU HPP, Apa Bedanya?

Penulis

admin konsulpajak

September 10, 2025

Setiap orang yang berpenghasilan di Indonesia tentu sudah mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang kita terima atau peroleh dalam satu tahun pajak.

Namun, aturan tentang tarif PPh tidak selalu sama. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara tarif progresif PPh sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tarif setelah UU HPP diberlakukan.

Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin terasa membingungkan. Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaan tarif PPh orang pribadi sebelum dan sesudah UU HPP secara sederhana agar lebih mudah dipahami.

Tarif PPh Orang Pribadi Sebelum UU HPP

Sebelum berlakunya UU HPP (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021), tarif PPh orang pribadi diatur dalam UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008). Tarif yang berlaku saat itu adalah tarif progresif dengan 4 lapisan:

5% → untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta.
15% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50 juta – Rp250 juta.
25% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta – Rp500 juta.
30% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta.

📌 Dengan tarif ini, semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar juga tarif pajak yang harus dibayar.

Tarif PPh Orang Pribadi Setelah UU HPP

Sejak berlakunya UU HPP (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) mulai tahun pajak 2022, pemerintah melakukan perubahan tarif untuk orang pribadi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan pajak dengan memberi keringanan pada masyarakat berpenghasilan rendah, namun memperbesar kontribusi dari masyarakat berpenghasilan tinggi.

Berikut tarif progresif terbaru sesuai UU HPP:

5% → untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta.
15% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp60 juta – Rp250 juta.
25% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta – Rp500 juta.
30% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta – Rp5 miliar.
35% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

📌 Perubahan paling besar ada pada:

Batas lapisan pertama naik dari Rp50 juta → Rp60 juta (lebih menguntungkan untuk penghasilan rendah).
Tambahan lapisan baru 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar (lebih adil untuk penghasilan sangat tinggi).

Perbandingan Tarif Sebelum vs Sesudah UU HPP

Lapisan PKP	Tarif Lama (UU PPh 36/2008)	Tarif Baru (UU HPP 2021)
s.d. Rp50 juta	5%	–
s.d. Rp60 juta	–	5%
> Rp50 – Rp250 juta	15%	15%
> Rp250 – Rp500 juta	25%	25%
> Rp500 juta	30%	–
> Rp500 juta – Rp5 miliar	–	30%
> Rp5 miliar	–	35%

👉 Dari tabel ini terlihat bahwa:

Masyarakat menengah bawah lebih diuntungkan karena batas tarif 5% diperpanjang sampai Rp60 juta.
Masyarakat menengah atas relatif sama sampai Rp500 juta.
Masyarakat super kaya (penghasilan di atas Rp5 miliar) dikenakan tarif tambahan 35%.

Contoh Simulasi Perhitungan

Sebelum UU HPP

Misalnya Bapak Andi memiliki PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp70 juta.

Lapisan 1: Rp50 juta × 5% = Rp2,5 juta.
Lapisan 2: Rp20 juta × 15% = Rp3 juta.
👉 Total PPh = Rp5,5 juta.

Setelah UU HPP

Dengan PKP Rp70 juta yang sama:

Lapisan 1: Rp60 juta × 5% = Rp3 juta.
Lapisan 2: Rp10 juta × 15% = Rp1,5 juta.
👉 Total PPh = Rp4,5 juta.

📌 Hasil: Setelah UU HPP, Bapak Andi lebih hemat Rp1 juta pajak.

Dampak Perubahan Tarif

Lebih adil untuk penghasilan rendah → lapisan 5% dinaikkan, sehingga penghasilan kecil lebih ringan pajaknya.
Mendorong kepatuhan pajak → masyarakat kecil merasa lebih dipermudah, sementara penghasilan besar ikut berkontribusi lebih besar.
Optimalisasi penerimaan negara → tambahan tarif 35% dari kelompok berpenghasilan sangat tinggi bisa meningkatkan penerimaan pajak.
Pengaruh ke perencanaan pajak pribadi → wajib pajak perlu menyusun strategi agar tetap efisien dan patuh.

Tips Praktis Menghadapi Perubahan Tarif PPh

Cermati berapa Penghasilan Kena Pajak (PKP) Anda agar tahu lapisan tarif yang berlaku.
Manfaatkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk mengurangi beban pajak.
Jika penghasilan Anda tinggi, pertimbangkan strategi tax planning legal seperti investasi di instrumen bebas pajak tertentu.
Gunakan aplikasi atau kalkulator pajak online untuk simulasi PPh lebih akurat.

Penutup

Perubahan tarif PPh orang pribadi dari sebelum UU HPP ke sesudah UU HPP membawa semangat keadilan dan pemerataan. Yang berpenghasilan kecil mendapat keringanan, sedangkan yang berpenghasilan sangat tinggi ikut menanggung beban pajak lebih besar.

Bagi wajib pajak, memahami perubahan ini bukan sekadar tahu tarif, tapi juga penting untuk menyusun strategi keuangan yang lebih baik. Ingat, pajak yang dibayar dengan benar adalah kontribusi nyata untuk membangun negeri.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN): Cara Praktis Menghitung Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penulis

admin konsulpajak

September 10, 2025

Tidak semua wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pembukuan yang rumit. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan berupa Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

NPPN adalah metode sederhana untuk menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto. Dengan kata lain, wajib pajak tidak perlu menyusun laporan laba rugi detail, cukup mengalikan omzet dengan persentase norma sesuai jenis usaha dan wilayah.

Fasilitas ini sangat membantu UMKM atau profesi bebas yang peredaran brutonya masih terbatas. Mari kita bahas lebih detail agar semakin jelas.

Dasar Hukum

Pengaturan mengenai NPPN tertuang dalam:

Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) → memberi hak bagi WP OP dengan omzet tertentu untuk menggunakan norma.
PER-17/PJ/2015 → mengatur detail norma penghitungan penghasilan neto, termasuk daftar persentase per jenis usaha dan wilayah.
PER-4/PJ/2009 → tentang kewajiban pencatatan bagi WP OP.

Artinya, aturan NPPN sudah jelas secara hukum dan bisa digunakan oleh wajib pajak yang memenuhi syarat.

Siapa yang Bisa Menggunakan NPPN?

Tidak semua wajib pajak bisa menggunakan fasilitas ini. Berdasarkan aturannorma penghitungan penghasilan …:

Subjek:
- Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
Batasan omzet:
- Peredaran bruto < Rp4,8 miliar per tahun.
Syarat administratif:
- Harus memberitahukan ke DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak.
- Jika tidak memberitahukan → dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

👉 Jadi, kalau seorang dokter praktik dengan omzet Rp2 miliar setahun, ia boleh menggunakan NPPN. Tapi jika omzetnya sudah Rp5 miliar, wajib menggunakan pembukuan.

Bagaimana Cara Menghitung dengan NPPN?

Rumusnya cukup simpel:

Penghasilan Neto = Peredaran Bruto × Persentase Norma

Persentase norma ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan wilayah (ibukota provinsi tertentu, ibukota provinsi lainnya, atau daerah lain).

Contoh Perhitungan

Seorang konsultan di Jakarta memiliki omzet Rp1.000.000.000 setahun.

Norma untuk jasa konsultan di Jakarta misalnya 50%.
Penghasilan neto = Rp1.000.000.000 × 50% = Rp500.000.000.
Setelah itu, dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) → barulah dihitung PPh dengan tarif Pasal 17.

Kewajiban Pencatatan

Walaupun tidak wajib membuat pembukuan, WP OP pengguna NPPN tetap wajib melakukan pencatatan omzet dan biaya sesuai aturan KUP. Jadi, tidak bisa asal-asalan. Catatan ini akan jadi dasar jika suatu saat diperiksa DJP.

Jika Tidak Melapor atau Tidak Membuat Pencatatan

Jika tidak memberitahukan penggunaan NPPN → dianggap menggunakan pembukuan.
Jika tidak membuat pencatatan atau tidak bersedia memperlihatkan bukti → DJP berhak menghitung penghasilan neto dengan NPPN versi fiskus.
Konsekuensinya, bisa dikenai sanksi sesuai UU KUP.

NPPN untuk Lebih dari Satu Jenis Usaha

Bagaimana kalau seorang wajib pajak punya lebih dari satu jenis usaha, misalnya restoran dan jasa konsultan?

Maka, masing-masing usaha dihitung dengan persentase norma sesuai jenis dan wilayah.
Hasilnya dijumlahkan sebagai penghasilan neto.

Keunggulan Menggunakan NPPN

Lebih simpel → tidak perlu pembukuan detail.
Cocok untuk UMKM dan profesi bebas → misalnya dokter, notaris, konsultan, pedagang kecil.
Waktu lebih efisien → fokus ke bisnis, tidak pusing urusan akuntansi.
Legal → diatur jelas dalam UU PPh dan PER-17/PJ/2015.

Kekurangan NPPN

Tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya → misalnya jika margin usaha sebenarnya kecil, tapi norma menetapkan persentase besar.
Tidak fleksibel → norma berlaku umum, tanpa melihat karakteristik usaha tiap orang.
Tidak bisa digunakan untuk omzet di atas Rp4,8 miliar.

Kesimpulan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah solusi praktis dari DJP bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Aturannya jelas di Pasal 14 UU PPh dan PER-17/PJ/2015.

Dengan NPPN, penghasilan neto dihitung dengan mengalikan omzet dengan persentase tertentu sesuai jenis usaha dan wilayah. Walaupun lebih simpel, wajib pajak tetap harus mencatat transaksi dengan baik agar aman dari risiko pemeriksaan pajak.

Bagi UMKM dan profesi bebas, fasilitas ini adalah jalan tengah yang membuat kewajiban pajak lebih mudah, cepat, dan tetap patuh aturan.

Pembukuan vs Norma: Mana yang Lebih Tepat untuk Menghitung Penghasilan Neto?

Penulis

admin konsulpajak

September 10, 2025

Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, penghasilan neto adalah angka penting yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun, cara menghitungnya bisa berbeda, tergantung metode yang digunakan: apakah dengan pembukuan atau dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, bingung menentukan pilihan. “Apakah saya cukup menggunakan NPPN? Atau harus menyelenggarakan pembukuan penuh?” Nah, artikel ini akan membahas perbedaan mendasar antara kedua metode, kelebihan, kekurangan, serta siapa yang cocok menggunakan masing-masing.

Dasar Hukum

Pembukuan → diatur dalam Pasal 28 UU KUP dan Pasal 6 UU PPh.
NPPN → diatur dalam Pasal 14 UU PPh dan PER-17/PJ/2015.

Dengan dasar ini, keduanya sah secara hukum. Tinggal bagaimana wajib pajak memilih metode sesuai kondisi usaha.

1. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan

Apa itu Pembukuan?

Pembukuan adalah pencatatan yang teratur mengenai aset, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta transaksi usaha. Hasil akhirnya berupa laporan laba rugi dan neraca.

Bagaimana Cara Menghitung?

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Usaha (deductible expense).
Semua biaya yang berhubungan dengan usaha boleh jadi pengurang, sesuai Pasal 6 UU PPh.
Biaya yang tidak boleh dikurangkan (non deductible) sesuai Pasal 9 UU PPh harus dikeluarkan dari laporan fiskal.

Kelebihan Pembukuan

Menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya.
Lebih fleksibel karena biaya riil tercatat.
Wajib untuk WP dengan omzet > Rp4,8 miliar.
Dapat digunakan untuk keperluan bisnis seperti pinjaman bank atau investor.

Kekurangan Pembukuan

Membutuhkan sistem akuntansi yang rapi.
Lebih kompleks dan butuh SDM yang menguasai akuntansi.
Risiko sanksi jika pembukuan dianggap tidak wajar.

2. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Apa itu NPPN?

NPPN adalah metode sederhana untuk menghitung penghasilan neto dengan persentase norma tertentu yang ditetapkan DJP, dikalikan dengan omzet (peredaran bruto).

Bagaimana Cara Menghitung?

Penghasilan Neto = Peredaran Bruto × Persentase Norma.
Persentase norma berbeda tergantung jenis usaha dan wilayah.
Tidak perlu laporan laba rugi lengkap, cukup catat omzet.

Syarat Penggunaan NPPN

Hanya untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet < Rp4,8 miliar.
Harus memberitahukan penggunaan NPPN ke KPP dalam 3 bulan pertama tahun pajak.
Jika tidak memberitahukan → dianggap wajib pembukuan.

Kelebihan NPPN

Sangat sederhana, cocok untuk UMKM dan profesi bebas.
Tidak perlu repot pembukuan lengkap.
Menghemat waktu dan biaya administrasi.

Kekurangan NPPN

Tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya.
Jika margin usaha kecil, bisa terasa “berat” karena norma bisa lebih tinggi dari keuntungan riil.
Tidak bisa dipakai untuk omzet > Rp4,8 miliar.

3. Perbandingan Pembukuan vs NPPN

Aspek	Pembukuan	NPPN
Subjek	Orang pribadi & badan usaha	Hanya orang pribadi
Batasan omzet	Wajib > Rp4,8 miliar	< Rp4,8 miliar
Metode hitung	Bruto – biaya nyata	Bruto × persentase norma
Kompleksitas	Tinggi (butuh akuntansi)	Rendah (cukup catat omzet)
Kesesuaian usaha	Lebih akurat, fleksibel	Sederhana, tapi kaku
Risiko pajak	Risiko koreksi jika pembukuan tidak wajar	Risiko lebih bayar pajak jika margin kecil

4. Contoh Perhitungan

Contoh A: Pak Budi (Konsultan di Jakarta, omzet Rp1 miliar)

Norma untuk konsultan di Jakarta: 50%.
Penghasilan Neto = Rp1 miliar × 50% = Rp500 juta.

Contoh B: Bu Sari (Toko kelontong, omzet Rp1 miliar)

Biaya nyata (sewa, gaji, listrik, dll.) = Rp800 juta.
Penghasilan Neto (pembukuan) = Rp1 miliar – Rp800 juta = Rp200 juta.

👉 Dari contoh ini, terlihat bahwa bagi Bu Sari lebih menguntungkan pembukuan karena margin usahanya kecil. Sedangkan Pak Budi lebih praktis pakai NPPN.

Kesimpulan

Baik pembukuan maupun NPPN memiliki fungsi yang sama: menghitung penghasilan neto sebagai dasar pengenaan PPh. Bedanya, pembukuan mencatat biaya nyata, sedangkan NPPN hanya pakai persentase.

Gunakan pembukuan jika omzet sudah besar, biaya nyata tinggi, atau ingin laporan keuangan akurat.
Gunakan NPPN jika masih UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dan butuh cara sederhana.

Ingat, memilih metode yang tepat bisa membuat usaha lebih efisien sekaligus patuh pajak.

Jangan Sampai Salah! Ini Masa Berlaku UMKM dan Manfaat Surat Keterangan PP 23 / PP 55 untuk Bisnis Anda

Penulis

admin konsulpajak

September 8, 2025

pengusaha UMKM dan surat keterangan PP 23 dan PP-55

Banyak pelaku UMKM sudah mengenal tarif PPh Final 0,5% dari omzet sesuai PP 23/2018 dan kini PP 55/2022. Skema ini memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu menghitung pajak rumit: cukup omzet × 0,5%, lalu setor ke kas negara.

Namun, fasilitas ini tidak berlaku selamanya. Ada masa berlaku tertentu sesuai bentuk usaha, apakah perorangan, CV, firma, PT biasa, PT Perorangan, atau BUMDes.

Selain itu, wajib pajak juga memerlukan Surat Keterangan (SK) UMKM PP 23/PP 55 sebagai bukti sah menggunakan tarif final UMKM. Tanpa SK, risiko koreksi pajak cukup besar.

Masa Berlaku Fasilitas UMKM Berdasarkan Jenis Usaha

Agar lebih jelas, mari kita kelompokkan masa berlaku fasilitas PPh Final UMKM berdasarkan bentuk usaha:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

Masa berlaku: 7 tahun pajak berturut-turut sejak pertama kali menggunakan fasilitas.
Setelah masa berlaku habis, wajib beralih ke skema umum (PPh Pasal 17 progresif) dengan pembukuan.

2. Badan Usaha Non-PT (CV, Firma, BUMDes)

Masa berlaku: 4 tahun pajak berturut-turut.
Setelahnya, wajib beralih ke skema umum.

3. Perseroan Terbatas (PT Biasa)

Masa berlaku: 3 tahun pajak berturut-turut.
Setelah itu, PT harus menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan tarif PPh Badan umum.

4. PT Perorangan

Masa berlaku: 4 tahun pajak berturut-turut.
Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b PP 55/2022.
Artinya, PT Perorangan mendapat masa lebih panjang daripada PT biasa.

📌 Ringkasan Masa Berlaku Fasilitas UMKM:

Orang Pribadi → 7 tahun
CV/Firma/BUMDes → 4 tahun
PT Biasa → 3 tahun
PT Perorangan → 4 tahun (Pasal 59 ayat (1) huruf b PP 55/2022)

Manfaat Surat Keterangan (SK) PP 23 / PP 55

Untuk bisa menikmati tarif PPh Final 0,5%, wajib pajak harus memiliki SK UMKM yang diterbitkan KPP. Tanpa SK, lawan transaksi bisa menolak menggunakan tarif UMKM.

Manfaat SK antara lain:

Bukti sah penggunaan tarif UMKM.
Dipakai saat transaksi dengan pemerintah/BUMN.
Memberi kepastian hukum dan menghindari koreksi fiskus.
Meningkatkan kredibilitas usaha.
Mempermudah pelaporan pajak di SPT Tahunan.

Contoh Kasus

Misalnya sebuah PT Perorangan dengan omzet Rp1 miliar setahun.

Tanpa SK: lawan transaksi bisa memotong dengan PPh 23 sebesar 2% dari nilai transaksi → Rp20 juta.
Dengan SK: cukup setor PPh Final 0,5% × Rp1 miliar = Rp5 juta.

Selisih Rp15 juta, hanya karena tidak punya SK.

Cara Mendapatkan SK UMKM

Ajukan permohonan via DJP Online/Coretax atau langsung ke KPP.
Pastikan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.
SK akan diterbitkan dan berlaku sesuai jangka waktu fasilitas masing-masing.

Risiko Jika Tidak Mengurus SK

Dipotong pajak lebih besar (misalnya PPh 23).
Tidak bisa klaim tarif UMKM meskipun omzet < Rp4,8 miliar.
Risiko koreksi saat pemeriksaan pajak.

Penutup

Fasilitas PPh Final 0,5% untuk UMKM memang menguntungkan, tapi ada masa berlaku yang berbeda-beda sesuai bentuk usaha:

7 tahun untuk orang pribadi.
4 tahun untuk CV, firma, dan BUMDes.
3 tahun untuk PT biasa.
4 tahun untuk PT Perorangan (sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf b PP 55/2022).

Kunci untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan aman adalah memiliki Surat Keterangan (SK) UMKM. Dengan SK, usaha Anda tetap hemat pajak, sah secara hukum, dan dipercaya lawan bisnis.

Jangan sampai salah langkah: pahami masa berlaku fasilitas UMKM Anda dan segera urus SK agar bisnis semakin lancar dan aman dari risiko pajak.

Risiko Jika Biaya Gaji di Laporan Keuangan Tidak Equal dengan SPT Masa PPh Pasal 21

Penulis

admin konsulpajak

September 8, 2025

Bagi perusahaan, biaya gaji atau beban karyawan adalah komponen terbesar dalam laporan laba rugi. Secara akuntansi, gaji dicatat sebagai beban operasional yang langsung memengaruhi laba bersih. Namun, dari sisi perpajakan, gaji juga menjadi dasar penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dipotong dan disetorkan ke kas negara.

Idealnya, data biaya gaji di laporan keuangan dan data penghasilan karyawan di SPT Masa PPh Pasal 21 harus sejalan. Sayangnya, tidak jarang keduanya berbeda alias tidak equal. Perbedaan ini bisa muncul karena kelalaian, kesalahan pencatatan, atau bahkan kesengajaan.

Sekilas perbedaan ini terlihat sepele, tetapi faktanya bisa menimbulkan risiko besar, baik fiskal maupun non-fiskal, yang dapat merugikan perusahaan.

Mengapa Bisa Tidak Equal?

Beberapa penyebab umum ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan SPT Masa PPh Pasal 21:

Pencatatan biaya lebih besar di laporan keuangan
Misalnya perusahaan mencatat tunjangan atau bonus di laporan laba rugi, tapi tidak memasukkannya dalam SPT Masa PPh 21.
Perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal
Akuntansi mengakui beban berbasis akrual, sedangkan pajak baru mengakui saat benar-benar dibayarkan.
Sengaja tidak dilaporkan
Ada perusahaan yang melaporkan gaji karyawan lebih kecil di PPh 21 untuk mengurangi pajak, sementara di laporan keuangan tetap mencatat biaya penuh agar laba bersih terlihat kecil.

Risiko Jika Tidak Equal

1. Risiko Koreksi Fiskus

DJP dapat membandingkan data laporan keuangan dengan laporan PPh 21 yang dilaporkan melalui SPT Masa. Jika ditemukan selisih yang signifikan, fiskus akan mempertanyakan. Hasilnya bisa berupa SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan) atau bahkan langsung pemeriksaan pajak.

Contoh:

Laporan keuangan mencatat biaya gaji Rp2 miliar.
Laporan SPT Masa PPh 21 hanya menunjukkan Rp1,5 miliar.
Ada gap Rp500 juta yang berpotensi dianggap tidak dilaporkan → risiko koreksi.

2. Risiko Sanksi Administrasi

Jika terbukti ada biaya gaji yang seharusnya dipotong PPh 21 tetapi tidak dilaporkan, perusahaan dianggap lalai sebagai pemotong pajak. Sanksinya bisa berupa:

Kekurangan pajak yang harus dibayar.
Denda administrasi yang dikenakan per bulan atas keterlambatan penyetoran kekurangan PPh Pasal 21.
Sanksi tambahan jika ada unsur kesengajaan.

3. Risiko Tidak Diakuinya Biaya sebagai Deductible Expense

Dalam laporan fiskal, hanya biaya gaji yang benar-benar dilaporkan dan dipotong PPh 21 yang boleh diakui sebagai deductible expense. Jika ada biaya gaji yang dicatat di laporan keuangan tetapi tidak dilaporkan di PPh 21, biaya tersebut bisa dikoreksi menjadi non-deductible expense.

Artinya, biaya tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak perusahaan justru lebih tinggi.

4. Risiko Pidana Pajak

Jika selisihnya besar dan ada indikasi kesengajaan (misalnya menyembunyikan sebagian gaji untuk mengurangi kewajiban PPh 21), perusahaan bisa dianggap melakukan tindak pidana perpajakan. Konsekuensinya bukan hanya denda besar, tapi juga ancaman pidana.

5. Risiko Hubungan dengan Karyawan

Karyawan yang merasa gajinya dipotong pajak tapi tidak dilaporkan bisa melakukan pengaduan. Hal ini bisa merusak hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan, bahkan berujung pada gugatan hukum.

Contoh Kasus Sederhana

PT ABC mencatat beban gaji Rp1,2 miliar di laporan laba rugi tahun 2024. Namun, dalam SPT Masa PPh 21 hanya dilaporkan Rp1 miliar. Selisih Rp200 juta berasal dari tunjangan transportasi yang dianggap perusahaan sebagai biaya, tapi tidak dimasukkan ke objek PPh 21.

Akibatnya:

DJP mengirim SP2DK meminta klarifikasi.
Setelah pemeriksaan, selisih Rp200 juta dianggap tidak dipotong PPh 21.
Perusahaan diwajibkan membayar kekurangan PPh 21 + denda yang dikenakan.
Biaya Rp200 juta dikoreksi jadi non-deductible expense.

Kerugian perusahaan jadi dobel: harus setor pajak tambahan plus tidak bisa mengakui biaya itu sebagai pengurang pajak.

Cara Menghindari Risiko

Rekonsiliasi Rutin
Lakukan rekonsiliasi antara laporan laba rugi dengan SPT Masa PPh 21 setiap bulan.
Pisahkan Biaya Deductible dan Non-Deductible
Agar jelas mana biaya yang bisa diakui fiskal dan mana yang tidak.
Gunakan Payroll System yang Terintegrasi
Dengan sistem digital, kesalahan input bisa diminimalisir.
Konsultasi dengan AR atau Konsultan Pajak
Jika ragu, diskusikan dengan Account Representative (AR) di KPP agar tidak salah perlakuan.
Transparan dengan Karyawan
Pastikan slip gaji dan pemotongan PPh 21 karyawan jelas dan konsisten dengan yang dilaporkan ke DJP.

Penutup

Ketidaksesuaian antara biaya gaji di laporan keuangan dengan SPT Masa PPh 21 bukan sekadar perbedaan pencatatan. Jika tidak equal, konsekuensinya bisa serius: mulai dari koreksi fiskus, sanksi administrasi, biaya non-deductible, hingga potensi pidana pajak.

Solusinya sederhana: lakukan rekonsiliasi secara rutin, patuhi aturan pemotongan PPh 21, dan pastikan laporan pajak equal dengan laporan keuangan. Dengan begitu, perusahaan bisa terhindar dari risiko besar, sekaligus menjaga reputasi sebagai wajib pajak patuh.

Mengenal Jenis Status SPT PPN: Nihil, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar

Penulis

admin konsulpajak

September 8, 2025

lapor spt masa ppn nihil kurang bayar dan lebih bayar

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap bulan ada kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN. SPT ini berfungsi untuk melaporkan seluruh transaksi penjualan (Pajak Keluaran) dan pembelian (Pajak Masukan) selama satu masa pajak.

Nah, ketika SPT PPN dilaporkan, statusnya bisa berbeda-beda. Ada yang nihil, ada yang kurang bayar, dan ada juga yang lebih bayar. Bagi yang belum terbiasa, istilah-istilah ini bisa membingungkan. Padahal, memahami status SPT PPN sangat penting agar kita bisa mengelola kewajiban pajak dengan baik dan menghindari risiko teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Artikel ini akan mengulas secara sederhana apa arti masing-masing status SPT PPN, penyebabnya, dan apa konsekuensinya bagi PKP.

Skema Penghitungan PPN: Pajak Keluaran vs Pajak Masukan

Untuk memahami status SPT PPN, kita perlu mengingat kembali rumus dasarnya:

PPN Terutang = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat menjual barang atau jasa kena pajak.
Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar PKP ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari pihak lain.

Dari hasil perhitungan sederhana ini, status SPT PPN ditentukan.

1. SPT PPN Nihil

Apa Artinya?

SPT PPN berstatus nihil artinya tidak ada PPN yang harus disetor ke kas negara untuk masa pajak tersebut.

Penyebab SPT PPN Nihil

Ada beberapa kondisi yang membuat SPT PPN berstatus nihil, di antaranya:

Belum Ada Transaksi Sama Sekali
Terjadi ketika dalam satu masa pajak, PKP tidak melakukan penjualan maupun pembelian barang/jasa kena pajak. Karena tidak ada Pajak Keluaran dan tidak ada Pajak Masukan, otomatis hasil perhitungan PPN adalah nihil.
Transaksi dengan Pemungut PPN
Dalam kasus tertentu, PKP bertransaksi dengan pihak yang berstatus pemungut PPN (misalnya instansi pemerintah atau badan tertentu yang ditunjuk). Dalam hal ini, PPN yang seharusnya dipungut oleh PKP justru dipungut langsung oleh pemungut PPN. Akibatnya, laporan PKP menjadi nihil karena PPN sudah dipungut oleh pihak lain.
Pajak Keluaran Sama dengan Pajak Masukan
Kondisi klasik lainnya adalah ketika jumlah Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan, sehingga saldonya nol.

Contoh Kasus

PKP baru dikukuhkan bulan ini, tapi belum ada aktivitas usaha sama sekali → SPT Nihil.
PKP menjual jasa ke instansi pemerintah (pemungut PPN), sehingga PPN dipungut langsung oleh pemerintah, bukan oleh PKP → SPT Nihil.

Konsekuensi

Bagi PKP, status nihil tetap berarti wajib lapor SPT Masa PPN. Walaupun tidak ada yang harus disetor, kepatuhan formal tetap harus dijaga agar tidak terkena sanksi administrasi karena terlambat melapor.

2. SPT PPN Kurang Bayar

Apa Artinya?

SPT PPN berstatus kurang bayar berarti jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan. Selisihnya inilah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara.

Contoh Kasus

Pajak Keluaran = Rp100 juta
Pajak Masukan = Rp60 juta
Hasil = Rp40 juta → SPT PPN Kurang Bayar

Kapan Bisa Terjadi?

Penjualan lebih besar daripada pembelian pada masa pajak tersebut.
Ada Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan (misalnya pembelian yang tidak ada faktur sah).
Ada penyerahan barang/jasa kena PPN tapi belum ada pembelian signifikan di bulan yang sama.

Konsekuensi

PKP wajib menyetor PPN yang kurang bayar sesuai ketentuan jatuh tempo.
Jika terlambat setor atau lapor, ada sanksi berupa bunga atau denda administrasi.

3. SPT PPN Lebih Bayar

Apa Artinya?

SPT PPN berstatus lebih bayar berarti jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Ini artinya PKP telah membayar PPN lebih banyak dibanding yang seharusnya dipungut.

Contoh Kasus

Pajak Keluaran = Rp70 juta
Pajak Masukan = Rp100 juta
Hasil = -Rp30 juta → SPT PPN Lebih Bayar

Kapan Bisa Terjadi?

Perusahaan baru berdiri, banyak belanja modal tapi belum banyak penjualan.
Perusahaan melakukan ekspor (tarif PPN 0%) sehingga tidak ada Pajak Keluaran, tapi Pajak Masukan tetap ada.
PKP melakukan impor barang atau pembelian aset besar dengan nilai PPN signifikan.

Konsekuensi

Selisih lebih bayar bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Bisa juga diajukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran), meski prosesnya biasanya lebih panjang karena perlu pemeriksaan dari DJP.
Status lebih bayar sering menarik perhatian DJP, sehingga PKP perlu hati-hati dalam mencatat dan melaporkan.

Pentingnya Memahami Status SPT PPN

Mengetahui status SPT PPN bukan sekadar angka di laporan pajak, tapi juga cerminan kondisi usaha.

Jika sering nihil, artinya aktivitas usaha stabil.
Jika sering kurang bayar, usaha berkembang tapi harus siap dengan kewajiban setor PPN lebih banyak.
Jika sering lebih bayar, mungkin usaha sedang ekspansi atau banyak belanja modal.

Namun, jika status lebih bayar muncul tanpa alasan jelas, bisa jadi ada kesalahan administrasi yang perlu segera diperbaiki.

Tips Mengelola SPT PPN Agar Lancar

Rekonsiliasi Data Secara Rutin
Cocokkan antara transaksi penjualan dan pembelian dengan faktur pajak yang diterbitkan.
Gunakan Faktur Pajak Sah
Pastikan semua Pajak Masukan berasal dari faktur pajak valid sesuai PER-03/PJ/2022.
Laporkan Tepat Waktu
Keterlambatan setor atau lapor SPT Masa PPN bisa berakibat denda administrasi.
Komunikasi dengan AR di KPP
Jika ada status lebih bayar yang signifikan, sebaiknya komunikasikan dengan Account Representative agar tidak menimbulkan kecurigaan berlebihan.

Penutup

Status SPT PPN bisa nihil, kurang bayar, atau lebih bayar, tergantung pada perbandingan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Nihil berarti seimbang.
Kurang bayar berarti harus setor tambahan.
Lebih bayar berarti ada kelebihan Pajak Masukan yang bisa dikompensasikan atau diminta kembali.

Memahami perbedaan ini membantu PKP lebih siap mengelola kewajiban pajak. Ingat, kepatuhan bukan hanya soal setor dan lapor, tapi juga soal bagaimana kita menjaga transparansi dan kelancaran bisnis.

1 234...8 Halaman 3 dari 8

.st0{fill:#FFFFFF;} .st1{fill:#E52E2E;}

.st0{fill:#FFFFFF;} .st1{fill:#E52E2E;}

Hot topics

Pajak UMKM

Tutorial

Peraturan Terbaru

Solusi Kasus

Hot topics

Pajak UMKM

Tutorial

Peraturan Terbaru

Solusi Kasus

Dasar Hukum Penyusutan Harta Berwujud

Jenis Harta Berwujud yang Bisa dan Tidak Bisa Disusutkan

Harta yang Tidak Bisa Disusutkan

Harta yang Bisa Disusutkan

Kelompok Harta Berwujud dan Masa Manfaat

Metode Penyusutan

Saat Dimulainya Penyusutan

Permohonan Masa Manfaat Sesungguhnya

Contoh Kasus Penyusutan

Kenapa Penyusutan Penting untuk Pajak?

Kesalahan Umum Wajib Pajak

Penutup

Dasar Hukum

Biaya yang Boleh Dikurangkan (Pasal 6 UU PPh)

Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Pasal 9 UU PPh)

Perbandingan Deductible vs Non-Deductible

Risiko Salah Perlakuan

Tips Praktis Mengelola Biaya Fiskal

Penutup

Dasar Hukum Penyusutan Kendaraan

Kelompok Kendaraan dalam Penyusutan Pajak

1. Kendaraan Bus, Minibus, atau Sejenisnya untuk Operasional Perusahaan

2. Kendaraan Sedan atau Sejenisnya

Metode Penyusutan Kendaraan

Contoh Kasus

Contoh 1: Kendaraan Operasional

Contoh 2: Kendaraan Sedan untuk Direktur

Risiko Jika Salah Perlakuan

Tips Praktis Bagi Wajib Pajak

Penutup

Dasar Hukum Penyusutan Software

Klasifikasi Software dalam Pajak

1. Program Aplikasi Umum

2. Program Aplikasi Khusus

Metode Penyusutan atau Amortisasi

Contoh Penghitungan

Contoh 1: Aplikasi Umum

Contoh 2: Aplikasi Khusus

Kenapa Penting Paham Aturan Penyusutan Software?

Tips Praktis Bagi Wajib Pajak

Penutup

Tarif PPh Orang Pribadi Sebelum UU HPP

Tarif PPh Orang Pribadi Setelah UU HPP

Perbandingan Tarif Sebelum vs Sesudah UU HPP

Contoh Simulasi Perhitungan

Sebelum UU HPP

Setelah UU HPP

Dampak Perubahan Tarif

Tips Praktis Menghadapi Perubahan Tarif PPh

Penutup

Dasar Hukum

Siapa yang Bisa Menggunakan NPPN?

Bagaimana Cara Menghitung dengan NPPN?

Contoh Perhitungan

Kewajiban Pencatatan

Jika Tidak Melapor atau Tidak Membuat Pencatatan

NPPN untuk Lebih dari Satu Jenis Usaha

Keunggulan Menggunakan NPPN

Kekurangan NPPN

Kesimpulan

Dasar Hukum

1. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan

Apa itu Pembukuan?

Bagaimana Cara Menghitung?

Kelebihan Pembukuan

Kekurangan Pembukuan

2. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Apa itu NPPN?