PPh Pasal 21 dan Bukan Pegawai
Banyak orang mengira PPh Pasal 21 hanya menyasar karyawan tetap. Pandangan ini kurang tepat. Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya memasukkan bukan pegawai sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 21. Kategori ini mencakup tenaga ahli, konsultan, pengacara, akuntan, pembicara, hingga pekerja lepas yang menerima imbalan atas jasa tertentu.
Pemberi penghasilan memotong pajak atas pembayaran jasa tersebut saat transaksi terjadi. Skema ini bertujuan memastikan pemajakan berjalan efektif tanpa menunggu pelaporan tahunan oleh penerima penghasilan. Karena karakter penghasilan bukan pegawai bersifat tidak tetap, pemerintah merancang metode penghitungan yang lebih sederhana.
Dasar Penghitungan PPh 21 atas Bukan Pegawai
Aturan pajak menetapkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai tidak menggunakan penghasilan neto seperti pegawai tetap. Pemberi penghasilan langsung menetapkan dasar pengenaan pajak sebesar lima puluh persen dari jumlah bruto. Angka ini menjadi basis utama sebelum penerapan tarif pajak.
Setelah menentukan dasar pengenaan, pemberi penghasilan menerapkan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan karena pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomis penerima penghasilan.
Contoh Penghitungan untuk Tenaga Ahli
Seorang pengacara memberikan jasa pendampingan hukum kepada perusahaan dan menerima honorarium sebesar lima ratus juta rupiah. Perusahaan sebagai pemberi penghasilan langsung menentukan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto yaitu sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah.
Perusahaan kemudian membagi dasar pengenaan tersebut ke dalam lapisan tarif pajak yang berlaku. Bagian pertama dikenakan tarif lima persen, sedangkan bagian berikutnya dikenakan tarif lima belas persen. Dari proses ini, perusahaan memperoleh jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebelum membayarkan honorarium kepada pengacara.
Langkah ini memastikan pemotongan pajak berjalan akurat dan sesuai aturan tanpa membebani penerima jasa dengan perhitungan yang rumit.
Contoh Penghitungan untuk Jasa Insidental
Seseorang menerima imbalan sepuluh juta rupiah atas jasa perbaikan komputer yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan langsung menetapkan dasar pengenaan pajak sebesar lima juta rupiah. Atas dasar tersebut, perusahaan menerapkan tarif lima persen karena jumlahnya masih berada pada lapisan penghasilan terendah.
Dari perhitungan ini, perusahaan memotong PPh Pasal 21 sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Nilai tersebut mencerminkan kewajiban pajak yang sederhana namun tetap sah secara hukum.
Contoh ini menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai tetap relevan meskipun nilai jasanya relatif kecil.
Perbedaan dengan Pegawai Tetap
Pegawai tetap memperoleh penghasilan secara rutin dan berkelanjutan. Atas kondisi tersebut, penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap memperhitungkan penghasilan neto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Skema ini tidak berlaku bagi bukan pegawai.
Bukan pegawai tidak memperoleh fasilitas PTKP dalam perhitungan bulanan. Oleh karena itu, penggunaan dasar pengenaan lima puluh persen dari bruto menjadi pembeda utama yang perlu dipahami oleh pemberi penghasilan.
Peran Bukti Potong dalam Pemotongan PPh 21
Setiap pemotongan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai wajib disertai bukti potong. Pemberi penghasilan harus menyusun dan menyerahkan bukti ini kepada penerima jasa. Dokumen tersebut berfungsi sebagai alat administrasi dan dasar kredit pajak saat penerima penghasilan menyusun SPT Tahunan.
Dengan bukti potong yang lengkap, penerima jasa dapat melaporkan penghasilannya secara benar dan menghindari perbedaan data dengan otoritas pajak.
Kesalahan Umum yang Sering Terjadi
Banyak pemberi penghasilan masih menerapkan tarif pajak langsung atas penghasilan bruto tanpa menentukan dasar pengenaan terlebih dahulu. Kesalahan ini menyebabkan pemotongan pajak menjadi lebih besar dari yang seharusnya.
Kesalahan lain muncul ketika pemberi penghasilan menyamakan perlakuan pajak antara pegawai tetap dan bukan pegawai. Padahal, kedua kategori ini memiliki mekanisme penghitungan yang berbeda secara mendasar.
Pemahaman yang tepat akan membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajaknya secara efisien dan menghindari risiko sanksi administrasi.