Bonus Datang, Pertanyaan Pajak Muncul
Ketika perusahaan mencairkan bonus, tim HR dan pajak langsung menghitung ulang PPh 21 karyawan. Bonus memang memberi kabar baik bagi karyawan, tetapi bagian pajak harus memastikan perlakuannya sesuai aturan.
Pertanyaan yang sering muncul sederhana namun krusial. Apakah PPh 21 atas bonus tetap bisa masuk dalam skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah. Jawabannya tidak selalu sama. Semua bergantung pada ketentuan insentif yang berlaku dan total penghasilan karyawan pada periode tersebut.
Karena itu, perusahaan tidak boleh hanya melihat jenis penghasilannya. Mereka harus melihat keseluruhan komposisi penghasilan dan membandingkannya dengan batas yang diatur pemerintah.
Memahami Konsep PPh 21 Ditanggung Pemerintah
Pemerintah menghadirkan skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk menjaga daya beli dan membantu sektor tertentu. Dalam skema ini, perusahaan tetap menghitung PPh 21 seperti biasa, lalu melaporkan nilai pajak yang masuk dalam fasilitas insentif.
Artinya, perusahaan tidak boleh berhenti menghitung pajak. Mereka tetap melakukan perhitungan sesuai tarif progresif atau metode gross-up maupun gross. Perbedaannya terletak pada siapa yang menanggung beban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku.
Namun pemerintah selalu menetapkan syarat tertentu. Pemerintah biasanya menentukan batas penghasilan bruto, sektor usaha tertentu, atau kriteria penerima yang berhak memanfaatkan fasilitas ini.
Di sinilah bonus mulai berperan penting.
Apakah Bonus Termasuk dalam Skema PPh 21 DTP
Bonus masuk dalam kategori penghasilan yang menjadi objek PPh 21. Ketika perusahaan membayar bonus, tim pajak harus menggabungkannya dengan penghasilan lainnya dalam bulan berjalan atau dalam penghitungan tahunan.
Tidak ada pengecualian khusus hanya karena bentuknya bonus. Perusahaan tetap memasukkan nilai tersebut ke dalam dasar penghitungan pajak.
Masalah muncul ketika bonus membuat total penghasilan karyawan melonjak. Kenaikan ini bisa mendorong penghasilan melewati batas maksimum yang ditetapkan dalam skema PPh 21 DTP.
Jika penghasilan melewati ambang batas, perusahaan tidak bisa memasukkan pajak bulan tersebut ke dalam fasilitas insentif. Mereka harus memotong dan menyetor PPh 21 secara normal.
Peran Batas Penghasilan dalam Penentuan Insentif
Banyak perusahaan keliru karena hanya fokus pada jenis penghasilan. Padahal regulasi lebih sering menekankan batas nominal penghasilan bruto.
Ketika bonus meningkatkan total penghasilan hingga melewati batas, hak atas fasilitas bisa gugur pada bulan tersebut. Karena itu, tim HR harus melakukan simulasi sebelum membayarkan bonus dalam masa berlaku insentif.
Simulasi ini membantu perusahaan melihat dampak langsung terhadap PPh 21. Dengan cara itu, perusahaan bisa mengantisipasi perubahan take home pay karyawan.
Pendekatan aktif seperti ini jauh lebih aman daripada memperbaiki laporan setelah terjadi kekeliruan.
Perusahaan Harus Aktif Mengelola Risiko Pajak
Perusahaan memegang peran utama dalam memastikan kepatuhan. Mereka harus membaca aturan teknis secara detail, lalu menerapkannya sesuai kondisi riil karyawan.
Tim pajak perlu memeriksa apakah regulasi memasukkan seluruh objek PPh 21 dalam fasilitas atau hanya membatasi pada penghasilan teratur. Mereka juga perlu memastikan pelaporan realisasi insentif berjalan sesuai ketentuan.
Ketelitian ini akan melindungi perusahaan dari koreksi dan sanksi administrasi. Selain itu, langkah ini juga menjaga kepercayaan karyawan karena perusahaan menghitung pajak secara transparan.
Dampak bagi Karyawan dan Perusahaan
Karyawan tentu berharap menerima bonus secara maksimal. Jika perusahaan masih bisa memasukkan PPh 21 atas bonus dalam skema DTP, maka karyawan menerima nilai bersih yang lebih besar.
Namun ketika bonus membuat penghasilan melewati batas insentif, perusahaan harus memotong pajak seperti biasa. Kondisi ini bukan kesalahan perusahaan, melainkan konsekuensi dari aturan batas penghasilan.
Karena itu, komunikasi internal menjadi penting. HR perlu menjelaskan alasan perubahan nilai bersih agar karyawan memahami mekanismenya.
Sikap Bijak dalam Mengelola Insentif Pajak
Insentif pajak selalu bersifat sementara dan mengikuti kebijakan fiskal pemerintah. Perusahaan harus memantau perkembangan regulasi secara aktif.
Tim pajak sebaiknya rutin mengikuti sosialisasi resmi atau berkonsultasi dengan konsultan pajak. Langkah ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat sebelum menjalankan kebijakan remunerasi.
Semakin cepat perusahaan memahami perubahan aturan, semakin kecil risiko kesalahan penghitungan.