Kamis, Februari 19, 2026
20.9 C
Indonesia

Go Public Untung Pajak: Perusahaan Terbuka Nikmati Tarif PPh Lebih Rendah

Go Public Bukan Sekadar Soal Pendanaan

Banyak perusahaan memutuskan melantai di bursa demi memperluas akses modal dan meningkatkan reputasi. Namun, langkah ini juga membuka peluang efisiensi pajak yang signifikan. Perusahaan terbuka bisa menikmati tarif PPh lebih rendah dibandingkan perusahaan tertutup, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam dunia usaha. Ketika perusahaan membuka kepemilikan saham kepada masyarakat luas, negara memberikan insentif fiskal sebagai bentuk dorongan dan apresiasi.

Mengapa Pemerintah Memberikan Tarif Lebih Rendah

Pemerintah mendorong perusahaan untuk masuk pasar modal karena pasar modal memperkuat struktur ekonomi nasional. Perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala, menjaga keterbukaan informasi, dan mematuhi standar tata kelola yang ketat. Kondisi ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan akuntabel.

Sebagai imbal balik atas transparansi tersebut, regulasi Pajak Penghasilan memberikan pengurangan tarif tertentu dari tarif umum PPh badan. Artinya, perusahaan yang memenuhi syarat dapat menghitung pajak terutang dengan tarif yang lebih rendah daripada perusahaan non-terbuka.

Syarat yang Harus Dipenuhi Perusahaan

Perusahaan tidak otomatis memperoleh fasilitas ini hanya karena mencatatkan saham di bursa. Manajemen harus memastikan kepemilikan saham publik memenuhi batas minimum yang ditetapkan regulasi. Saham publik juga harus tersebar dan tidak terpusat pada kelompok tertentu.

Selain itu, perusahaan harus menjaga jumlah pemegang saham publik sesuai ketentuan. Bursa dan otoritas pajak memantau kepatuhan tersebut secara konsisten. Jika perusahaan gagal memenuhi syarat dalam satu tahun pajak, perusahaan kehilangan hak atas tarif lebih rendah pada tahun tersebut.

Karena itu, direksi dan tim pajak perlu mengawasi struktur pemegang saham secara aktif. Mereka harus memastikan data kepemilikan selalu mutakhir dan selaras dengan ketentuan pasar modal.

Dampak Nyata terhadap Beban Pajak

Selisih tarif sekecil apa pun akan memengaruhi jumlah pajak terutang secara signifikan, terutama bagi perusahaan dengan laba besar. Dengan tarif yang lebih rendah, perusahaan dapat menghemat beban pajak dalam jumlah material. Penghematan ini kemudian memperkuat arus kas dan memberi ruang untuk ekspansi usaha.

Langkah ini bukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan hak yang undang-undang sediakan secara eksplisit. Selama perusahaan memenuhi persyaratan, otoritas pajak mengakui pengurangan tarif tersebut sebagai fasilitas yang sah.

Strategi Memaksimalkan Insentif Pajak

Perusahaan yang merencanakan penawaran umum perdana perlu mempertimbangkan aspek pajak sejak awal. Manajemen harus menyelaraskan strategi pendanaan dengan perencanaan fiskal. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memperoleh dana segar, tetapi juga mengoptimalkan beban pajak secara legal.

Tim pajak internal dapat berkolaborasi dengan konsultan dan penasihat pasar modal. Mereka perlu menghitung proyeksi laba, memperkirakan dampak tarif, serta memastikan struktur kepemilikan saham memenuhi ambang batas minimum. Pendekatan ini membantu perusahaan menjaga konsistensi fasilitas pajak dari tahun ke tahun.

Transparansi sebagai Fondasi Utama

Perusahaan terbuka harus menjaga kredibilitas di hadapan investor dan regulator. Mereka harus menyajikan laporan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Keterbukaan ini membangun kepercayaan pasar sekaligus memperkuat reputasi korporasi.

Ketika perusahaan menjaga standar tata kelola yang tinggi, perusahaan tidak hanya menikmati tarif PPh lebih rendah, tetapi juga memperoleh valuasi yang lebih baik di mata investor. Dengan demikian, insentif pajak dan kepercayaan pasar berjalan beriringan

Hot this week

Batas Waktu Setor dan Lapor PPh Pasal 21: Pahami Jadwalnya, Hindari Sanksinya

Memahami Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 Setiap pemberi kerja memegang...

Bonus Karyawan dan Fasilitas PPh 21 DTP: Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan

Bonus Datang, Pertanyaan Pajak Muncul Ketika perusahaan mencairkan bonus, tim...

Pembetulan Bukti Potong PPh 21: Syarat dan Cara Pembatalan yang Perlu Dipahami Perusahaan

Ketepatan Data Menentukan Kepatuhan Tim HR dan bagian pajak mengelola...

Formulir BPA1 Jadi Kunci: Pegawai Tetap Kini Bisa Cek Kurang atau Lebih Bayar PPh 21 Sendiri

Formulir BPA1 dan Transparansi PPh 21 Pegawai Tetap Formulir BPA1...

Gaji Lebih Utuh di 2026: Pemerintah Tanggung PPh 21 Lewat PMK 105/2025

PPh 21 DTP 2026 Jadi Penguat Daya Beli di...

Topics

Batas Waktu Setor dan Lapor PPh Pasal 21: Pahami Jadwalnya, Hindari Sanksinya

Memahami Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 Setiap pemberi kerja memegang...

Bonus Karyawan dan Fasilitas PPh 21 DTP: Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan

Bonus Datang, Pertanyaan Pajak Muncul Ketika perusahaan mencairkan bonus, tim...

Pembetulan Bukti Potong PPh 21: Syarat dan Cara Pembatalan yang Perlu Dipahami Perusahaan

Ketepatan Data Menentukan Kepatuhan Tim HR dan bagian pajak mengelola...

Formulir BPA1 Jadi Kunci: Pegawai Tetap Kini Bisa Cek Kurang atau Lebih Bayar PPh 21 Sendiri

Formulir BPA1 dan Transparansi PPh 21 Pegawai Tetap Formulir BPA1...

Panduan Lengkap & Mudah Melapor Penghasilan Dividen di SPT Tahunan lewat Coretax

Dividen sering terasa seperti “hadiah” bagi investor. Uang masuk...

Apakah THR Kena Pajak? Memahami Aturan PPh 21 Terbaru bagi Karyawan dan ASN Tanpa Salah Tafsir

THR dan Pertanyaan Klasik Setiap Tahun Setiap menjelang hari raya,...

Tak Perlu Datang ke Kantor Pajak: Panduan Mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh Lewat Coretax

Memahami Fungsi Surat Keterangan Bebas PPh Surat Keterangan Bebas PPh...

Related Articles

Popular Categories

[td_block_3]