Tarif PPh Orang Pribadi: Sebelum dan Sesudah UU HPP, Apa Bedanya?

- Advertisement -

Setiap orang yang berpenghasilan di Indonesia tentu sudah mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang kita terima atau peroleh dalam satu tahun pajak.

Namun, aturan tentang tarif PPh tidak selalu sama. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara tarif progresif PPh sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tarif setelah UU HPP diberlakukan.

Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin terasa membingungkan. Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaan tarif PPh orang pribadi sebelum dan sesudah UU HPP secara sederhana agar lebih mudah dipahami.

Tarif PPh Orang Pribadi Sebelum UU HPP

Sebelum berlakunya UU HPP (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021), tarif PPh orang pribadi diatur dalam UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008). Tarif yang berlaku saat itu adalah tarif progresif dengan 4 lapisan:

  1. 5% → untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta.
  2. 15% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50 juta – Rp250 juta.
  3. 25% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta – Rp500 juta.
  4. 30% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta.

📌 Dengan tarif ini, semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar juga tarif pajak yang harus dibayar.

Tarif PPh Orang Pribadi Setelah UU HPP

Sejak berlakunya UU HPP (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) mulai tahun pajak 2022, pemerintah melakukan perubahan tarif untuk orang pribadi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan pajak dengan memberi keringanan pada masyarakat berpenghasilan rendah, namun memperbesar kontribusi dari masyarakat berpenghasilan tinggi.

Berikut tarif progresif terbaru sesuai UU HPP:

  1. 5% → untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta.
  2. 15% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp60 juta – Rp250 juta.
  3. 25% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta – Rp500 juta.
  4. 30% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta – Rp5 miliar.
  5. 35% → untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

📌 Perubahan paling besar ada pada:

  • Batas lapisan pertama naik dari Rp50 juta → Rp60 juta (lebih menguntungkan untuk penghasilan rendah).
  • Tambahan lapisan baru 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar (lebih adil untuk penghasilan sangat tinggi).

Perbandingan Tarif Sebelum vs Sesudah UU HPP

Lapisan PKPTarif Lama (UU PPh 36/2008)Tarif Baru (UU HPP 2021)
s.d. Rp50 juta5%–
s.d. Rp60 juta–5%
> Rp50 – Rp250 juta15%15%
> Rp250 – Rp500 juta25%25%
> Rp500 juta30%–
> Rp500 juta – Rp5 miliar–30%
> Rp5 miliar–35%

👉 Dari tabel ini terlihat bahwa:

  • Masyarakat menengah bawah lebih diuntungkan karena batas tarif 5% diperpanjang sampai Rp60 juta.
  • Masyarakat menengah atas relatif sama sampai Rp500 juta.
  • Masyarakat super kaya (penghasilan di atas Rp5 miliar) dikenakan tarif tambahan 35%.

Contoh Simulasi Perhitungan

Sebelum UU HPP

Misalnya Bapak Andi memiliki PKP (Penghasilan Kena Pajak) Rp70 juta.

- Advertisement -
  • Lapisan 1: Rp50 juta × 5% = Rp2,5 juta.
  • Lapisan 2: Rp20 juta × 15% = Rp3 juta.
    👉 Total PPh = Rp5,5 juta.

Setelah UU HPP

Dengan PKP Rp70 juta yang sama:

  • Lapisan 1: Rp60 juta × 5% = Rp3 juta.
  • Lapisan 2: Rp10 juta × 15% = Rp1,5 juta.
    👉 Total PPh = Rp4,5 juta.

📌 Hasil: Setelah UU HPP, Bapak Andi lebih hemat Rp1 juta pajak.

Dampak Perubahan Tarif

  1. Lebih adil untuk penghasilan rendah → lapisan 5% dinaikkan, sehingga penghasilan kecil lebih ringan pajaknya.
  2. Mendorong kepatuhan pajak → masyarakat kecil merasa lebih dipermudah, sementara penghasilan besar ikut berkontribusi lebih besar.
  3. Optimalisasi penerimaan negara → tambahan tarif 35% dari kelompok berpenghasilan sangat tinggi bisa meningkatkan penerimaan pajak.
  4. Pengaruh ke perencanaan pajak pribadi → wajib pajak perlu menyusun strategi agar tetap efisien dan patuh.

Tips Praktis Menghadapi Perubahan Tarif PPh

  • Cermati berapa Penghasilan Kena Pajak (PKP) Anda agar tahu lapisan tarif yang berlaku.
  • Manfaatkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk mengurangi beban pajak.
  • Jika penghasilan Anda tinggi, pertimbangkan strategi tax planning legal seperti investasi di instrumen bebas pajak tertentu.
  • Gunakan aplikasi atau kalkulator pajak online untuk simulasi PPh lebih akurat.

Penutup

Perubahan tarif PPh orang pribadi dari sebelum UU HPP ke sesudah UU HPP membawa semangat keadilan dan pemerataan. Yang berpenghasilan kecil mendapat keringanan, sedangkan yang berpenghasilan sangat tinggi ikut menanggung beban pajak lebih besar.

Bagi wajib pajak, memahami perubahan ini bukan sekadar tahu tarif, tapi juga penting untuk menyusun strategi keuangan yang lebih baik. Ingat, pajak yang dibayar dengan benar adalah kontribusi nyata untuk membangun negeri.

- Advertisement -

Hot this week

PP 58 Tahun 2023: Isi dan Dampaknya terhadap PPh 21

Sejak diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata atau TER, cara perusahaan...

Kesalahan PPN yang Sering Dilakukan Perusahaan dan Cara Memperbaikinya

Dalam administrasi perpajakan perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN...

TER C PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, menentukan kategori Tarif...

TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal...

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

Topics

PP 58 Tahun 2023: Isi dan Dampaknya terhadap PPh 21

Sejak diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata atau TER, cara perusahaan...

Kesalahan PPN yang Sering Dilakukan Perusahaan dan Cara Memperbaikinya

Dalam administrasi perpajakan perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN...

TER C PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, menentukan kategori Tarif...

TER B PPh 21: Tarif, Status PTKP, dan Contoh Perhitungan

Ketika menghitung PPh Pasal 21 karyawan, salah satu hal...

PPN Developer Properti 2026: Tarif, Cara Menghitung, Faktur Pajak, dan Fasilitas PPN DTP

Bisnis properti memiliki karakteristik transaksi yang berbeda dengan perdagangan...

PPN Dibebaskan, Tidak Dipungut dan Ditanggung Pemerintah: Apa Perbedaannya?

Dalam praktik perpajakan, kita sering menemukan transaksi yang tidak...

PPN Ekspor Barang dan Jasa: Tarif 0%, Syarat dan Pelaporan

Bagi perusahaan yang mulai menjual barang atau memberikan jasa...

PPN Transaksi Luar Negeri: Impor Barang, Jasa dan Produk Digital

Perusahaan Indonesia semakin sering melakukan transaksi dengan pemasok luar...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img