Pendahuluan
Mulai tahun 2025, aturan perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian besar. Salah satunya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika sebelumnya tarif PPN adalah 11%, kini sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Namun, ada hal menarik yang perlu dipahami. Meskipun tarif PPN resmi 12%, dalam praktiknya pemerintah menerapkan perhitungan khusus dengan DPP Nilai Lain menggunakan formula 11/12 × nilai transaksi. Artinya, beban PPN yang dirasakan masyarakat sebenarnya tidak berubah dibanding saat tarif masih 11%.
Mari kita kupas lebih dalam tentang tarif PPN 2025, apa itu DPP Nilai Lain, dan bagaimana cara menghitungnya agar tidak bingung saat transaksi.
Sekilas tentang PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat indirect tax: konsumen yang menanggung, tetapi pengusaha yang menyetor ke negara.
Sejak diberlakukannya UU HPP, tarif PPN ditetapkan secara bertahap:
- 11% sejak 1 April 2022
- 12% berlaku mulai 1 Januari 2025
Tujuannya adalah meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani secara drastis.
Apa Itu DPP Nilai Lain?
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain adalah dasar penghitungan PPN yang tidak menggunakan harga jual langsung, melainkan angka tertentu yang ditetapkan pemerintah.
Selama ini, DPP Nilai Lain banyak digunakan untuk usaha tertentu, misalnya jasa ekspedisi, catering, biro perjalanan, hingga penjualan pulsa. Namun, di tahun 2025 ada tambahan mekanisme khusus: DPP Nilai Lain dengan formula 11/12 × nilai transaksi.
Cara Hitung PPN 2025 dengan Formula DPP 11/12
Agar lebih mudah, mari kita pahami langkah-langkahnya:
- Tentukan nilai transaksi (harga jual).
- Hitung DPP Nilai Lain = 11/12 × nilai transaksi.
- Hitung PPN = Tarif 12% × DPP Nilai Lain.
Dengan rumus ini, walaupun tarif tertulis 12%, hasil akhirnya tetap setara dengan PPN 11% dari nilai transaksi.
Contoh 1: Transaksi Barang Rp1.000.000
- Nilai transaksi = Rp1.000.000
- DPP Nilai Lain = 11/12 × Rp1.000.000 = Rp916.667
- PPN = 12% × Rp916.667 = Rp110.000
👉 Hasilnya sama dengan perhitungan saat tarif PPN 11% biasa.
Contoh 2: Transaksi Jasa Rp10.000.000
- Nilai transaksi = Rp10.000.000
- DPP Nilai Lain = 11/12 × Rp10.000.000 = Rp9.166.667
- PPN = 12% × Rp9.166.667 = Rp1.100.000
👉 Sama persis dengan PPN 11% dari Rp10 juta.
Kenapa Pemerintah Gunakan Rumus Ini?
Ada beberapa alasan:
- Transisi halus → masyarakat tidak merasa terbebani kenaikan tarif secara mendadak.
- Konsistensi harga → harga barang/jasa tetap stabil meskipun tarif PPN berubah.
- Penyesuaian sistem → memberi waktu bagi pelaku usaha dan DJP untuk menyesuaikan sistem administrasi baru (Coretax).
Dengan formula 11/12, masyarakat masih merasakan tarif efektif 11%, walau tarif resminya 12%.
Dampak untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha
- Harga tidak melonjak → meski tarif resmi naik, formula 11/12 membuat harga di lapangan tetap stabil.
- Pelaku usaha tetap harus update sistem → faktur, aplikasi kasir, dan pelaporan SPT Masa PPN harus menyesuaikan tarif 12%.
- Kepatuhan lebih mudah → masyarakat tidak perlu bingung karena efeknya sama seperti sebelumnya.
Perbandingan PPN Lama vs Baru
| Tahun | Tarif Resmi | Rumus Perhitungan | Tarif Efektif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11% | 11% × transaksi | 11% |
| 2025 | 12% | 12% × (11/12 × transaksi) | 11% |
👉 Tabel ini menunjukkan bahwa tarif resmi naik, tetapi karena dihitung dengan DPP 11/12, hasil akhirnya masih sama.
Penutup
Mulai 2025, tarif PPN secara resmi adalah 12%. Namun, jangan buru-buru khawatir harga akan naik. Pemerintah menetapkan mekanisme DPP Nilai Lain dengan rumus 11/12 × nilai transaksi, sehingga PPN efektif yang ditanggung konsumen tetap sama dengan 11%.
Bagi pelaku usaha, hal penting adalah memastikan sistem administrasi pajak sudah menyesuaikan tarif baru agar laporan ke DJP tetap valid. Bagi masyarakat, yang perlu diingat: pajak ini bukan beban semata, tapi salah satu strategi bisnis agar usaha bisa nyaman dan aman.
Dengan pemahaman yang benar, kita bisa lebih tenang menghadapi perubahan aturan pajak. Jadi, jangan takut dengan istilah “PPN 12%”. Faktanya, berkat rumus DPP Nilai Lain, beban yang kita rasakan tetap sama.
