Dalam era Coretax yang semakin nyata, bendahara instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) tak bisa lagi santai. Tidak hanya mengadministrasikan anggaran, kini bendahara punya kewajiban perpajakan yang krusial: memungut dan menyetor PPN tanggung renteng dari rekanan yang bukan Pengusaha Kena Pajak (non-PKP), dengan menggunakan kode setoran 411211-108. Peraturan menuntut itu, dan mengabaikannya membawa risiko yang serius.
Mari kita bahas dengan bahasa yang mudah dipahami, apa saja kewajiban, bagaimana metode pelaksanaan, referensi regulasi yang berlaku, serta implikasi bagi bendahara dan instansi jika kewajiban ini diabaikan.
Latar Belakang dan Kenapa Ini Penting
Instansi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sering menggunakan rekanan yang non-PKP. Ketika rekanan tersebut bukan PKP, maka muncul tantangan: apakah instansi tetap harus memungut PPN? Jawabannya: ya, dalam kondisi tertentu.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024) ditegaskan bahwa bendahara pemerintah atau instansi yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dari non-PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN &–PPnBM yang terutang.
Selanjutnya, melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‑11/PJ/2025 pasal 126 ditegaskan bahwa instansi pemerintah yang memperoleh penyerahan dari non-PKP melakukan pungutan dengan setoran menggunakan kode 411211 dan jenis 108 sebagai bukti bahwa instansi telah melakukan pemungutan PPN tanggung renteng.
Dan juga, berdasarkan edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 1/PB/2025 yang menguatkan implementasi ketentuan tersebut di lingkungan DJPb, KKPD, dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
Dengan demikian: bendahara bukan hanya memproses pembayaran belanja saja — ia juga menjadi pemungut pajak atas transaksi pemerintah dengan non-PKP.
Apa Saja Kewajibannya?
Berikut rangkuman sederhana kewajiban bendahara instansi pemerintah dalam konteks ini:
- Memastikan, setiap kali instansi membeli BKP atau menerima JKP dari rekanan non-PKP, instansi menjadi pemungut PPN atas transaksi tersebut.
- Menghitungan PPN berdasarkan tarif yang berlaku (umumnya 11 % hingga 12 % tergantung masa pajak) meskipun rekanan non-PKP tidak menerbitkan faktur pajak.
- Menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara dengan menggunakan kode setoran 411211-108 sebagai konto yang digunakan instansi pemerintah saat pelaporan.
- Menyampaikan SPT Masa PPN (atau formulir khusus yang berlaku) sebagai bagian dari pelaporan pemungutan PPN tanggung renteng.
- Melakukan pencatatan dan bukti administratif yang memadai; memastikan alur pembayaran menunjukkan bahwa PPN telah dipungut dan disetor.
Apa Akibat Bila Kewajiban Diabaikan?
Mengabaikan kewajiban ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Berikut beberapa risiko nyata yang harus diperhatikan oleh bendahara atau pejabat keuangan instansi pemerintah:
- Tidak menyetor PPN yang seharusnya dipungut → berarti instansi “melewatkan” setoran ke kas negara; hal ini dapat memicu koreksi dari DJP atau DJPb.
- Kode setoran 411211-108 tidak digunakan atau salah digunakan → menimbulkan masalah pencatatan dan bisa dianggap sebagai penerimaan yang belum di-setor.
- Tidak ada pelaporan dalam SPT Masa PPN atau bukti setoran yang jelas → potensi sanksi administratif dan audit keuangan instansi.
- Bagi rekanan non-PKP yang seharusnya dikenakan pemungutan PPN oleh instansi, bila instansi tidak memungut → instansi bisa dianggap lalai dan rekanan bisa direplikasi menjadi PKP di masa depan, yang menambah kewajiban pajak.
- Potensi kerugian reputasi dan keuangan instansi karena pemeriksaan keuangan negara (BPK) atau audit internal menyoroti pungutan PPN yang tidak sesuai ketentuan.
- Implementasi sistem Core-Tax (PMK-81/2024) memperkuat integrasi data dan memperbesar risiko pengawasan; instansi yang tidak kooperatif bisa terkena konsekuensi fiskal dan administratif.
Kenapa Kode 411211-108 Sangat Penting?
Kode setoran 411211-108 adalah mekanisme spesifik yang ditetapkan untuk setoran PPN tanggung renteng oleh instansi pemerintah atas transaksi dengan non-PKP. Dalam praktik pencatatan keuangan pemerintah, menggunakan kode yang tepat sangat penting karena:
- Memastikan setoran masuk ke akun yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
- Memudahkan audit dan pelaporan oleh DJPb/BPK.
- Menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan kewajiban sebagai pemungut PPN.
- Menghindari kesalahan pencatatan yang bisa dianggap sebagai penerimaan negara yang tertunda atau tidak disetor.
Tips Agar Bendahara dan Instansi Tidak Salah Langkah
Agar pelaksanaan kewajiban ini lancar, berikut beberapa tips praktis:
- Pastikan daftar rekanan non-PKP diperbarui setiap bulan dan status PKP dicek melalui sistem DJP atau KPP.
- Kontrak pengadaan harus mencantumkan klausul “PPN tanggung renteng instansi pemerintah” bila rekanan non-PKP.
- Unit pengadaan dan bendahara harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa nilai pengadaan dikalkulasi PPN sebelum pembayaran.
- Simpan bukti setoran SSP dengan kode 411211-108 secara terpisah dan arsipkan bersama dokumen pengadaan.
- Lakukan pelatihan rutin untuk petugas keuangan instansi agar memahami ketentuan PMK-81/2024 dan PER-11/PJ/2025.
- Gunakan sistem keuangan instansi yang memadai untuk mencatat pemungutan dan setoran PPN tanggung renteng.
- Audit internal secara berkala untuk memastikan pemungutan PPN telah dilakukan dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Kesimpulan
Bendahara instansi pemerintah kini memegang peran yang sangat penting dalam tata kelola perpajakan. Tidak cukup hanya mengurus pembayaran dan pengeluaran anggaran—melainkan juga memungut PPN atas transaksi dengan rekanan non-PKP dan memastikan penyetoran melalui kode 411211-108.
Dengan payung hukum dari PMK-81/2024 dan PER-11/PJ/2025 serta dukungan edaran DJPb, kewajiban ini tidak bisa diabaikan. Jika disalahkan, bukan hanya instansi yang dirugikan—tetapi bendahara bisa turut menanggung konsekuensi administratif dan reputasi.
Jadi, jika Anda adalah bendahara atau petugas keuangan instansi pemerintah: saatnya cek ulang proses pengadaan, pastikan rekanan non-PKP, lakukan perhitungan PPN, setorkan dengan kode yang benar, dan laporkan dengan rapi. Kewajiban hari ini adalah pelindung keuangan instansi untuk masa depan.