# konsulpajak


## Posts

- [Bea Meterai : Pengertian, Objek, Tarif, dan Dasar Hukum Lengkap](https://konsulpajak.com/bea-meterai-pengertian-objek-tarif-dan-dasar-hukum-lengkap/): Jika Anda pernah menandatangani kontrak, membuat perjanjian, atau menerima dokumen penting, pasti sudah tidak asing lagi dengan bea meterai. Namun, masih banyak orang yang belum memahami apa sebenarnya bea meterai itu, dokumen apa saja yang wajib ditempeli meterai, berapa tarif terbarunya, hingga dasar hukum yang mengaturnya. Artikel ini akan menjadi panduan lengkap sekaligus pilar informasi perpajakan yang bisa Anda jadikan referensi. Apa Itu Bea Meterai? Secara sederhana, bea meterai adalah pajak atas dokumen. Pajak ini dibayar dengan cara menempelkan meterai (fisik atau elektronik) pada dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum. Menurut UU No. 10 Tahun 2020, bea meterai berlaku mulai 1 […]
- [NJOPTKP: Batas Bebas Pajak pada Properti — Panduan Lengkap, Dasar Hukum & Contoh Hitung 2025](https://konsulpajak.com/njoptkp-batas-bebas-pajak-pada-properti-panduan-lengkap-dasar-hukum-contoh-hitung-2025/): Ketika kita mendengar “Pajak Bumi dan Bangunan” (PBB), seringkali muncul kata-kata seperti NJOP, NJOPTKP, dan NJKP. Meskipun istilah-istilah itu umum dibicarakan oleh orang-orang yang berkecimpung di urusan properti atau pajak daerah, tapi bagi banyak orang awam istilahnya masih terasa rumit. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam NJOPTKP — apa itu, bagaimana cara kerjanya dalam perhitungan PBB, dasar hukumnya, serta contoh praktis agar Anda paham betul kapan dan bagaimana NJOPTKP diterapkan. Apa itu NJOPTKP? NJOPTKP (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak) adalah nilai objek pajak (tanah dan/atau bangunan) yang dikecualikan dari objek pengenaan PBB. Artinya, bagian dari nilai properti tersebut […]
- [Perbedaan BPHTB dan PPh Pengalihan Tanah/Bangunan: Jangan Salah Kaprah!](https://konsulpajak.com/perbedaan-bphtb-dan-pph-pengalihan-tanah-bangunan-jangan-salah-kaprah/): Bagi banyak orang, membeli rumah, tanah, atau ruko adalah momen penting dalam hidup. Tapi di balik transaksi properti, ada dua jenis pajak yang sering membingungkan masyarakat: BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Keduanya sama-sama muncul dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan, tapi jangan keliru: subjek, tarif, dasar hukum, dan kewajibannya berbeda. Artikel ini akan membedah perbedaan BPHTB dan PPh tanah/bangunan dengan bahasa sederhana, supaya Anda tidak lagi bingung saat berhadapan dengan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apa Itu PPh Pengalihan Tanah/Bangunan? PPh pengalihan tanah/bangunan adalah […]
- [PPh Pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu: Wajib Tahu, Jangan Sampai Salah Hitung!](https://konsulpajak.com/pph-pasal-25-atas-orang-pribadi-pengusaha-tertentu-wajib-tahu-jangan-sampai-salah-hitung/): Menjadi seorang pengusaha memang penuh tantangan. Selain harus memikirkan modal, pelanggan, dan strategi pemasaran, ada satu hal yang tak kalah penting: pajak. Nah, salah satu jenis pajak yang sering membingungkan pengusaha kecil dan menengah adalah PPh Pasal 25 untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT). Kenapa istimewa? Karena OPPT memiliki skema angsuran pajak tersendiri yang berbeda dengan wajib pajak orang pribadi biasa. Artikel ini akan membahas secara lengkap apa itu OPPT, dasar hukum, tarif, kewajiban, hingga pilihan skema pajak yang bisa diambil. Dasar Hukum PPh Pasal 25 OPPT PPh Pasal 25 OPPT diatur dalam beberapa regulasi penting: 👉 Jadi, OPPT memiliki aturan […]
- [Pajak atas Warisan: Apakah Harta Warisan Kena Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya](https://konsulpajak.com/pajak-atas-warisan-apakah-harta-warisan-kena-pajak-ini-penjelasan-lengkapnya/): Pendahuluan Banyak orang masih bingung dengan satu pertanyaan sederhana tapi penting: “Apakah warisan kena pajak?”. Saat seseorang wafat dan meninggalkan harta berupa rumah, tanah, tabungan, atau saham, maka harta itu akan jatuh ke tangan ahli waris. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan: apakah ahli waris wajib membayar pajak dari harta warisan yang diterima? Jawabannya tidak sesederhana “iya” atau “tidak”. Ada aturan yang secara khusus mengatur soal warisan dalam pajak, terutama dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB). Mari kita bahas satu per satu dengan lebih rinci. Warisan dalam Perspektif Pajak Penghasilan […]
- [Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak](https://konsulpajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2-panduan-lengkap-untuk-wajib-pajak/): Kalau Anda memiliki rumah, tanah kosong, atau ruko di kota maupun desa, pasti tidak asing lagi dengan istilah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Salah satu jenis PBB yang paling dekat dengan masyarakat adalah PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak daerah yang setiap tahunnya harus dibayar oleh pemilik atau pihak yang memanfaatkan tanah dan bangunan. Pajak ini hasilnya masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan lokal, seperti perbaikan jalan, penerangan jalan, hingga fasilitas umum di sekitar kita. Apa Itu PBB-P2? Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan […]
- [Mengapa Coretax Menggunakan Format XML?](https://konsulpajak.com/mengapa-coretax-menggunakan-format-xml/): Sistem perpajakan baru yang dinamakan Coretax mengubah cara kita mengunggah dokumen perpajakan. Tidak lagi menggunakan CSV atau PDF seperti sistem lama, melainkan menggunakan XML (Extensible Markup Language) sebagai format baku impor data ke dalam sistem DJP. Mengapa XML? Karena format ini lebih fleksibel, terstruktur, dan bisa menangkap data banyak sekaligus dalam satu file. XML memungkinkan penyisipan tag yang menjelaskan makna tiap elemen data, sehingga validasi sistem bisa jauh lebih kuat. Misalnya, dokumen bukti potong, faktur pajak, lampiran SPT, daftar penyusutan — semuanya kini diwajibkan dalam format XML agar bisa diimpor ke Coretax. Template XML & Converter Resmi yang Disediakan DJP Untuk […]
- [Jangan Asal Trading! Ini Cara Hitung PPh Pasal 22 atas Penjualan Aset Kripto](https://konsulpajak.com/jangan-asal-trading-ini-cara-hitung-pph-pasal-22-atas-penjualan-aset-kripto/): Beberapa tahun terakhir, dunia investasi di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, hingga berbagai altcoin. Banyak orang mencoba peruntungan dalam trading kripto karena peluang cuan yang besar. Namun, jangan sampai lupa: profit dari kripto bukan hanya soal investasi, tapi juga ada pajak yang menyertainya. Sejak terbitnya PMK-68/PMK.03/2022, setiap transaksi penjualan aset kripto dikenakan PPh Pasal 22. Aturan ini penting dipahami agar Anda sebagai trader atau investor tidak kaget ketika mendapati hasil trading dipotong pajak. Artikel ini akan membahas dengan detail: apa itu PPh Pasal 22 untuk aset kripto, siapa yang wajib memungut, berapa tarifnya, cara hitung, hingga […]
- [Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah: Jenis, Contoh, dan Siapa yang Memungut](https://konsulpajak.com/perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah-jenis-contoh-dan-siapa-yang-memungut/): Kita semua tahu bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Dari pajaklah pemerintah bisa membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi. Tapi, apakah Anda tahu bahwa pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar? Yakni pajak pusat dan pajak daerah. Meski sama-sama disebut “pajak”, keduanya memiliki perbedaan mendasar: siapa yang memungut, untuk apa digunakan, dan jenis-jenis apa saja yang termasuk di dalamnya. Artikel ini akan membahas secara detail perbedaan pajak pusat dan pajak daerah, beserta contoh-contohnya agar lebih mudah dipahami. Apa Itu Pajak Pusat? Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal […]
- [Medical Check Up Kena PPN atau Tidak? Ini Jawaban Resminya Berdasarkan PP 49/2022!](https://konsulpajak.com/medical-check-up-kena-ppn-atau-tidak-ini-jawaban-resminya-berdasarkan-pp-49-2022/): Banyak orang yang pernah ikut medical check up (MCU), entah untuk keperluan kerja, syarat sekolah, atau sekadar cek kesehatan rutin. Nah, yang sering bikin bingung adalah: 👉 “Apakah biaya medical check up kena PPN?” Pertanyaan ini wajar banget, apalagi sejak tarif PPN naik jadi 11% (dan rencananya 12% di 2025). Jangan sampai kita kaget lihat tagihan rumah sakit yang tiba-tiba ada tambahan pajak. Yuk, kita bahas dengan bahasa sederhana berdasarkan aturan terbaru PP 49 Tahun 2022. Sekilas Tentang PPN PPN alias Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan hampir pada semua barang dan jasa di Indonesia. Tapi, ada pengecualian khusus. Tidak […]
- [Pajak Daerah: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkap](https://konsulpajak.com/pajak-daerah-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/): Kalau kita berbicara soal pajak, biasanya orang langsung teringat pada PPh (Pajak Penghasilan) atau PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Padahal, ada satu jenis pajak yang dekat dengan kehidupan sehari-hari namun sering dilupakan: pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib masyarakat yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal. Pajak ini berbeda dari pajak pusat yang masuk ke APBN, karena pajak daerah hasilnya langsung masuk ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan pajak daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bisa membangun jalan, memperbaiki pasar, menyediakan penerangan jalan, hingga pelayanan publik lain yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Dasar Hukum Pajak Daerah […]
- [Heboh Pajak Warisan! Benarkah Ahli Waris Harus Bayar 2,5%? Yuk Bongkar Fakta & Aturannya](https://konsulpajak.com/heboh-pajak-warisan-benarkah-ahli-waris-harus-bayar-25-yuk-bongkar-fakta-aturannya/): Bayangkan Anda baru saja kehilangan orang tercinta, lalu harus mengurus rumah atau tanah yang diwariskan. Di tengah duka, muncul biaya tambahan yang sering disebut “pajak warisan”. Inilah yang baru-baru ini dialami Leony, eks Trio Kwek Kwek, ketika mengurus balik nama rumah almarhum ayahnya. Leony sempat kaget karena dikenakan pungutan yang disebutnya “pajak warisan” sebesar 2,5% dari nilai rumah. Keluhan ini viral, membuat banyak orang bertanya-tanya: benarkah warisan kena pajak? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Ada aturan khusus yang mengatur pajak atas warisan, hibah, dan pengalihan hak tanah/bangunan. Mari kita bahas lebih detail. Apakah Warisan Kena Pajak? 👉 Jawaban singkat: Warisan […]
- [Aturan Pemeriksaan Pajak Terbaru PMK-15 Tahun 2025: DJP Kini Lebih Cepat, Tegas, dan Transparan](https://konsulpajak.com/aturan-pemeriksaan-pajak-terbaru-pmk-15-tahun-2025-djp-kini-lebih-cepat-tegas-dan-transparan/): Mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan aturan baru pemeriksaan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Aturan ini menggantikan berbagai regulasi lama dan menyatukannya dalam satu kerangka yang lebih jelas, terukur, dan transparan. Dengan adanya aturan ini, wajib pajak—baik orang pribadi maupun badan usaha—perlu memahami bahwa proses pemeriksaan pajak kini lebih cepat, lebih spesifik, dan lebih luas cakupannya. Jadi, kalau sebelumnya masih ada yang menganggap pemeriksaan bisa “berlarut-larut” atau “bermain abu-abu”, di era PMK-15/2025 hal itu semakin sulit terjadi. 1. Penyederhanaan Aturan Pemeriksaan Pajak Sebelum PMK-15/2025, ketentuan pemeriksaan pajak tersebar di berbagai regulasi, antara lain […]
- [Terbongkar! DJP Bisa Lacak Arus Uang Grup Usaha Lewat Pemeriksaan dan Buka Rekening](https://konsulpajak.com/terbongkar-djp-bisa-lacak-arus-uang-grup-usaha-lewat-pemeriksaan-dan-buka-rekening/): Banyak orang masih beranggapan bahwa jika mereka membagi usaha ke dalam beberapa entitas—baik berbentuk perorangan, CV, firma, maupun PT—maka arus keuangan mereka akan lebih sulit dilacak oleh pajak. Sayangnya, di era digital ini, anggapan itu sudah ketinggalan zaman. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan grup usaha dan bahkan menjalankan prosedur Buka Rekening. Artinya, perputaran uang tidak hanya dilihat dari satu perusahaan saja, tapi juga bisa ditelusuri antar entitas dalam satu kelompok usaha, bahkan sampai ke rekening pribadi pemiliknya. Dasar Hukum Kewenangan DJP Dengan dasar hukum ini, kerahasiaan bank tidak lagi mutlak dan bisa dibuka untuk kepentingan pajak. […]
- [Jangan Kaget! Jual Beli Tanah & Bangunan Kena PPh Final – Ini Aturannya Sesuai PP 34/2016](https://konsulpajak.com/jangan-kaget-jual-beli-tanah-bangunan-kena-pph-final-ini-aturannya-sesuai-pp-34-2016/): Banyak orang yang bermimpi punya rumah, apartemen, atau tanah sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa setiap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak khusus berupa PPh Final? Pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan lebih teknis melalui PMK-261/PMK.03/2016. Bagi penjual maupun pembeli, memahami ketentuan ini penting agar tidak salah hitung dan tidak kaget saat berurusan di kantor notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Artikel ini akan membahas secara lengkap mulai dari dasar hukum, siapa yang wajib bayar, tarif, pengecualian, hingga contoh perhitungan. Apa Itu PPh Final Jual Beli Tanah & Bangunan? PPh Final adalah […]
- [Tarif PPh Final Jasa Konstruksi: Perbandingan Lama vs Baru (PP No. 9 Tahun 2022)](https://konsulpajak.com/tarif-pph-final-jasa-konstruksi-perbandingan-lama-vs-baru-pp-no-9-tahun-2022/): Bagi para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi, memahami aturan perpajakan adalah hal wajib. Salah satu yang sering menimbulkan pertanyaan adalah mengenai tarif PPh Final atas jasa konstruksi. Sebelum tahun 2022, tarif jasa konstruksi diatur dalam PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009. Namun, sejak diberlakukannya PP No. 9 Tahun 2022, tarif ini mengalami perubahan signifikan. Artikel ini akan membandingkan tarif lama dengan tarif baru, sehingga pelaku usaha bisa lebih mudah menentukan besaran pajak yang harus dipotong atau disetor. Dasar Hukum 1. Tarif Lama (PP 51/2008 jo. PP 40/2009) Jasa Pelaksana Konstruksi Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi 2. Tarif […]
- [Terlanjur Dipotong PPh 2%? Padahal UMKM Cuma Wajib Bayar 0,5% Final! Ini Solusinya](https://konsulpajak.com/terlanjur-dipotong-pph-2-padahal-umkm-cuma-wajib-bayar-05-final-ini-solusinya/): Pendahuluan Banyak pelaku UMKM pernah mengalami hal yang bikin kaget: saat bertransaksi dengan perusahaan besar atau instansi, tiba-tiba pembayaran mereka dipotong PPh 23 sebesar 2%. Padahal omzet usaha mereka masih di bawah Rp4,8 miliar setahun, dan seharusnya hanya dikenakan PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 23/2018 yang kini dilanjutkan dengan PP 55/2022. Lalu muncul pertanyaan:👉 “Bagaimana kalau sudah terlanjur dipotong 2%? Apa uangnya bisa kembali? Harus lapor apa?” Mari kita bahas satu per satu, supaya Anda sebagai pelaku UMKM tidak lagi bingung. Kenapa Bisa Terjadi Pemotongan 2%? Ada beberapa alasan umum kenapa UMKM terlanjur dipotong 2%: Apa Perbedaan PPh 23 dan […]
- [Hati-Hati! DJP Bisa Mengintip Rekening Anda Jika Tidak Lapor Pajak](https://konsulpajak.com/hati-hati-djp-bisa-mengintip-rekening-anda-jika-tidak-lapor-pajak/): Pernahkah Anda mendengar istilah “pajak itu self-assessment”? Artinya, negara memberi kepercayaan penuh kepada kita sebagai wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun, jangan salah sangka—meskipun sistemnya berbasis kepercayaan, bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tutup mata. Faktanya, DJP punya kewenangan luas untuk mengakses data keuangan, termasuk rekening bank, dan bahkan melakukan pemeriksaan jika ditemukan kejanggalan. Jadi, kalau ada wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan kegiatan usahanya, jangan kaget kalau suatu hari mendapat “surat cinta” dari DJP. Dasar Hukum DJP Mengintip Rekening Kewenangan ini bukan tiba-tiba muncul, melainkan sudah diatur secara jelas: Dengan regulasi ini, kerahasiaan bank […]
- [Kena Sanksi Pajak? Begini Cara Resmi Mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Pasal 36 KUP!](https://konsulpajak.com/kena-sanksi-pajak-begini-cara-resmi-mengajukan-penghapusan-sanksi-administrasi-sesuai-pasal-36-kup/): Bayangkan Anda sudah sibuk mengurus bisnis, tiba-tiba mendapat surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berisi sanksi administrasi. Bentuknya bisa macam-macam: bunga karena telat setor, denda karena telat lapor, atau bahkan kena kenaikan pajak karena pembetulan. Banyak wajib pajak langsung panik:👉 “Waduh, harus bayar semua ya? Nggak bisa dihapus gitu?” Kabar baiknya, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 36, memberikan jalan keluar berupa permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Artinya, sanksi itu tidak selalu final, tapi bisa diajukan permohonan untuk dihapus atau dikurangi, dengan syarat tertentu. Apa Itu Sanksi Administrasi Pajak? Sanksi administrasi adalah hukuman finansial yang […]
- [Amortisasi Harta Tidak Berwujud: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak Agar Tak Bingung Lagi](https://konsulpajak.com/amortisasi-harta-tidak-berwujud-panduan-lengkap-untuk-wajib-pajak-agar-tak-bingung-lagi/): Kalau kita bicara soal aset, biasanya langsung terbayang gedung, mesin, atau kendaraan. Itu benar, tapi jangan lupa ada juga aset yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara fisik, namun punya nilai ekonomis besar. Inilah yang disebut harta tidak berwujud (intangible assets). Dalam dunia pajak, harta tidak berwujud juga punya perlakuan khusus: bukan disusutkan, tapi diamortisasi. Nah, banyak wajib pajak yang sering bingung: apa saja yang masuk harta tidak berwujud, bagaimana cara menghitung amortisasi, dan aturan apa yang jadi dasarnya? Artikel ini akan mengupas tuntas dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Dasar Hukum Amortisasi Harta Tidak Berwujud Amortisasi diatur dalam […]
- [Mengulik Metode Penyusutan Fiskal: Garis Lurus vs Saldo Menurun Sesuai Pasal 11 UU PPh](https://konsulpajak.com/mengulik-metode-penyusutan-fiskal-garis-lurus-vs-saldo-menurun-sesuai-pasal-11-uu-pph/): Setiap aset berwujud yang digunakan dalam bisnis — entah itu mesin produksi, kendaraan, komputer, atau gedung — pasti mengalami penurunan nilai seiring waktu. Dalam dunia perpajakan, penurunan nilai ini disebut penyusutan. Nah, kabar baiknya, biaya penyusutan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai beban, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Tapi, tidak bisa sembarangan. Wajib Pajak harus mengikuti aturan main sesuai Pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Dalam pasal tersebut ditegaskan, ada dua metode penyusutan fiskal yang diperbolehkan: Mari kita bahas satu per satu dengan bahasa yang sederhana dan contoh hitungan nyata. Dasar Hukum Penyusutan Fiskal Pasal 11 ayat (1) […]
- [PPh atas Jasa: Memahami Jenis Jasa dan Perbedaan Pengenaannya](https://konsulpajak.com/pph-atas-jasa-memahami-jenis-jasa-dan-perbedaan-pengenaannya/): Dalam dunia perpajakan, kata “jasa” sering terdengar sederhana. Namun, ketika dikaitkan dengan Pajak Penghasilan (PPh), ternyata ada perbedaan perlakuan pajak tergantung pada jenis jasa dan siapa pemberi jasanya. Kesalahan memahami klasifikasi jasa bisa membuat perusahaan atau individu salah melakukan pemotongan pajak. Dampaknya? Bisa kena SP2DK, koreksi fiskus, bahkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami: jasa apa saja yang dikenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, atau masuk ke kategori jasa konstruksi dengan tarif final tersendiri. Dasar Hukum Singkat 1. Jasa yang Dikenai PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 dikenakan jika pemberi jasa adalah badan usaha atau […]
- [Pahami Tarif PPh Pasal 23: Panduan Lengkap Bagi Wajib Pajak](https://konsulpajak.com/pahami-tarif-pph-pasal-23-panduan-lengkap-bagi-wajib-pajak/): Bagi pelaku usaha maupun profesional, istilah PPh Pasal 23 tentu sering terdengar. Pajak ini berlaku ketika ada pembayaran penghasilan tertentu kepada wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. Bedanya dengan PPh Pasal 21 yang fokus ke karyawan, PPh Pasal 23 lebih menyoroti transaksi antar badan atau pemberi jasa. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang bingung: berapa tarifnya, objek apa saja yang dikenai, dan bagaimana cara melaporkannya? Artikel ini akan membahas tarif PPh Pasal 23 dengan bahasa sederhana, agar lebih mudah dipahami. Dasar Hukum Objek dan Tarif PPh Pasal 23 Berdasarkan file referensitarif pph pasal 23, berikut adalah ringkasan objek […]
- [Rahasia Mengelola Pajak: Penyusutan Harta Berwujud yang Harus Dipahami Wajib Pajak](https://konsulpajak.com/rahasia-mengelola-pajak-penyusutan-harta-berwujud-yang-harus-dipahami-wajib-pajak/): Setiap pelaku usaha pasti memiliki aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Ada kendaraan operasional, mesin produksi, komputer, hingga bangunan pabrik. Semua aset ini dalam perpajakan dikenal sebagai harta berwujud. Namun, seiring waktu, nilai aset tersebut tentu akan berkurang karena pemakaian. Nah, di sinilah muncul istilah penyusutan. Dalam perpajakan, penyusutan bukan sekadar konsep akuntansi, melainkan juga instrumen penting untuk menentukan biaya fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika salah perlakuan, bukan hanya laporan keuangan jadi kacau, tapi juga risiko pajak bisa meningkat. Oleh karena itu, memahami aturan penyusutan harta berwujud adalah kunci bagi wajib pajak agar tetap patuh sekaligus efisien. […]
- [Biaya Fiskal: Memahami Pasal 6 dan 9 UU PPh dengan Cara yang Simpel dan Mudah](https://konsulpajak.com/biaya-fiskal-memahami-pasal-6-dan-9-uu-pph-dengan-cara-yang-simpel-dan-mudah/): Setiap pengusaha, karyawan, maupun akuntan tentu akrab dengan istilah biaya dalam laporan keuangan. Namun, ketika masuk ke ranah pajak, tidak semua biaya yang muncul di laporan bisa langsung dikurangkan dari penghasilan bruto. Inilah yang disebut biaya fiskal. Dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh), tepatnya Pasal 6 dan Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008, biaya dibagi menjadi dua kategori besar: Memahami perbedaan ini penting, karena salah perlakuan bisa membuat laporan SPT Tahunan dikoreksi fiskus. Dasar Hukum Dengan dasar hukum ini, jelas bahwa tidak semua biaya akuntansi otomatis jadi biaya fiskal. Biaya yang Boleh Dikurangkan (Pasal 6 UU PPh) Secara sederhana, biaya […]
- [Jangan Salah Hitung! Begini Aturan Penyusutan Kendaraan Milik Perusahaan Menurut Pajak](https://konsulpajak.com/jangan-salah-hitung-begini-aturan-penyusutan-kendaraan-milik-perusahaan-menurut-pajak/): Hampir semua perusahaan pasti memiliki kendaraan, baik untuk operasional bisnis maupun fasilitas pegawai. Kendaraan ini bisa berupa mobil dinas, bus karyawan, atau bahkan sedan untuk direksi. Dalam akuntansi, kendaraan dicatat sebagai aset tetap. Tapi dalam perpajakan, kendaraan memiliki aturan khusus terkait penyusutan fiskal. Kalau salah perlakuan, bisa berakibat koreksi fiskus saat pemeriksaan pajak. Maka penting bagi wajib pajak untuk memahami bagaimana perlakuan penyusutan kendaraan milik perusahaan, sesuai aturan terbaru. Dasar Hukum Penyusutan Kendaraan Perlakuan pajak atas penyusutan kendaraan diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain: Dengan dasar hukum ini, perusahaan punya kepastian hukum dalam menentukan biaya fiskal kendaraan. Kelompok Kendaraan dalam […]
- [Bingung Cara Menyusutkan Software? Begini Aturan Pajaknya yang Harus Kamu Tahu!](https://konsulpajak.com/bingung-cara-menyusutkan-software-begini-aturan-pajaknya-yang-harus-kamu-tahu/): Dalam era digital seperti sekarang, perangkat lunak (software) komputer menjadi salah satu aset penting bagi dunia usaha. Mulai dari aplikasi akuntansi, ERP (Enterprise Resource Planning), software desain, hingga aplikasi manajemen bisnis, semua membantu mempercepat operasional perusahaan. Namun, bagaimana perlakuan pajaknya? Apakah software bisa disusutkan seperti mesin atau kendaraan? Atau justru dianggap sebagai harta tak berwujud yang harus diamortisasi? Jawabannya ada dalam regulasi pajak Indonesia. Mari kita kupas tuntas penyusutan perangkat lunak (software) komputer agar tidak salah perlakuan dalam laporan keuangan maupun SPT. Dasar Hukum Penyusutan Software Perlakuan pajak atas perangkat lunak komputer diatur dalam beberapa regulasi penting: Dari aturan ini, software […]
- [Tarif PPh Orang Pribadi: Sebelum dan Sesudah UU HPP, Apa Bedanya?](https://konsulpajak.com/tarif-pph-orang-pribadi-sebelum-dan-sesudah-uu-hpp-apa-bedanya/): Setiap orang yang berpenghasilan di Indonesia tentu sudah mengenal istilah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang kita terima atau peroleh dalam satu tahun pajak. Namun, aturan tentang tarif PPh tidak selalu sama. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara tarif progresif PPh sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tarif setelah UU HPP diberlakukan. Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin terasa membingungkan. Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaan tarif PPh orang pribadi sebelum dan sesudah UU HPP secara sederhana agar lebih mudah dipahami. Tarif PPh Orang Pribadi Sebelum UU HPP Sebelum berlakunya UU HPP […]
- [Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN): Cara Praktis Menghitung Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi](https://konsulpajak.com/norma-penghitungan-penghasilan-neto-nppn-cara-praktis-menghitung-pajak-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi/): Tidak semua wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pembukuan yang rumit. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan berupa Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN adalah metode sederhana untuk menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto. Dengan kata lain, wajib pajak tidak perlu menyusun laporan laba rugi detail, cukup mengalikan omzet dengan persentase norma sesuai jenis usaha dan wilayah. Fasilitas ini sangat membantu UMKM atau profesi bebas yang peredaran brutonya masih terbatas. Mari kita bahas lebih detail agar semakin jelas. Dasar Hukum Pengaturan mengenai NPPN tertuang dalam: Artinya, aturan NPPN sudah jelas secara hukum dan bisa digunakan oleh […]
- [Pembukuan vs Norma: Mana yang Lebih Tepat untuk Menghitung Penghasilan Neto?](https://konsulpajak.com/pembukuan-vs-norma-mana-yang-lebih-tepat-untuk-menghitung-penghasilan-neto/): Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, penghasilan neto adalah angka penting yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun, cara menghitungnya bisa berbeda, tergantung metode yang digunakan: apakah dengan pembukuan atau dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, bingung menentukan pilihan. “Apakah saya cukup menggunakan NPPN? Atau harus menyelenggarakan pembukuan penuh?” Nah, artikel ini akan membahas perbedaan mendasar antara kedua metode, kelebihan, kekurangan, serta siapa yang cocok menggunakan masing-masing. Dasar Hukum Dengan dasar ini, keduanya sah secara hukum. Tinggal bagaimana wajib pajak memilih metode sesuai kondisi usaha. 1. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan Apa itu Pembukuan? Pembukuan adalah […]
- [Jangan Sampai Salah! Ini Masa Berlaku UMKM dan Manfaat Surat Keterangan PP 23 / PP 55 untuk Bisnis Anda](https://konsulpajak.com/jangan-sampai-salah-ini-masa-berlaku-umkm-dan-manfaat-surat-keterangan-pp-23-pp-55-untuk-bisnis-anda/): Banyak pelaku UMKM sudah mengenal tarif PPh Final 0,5% dari omzet sesuai PP 23/2018 dan kini PP 55/2022. Skema ini memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu menghitung pajak rumit: cukup omzet × 0,5%, lalu setor ke kas negara. Namun, fasilitas ini tidak berlaku selamanya. Ada masa berlaku tertentu sesuai bentuk usaha, apakah perorangan, CV, firma, PT biasa, PT Perorangan, atau BUMDes. Selain itu, wajib pajak juga memerlukan Surat Keterangan (SK) UMKM PP 23/PP 55 sebagai bukti sah menggunakan tarif final UMKM. Tanpa SK, risiko koreksi pajak cukup besar. Masa Berlaku Fasilitas UMKM Berdasarkan Jenis Usaha Agar lebih jelas, mari kita kelompokkan […]
- [Risiko Jika Biaya Gaji di Laporan Keuangan Tidak Equal dengan SPT Masa PPh Pasal 21](https://konsulpajak.com/risiko-jika-biaya-gaji-di-laporan-keuangan-tidak-equal-dengan-spt-masa-pph-pasal-21/): Bagi perusahaan, biaya gaji atau beban karyawan adalah komponen terbesar dalam laporan laba rugi. Secara akuntansi, gaji dicatat sebagai beban operasional yang langsung memengaruhi laba bersih. Namun, dari sisi perpajakan, gaji juga menjadi dasar penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dipotong dan disetorkan ke kas negara. Idealnya, data biaya gaji di laporan keuangan dan data penghasilan karyawan di SPT Masa PPh Pasal 21 harus sejalan. Sayangnya, tidak jarang keduanya berbeda alias tidak equal. Perbedaan ini bisa muncul karena kelalaian, kesalahan pencatatan, atau bahkan kesengajaan. Sekilas perbedaan ini terlihat sepele, tetapi faktanya bisa menimbulkan risiko besar, baik fiskal maupun non-fiskal, […]
- [Mengenal Jenis Status SPT PPN: Nihil, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar](https://konsulpajak.com/mengenal-jenis-status-spt-ppn-nihil-kurang-bayar-dan-lebih-bayar/): Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap bulan ada kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN. SPT ini berfungsi untuk melaporkan seluruh transaksi penjualan (Pajak Keluaran) dan pembelian (Pajak Masukan) selama satu masa pajak. Nah, ketika SPT PPN dilaporkan, statusnya bisa berbeda-beda. Ada yang nihil, ada yang kurang bayar, dan ada juga yang lebih bayar. Bagi yang belum terbiasa, istilah-istilah ini bisa membingungkan. Padahal, memahami status SPT PPN sangat penting agar kita bisa mengelola kewajiban pajak dengan baik dan menghindari risiko teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artikel ini akan mengulas secara sederhana apa arti masing-masing status SPT PPN, penyebabnya, dan apa konsekuensinya […]
- [Biaya yang Boleh Dikurangkan dan Tidak Boleh Dikurangkan dalam Pajak: Memahami Deductible dan Non-Deductible Expense](https://konsulpajak.com/biaya-yang-boleh-dikurangkan-dan-tidak-boleh-dikurangkan-dalam-pajak-memahami-deductible-dan-non-deductible-expense/): Bagi pelaku usaha, pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu kewajiban utama. Besarnya PPh yang harus dibayar ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut ketentuan perpajakan. Namun, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Di sinilah muncul istilah deductible expense (biaya yang boleh dikurangkan) dan non-deductible expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan). Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar perusahaan tidak salah dalam menghitung pajak, sekaligus meminimalisir risiko koreksi fiskus saat pemeriksaan. Dasar Hukum Ketentuan mengenai biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan terdapat pada: Biaya yang Boleh Dikurangkan (Deductible Expense) Deductible expense adalah biaya […]
- [Mengapa SPT PPN Bisa Berstatus Lebih Bayar? Ini Penyebab dan Hal yang Harus Anda Ketahui](https://konsulpajak.com/mengapa-spt-ppn-bisa-berstatus-lebih-bayar-ini-penyebab-dan-hal-yang-harus-anda-ketahui/): Bagi setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan sudah menjadi kewajiban rutin. Dari pelaporan itu, biasanya hasil akhirnya akan menunjukkan status kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Nah, status yang sering bikin penasaran adalah lebih bayar. Banyak PKP bertanya-tanya: kenapa ya SPT PPN saya bisa lebih bayar? Apakah ada yang salah dalam pencatatan? Atau justru ini hal wajar? Artikel ini akan membahas dengan sederhana penyebab SPT PPN berstatus lebih bayar, serta apa dampaknya bagi PKP. Sekilas tentang Skema PPN Sebelum masuk ke penyebab lebih bayar, mari kita segarkan dulu bagaimana skema PPN dihitung. Formulanya sangat sederhana: PPN […]
- [Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam PPN: Cara Mudah Memahami Skema Penghitungan PPN](https://konsulpajak.com/pajak-keluaran-dan-pajak-masukan-dalam-ppn-cara-mudah-memahami-skema-penghitungan-ppn/): Bagi sebagian orang, mendengar kata PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mungkin langsung membuat pusing. Padahal, PPN adalah salah satu pajak yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita makan di restoran, belanja di mall, membeli gadget, hingga membayar jasa konsultan—semua ada PPN-nya. Namun, banyak yang masih bingung tentang istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam PPN. Dua istilah inilah yang menjadi kunci dalam skema penghitungan PPN. Artikel ini akan membahas secara sederhana, agar Anda lebih mudah memahami bagaimana sebenarnya cara kerja PPN. Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam […]
- [Hati-Hati! Ini Kriteria Faktur Pajak Tidak Tepat Waktu dan Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat](https://konsulpajak.com/hati-hati-ini-kriteria-faktur-pajak-tidak-tepat-waktu-dan-faktur-pajak-dianggap-tidak-dibuat/): Dalam dunia perpajakan, faktur pajak adalah dokumen penting yang menjadi bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerbitkan faktur pajak dengan benar dan tepat waktu bukan sekadar kewajiban formal, melainkan juga penentu apakah PPN yang dipungut bisa dikreditkan atau tidak oleh lawan transaksi. Namun, tidak semua faktur pajak dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada kalanya faktur dianggap “tidak tepat waktu”, bahkan bisa masuk kategori “tidak dibuat”. Ketentuan ini sudah diatur secara jelas dalam PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak serta perubahannya melalui PER-11/PJ/2022. Lalu, apa saja kriteria faktur pajak yang tidak tepat waktu? Dan kapan faktur pajak […]
- [Risiko Serius bagi Pembeli Jika Penjual Tidak Menerbitkan atau Melaporkan Faktur Pajak Tepat Waktu](https://konsulpajak.com/risiko-serius-bagi-pembeli-jika-penjual-tidak-menerbitkan-atau-melaporkan-faktur-pajak-tepat-waktu/): Dalam setiap transaksi bisnis, faktur pajak menjadi dokumen yang sangat penting, khususnya bagi pihak pembeli atau penerima barang/jasa. Kenapa? Karena faktur pajak adalah syarat utama untuk bisa mengkreditkan PPN Masukan. Masalahnya, seringkali muncul kasus di mana penjual terlambat menerbitkan faktur atau bahkan sudah menerbitkan, tapi belum melaporkannya di SPT Masa PPN. Akibatnya, pihak pembeli berada di posisi yang merugikan, karena faktur pajak yang seharusnya bisa dikreditkan menjadi “gantung”. Artikel ini akan membahas apa saja risiko yang dihadapi pembeli (lawan transaksi) jika penjual tidak tertib administrasi pajak, serta bagaimana solusinya. Mengapa Faktur Pajak Itu Penting bagi Pembeli? Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) […]
- [Hati-Hati! PKP Menerbitkan Faktur Tapi Tidak Lapor SPT PPN, Ini Risiko yang Mengintai](https://konsulpajak.com/hati-hati-pkp-menerbitkan-faktur-tapi-tidak-lapor-spt-ppn-ini-risiko-yang-mengintai/): Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban utamanya bukan hanya sekadar menerbitkan faktur pajak setiap kali ada transaksi, tapi juga melaporkannya dalam SPT Masa PPN. Faktur pajak ibarat “nota resmi” dari transaksi, sedangkan SPT Masa PPN adalah “laporan bulanan” ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun kenyataannya, masih ada PKP yang rajin menerbitkan faktur, tapi lupa, lalai, atau bahkan sengaja tidak melaporkannya dalam SPT PPN. Sekilas mungkin terasa aman-aman saja, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu hal paling rawan yang bisa memicu “surat cinta” dari DJP alias SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Kenapa Hal Ini Berbahaya? Setiap faktur pajak yang […]
- [5 Data yang Sering Jadi Pemicu Terbitnya “Surat Cinta” dari DJP](https://konsulpajak.com/5-data-yang-sering-jadi-pemicu-terbitnya-surat-cinta-dari-djp/): Banyak Wajib Pajak kaget saat tiba-tiba menerima SP2DK atau yang sering disebut juga “surat cinta dari DJP”. Rasanya mendadak deg-degan, seolah ada yang salah besar dalam laporan pajak kita. Padahal, SP2DK bukanlah vonis bersalah, melainkan permintaan klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lalu, apa sebenarnya yang sering menjadi pemicu lahirnya surat ini? Ternyata ada sejumlah data penting yang dijadikan rujukan oleh DJP. Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian, besar kemungkinan SP2DK dikirim untuk meminta penjelasan. Mari kita ulas 5 data yang paling sering jadi pemicu terbitnya SP2DK. 1. Data Perbankan dan Transaksi Keuangan DJP punya akses ke data perbankan melalui sistem Automatic […]
- [Jangan Panik! Begini Cara Cerdas Menyikapi SP2DK dan Kapan Harus Bertemu Account Representative](https://konsulpajak.com/jangan-panik-begini-cara-cerdas-menyikapi-sp2dk-dan-kapan-harus-bertemu-account-representative/): Pendahuluan Pernahkah Anda tiba-tiba mendapat surat dari kantor pajak bernama SP2DK? Banyak Wajib Pajak langsung panik, merasa ini pertanda buruk, bahkan ada yang membayangkan langsung diperiksa atau kena sanksi besar. Padahal kenyataannya tidak seseram itu. SP2DK—singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan—justru bisa dianggap sebagai “surat cinta” dari kantor pajak. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai undangan berdialog. Di sinilah pentingnya kita tahu cara merespons dengan benar, termasuk kapan harus datang dan berbicara dengan Account Representative (AR) yang menangani kita. Apa Itu SP2DK? Secara sederhana, SP2DK adalah surat klarifikasi. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengirimkannya ketika ada data, informasi, atau laporan […]
- [SP2DK: “Surat Cinta” dari Pajak – Bukan Ancaman, tapi Undangan Bicara dari DJP](https://konsulpajak.com/sp2dk-surat-cinta-dari-pajak-bukan-ancaman-tapi-undangan-bicara-dari-djp/): 1. Apa Itu SP2DK? Jika Anda menerima surat dengan singkatan SP2DK, jangan langsung cemas! SP2DK—Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan—adalah surat resmi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang meminta klarifikasi atas data atau informasi perpajakan Anda yang dianggap ada ketidaksesuaian atau perlu penjelasan lebih lanjut. Ini tertulis jelas di SE-39/PJ/2015. Ini bukan surat menyatakan bersalah, melainkan bentuk pengawasan sistem self-assessment yang dianggap konstruktif dan bersahabat jika dipahami dengan benar. 2. Mengapa SP2DK Dikirim? DJP menggunakan SP2DK sebagai sarana untuk: Jadi ini bukan intimidasi, tapi lebih pada dialog terbuka untuk memperbaiki. 3. Tahapan Proses dari SP2DK DJP menggunakan pendekatan terukur melalui […]
- [Tarif PPN 2025 dan Cara Penghitungannya dengan DPP Nilai Lain](https://konsulpajak.com/tarif-ppn-2025-dan-cara-penghitungannya-dengan-dpp-nilai-lain/): Pendahuluan Mulai tahun 2025, aturan perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian besar. Salah satunya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika sebelumnya tarif PPN adalah 11%, kini sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Namun, ada hal menarik yang perlu dipahami. Meskipun tarif PPN resmi 12%, dalam praktiknya pemerintah menerapkan perhitungan khusus dengan DPP Nilai Lain menggunakan formula 11/12 × nilai transaksi. Artinya, beban PPN yang dirasakan masyarakat sebenarnya tidak berubah dibanding saat tarif masih 11%. Mari kita kupas lebih dalam tentang tarif PPN 2025, […]
- [Jenis SPT: Memahami Perbedaan SPT Tahunan dan SPT Masa](https://konsulpajak.com/jenis-spt-memahami-perbedaan-spt-tahunan-dan-spt-masa/): Pendahuluan Bagi banyak orang, istilah SPT (Surat Pemberitahuan) sering terdengar saat musim lapor pajak tiba. Namun, tidak sedikit yang masih bingung: sebenarnya apa itu SPT? Apa saja jenis SPT yang ada? Apakah hanya ada SPT Tahunan, atau ada jenis lain juga? Padahal, memahami jenis-jenis SPT sangat penting, baik bagi karyawan, pelaku UMKM, profesional, maupun perusahaan. Dengan tahu perbedaan SPT Tahunan dan SPT Masa, kita bisa lebih mudah menjalankan kewajiban pajak tanpa rasa bingung atau takut salah. Mari kita bahas dengan gaya bahasa yang ringan dan humanis, agar lebih mudah dipahami. Apa Itu SPT? SPT (Surat Pemberitahuan) adalah laporan pajak yang digunakan […]
- [Penggunaan NIK Sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU dalam Layanan Administrasi Perpajakan](https://konsulpajak.com/penggunaan-nik-sebagai-npwp-npwp-16-digit-dan-nitku-dalam-layanan-administrasi-perpajakan/): Perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern, sederhana, dan terintegrasi. Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerapan NPWP dengan format 16 digit, serta pengenalan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Kebijakan ini tidak sekadar perubahan teknis administrasi, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun ekosistem perpajakan yang lebih mudah diakses, transparan, dan terhubung dengan sistem identitas nasional. 1. Landasan Hukum Kebijakan ini diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain: Dengan dasar hukum ini, kepastian dan keabsahan penggunaan NIK sebagai NPWP serta penerapan format […]
- [NPWP: Pengertian, Jenis, dan Sejak Kapan NIK Resmi Menjadi NPWP](https://konsulpajak.com/npwp-pengertian-jenis-dan-sejak-kapan-nik-resmi-menjadi-npwp/): Pendahuluan Setiap orang yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan di Indonesia pasti pernah mendengar istilah NPWP. Meski sering disebut, banyak yang masih bertanya-tanya: sebenarnya apa itu NPWP?, apa saja jenis-jenis NPWP, dan yang terbaru, apakah benar NIK sekarang sudah menjadi NPWP? Tulisan ini akan mengulas dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, baik oleh pelajar, pekerja, maupun pelaku usaha. Mari kita kupas tuntas. Apa Itu NPWP? NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. NPWP berfungsi seperti “KTP” di dunia perpajakan. Fungsinya banyak, antara lain: Singkatnya, […]
- [PNS, TNI/Polri, dan Karyawan Jangan Sampaikan SPT Tahunan dengan Status Lebih Bayar](https://konsulpajak.com/pns-tni-polri-dan-karyawan-jangan-sampaikan-spt-tahunan-dengan-status-lebih-bayar/): Pendahuluan Setiap Wajib Pajak orang pribadi, baik yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, maupun karyawan swasta, memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. Proses ini terlihat sederhana: ambil bukti potong dari bendahara atau perusahaan, lalu isi di DJP Online atau Coretax. Namun, ada catatan penting: jangan sampai SPT Tahunan Anda berstatus Lebih Bayar. Bagi PNS, TNI/Polri, maupun karyawan, status lebih bayar bisa menimbulkan kerumitan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apa Itu Lebih Bayar? Lebih Bayar adalah kondisi ketika jumlah pajak yang dipotong/ disetor ke negara lebih besar daripada pajak yang sebenarnya terutang. Secara aturan, Wajib Pajak berhak meminta pengembalian […]
- [NPWP Non Efektif dan Penghapusan NPWP: Apa Bedanya dan Bagaimana Cara Mengurusnya?](https://konsulpajak.com/npwp-non-efektif-dan-penghapusan-npwp-apa-bedanya-dan-bagaimana-cara-mengurusnya/): Pendahuluan Banyak Wajib Pajak di Indonesia sering merasa bingung dengan status NPWP mereka. Ada yang sudah tidak bekerja, sudah pindah ke luar negeri, atau usahanya sudah tutup, tapi masih punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pertanyaannya: Nah, artikel ini akan membahas secara sederhana dan humanis mengenai NPWP Non Efektif serta Penghapusan NPWP, lengkap dengan cara mengurusnya. Apa Itu NPWP? Sebelum masuk ke topik utama, mari kita ingat dulu. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas resmi bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Artinya, selama seseorang memiliki NPWP, ia wajib lapor SPT Tahunan, meskipun tidak ada penghasilan atau nol […]
- [NPWP untuk Wanita Kawin: Memahami Hak, Status, dan Kewajiban Pajak](https://konsulpajak.com/npwp-untuk-wanita-kawin-memahami-hak-status-dan-kewajiban-pajak/): Pendahuluan Banyak wanita yang baru menikah sering bingung soal status pajak mereka. Pertanyaannya beragam: Kebingungan ini wajar, karena status NPWP wanita kawin memiliki aturan khusus. Selain itu, dalam perpajakan terdapat perbedaan status seperti Pisah Harta (PH), Hidup Berpisah (HB), dan Memilih Terpisah (MT) yang penting dipahami. Status NPWP Wanita Kawin Secara umum, wanita kawin dianggap sebagai tanggungan suami dalam urusan pajak. Namun ada kondisi khusus yang memungkinkan istri melaporkan pajaknya sendiri. Status ini tercermin dalam Formulir SPT Tahunan dan akan memengaruhi cara pelaporan pajak. 1. Gabung dengan Suami (Default) Jika tidak ada perjanjian khusus, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Pajak […]
- [Perbedaan Skema UMKM Menggunakan Orang Pribadi atau Badan: Menguntungkan yang Mana?](https://konsulpajak.com/perbedaan-skema-umkm-menggunakan-orang-pribadi-atau-badan-menguntungkan-yang-mana/): Saat merintis usaha, salah satu pertanyaan penting yang sering muncul adalah: “Lebih baik usaha saya didaftarkan sebagai orang pribadi atau badan (PT, CV, koperasi)?” Pertanyaan ini bukan sekadar soal legalitas, tapi juga soal pajak. Sejak adanya skema PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, baik orang pribadi maupun badan bisa dikenakan tarif pajak yang sama, yaitu 0,5% dari omzet. Namun, di balik tarif yang sama, ada perbedaan penting dari sisi aturan, fasilitas, dan jangka waktu. Artikel ini akan membahas secara sederhana: lebih menguntungkan mana, menjalankan UMKM sebagai orang pribadi atau sebagai badan usaha. Skema Pajak UMKM Orang Pribadi Wajib […]
- [Perbedaan PPh Skema Umum dan Skema UMKM untuk Orang Pribadi](https://konsulpajak.com/perbedaan-pph-skema-umum-dan-skema-umkm-untuk-orang-pribadi/): Banyak pelaku usaha kecil maupun pekerja lepas sering bingung saat mengurus pajak. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah: Kebingungan ini wajar, karena aturan pajak memang terdengar teknis. Padahal, kalau dipahami dengan bahasa sehari-hari, sebenarnya perbedaannya sederhana. Artikel ini akan membahas secara humanis tentang perbedaan PPh skema umum dan PPh skema UMKM untuk orang pribadi, lengkap dengan contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami. Apa Itu PPh Skema Umum? PPh skema umum adalah cara penghitungan pajak penghasilan dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Tarifnya naik sesuai besarnya penghasilan kena pajak: Artinya, semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif […]
- [Hitung PPh Final Lebih Mudah dengan Kalkulator Pajak UMKM](https://konsulpajak.com/hitung-pph-final-lebih-mudah-dengan-kalkulator-pajak-umkm/): Pajak UMKM, Masalah Sehari-hari Para Pelaku Usaha Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), urusan pajak seringkali dianggap rumit. Padahal, kewajiban pajak UMKM sebenarnya sederhana: cukup membayar PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bulanan (sesuai PP No. 23 Tahun 2018). Namun, masalah muncul saat harus menghitung sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di kalangan UMKM. Alih-alih fokus pada pengembangan usaha, waktu habis hanya untuk menghitung pajak. Solusi Praktis: Kalkulator Pajak UMKM Untuk menjawab kebingungan itu, kini tersedia kalkulator pajak UMKM yang bisa diakses secara gratis di alamat:👉 https://kalkulator.konsulpajak.com Fitur ini dirancang khusus untuk membantu Wajib Pajak orang pribadi pemilik […]
- [Konsekuensi Jika Wajib Pajak Tidak Membuat Pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto](https://konsulpajak.com/konsekuensi-jika-wajib-pajak-tidak-membuat-pemberitahuan-norma-penghitungan-penghasilan-neto/): Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sering menjadi “jalan pintas” yang sah untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Namun, ada aturan penting yang sering terlewat: Wajib Pajak yang ingin menggunakan norma wajib menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, banyak yang tidak menyadari hal ini. Akibatnya, ketika melaporkan SPT Tahunan, penghasilan dihitung dengan norma padahal tidak pernah mengajukan pemberitahuan. Lalu apa konsekuensinya? Mari kita bahas secara lebih detail. Dasar Hukum Ketentuan pemberitahuan norma diatur dalam: Apa yang Terjadi Jika Tidak Ada Pemberitahuan? 1. Wajib Pajak Dianggap Wajib Membuat Pembukuan Apabila Wajib Pajak tidak […]
- [Memahami Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Cara Sederhana](https://konsulpajak.com/memahami-norma-penghitungan-penghasilan-neto-nppn-dengan-cara-sederhana/): Pendahuluan Bagi banyak pelaku usaha kecil, wiraswasta, maupun profesional yang baru belajar pajak, menghitung penghasilan kena pajak seringkali terasa rumit. Ada istilah laporan keuangan, biaya yang boleh dikurangkan, sampai perhitungan laba rugi. Padahal, tidak semua Wajib Pajak punya kemampuan membuat laporan keuangan yang detail. Nah, untuk kondisi seperti inilah Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas yang disebut Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Norma ini bisa dianalogikan sebagai “jalan pintas” yang sah secara hukum bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Apa Itu Norma Penghitungan Penghasilan Neto? Secara sederhana, Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah untuk […]
- [Pengenaan PPh atas Jasa yang Dilakukan Orang Pribadi: Dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23?](https://konsulpajak.com/pengenaan-pph-atas-jasa-yang-dilakukan-orang-pribadi-dipotong-pph-pasal-21-atau-pph-pasal-23/): Dalam praktik perpajakan di Indonesia, salah satu isu yang sering menimbulkan kebingungan adalah bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Kebingungan ini terutama muncul ketika harus menentukan apakah pemotongan dilakukan melalui PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Sekilas, keduanya sama-sama mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa. Namun, keduanya memiliki objek, subjek, dan mekanisme yang berbeda. Artikel ini mencoba mengupas perbedaan tersebut dengan bahasa sederhana, agar mudah dipahami oleh praktisi pajak, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sekilas tentang PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, […]
- [Cara Membuat Kode Otorisasi di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-membuat-kode-otorisasi-di-coretax/): Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak melalui sistem terbaru bernama Coretax. Salah satu fitur penting di sistem ini adalah kode otorisasi. Meski terdengar teknis, sebenarnya kode otorisasi hanyalah “kunci keamanan” yang memastikan bahwa setiap transaksi atau permohonan pajak yang kita lakukan memang benar dilakukan oleh pemilik akun, bukan orang lain. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin masih terdengar rumit. Namun, dengan pemahaman yang tepat, pembuatan kode otorisasi di Coretax sebenarnya sederhana dan sangat membantu dalam menjaga keamanan data serta transaksi pajak kita. Apa Itu Kode Otorisasi? Kode otorisasi / tanda tangan digital […]
- [Cara Pemindahbukuan Setoran Pajak di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-pemindahbukuan-setoran-pajak-di-coretax/): Dalam perjalanan memenuhi kewajiban perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak mengalami situasi di mana setoran pajak yang sudah dilakukan ternyata salah. Misalnya, salah memasukkan kode jenis setoran, salah tahun pajak, atau bahkan salah menuliskan nominal setoran. Kondisi seperti ini tentu membuat kita cemas dan bingung, apalagi bila nominal setoran cukup besar. Namun, jangan khawatir, berikut akan kami share tentang step by step cara pengajuan pemindahbukuan setoran pajak melalui sistem Coretax. Apa itu pemindahbukuan setoran pajak ? Pemindahbukuan (PBK) adalah proses administrasi perpajakan untuk memindahkan pencatatan setoran pajak yang sudah dilakukan, tetapi salah tempat, ke pos yang sebenarnya. Dengan kata lain, uang pajak […]
- [Cara Pengajuan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang](https://konsulpajak.com/cara-pengajuan-pengembalian-pajak-yang-seharusnya-tidak-terutang/): Ketika membuat kode billing mandiri di coretax, rekan-rekan harus hati-hati ketika memilih masa pajak, karena di opsi menu dropdown pilihan masa pajak muncul pilihan untuk tahun pajak 2026 yang pastinya ketika terlanjur disetorkan maka kita tidak mudah untuk memindahbukukan seperti tahun-tahun dulu. Berdasarkan pada PMK-81 tahun 2025 saat ini mayoritas setoran tidak bisa dipindahbukukan seperti dulu, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan prosedur Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT). Nah bagaimana step by step cara pengajuan permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang ini, silahkan ikuti tutorial berikut ini Step pertama adalah silahkan lakukan Login terlebih dahulu di akun coretax […]
- [Contoh Kasus Perhitungan Pajak UMKM Orang Pribadi](https://konsulpajak.com/contoh-kasus-perhitungan-pajak-umkm-orang-pribadi/): Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pajak lebih ringan dan mudah dihitung. Salah satunya adalah tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018, yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Selain itu, UU HPP memberikan fasilitas bebas PPh untuk omzet sampai Rp 500 juta dalam setahun. Berikut contoh kasus nyata untuk memahami perhitungannya. Contoh kasus Rina seorang pedagang sembako di sebuah pasar tradisional di kota Sukamaju, mempunyai NPWP sejak Maret 2024, selama tahun 2024 Rina mendapatkan omset total sebesar 960 Juta dengan Rincian sebagai berikut […]
- [Masa Berlaku Skema UMKM Bagi Orang Pribadi dan Badan Usaha](https://konsulpajak.com/masa-berlaku-skema-umkm-bagi-orang-pribadi-dan-badan-usaha/): Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memudahkan kepatuhan pajak, pemerintah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif rendah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dan kemudian diperkuat dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 jo PMK-164 Tahun 2023. Namun, fasilitas ini tidak berlaku selamanya. Ada masa berlaku tertentu yang diberikan, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Usaha. Apa itu Skema UMKM? Skema UMKM adalah mekanisme pembayaran pajak menggunakan tarif PPh Final sebesar […]
- [Komparasi Pengaturan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022](https://konsulpajak.com/komparasi-pengaturan-wajib-pajak-umkm-berdasarkan-pp-23-tahun-2018-dan-pp-55-tahun-2022/): Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi UMKM agar kewajiban pajak tidak memberatkan mereka, salah satunya melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif yang lebih ringan. Dua regulasi yang menjadi dasar pengaturan perpajakan UMKM adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Meskipun sama-sama mengatur kemudahan bagi UMKM, terdapat sejumlah perubahan yang kami sajikan dalam komparasi berikut ini. Dasar Pengenaan dan Subjek Pajak PP 23 Tahun 2018 mengatur PPh Final sebesar 0,5% […]
- [Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka P3B](https://konsulpajak.com/surat-keterangan-domisili-bagi-subjek-pajak-dalam-negeri-indonesia-dalam-rangka-p3b/): Dalam era globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional, kegiatan lintas negara seperti investasi, perdagangan, dan penyediaan jasa antarnegara semakin meningkat. Hal ini tentu berdampak pada aspek perpajakan, di mana negara-negara berusaha memastikan hak pemajakannya atas penghasilan yang diperoleh di wilayahnya. Untuk menghindari pemajakan berganda atas penghasilan yang sama, Indonesia menjalin perjanjian dengan berbagai negara melalui skema Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), atau dikenal juga dengan istilah tax treaty. P3B adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan menghindari pemajakan berganda dan mencegah pengelakan pajak. Dalam praktiknya, untuk dapat menikmati manfaat pengurangan atau pembebasan pajak yang diatur dalam P3B, diperlukan suatu dokumen resmi […]
- [Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM: Pentingnya Memahami dan Memenuhi Pajak dengan Benar](https://konsulpajak.com/kewajiban-perpajakan-pengusaha-umkm-pentingnya-memahami-dan-memenuhi-pajak-dengan-benar/): Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Banyak pengusaha UMKM yang baru memulai bisnis sering kali fokus pada penjualan, pengembangan produk, dan menarik pelanggan. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu kewajiban perpajakan. Memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan benar bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga dapat membantu perkembangan usaha menjadi lebih profesional dan dipercaya. Siapa yang Disebut Pengusaha UMKM? UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, dilihat dari jumlah karyawan, aset, dan omzet per tahun. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, setiap UMKM yang memiliki […]
- [Jasa Perorangan kena PPh Pasal 21 Atau PPh Pasal 23](https://konsulpajak.com/jasa-perorangan-kena-pph-pasal-21-atau-pph-pasal-23/): Dasar Hukum Cara Hitung PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Secara mendasar, perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifat penghasilannya: berkesinambungan (berkelanjutan/rutin) dan tidak berkesinambungan (diterima satu kali saja). Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita pahami siapa saja yang termasuk dalam kategori “Bukan Pegawai”. Mereka adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa. Contohnya : Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan PegawaiDasar hukum utama yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan […]
- [Latihan Soal PPh 21](https://konsulpajak.com/latihan-soal-pph-21/): PT. Satu Dua Tiga adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mesin, pada bulan Januari 2023 mempunyai 5 pegawai tetap dan 1 tenaga ahli dengan
- [Cara Buat Bukti Potong PPh Pasal 21 Masa Untuk Pegawai Tetap](https://konsulpajak.com/cara-buat-bukti-potong-pph-pasal-21-masa-untuk-pegawai-tetap/): Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Salah satu kewajiban penting adalah membuat Bukti Potong PPh 21 Masa untuk pegawai tetap. Dengan diberlakukannya sistem Coretax DJP, tata cara pembuatan bukti potong kini mengalami penyesuaian, terutama dalam pelaporan elektronik (e-Filing dan e-Bupot). Nah, jika Anda HR atau staf pajak yang baru menggunakan Coretax, berikut ini panduan step-by-step membuat bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap secara online. 📚 Dasar HukumPembuatan dan pelaporan bukti potong PPh 21 diatur dalam: UU No. 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) PP No. 55 Tahun 2022 […]
- [Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal di Coretax: Panduan Lengkap dan Mudah Dipahami](https://konsulpajak.com/cara-mengajukan-surat-keterangan-fiskal-di-coretax-panduan-lengkap-dan-mudah-dipahami/): Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan tertentu. Biasanya, SKF dibutuhkan untuk keperluan: Mengikuti tender atau proyek pemerintah, Permohonan kredit bank, Pengajuan fasilitas perpajakan, atau Kepentingan administratif lainnya. Dengan diberlakukannya sistem administrasi pajak baru berbasis Coretax, proses permohonan SKF kini dilakukan secara digital melalui DJP Online versi Coretax. Nah, jika Anda belum pernah mengajukan sebelumnya, berikut ini panduan step-by-step cara mengajukan Surat Keterangan Fiskal di Coretax DJP Online. ✅ Syarat Pengajuan Surat Keterangan FiskalSebelum mengajukan SKF, pastikan Anda telah: Memiliki NPWP aktif, Sudah menyampaikan SPT […]
- [Cara Buat Kode Billing PPN Tanggung Renteng di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-buat-kode-billing-ppn-tanggung-renteng-di-coretax/): Untuk membantu memudahkan penyetoran, DJP menyediakan kode billing khusus bernomor 411211-108 untuk PPN tanggung renteng. Dengan kode ini, instansi pemerintah bisa membuat kode billing secara mandiri melalui sistem seperti Coretax atau e-Billing. Berikut manfaat penting dari fasilitas tersebut: Sebelum membuat billing, pastikan Anda memahami dasar hukum Pasal 126 PER-11/PJ/2025 agar tidak salah bayar. dan pastikan juga anda membaca apa itu tentang PPN tanggung jawab renteng agar bisa memahami segala resiko mengenai transaksi PPN ini. ✅ Langkah-langkah Bayar PPN Tanggung Renteng di Coretax Buka browser dan akses website https://Coretaxdjp.pajak.go.id dan silahkan login dengan menggunakan NIK / NPWP 16 digit, masukkan password dan […]
- [Cara Buat Kode Billing PPh Final Pengalihan Tanah Bangunan di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-buat-kode-billing-pph-final-pengalihan-tanah-bangunan-di-coretax/): Pajak Penghasilan (PPh) Final atas jual beli tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual. Sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum proses balik nama atau pendaftaran hak dilakukan, PPh Final sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi harus dibayar terlebih dahulu. Kini, proses pembayaran ini dilakukan melalui sistem Coretax DJP Online, sistem administrasi perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara bayar PPh Final jual beli tanah dan bangunan secara online, berikut ini panduan mudahnya. Lakukan login terlebih dahulu di https://coretaxdjp.pajak.go.id dengan menggunakan akun PIC Utama atau akun wajib pajak yang akan melakukan pembayaran […]
- [Cara Buat Kode Billing PPh Final UMKM di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-buat-kode-billing-pph-final-umkm-di-coretax/): Sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sistem administrasi perpajakan baru yang dikenal dengan Coretax, banyak Wajib Pajak, termasuk pelaku UMKM, mulai menyesuaikan diri dengan antarmuka dan alur yang berbeda dari sebelumnya. Bagi Anda pelaku UMKM yang ingin membayar PPh Final 0,5% sesuai PP 55 Tahun 2022, salah satu langkah pentingnya adalah membuat kode billing melalui DJP Online. Berikut ini panduan mudah dan praktis yang bisa Anda ikuti langkah demi langkah. Login ke Website Coretax Langkah pertama, buka situs resmi coretax di https://coretaxdjp.pajak.go.id , kemudian input 16 digit NPWP / NIK, password dan Kode keamanan (captcha) kemudian klik login. Lakukan Impersonating Akun […]
- [Image](https://konsulpajak.com/image/)
- [GUGATAN](https://konsulpajak.com/gugatan/): Pengertian Gugatan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 14 TAHUN 2002. Sedangkan Pengertian dari Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Pasal 1 angka 36 UU Nomor 28 TAHUN 2007 Dasar Hukum Yang Dapat Diajukan Gugatan (Pasal 23 UU KUP No.28 TAHUN 2007) Didalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007 Yang dapat diajukan gugatan adalah […]
- [Dalam hal WP melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Lalu Lewat Batas Waktu](https://konsulpajak.com/dalam-hal-wp-melaporkan-spt-tahunan-pph-tahun-pajak-lalu-lewat-batas-waktu/): Dasar Hukum Pasal 4 KEP-537/PJ./2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu Ketentuan Besar PPh Pasal 25
- [Dalam hal WP berhak atas kompensasi kerugian dan Menerima Penghasilan Tidak Teratur](https://konsulpajak.com/dalam-hal-wp-berhak-atas-kompensasi-kerugian-dan-menerima-penghasilan-tidak-teratur/): Dasar Hukum Pasal 2 dan 3 KEP-537/PJ./2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu Definisi Cara Hitung PPh 25
- [CARA MENGHITUNG PPh PASAL 25 WP BARU](https://konsulpajak.com/cara-menghitung-pph-pasal-25-wp-baru/): Contoh Penghitungan Untuk WP Badan Baru PT. Dewi Asri terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Negeri pada KPP C tanggal 1 Februari 2009. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan penghasilan neto (laba fiscal) dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp. 30.000.000,00. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2009 sebagai berikut :
- [Penyusutan Harta Berwujud](https://konsulpajak.com/penyusutan-harta-berwujud/): Saat Mulai Penyusutan Saat mulainya penyusutan yaitu pada bulan pengeluaran, kecuali sebagai berikut (Pasal 5 PMK Nomor 72 TAHUN 2023) : Saat Mulai Penyusutan Ketentuan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud, yaitu : (Pasal 2 PMK Nomor 72 TAHUN 2023) Pengelompokan jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan berdasarkan kelompok masa manfaat terdapat dalam Lampiran PMK Nomor 72 TAHUN 2023. Untuk keperluan penyusutan untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam Lampiran maka menggunakan masa manfaat kelompok 3 (tiga). Wajib Pajak dapat menggunakan masa manfaat selain kelompok 3 untuk jenis harta yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal […]
- [PPh Pasal 21 Atas Bonus dan Tunjangan Hari Raya](https://konsulpajak.com/pph-pasal-21-atas-bonus-dan-tunjangan-hari-raya/): Contoh Kasus Penghitungan PPh Pasal 21 Atas THR dan Bonus Cara Pelaporan Dalam SPT Masa PPh Pasal 21
- [PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap](https://konsulpajak.com/pph-pasal-21-pegawai-tidak-tetap/): Pengertian Pegawai Tidak Tetap Cara Hitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai dibedakan menjadi 2 jenis :
- [PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pemberi Pensiun](https://konsulpajak.com/pph-pasal-21-pegawai-tetap-dan-pemberi-pensiun/): Pengertian Pegawai Tetap Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : Cara penghitungan masa atau bulanan Untuk cara penghitungan masa atau bulanan ini terbagi atas 2 kondisi Contoh Penghitungannya Cara Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 Penghitungan kembali ini dilakukan pada saat : Ketentuan terkait penghitungan kembali : Pengelompokkkan Penghasilan yang perlu disetahunkan atau tidak disetahunkan : (lampiran PER-16/PJ/2016 halaman 5 butir I.2 angka 2) Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 Dalam Beberapa Kondisi Penerima Pensiun Berkala Contoh penghitungannya Klik disini […]
- [Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun](https://konsulpajak.com/biaya-jabatan-dan-biaya-pensiun/): Pengertian Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun Tabel Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
- [Unsur Penambah dan Pengurang Dalam Penghitungan PPh Pasal 21](https://konsulpajak.com/unsur-penambah-dan-pengurang-dalam-penghitungan-pph-pasal-21/)
- [PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak): Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak Orang Pribadi](https://konsulpajak.com/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp/): Bagi Anda sebagai Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia, memahami istilah ­PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah hal fundamental. Istilah ini sering muncul dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh 21), namun bukan hanya untuk karyawan — juga relevan untuk semua yang memperoleh penghasilan. Artikel ini akan membahas secara tuntas: apa itu PTKP, dasar hukumnya, besaran yang berlaku, cara menghitungnya, serta implikasinya dalam pelaporan dan pemotongan pajak. Apa Itu PTKP dan Mengapa Penting? PTKP adalah nilai penghasilan tahunan tertentu yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi orang pribadi. Secara lebih rinci, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto sebelum masuk ke penghasilan kena […]
- [Faktur Pajak Salah Nominal? Ini Solusi Cepat agar Data Pajak Tetap Aman](https://konsulpajak.com/faktur-pajak-salah-nominal-ini-solusi-cepat-agar-data-pajak-tetap-aman/): Faktur pajak salah nominal sering terjadi ketika staf administrasi memasukkan data transaksi ke sistem pajak. Kesalahan ini dapat mengubah nilai PPN yang tercatat dalam laporan pajak. Karena itu, PKP perlu segera memperbaiki kesalahan tersebut agar data pajak tetap akurat. Selain itu, kesalahan nominal juga dapat memicu perbedaan data antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu memahami cara memperbaiki faktur pajak yang sudah terlanjur diterbitkan. Artikel ini menjelaskan penyebab kesalahan nominal pada faktur pajak serta langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Mengapa Faktur Pajak Bisa Salah Nominal? Kesalahan nominal biasanya muncul karena proses input data yang kurang teliti. Dalam […]
- [Pelaku UMKM Tak Lagi Perlu Ajukan Surat untuk Pakai PPh Final 0,5%](https://konsulpajak.com/pph-final-05-umkm/): Kabar Baik bagi Pelaku UMKM Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih bertanya apakah mereka perlu mengajukan surat keterangan agar bisa memakai tarif PPh Final 0,5 persen. Pertanyaan ini sering muncul saat pelaku UMKM mulai menjalankan usaha dan ingin memastikan kewajiban pajaknya sesuai aturan. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa WP UMKM bisa langsung memakai PPh Final 0,5% tanpa mengajukan surat keterangan selama memenuhi persyaratan. Penegasan ini memberi kepastian dan menyederhanakan administrasi bagi pelaku usaha. Banyak UMKM sebelumnya mengira mereka harus mengurus dokumen tambahan sebelum memakai tarif final yang lebih ringan. Padahal aturan pajak sudah memberi kemudahan sejak awal. Memahami Skema […]
- [Batas Lapor SPT Masa PPh 21 Diperpanjang, Ini Dampaknya](https://konsulpajak.com/relaksasi-spt-masa-pph21/): Kepastian Baru di Akhir Tahun Pajak Akhir tahun selalu menjadi periode yang padat bagi perusahaan dan bendahara instansi. Selain menyusun laporan keuangan, mereka juga harus memastikan kewajiban perpajakan berjalan tepat waktu. Dalam konteks itulah Direktorat Jenderal Pajak memberikan relaksasi batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 21 untuk Masa Pajak Desember 2025 sesuai dengan PENG – 21/PJ.09/2026 tentang Kebijakan perpajakan sehubungan dengan masa transisi implementasi sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2025. Kebijakan ini memberi ruang tambahan bagi pemotong pajak untuk menyampaikan laporan tanpa terburu waktu. DJP memahami bahwa masa akhir tahun sering […]
- [Gaji Tidak Dibayarkan, Apakah Kewajiban Lapor PPh 21 Tetap Berlaku?](https://konsulpajak.com/spt-masa-pph-21-gaji-nihil/): Saat Perusahaan Tidak Membayar Gaji, Muncul Pertanyaan Soal Laporan Pajak Banyak perusahaan pernah berada dalam situasi tidak membayar gaji pada periode tertentu. Kondisi ini bisa terjadi karena usaha belum berjalan, operasional berhenti sementara, atau memang belum memiliki karyawan aktif. Di titik itu, muncul pertanyaan yang sering terdengar sederhana tetapi berdampak administratif besar: tak ada pembayaran gaji, perlukah lapor SPT Masa PPh Pasal 21? Melalui penjelasan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dijawab lewat layanan Kring Pajak, otoritas pajak menegaskan bahwa kewajiban pelaporan tidak selalu berhenti hanya karena tidak ada pembayaran gaji. Perusahaan perlu melihat statusnya sebagai pemotong pajak dan memahami […]
- [Kebijakan Pajak Rumah Tangga Bisnis Perorangan: Aturan Baru yang Perlu Dipahami Pelaku Usaha](https://konsulpajak.com/kebijakan-pajak-rumah-tangga-bisnis-perorangan-aturan-baru-yang-perlu-dipahami-pelaku-usaha/): Kebijakan pajak rumah tangga bisnis perorangan mulai menjadi perhatian dalam sistem perpajakan modern. Banyak usaha kecil di Indonesia lahir dari kegiatan ekonomi keluarga. Warung, usaha kuliner rumahan, toko online, hingga jasa kecil sering berkembang dari skala rumah tangga. Namun pertumbuhan usaha tersebut juga membawa kebutuhan baru dalam hal administrasi pajak. Pemerintah ingin menciptakan sistem pajak yang sederhana, adil, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil. Karena itu, kebijakan perpajakan terus berkembang agar dapat menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, sistem administrasi pajak yang lebih sederhana akan membantu pelaku usaha menjalankan kewajiban pajak tanpa kesulitan. Peran Rumah Tangga dalam Ekonomi Usaha Kecil […]
- [Cara Mudah Mengajukan Permohonan Pencabutan PKP di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-mudah-mengajukan-permohonan-pencabutan-pkp-di-coretax/): Bagi banyak pelaku usaha, status Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan bagian penting dalam menjalankan aktivitas bisnis, terutama ketika perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Namun dalam praktiknya, tidak semua usaha akan terus berada pada kondisi yang mewajibkan mereka menjadi PKP. Ada situasi tertentu di mana perusahaan atau pelaku usaha justru perlu mengajukan pencabutan status PKP. Misalnya ketika kegiatan usaha sudah berhenti, omzet tidak lagi memenuhi batas pengusaha kena pajak, atau perusahaan tidak lagi melakukan transaksi yang dikenakan PPN. Seiring dengan modernisasi administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, proses pengajuan pencabutan PKP kini dapat dilakukan secara online melalui […]
- [PPh Final UMKM untuk PT Akan Dihapus? Ini Dampak Revisi PP 55/2022 yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha](https://konsulpajak.com/pph-final-umkm-untuk-pt-akan-dihapus-ini-dampak-revisi-pp-55-2022-yang-perlu-diketahui-pelaku-usaha/): Pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu langkah terbaru muncul melalui rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Perubahan ini menarik perhatian banyak pelaku usaha karena menyangkut pemanfaatan PPh Final UMKM. Selama ini, beberapa Perseroan Terbatas (PT) masih memanfaatkan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Namun, pemerintah berencana menghentikan fasilitas tersebut bagi badan usaha berbentuk PT. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelaku usaha. Apa alasan pemerintah melakukan perubahan? Bagaimana dampaknya bagi perusahaan kecil yang berbentuk PT? Artikel ini akan membahasnya secara jelas dan mudah dipahami. Mengenal PPh Final UMKM 0,5% Pemerintah […]
- [Cara Buat Kode Billing Angsuran PPh Pasal 25 OPPT di Coretax: Panduan Lengkap untuk Pengusaha Tertentu](https://konsulpajak.com/cara-buat-kode-billing-angsuran-pph-pasal-25-oppt-di-coretax-panduan-lengkap-untuk-pengusaha-tertentu/): Cara Buat Kode Billing Angsuran PPh Pasal 25 OPPT di Coretax: Panduan Lengkap untuk Pengusaha Tertentu Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT), kewajiban pajak tidak hanya berhenti pada pelaporan SPT Tahunan. Ada kewajiban rutin yang harus dilakukan setiap bulan, yaitu menyetor angsuran PPh Pasal 25 dengan mekanisme khusus yang berbeda dari WP OP biasa. Sejak implementasi sistem Coretax DJP, proses pembuatan kode billing kini dilakukan secara terpusat melalui satu platform. Namun, banyak OPPT yang masih bingung:Apakah kodenya sama dengan PPh 25 biasa?Bagaimana cara mengisi masa pajaknya?Apakah bisa digabung beberapa bulan sekaligus? Nah kali ini kami akan membahas cara membuat […]
- [SPT Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak: Memahami Perbedaannya agar Tidak Salah Lapor](https://konsulpajak.com/spt-tahun-pajak-dan-bagian-tahun-pajak/): Apa Itu SPT Tahun Pajak SPT Tahun Pajak merujuk pada Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak penuh. Pada umumnya, tahun pajak mengikuti tahun kalender, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Ketika wajib pajak melaporkan penghasilan dari Januari hingga Desember dalam satu siklus penuh, ia menyampaikan SPT Tahun Pajak. Periode pelaporan mencakup dua belas bulan tanpa terputus. Wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP sejak awal tahun dan tetap aktif sampai akhir tahun akan menggunakan skema ini. Wajib pajak badan yang menjalankan usaha sepanjang tahun buku yang sama dengan tahun kalender juga melapor dalam format satu tahun penuh. Dalam kondisi tersebut, […]
- [Aturan Baru PPh Final UMKM Belum Terbit, Pelaku Usaha Harus Ambil Sikap Apa Sekarang](https://konsulpajak.com/aturan-baru-pph-final-umkm-belum-terbit/): Ketidakpastian yang Membuat UMKM Bertanya Aturan baru PPh Final UMKM sampai saat ini belum muncul. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha kecil dan menengah mulai bertanya-tanya. Mereka ingin memastikan apakah masih bisa menggunakan tarif final 0,5 persen atau harus beralih ke skema pajak umum. Selama ini pemerintah mengatur PPh Final UMKM melalui PP 23 Tahun 2018. Regulasi tersebut memberi kemudahan berupa tarif 0,5 persen dari peredaran bruto. Banyak pelaku usaha memanfaatkan skema ini karena perhitungannya sederhana dan mudah dijalankan. Namun fasilitas tersebut memiliki batas waktu. Wajib pajak orang pribadi hanya dapat menggunakan tarif final dalam jangka waktu tertentu. Badan usaha berbentuk […]
- [Aturan Baru PPh UMKM Belum Terbit, DJP Pastikan Pelaku Usaha Tetap Bisa Manfaatkan Fasilitas Pajak](https://konsulpajak.com/aturan-baru-pph-umkm-belum-terbit/): Kepastian bagi UMKM di Tengah Penantian Regulasi Kabar mengenai aturan baru PPh UMKM yang belum terbit sempat memunculkan tanda tanya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak yang bertanya apakah fasilitas pajak yang selama ini mereka gunakan masih berlaku. Kekhawatiran tersebut muncul karena dunia usaha sangat bergantung pada kepastian aturan. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pelaku UMKM tetap bisa memanfaatkan skema PPh UMKM meskipun regulasi terbaru belum diterbitkan. Penegasan ini memberi ruang napas bagi para pengusaha kecil yang membutuhkan stabilitas dalam perencanaan keuangan. Dalam praktik perpajakan, kepastian hukum memiliki peran penting. Pelaku usaha membutuhkan aturan yang jelas agar dapat menghitung […]
- [Batas Waktu Setor dan Lapor PPh Pasal 21: Pahami Jadwalnya, Hindari Sanksinya](https://konsulpajak.com/batas-waktu-setor-dan-lapor-pph-pasal-21-pahami-jadwalnya-hindari-sanksinya/): Memahami Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 Setiap pemberi kerja memegang tanggung jawab penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Saat perusahaan membayar gaji, upah, honorarium, atau tunjangan, perusahaan harus memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan tersebut. Setelah memotong pajak, perusahaan wajib menyetor dan melaporkannya sesuai ketentuan. Kewajiban ini berjalan setiap bulan. Karena itu, perusahaan perlu memahami jadwal setor dan lapor secara rinci. Ketepatan waktu bukan hanya soal kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan manajemen yang tertib dan profesional. PPh Pasal 21 menyangkut hak pegawai. Ketika perusahaan mengelola kewajiban ini dengan baik, pegawai memperoleh kepastian bahwa pajak mereka tercatat dengan benar dan dapat mereka gunakan […]
- [Bonus Karyawan dan Fasilitas PPh 21 DTP: Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan](https://konsulpajak.com/bonus-karyawan-pph-21-ditanggung-pemerintah/): Bonus Datang, Pertanyaan Pajak Muncul Ketika perusahaan mencairkan bonus, tim HR dan pajak langsung menghitung ulang PPh 21 karyawan. Bonus memang memberi kabar baik bagi karyawan, tetapi bagian pajak harus memastikan perlakuannya sesuai aturan. Pertanyaan yang sering muncul sederhana namun krusial. Apakah PPh 21 atas bonus tetap bisa masuk dalam skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah. Jawabannya tidak selalu sama. Semua bergantung pada ketentuan insentif yang berlaku dan total penghasilan karyawan pada periode tersebut. Karena itu, perusahaan tidak boleh hanya melihat jenis penghasilannya. Mereka harus melihat keseluruhan komposisi penghasilan dan membandingkannya dengan batas yang diatur pemerintah. Memahami Konsep PPh 21 Ditanggung Pemerintah […]
- [Pembetulan Bukti Potong PPh 21: Syarat dan Cara Pembatalan yang Perlu Dipahami Perusahaan](https://konsulpajak.com/pembetulan-bukti-potong-pph-21/): Ketepatan Data Menentukan Kepatuhan Tim HR dan bagian pajak mengelola proses pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 setiap bulan. Mereka menghitung penghasilan, menentukan tarif, lalu membuat bukti potong melalui e-Bupot. Ritme kerja yang cepat sering memicu kekeliruan kecil yang berdampak besar. Salah input NPWP, keliru memilih kode objek pajak, atau kurang cermat menghitung penghasilan bruto langsung memengaruhi kredit pajak penerima. Kekeliruan ini juga dapat memunculkan selisih antara bukti potong dan SPT Masa. Ketika sistem DJP membaca data yang tidak selaras, potensi klarifikasi pun meningkat. Karena itu, tim pajak harus segera bertindak saat menemukan kesalahan. Pahami Dulu Jenis Kesalahannya Langkah pertama […]
- [Formulir BPA1 Jadi Kunci: Pegawai Tetap Kini Bisa Cek Kurang atau Lebih Bayar PPh 21 Sendiri](https://konsulpajak.com/formulir-bpa1-pph-21/): Formulir BPA1 dan Transparansi PPh 21 Pegawai Tetap Formulir BPA1 memberi pegawai tetap akses penuh untuk mengecek posisi pajaknya. Dokumen ini menampilkan seluruh rincian penghasilan dan perhitungan PPh 21 selama satu tahun pajak. Pegawai tidak lagi hanya menerima angka potongan pada slip gaji, tetapi juga dapat memahami dasar penghitungan pajaknya. Melalui BPA1, pegawai bisa langsung melihat apakah terjadi kurang bayar atau lebih bayar PPh 21. Informasi ini membantu pegawai menyiapkan pelaporan SPT Tahunan dengan lebih tenang dan terukur. Apa Itu Formulir BPA1 Pemberi kerja menyusun Formulir BPA1 sebagai bukti pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap. Dokumen ini memuat total penghasilan bruto, […]
- [Gaji Lebih Utuh di 2026: Pemerintah Tanggung PPh 21 Lewat PMK 105/2025](https://konsulpajak.com/gaji-lebih-utuh-di-2026-pemerintah-tanggung-pph-21-lewat-pmk-105-2025/): PPh 21 DTP 2026 Jadi Penguat Daya Beli di Tengah Tantangan Ekonomi PPh 21 DTP 2026 kembali menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal nasional. Pemerintah menghadirkan kebijakan ini melalui PMK 105/2025 sebagai langkah konkret untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Melalui skema ini, negara menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tertentu sehingga pekerja menerima penghasilan yang lebih optimal setiap bulan. Kebijakan ini tidak muncul tanpa alasan. Pemerintah membaca dinamika ekonomi global yang penuh tekanan. Fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia mendorong negara untuk menjaga konsumsi domestik. Ketika konsumsi masyarakat tetap kuat, roda ekonomi nasional […]
- [Panduan Lengkap & Mudah Melapor Penghasilan Dividen di SPT Tahunan lewat Coretax](https://konsulpajak.com/panduan-lengkap-mudah-melapor-penghasilan-dividen-di-spt-tahunan-lewat-coretax/): Dividen sering terasa seperti “hadiah” bagi investor. Uang masuk ke rekening, notifikasi muncul, rasanya menyenangkan. Tapi setelah euforia itu lewat, biasanya muncul satu pertanyaan klasik: dividen ini harus dilaporkan pajak atau tidak? Dan kalau iya, bagaimana cara melaporkannya di SPT Tahunan Coretax? Pada artikel ini kita akan membahasnya dengan bahasa yang mudah tanpa istilah yang bikin pusing agar Anda benar-benar paham apa yang wajib dilaporkan, apa yang bebas pajak, dan bagaimana mengisinya di Coretax. Pahami dulu: dividen itu kena pajak atau tidak? Sejak berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perlakuan pajak atas dividen berubah cukup signifikan. Secara sederhana: Kalau tidak […]
- [Apakah THR Kena Pajak? Memahami Aturan PPh 21 Terbaru bagi Karyawan dan ASN Tanpa Salah Tafsir](https://konsulpajak.com/apakah-thr-kena-pajak-memahami-aturan-pph-21-terbaru-bagi-karyawan-dan-asn-tanpa-salah-tafsir/): THR dan Pertanyaan Klasik Setiap Tahun Setiap menjelang hari raya, satu pertanyaan hampir selalu muncul di kalangan pekerja dan aparatur negara. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya sering menimbulkan kebingungan. Apakah THR kena pajak. Banyak karyawan merasa heran ketika THR yang diterima tidak utuh karena ada potongan pajak. Di sisi lain, ada pula yang menganggap pemotongan tersebut sebagai hal wajar tanpa benar-benar memahami dasarnya. Dalam perspektif perpajakan, THR bukan sekadar hadiah atau bonus sukarela. THR adalah bagian dari penghasilan yang diterima karyawan sehubungan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, perlakuan pajaknya mengikuti aturan PPh Pasal 21 yang berlaku. Pemahaman yang tepat sangat […]
- [Tak Perlu Datang ke Kantor Pajak: Panduan Mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh Lewat Coretax](https://konsulpajak.com/surat-keterangan-bebas-pph-coretax/): Memahami Fungsi Surat Keterangan Bebas PPh Surat Keterangan Bebas PPh berperan penting bagi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk tidak dikenai pemotongan Pajak Penghasilan. Dalam praktik usaha, lawan transaksi sering langsung memotong pajak atas pembayaran tertentu. Namun, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya. Melalui SKB PPh, wajib pajak dapat menunjukkan status perpajakannya secara resmi. Dokumen ini memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi berjalan lancar tanpa keraguan administratif. Peran Coretax dalam Layanan SKB PPh Direktorat Jenderal Pajak terus memperkuat transformasi digital layanan perpajakan. Salah satu langkah nyata terlihat dari penggunaan Coretax sebagai sarana pengajuan SKB PPh. […]
- [Tarif PPh Badan UMKM di Coretax: Panduan Tepat Memilih Skema Pajak Usaha](https://konsulpajak.com/tarif-pph-badan-umkm-coretax/): UMKM Perlu Teliti Sejak Awal Mengisi SPT Badan Pelaku UMKM kini semakin sering menggunakan Coretax untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Meski sistem ini mempermudah pelaporan, pemilihan tarif PPh Badan tetap menuntut perhatian serius. Kesalahan memilih tarif dapat langsung memengaruhi besaran pajak yang harus dibayar. Saat mengisi SPT Tahunan, Coretax akan meminta wajib pajak menentukan skema tarif PPh Badan. Pada tahap ini, pemahaman terhadap aturan pajak dan kondisi usaha menjadi penentu utama agar pelaporan berjalan aman dan sesuai ketentuan. Memahami Posisi UMKM dalam Skema PPh Badan Regulasi pajak memberikan perlakuan khusus kepada UMKM untuk menjaga beban pajak tetap proporsional. Pemerintah merancang skema tersebut […]
- [Cara Mudah Unduh Bukti Potong 1721-A1 / 1721-A2 di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-mudah-unduh-bukti-potong-1721-a1-1721-a2-di-coretax/): Bukti Potong 1721-A1 (untuk karyawan swasta) dan 1721-A2 (untuk PNS atau pensiunan) adalah “kunci” saat Anda mengisi SPT Tahunan. Di dalamnya tercatat penghasilan setahun penuh dan berapa pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Tanpa dokumen ini, pengisian SPT sering terasa seperti menebak-nebak angka. Kabar baiknya, sekarang bukti potong bisa diunduh langsung lewat Coretax/DJP Online. Anda tidak harus menunggu kiriman kertas atau PDF dari HR—asal data sudah diterbitkan dan dikirimkan ke akun Anda. Gambaran singkat alurnya Sederhana saja: pemberi kerja menerbitkan bukti potong → sistem DJP menyimpannya sebagai dokumen elektronik → Anda mengunduhnya dari menu Dokumen di Coretax. Jika semuanya sinkron, […]
- [Cara Buat Kode Billing Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi di Coretax: Panduan Praktis Agar Tidak Salah Setor](https://konsulpajak.com/cara-buat-kode-billing-angsuran-pph-pasal-25-orang-pribadi-di-coretax-panduan-praktis-agar-tidak-salah-setor/): Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, istilah angsuran PPh Pasal 25 tentu bukan hal baru. Pajak ini merupakan cicilan bulanan atas PPh yang akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan. Namun, meski konsepnya sederhana, banyak yang masih bingung saat harus membuat kode billing angsuran PPh 25 Orang Pribadi di Coretax DJP. Salah memilih kode akun pajak, salah masa pajak, atau salah nominal bisa berujung koreksi administrasi. Artikel ini akan membahas cara membuat kode billing PPh Pasal 25 Orang Pribadi di Coretax secara lengkap dan mudah dipahami, berdasarkan ketentuan umum perpajakan yang berlaku serta praktik administrasi DJP […]
- [Go Public Untung Pajak: Perusahaan Terbuka Nikmati Tarif PPh Lebih Rendah](https://konsulpajak.com/go-public-untung-pajak-perusahaan-terbuka-nikmati-tarif-pph-lebih-rendah/): Go Public Bukan Sekadar Soal Pendanaan Banyak perusahaan memutuskan melantai di bursa demi memperluas akses modal dan meningkatkan reputasi. Namun, langkah ini juga membuka peluang efisiensi pajak yang signifikan. Perusahaan terbuka bisa menikmati tarif PPh lebih rendah dibandingkan perusahaan tertutup, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam dunia usaha. Ketika perusahaan membuka kepemilikan saham kepada masyarakat luas, negara memberikan insentif fiskal sebagai bentuk dorongan dan apresiasi. Mengapa Pemerintah Memberikan Tarif Lebih Rendah Pemerintah mendorong perusahaan untuk masuk pasar modal karena pasar modal memperkuat struktur ekonomi nasional. Perusahaan terbuka wajib menyampaikan […]
- [Cara Unduh Bukti Potong 1721-A2 untuk PNS Lewat Web Gaji](https://konsulpajak.com/cara-unduh-bukti-potong-1721-a2-untuk-pns-lewat-web-gaji/): Bagi PNS/ASN, bukti potong Formulir 1721-A2 adalah dokumen krusial saat menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dokumen ini merangkum penghasilan dan PPh 21 yang dipotong sepanjang tahun oleh instansi pemerintah. Kabar baiknya, Kementerian Keuangan menyediakan mekanisme unduh mandiri melalui Web Gaji—praktis, aman, dan sudah bertanda tangan elektronik. Apa Itu Bukti Potong 1721-A2 dan Mengapa Penting? Formulir 1721-A2 adalah bukti pemotongan PPh 21 untuk PNS/ASN, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan dari instansi pemerintah. Fungsinya: Karena sifatnya resmi, 1721-A2 yang diunduh dari Web Gaji sudah ditandatangani secara elektronik (BSrE–BSSN) dan dapat diverifikasi keasliannya. Pembuatan bukti potong ini dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau […]
- [Lapor Pajak Kini Tak Lagi Ribet: Bukti Potong PPh Otomatis Muncul di SPT](https://konsulpajak.com/bukti-potong-pph-otomatis-di-spt/): Kemudahan Lapor Pajak yang Semakin Nyata Banyak wajib pajak selama ini menghadapi proses pelaporan yang terasa rumit. Mereka harus mengumpulkan dokumen, mencocokkan angka, lalu mengisi SPT secara manual. Kondisi tersebut sering memicu kesalahan dan keterlambatan. Kini, Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan terobosan yang langsung terasa manfaatnya. Melalui sistem administrasi pajak yang terintegrasi, DJP menghadirkan fitur bukti potong PPh yang otomatis muncul di SPT Tahunan. Fitur ini menyederhanakan proses pelaporan dan memangkas pekerjaan administratif yang berulang. Makna Penting Bukti Potong dalam SPT Bukti potong PPh menunjukkan bahwa pihak pemotong telah memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan tertentu. Dokumen ini menjadi dasar utama pengisian […]
- [Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax Terus Meningkat, Minat Wajib Pajak Kian Tinggi](https://konsulpajak.com/lapor-spt-tahunan-lewat-coretax/): Partisipasi Wajib Pajak Terus Bertambah Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Coretax terus meningkat. Hingga periode pelaporan berjalan, lebih dari 1,15 juta wajib pajak telah memanfaatkan sistem ini. Angka tersebut mencerminkan kepercayaan publik terhadap layanan perpajakan digital yang semakin matang. Tren ini juga menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Layanan daring kini menjadi pilihan utama karena menawarkan kemudahan akses dan proses yang lebih ringkas. Coretax hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Transformasi Pelaporan SPT Lewat Coretax Sebagai sistem baru, Coretax membawa pendekatan berbeda dalam pelaporan pajak. Platform ini mengintegrasikan berbagai data perpajakan dalam satu ekosistem […]
- [Bukan Pegawai Tapi Kena PPh 21? Ini Contoh Penghitungan yang Sering Terjadi di Praktik](https://konsulpajak.com/pph-21-bukan-pegawai-contoh-penghitungan/): PPh Pasal 21 dan Bukan Pegawai Banyak orang mengira PPh Pasal 21 hanya menyasar karyawan tetap. Pandangan ini kurang tepat. Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya memasukkan bukan pegawai sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 21. Kategori ini mencakup tenaga ahli, konsultan, pengacara, akuntan, pembicara, hingga pekerja lepas yang menerima imbalan atas jasa tertentu. Pemberi penghasilan memotong pajak atas pembayaran jasa tersebut saat transaksi terjadi. Skema ini bertujuan memastikan pemajakan berjalan efektif tanpa menunggu pelaporan tahunan oleh penerima penghasilan. Karena karakter penghasilan bukan pegawai bersifat tidak tetap, pemerintah merancang metode penghitungan yang lebih sederhana. Dasar Penghitungan PPh 21 atas Bukan Pegawai Aturan […]
- [Tak Sekadar Formalitas: Cara Memperbarui Data Pemegang Saham Saat Isi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax](https://konsulpajak.com/data-pemegang-saham-coretax/): Data Pemegang Saham Menentukan Validitas SPT Pelaporan pajak badan tidak berhenti pada perhitungan pajak terutang. Perusahaan juga wajib menyampaikan informasi struktural yang mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Data pemegang saham memegang peran penting karena DJP menggunakan informasi ini untuk membaca kepemilikan, pengendalian, dan potensi hubungan istimewa. Ketika perusahaan mengabaikan pembaruan data, SPT Tahunan berisiko memuat informasi yang tidak lagi relevan. Kondisi tersebut sering memicu klarifikasi dari otoritas pajak. Karena itu, perusahaan perlu memastikan data pemegang saham selalu mencerminkan keadaan terkini sebelum menyampaikan SPT. Coretax Mengubah Cara Perusahaan Melaporkan Pajak Coretax membawa perubahan besar dalam administrasi perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan data wajib pajak […]
- [Tutorial Download Bukti Potong A1 dan A2 Coretax: Hanya 3 Menit!](https://konsulpajak.com/cara-download-bukti-potong-a1-dan-a2-di-coretax-panduan-lengkap-agar-bukti-pajak-karyawan-dan-asn-mudah-diunduh/): Bukti potong PPh 21 adalah dokumen penting yang wajib dimiliki setiap penerima penghasilan yang dipotong pajaknya — baik itu karyawan swasta (Bukti Potong A1 / BPA1) maupun pegawai negeri sipil, TNI/Polri, atau ASN (Bukti Potong A2 / BPA2). Dokumen ini menjadi salah satu lampiran utama saat menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, karena menunjukkan besaran penghasilan dan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja sepanjang tahun. Seiring dengan perkembangan sistem pelaporan pajak digital di Indonesia — terutama melalui Coretax DJP — Anda kini dapat mengunduh bukti potong ini secara mandiri melalui akun Coretax pribadi, tanpa harus meminta file fisik dari perusahaan. […]
- [Nilai Saat Ini di Lampiran Harta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Diisi dengan Nilai Berapa Sebenarnya?](https://konsulpajak.com/nilai-saat-ini-di-lampiran-harta-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-diisi-dengan-nilai-berapa-sebenarnya/): Mengisi daftar harta dalam Lampiran Harta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah salah satu bagian yang krusial sekaligus sering membingungkan ketika pertama kali dilakukan. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: “Nilai saat ini pada kolom daftar harta itu diisi dengan nilai apa?” Apakah nilai perolehan? Nilai pasar saat ini? Atau hanya taksiran kasar? Dalam sistem pelaporan terbaru melalui Coretax DJP dan mengacu pada ketentuan yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, jawaban atas pertanyaan ini harus presisi dan berdasarkan prinsip perpajakan yang berlaku. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap bagaimana Anda menentukan nilai saat ini untuk harta yang Anda miliki […]
- [Panduan Lengkap Cara Isi Harta Kas / Setara Kas di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi via Coretax: Langkah Demi Langkah yang Harus Kamu Tahu!](https://konsulpajak.com/panduan-lengkap-cara-isi-harta-kas-setara-kas-di-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-via-coretax-langkah-demi-langkah-yang-harus-kamu-tahu/): Melaporkan harta kas dan setara kas dengan benar di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sering menjadi bagian yang paling mengkhawatirkan bagi banyak Wajib Pajak (WP). Perubahan sistem pelaporan yang kini harus dilakukan lewat Coretax DJP membuat proses ini terlihat jauh lebih detil, tetapi sebenarnya jika tahu caranya langkahnya bisa sangat terstruktur dan mudah diikuti. Dalam artikel ini, Anda akan mendapatkan penjelasan lengkap, praktis, dan mudah dipahami tentang cara mengisi harta berupa kas dan setara kas di Coretax — dari definisi jenis harta, informasi apa yang harus disiapkan, hingga langkah pengisian dalam sistem Coretax. Kami menyusun penjelasan ini dengan bahasa yang mudah, […]
- [Resign Lalu Re-Hire: Apakah Bukti Potong PPh 21 A1 Digabung atau Dipisah? Panduan Lengkap Pajak Karyawan yang Kembali Bekerja](https://konsulpajak.com/resign-lalu-re-hire-apakah-bukti-potong-pph-21-a1-digabung-atau-dipisah-panduan-lengkap-pajak-karyawan-yang-kembali-bekerja/): Dalam dunia kerja yang semakin dinamis, tidak jarang seorang karyawan mengundurkan diri (resign) kemudian kembali bekerja di perusahaan yang sama dalam tahun pajak yang sama. Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial bagi tim HR, payroll, dan tim pajak perusahaan:Bagaimana cara membuat bukti potong PPh 21 A1 yang benar — digabung menjadi satu atau dipisah sesuai periode kerja? Aturan perpajakan Indonesia sekarang sudah mengakomodasi situasi ini dengan jelas, memberi opsi yang fleksibel namun tetap terikat ketentuan formal administrasi. Artikel ini akan menjelaskan apa pilihan yang bisa diambil, bagaimana dampaknya terhadap perhitungan pajak tahunan karyawan, dan apa langkah terbaik agar laporan pajak akurat dan […]
- [Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT): Hitungannya, Cara Bayar, dan Strategi Pajak Agar Tidak Bingung!](https://konsulpajak.com/angsuran-pph-pasal-25-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi-pengusaha-tertentu-oppt-hitungannya-cara-bayar-dan-strategi-pajak-agar-tidak-bingung/): Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sering kali menjadi pengalaman baru dan menantang bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Bagi banyak Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) — seperti pedagang eceran atau jasa yang menjalankan usaha sendiri — istilah angsuran PPh 25 bisa terasa rumit. Namun kenyataannya, aturan perpajakan telah memberikan formula yang sederhana dan adil khusus bagi OPPT agar kewajiban pajak ini tidak memberatkan. Artikel ini membahas apa itu angsuran PPh Pasal 25 bagi OPPT, bagaimana cara menghitungnya, kapan harus dibayar, dan bagaimana perlakuannya dalam pelaporan pajak Anda, semuanya akan kita bahas pada artikel ini . Apa […]
- [Aturan PPN Jasa Outsourcing PMK 11/2025: Siapa yang Wajib Bayar?](https://konsulpajak.com/siapa-wajib-pajak-outsourcing-yang-harus-bayar-ppn-panduan-lengkap-penerapan-ppn-atas-jasa-outsourcing-menurut-pmk-11-2025/): Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing atau jasa penyedia tenaga kerja merupakan salah satu isu pajak yang sering membingungkan pelaku usaha dan tenaga kerja. Karena sifatnya yang tidak berwujud dan terkait tenaga kerja, banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kapan PPN terutang, kapan bebas, dan bagaimana aturan terbaru mengaturnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 (PMK-11/2025), pemerintah memberikan penjelasan teknis lebih jelas mengenai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai termasuk pada jasa outsourcing yang merupakan bagian dari penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artikel ini membahas secara lengkap penerapan PPN atas jasa outsourcing sesuai ketentuan terbaru PMK-11/2025, sehingga Anda sebagai […]
- [Coretax dan Wajib Pajak: Antara Harapan Digitalisasi dan Kenyataan di Lapangan](https://konsulpajak.com/coretax-dan-wajib-pajak-antara-harapan-digitalisasi-dan-kenyataan-di-lapangan/): Sebagai wajib pajak, saya memahami bahwa digitalisasi perpajakan adalah sebuah keniscayaan. Dunia bergerak cepat, transaksi semakin kompleks, dan negara membutuhkan sistem yang mampu mengikuti ritme tersebut. Kehadiran Coretax—sebagai tulang punggung baru administrasi perpajakan—pada dasarnya adalah langkah maju yang patut diapresiasi oleh kita semua. Namun, menjelang persiapan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, ada satu kegelisahan yang rasanya juga dirasakan oleh banyak wajib pajak lain: mengapa mempelajari dan mengimplementasikan Coretax terasa begitu sulit? Tulisan ini bukan keluhan emosional, apalagi penolakan terhadap perubahan. Ini adalah suara dari sisi pengguna—dari wajib pajak—yang berada di garis depan implementasi kebijakan. Coretax di Atas Kertas: Terintegrasi dan […]
- [OTT KPP Madya Jakarta Utara: Ketika Sistem Memaksa Wajib Pajak Masuk ke Ruang Abu-Abu](https://konsulpajak.com/ott-kpp-madya-jakarta-utara-ketika-sistem-memaksa-wajib-pajak-masuk-ke-ruang-abu-abu/): Operasi Tangkap Tangan (OTT) di KPP Madya Jakarta Utara kembali menampar wajah perpajakan Indonesia. Bukan karena kasus ini benar-benar baru, tetapi karena polanya terasa terlalu familiar. Aparat ditangkap, uang mengalir, dan publik kembali disuguhi narasi klasik: ada oknum, sistem tetap baik-baik saja. Namun, benarkah persoalan berhenti pada oknum? Sebagai pengamat perpajakan, saya melihat kasus ini jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar cerita tentang integritas aparatur, melainkan potret telanjang tentang relasi kuasa yang timpang antara negara dan wajib pajak, serta dilema yang selama ini jarang dibicarakan secara jujur. Wajib Pajak di Persimpangan: Patuh atau Bertahan Hidup Di atas kertas, aturan pajak kita […]
- [Aturan Baru Penyitaan Saham untuk Tagih Pajak: Bagaimana DJP Bisa Menyita dan Menjual Saham Anda di Pasar Modal?](https://konsulpajak.com/aturan-baru-penyitaan-saham-untuk-tagih-pajak-bagaimana-djp-bisa-menyita-dan-menjual-saham-anda-di-pasar-modal/): Ketika berbicara tentang kewajiban pajak, banyak dari kita membayangkan surat pemberitahuan, angka, dan angka. Tidak banyak yang mengaitkannya dengan pasar modal dan saham yang mungkin Anda pegang. Namun sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025, hal yang tadinya jarang dibayangkan kini menjadi kenyataan: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki dasar aturan tegas untuk melakukan penyitaan saham publik di pasar modal dalam rangka penagihan pajak. Regulasi ini dibuat bukan untuk “memburu investor” secara sembrono, tetapi untuk memberikan kepastian hukum, efektifitas penagihan pajak, dan mekanisme yang jelas saat DJP harus mengambil tindakan terhadap utang pajak yang belum dibayar. Dalam situasi tertentu—misalnya wajib pajak […]
- [1721 A2 Lebih Potong? Ini Cara Lapor SPT Tahunan PNS/ASN/TNI Polri Sesuai PER-11/PJ/2025](https://konsulpajak.com/1721-a2-lebih-potong-ini-cara-lapor-spt-tahunan-pns-asn-tni-polri-sesuai-per-11-pj-2025/): Bagi PNS, ASN, anggota TNI, dan Polri, menerima bukti potong 1721 A2 dengan keterangan lebih potong sering memunculkan harapan sederhana: “Berarti pajak saya bisa direstitusi.”Sayangnya, dalam praktik perpajakan terbaru, harapan ini perlu diluruskan sejak awal. Melalui PER-11/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan satu hal penting: jika SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilaporkan dengan status lebih bayar yang bersumber dari bukti potong 1721 A2, maka SPT tersebut dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Artinya, tidak ada restitusi dan tidak ada hak pengembalian pajak. Mengapa 1721 A2 Bisa Muncul Lebih Potong? Nilai lebih potong pada 1721 A2 umumnya bukan kesalahan. Kondisi ini bisa muncul […]
- [Bukti Potong 1721-A1 Muncul nilai Lebih Potong : Begini Cara Melaporkannya dengan Benar di Coretax!](https://konsulpajak.com/bukti-potong-1721-a1-muncul-nilai-lebih-potong-begini-cara-melaporkannya-dengan-benar-di-coretax/): Menerima bukti potong PPh Pasal 21 A1 dengan status lebih potong sering membuat karyawan atau tim pajak perusahaan berpikir dua kali. Apakah itu berarti Anda membayar terlalu banyak pajak? Bagaimana cara melaporkannya agar tidak keliru saat menyusun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di era PER-11/PJ/2025? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul karena angka lebih potong pada bukti potong A1 tampaknya berlawanan dengan logika—bukankah lebih bayar berarti harus mendapatkan pengembalian? Namun pemerintah, melalui penjelasan resmi DJP, memberikan konteks dan cara pelaporan yang jelas dan fair bagi wajib pajak. dalam artikel ini akan membimbing Anda memahami mengapa bukti potong A1 bisa muncul sebagai “lebih […]
- [Ketika SPT Tahunan Lebih Bayar Tidak Dianggap Lebih Bayar: Penjelasan Sesuai Pasal 128 PER-11/PJ/2025](https://konsulpajak.com/ketika-spt-tahunan-lebih-bayar-tidak-dianggap-lebih-bayar-penjelasan-sesuai-pasal-128-per-11-pj-2025/): Saat Anda menyampaikan SPT Tahunan PPh dan melihat status “Lebih Bayar”, biasanya muncul rasa lega: berarti selama tahun pajak itu Anda telah membayar lebih pajak daripada yang seharusnya. Secara naluriah, ini berarti Anda berhak mendapatkan pengembalian pajak (restitusi). Namun, dalam sistem administrasi pajak terbaru yang diatur oleh PER-11/PJ/2025, ada beberapa keadaan di mana SPT yang menunjukkan status “Lebih Bayar” justru dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Ini berarti Anda tidak dapat meminta pengembalian atau restitusi, meskipun tampaknya pajak sudah lebih dibayar. Ketentuan ini tegas diatur dalam Pasal 128 PER-11/PJ/2025. Penjelasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara angka di laporan dengan […]
- [Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai PMK-105 Tahun 2025: Strategi Pemerintah Menjaga Daya Beli & Kesejahteraan Pekerja](https://konsulpajak.com/insentif-pph-pasal-21-ditanggung-pemerintah-dtp-sesuai-pmk-105-tahun-2025-strategi-pemerintah-menjaga-daya-beli-kesejahteraan-pekerja/): Menjalani kehidupan ekonomi yang dinamis, pemerintah kerap menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan penting tersebut adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), yang secara resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari strategi fiskal di tahun anggaran 2026. Insentif ini lahir bukan dari kerumitan administrasi, tapi dari kebutuhan nyata: mempertahankan daya beli pekerja, meringankan beban biaya hidup, dan mendorong momentum pemulihan ekonomi setelah tekanan pandemi. Prinsipnya sederhana: pajak yang seharusnya dipotong dari penghasilan pekerja tertentu ditanggung langsung oleh pemerintah, sehingga pekerja […]
- [Jangan Perlakukan Desember Seperti Bulan Biasa! Ini Cara Lapor SPT Masa PPh 21 Desember di Coretax](https://konsulpajak.com/jangan-perlakukan-desember-seperti-bulan-biasa-ini-cara-lapor-spt-masa-pph-21-desember-di-coretax/): Bagi banyak HR, admin payroll, dan tim pajak, bulan Desember selalu terasa berbeda. Bukan hanya karena penutupan tahun buku, tetapi juga karena perlakuan pajak di bulan ini tidak bisa disamakan dengan masa pajak lainnya. Salah satu yang paling krusial adalah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember. Sejak diberlakukannya PER-11/PJ/2025 dan sistem Coretax DJP, Desember bukan lagi sekadar “bulan ke-12”. Di masa inilah seluruh pemotongan PPh 21 selama satu tahun disimpulkan, disesuaikan, dan dilaporkan secara penuh. Jika salah langkah, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana—mulai dari bukti potong pegawai yang keliru, data SPT Tahunan yang tidak sinkron, hingga koreksi pajak di […]
- [Jangan Salah! Bukti Potong PPh 21 Bulan Desember Wajib Pakai A1 atau A2, Bukan BPMP](https://konsulpajak.com/jangan-salah-bukti-potong-pph-21-bulan-desember-wajib-pakai-a1-atau-a2-bukan-bpmp/): Menjelang akhir tahun, meja kerja tim HR dan payroll biasanya mulai dipenuhi catatan: rekap gaji, bonus, THR, hingga penyesuaian pajak. Di tengah kesibukan itu, ada satu kewajiban yang sering luput diperhatikan—pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 untuk bulan Desember. Masih banyak yang mengira bahwa bukti potong Desember bisa diperlakukan sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu menggunakan bukti potong bulanan (BPMP). Padahal, sejak berlakunya PER-11/PJ/2025 dan penerapan Coretax DJP, anggapan ini tidak lagi tepat. Sebelum kita bahas lebih detil tentang kewajiban pembuatan bukti potong A1 atau A2 ini pastikan anda juga sudah memahami tentang Ketentuan umum PPh 21 mulai 2026 ini agar tidak […]
- [Jangan Salah Pilih! Ini Jenis Bukti Potong PPh Pasal 21 Sesuai PER-11/PJ/2025 di Coretax](https://konsulpajak.com/jangan-salah-pilih-ini-jenis-bukti-potong-pph-pasal-21-sesuai-per-11-pj-2025-di-coretax/): Bagi HR, admin payroll, dan tim pajak perusahaan, bukti potong PPh Pasal 21 adalah dokumen yang kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Satu kesalahan memilih jenis bukti potong bisa berujung pada data pegawai yang tidak sinkron, laporan SPT yang keliru, hingga koreksi di kemudian hari. Melalui PER-11/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak merapikan kembali pengaturan bukti potong PPh Pasal 21 agar selaras dengan Coretax DJP. Aturan ini menegaskan jenis bukti potong apa saja yang digunakan, kapan diterbitkan, dan untuk siapa—tidak lagi sekadar mengikuti kebiasaan lama Kerangka Umum Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam PER-11/PJ/2025 PER-11/PJ/2025 membagi bukti potong PPh Pasal 21 ke dalam […]
- [Cara Menambah dan Menghapus PIC Akun Coretax](https://konsulpajak.com/cara-menambah-dan-menghapus-pic-akun-coretax/): Dalam praktik sehari-hari, urusan pajak perusahaan jarang hanya dipegang satu orang selamanya. Bisa jadi hari ini ditangani staf keuangan, besok berpindah ke tim pajak, atau diserahkan ke konsultan. Perubahan ini wajar—dan Coretax DJP sudah mengantisipasinya lewat fitur PIC (Person in Charge). Masalahnya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan PIC di akun Coretax. Akibatnya, akses masih dipegang oleh pegawai lama, data pajak sulit diurus saat ada pergantian personel, atau justru terlalu banyak pihak yang memiliki akses tanpa kontrol yang jelas. Padahal, menambah dan menghapus PIC di Coretax bukan proses yang rumit. Dengan pengaturan yang tepat, perusahaan bisa memastikan […]
- [Cara Buat dan Lapor SPT Masa PPN Nihil](https://konsulpajak.com/cara-buat-dan-lapor-spt-masa-ppn-nihil/): Masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang mengira bahwa tidak ada transaksi berarti tidak perlu melapor SPT Masa PPN. Padahal, dalam praktik perpajakan, asumsi ini justru sering menjadi sumber masalah di kemudian hari. SPT Masa PPN dengan status nihil tetap wajib disampaikan, meskipun dalam satu masa pajak tidak ada penyerahan, tidak ada PPN dipungut, dan tidak ada PPN yang harus disetor. Sejak penerapan Coretax DJP, pelaporan SPT Masa PPN kini dilakukan melalui satu sistem terintegrasi. Tujuannya jelas: menyederhanakan proses, memastikan konsistensi data, dan meminimalkan kesalahan administrasi. Namun, bagi sebagian Wajib Pajak, terutama PKP yang jarang bertransaksi atau sedang tidak aktif sementara, muncul […]
- [SPT Tahunan PPh Badan Wajib Lapor Elektronik: Ketentuan Tegas Pasal 80 PER-11/PJ/2025](https://konsulpajak.com/spt-tahunan-pph-badan-wajib-lapor-elektronik-ketentuan-tegas-pasal-80-per-11-pj-2025/): Transformasi sistem perpajakan melalui Coretax DJP bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga perubahan cara berpikir dalam memenuhi kewajiban pajak. Salah satu penegasan paling penting dalam sistem baru ini menyangkut pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Melalui Pasal 80 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak secara eksplisit menetapkan bahwa SPT Tahunan PPh Badan wajib disampaikan secara elektronik melalui sistem Coretax. Ketentuan ini menutup ruang interpretasi bahwa pelaporan manual (kertas) masih dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan. Artinya, sejak berlakunya aturan ini, seluruh Badan—baik perusahaan besar, UMKM berbadan hukum, yayasan, koperasi, maupun bentuk badan lainnya—harus menyesuaikan diri dengan pelaporan […]
- [Masih Lapor Manual? Ini Cara Unduh Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2025 Sesuai PER-11/PJ/2025](https://konsulpajak.com/masih-lapor-manual-ini-cara-unduh-formulir-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-2025-sesuai-per-11-pj-2025/): Penerapan Coretax DJP memang mendorong pelaporan pajak secara elektronik. Namun, tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi langsung diwajibkan lapor secara digital. Pemerintah masih memberi ruang bagi Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam bentuk kertas, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan melalui PER-11/PJ/2025, yang sekaligus menjadi dasar diterbitkannya Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kertas Tahun Pajak 2025. Artinya, bagi Wajib Pajak yang masih berhak melapor manual, formulir resmi tetap tersedia dan bisa diunduh secara sah dari sumber yang ditentukan DJP. Siapa yang Masih Boleh Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Secara Manual? Berdasarkan […]
- [Jangan Tunggu SPT! Ini Penjelasan Resmi DJP soal Batas Waktu Aktivasi Akun Coretax dan Kode Otorisasi](https://konsulpajak.com/jangan-tunggu-spt-ini-penjelasan-resmi-djp-soal-batas-waktu-aktivasi-akun-coretax-dan-kode-otorisasi/): Sejak Coretax DJP mulai digunakan secara luas, satu hal menjadi semakin jelas: aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik bukan lagi urusan “nanti saja”. Banyak Wajib Pajak baru menyadarinya ketika mendekati masa pelaporan SPT Tahunan—dan saat itu, antrean panjang di kantor pajak pun tak terhindarkan. Melihat kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melalui Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Nomor PENG-54/PJ.09/2025 memberikan penegasan penting terkait waktu dan cara aktivasi akun Coretax serta pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE). Pengumuman ini bukan sekadar imbauan, tetapi bentuk mitigasi agar Wajib Pajak tidak mengalami kendala administratif di saat yang paling krusial. Tidak Ada Batasan […]
- [Cara Non Aktifkan NPWP Istri Yang Gabung Suami](https://konsulpajak.com/cara-non-aktifkan-npwp-istri-yang-gabung-suami/): Bagi banyak pasangan suami istri, urusan pajak sering kali baru benar-benar diperhatikan setelah menikah. Awalnya terasa sederhana—masing-masing punya NPWP, masing-masing lapor sendiri. Namun seiring waktu, muncul pertanyaan yang cukup sering terdengar: “Kalau istri ikut gabung ke NPWP suami, apa yang harus dilakukan dengan NPWP istri?” Jawabannya tegas: NPWP istri harus dinonaktifkan. Di sinilah banyak Wajib Pajak mulai ragu. Ada yang khawatir NPWP istri “hilang”, ada yang takut tidak bisa aktif lagi di kemudian hari, bahkan ada yang menunda proses ini bertahun-tahun karena bingung harus mulai dari mana. Padahal, sejak sistem Coretax DJP digunakan, proses penonaktifan NPWP istri justru dibuat lebih terstruktur […]
- [Cara Aktivasi Akun Coretax](https://konsulpajak.com/cara-aktivasi-akun-coretax/): Di awal kemunculannya, Coretax DJP mungkin terdengar seperti sesuatu yang rumit dan “hanya untuk orang pajak”. Banyak Wajib Pajak langsung merasa ragu saat mendengar kata aktivasi akun, takut salah klik, takut data tidak terbaca, atau takut prosesnya panjang dan berbelit. Padahal, kenyataannya tidak seseram itu. Aktivasi akun Coretax justru menjadi pintu masuk utama bagi Wajib Pajak untuk mengurus pajaknya dengan lebih rapi dan terintegrasi. Mulai dari pelaporan SPT, pengajuan layanan administrasi, sampai tanda tangan elektronik—semuanya sekarang bermuara ke satu sistem ini. Artinya, mau tidak mau, setiap Wajib Pajak perlu mengenalnya dan tahu cara mengaktifkannya dengan benar. Masalahnya, banyak orang mencoba aktivasi […]
- [Cara Impor Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap Bulanan](https://konsulpajak.com/cara-impor-bukti-potong-pph-21-pegawai-tetap-bulanan/): Kalau jumlah pegawai hanya dua atau tiga orang, membuat bukti potong PPh 21 bulanan mungkin masih terasa ringan. Tapi ceritanya akan sangat berbeda ketika Anda mengelola puluhan, bahkan ratusan pegawai tetap. Membuat bukti potong satu per satu di Coretax bukan hanya memakan waktu, tapi juga rawan salah klik, salah masa pajak, atau salah nominal. Di sinilah banyak HR dan tim payroll mulai sadar: cara manual bukan lagi pilihan paling masuk akal. Coretax sebenarnya sudah menyiapkan solusi yang jauh lebih efisien, yaitu pembuatan bukti potong PPh 21 melalui impor data. Dengan metode ini, data gaji, potongan, dan PPh 21 pegawai bisa disiapkan […]
- [Cara Buat Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap Bulanan](https://konsulpajak.com/cara-buat-bukti-potong-pph-21-pegawai-tetap-bulanan/): Bagi banyak perusahaan maupun instansi Pemerintah yang punya kewajiban laporan PPh 21, pembuatan bukti potong pegawai tetap sering kali terasa rumit, selain karena harus dibuat tiap bulan tampilan aplikasi baru di coretax yang memutuhkan pemahaman dan adaptasi tentang aplikasi tersebut. Di atas kertas, aturannya memang jelas. Namun di praktiknya, tidak sedikit Bendahara Pemerintah, HR, admin payroll, atau pemilik usaha yang sempat berhenti sejenak di depan layar, bertanya dalam hati: “Di menu mana ya membuat bukti potong PPh 21 di Coretax?” atau “Apakah harus dibuat setiap bulan, meski pajaknya nihil?” Sejak penggunaan Coretax DJP, proses pembuatan bukti potong PPh 21 menjadi lebih […]
- [Salah Input Bukti Potong PPh 21? Tenang, Ini Cara Membatalkannya di Coretax](https://konsulpajak.com/salah-input-bukti-potong-pph-21-tenang-ini-cara-membatalkannya-di-coretax/): Dalam pekerjaan payroll, kesalahan input adalah hal yang sangat manusiawi. Salah memasukkan nominal gaji, keliru memilih masa pajak, atau bahkan salah menetapkan status pegawai—semua itu bisa terjadi, terutama saat mengelola data dalam jumlah banyak. Masalahnya, ketika kesalahan tersebut sudah terlanjur masuk ke bukti potong PPh 21 di Coretax, banyak orang langsung panik. Pertanyaannya selalu sama: “Masih bisa dibatalkan, atau sudah terlambat?” Kabar baiknya, Coretax menyediakan mekanisme pembatalan bukti potong PPh 21. Jadi, kesalahan input tidak serta-merta menjadi masalah besar, selama ditangani dengan cara yang benar dan dilakukan pada waktu yang tepat. Pembatalan ini justru dirancang sebagai fitur pengaman agar data perpajakan […]
- [Ketika SKP & STP Muncul: Bagaimana Cara Mengurangi atau Menghapus Sanksinya? Begini Penjelasan yang Sebenarnya.](https://konsulpajak.com/ketika-skp-stp-muncul-bagaimana-cara-mengurangi-atau-menghapus-sanksinya-begini-penjelasan-yang-sebenarnya/): idak ada Wajib Pajak yang benar-benar siap menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Begitu amplop cokelat itu tiba, kita langsung merasakan campuran rasa kaget, bingung, dan jujur saja… sedikit takut. Apalagi kalau di dalamnya ada sanksi administrasi yang jumlahnya tidak main-main. Tapi banyak yang belum tahu bahwa sanksi administrasi tidak selalu harus dibayar penuh. Ada mekanisme resmi yang memungkinkan Wajib Pajak mengurangi bahkan menghapus sanksi tersebut. Mekanisme ini bukan celah, bukan trik, bukan akal-akalan — ini hak Wajib Pajak yang diatur langsung dalam Pasal 36 UU KUP dan dijabarkan lebih detail dalam aturan turunannya yang Anda unggah. […]
- [Butuh Tambah Saldo Mesin Meterai Digital? Begini Cara Top-Up Cepat lewat Coretax DJP!](https://konsulpajak.com/butuh-tambah-saldo-mesin-meterai-digital-begini-cara-top-up-cepat-lewat-coretax-djp/): Jika Anda memiliki mesin teraan meterai digital untuk kebutuhan dokumen dan bea meterai — misalnya untuk notaris, biro hukum, atau admin perusahaan — Anda perlu top-up deposit agar mesin tetap bisa digunakan. Bagusnya, saat ini proses top-up bisa dilakukan secara online melalui Coretax DJP. Tidak perlu ke KPP, tidak perlu antre; cukup ikuti beberapa langkah sederhana. Mari kita urai cara dan aturan lengkapnya agar Anda tidak bingung dan tetap patuh pajak. Mengapa Top Up Deposit Meterai Digital Perlu Dilakukan? Intinya: deposit itu seperti persiapan awal pembayaran bea meterai — kalau kosong, mesin tidak bisa tera meterai. Persyaratan Sebelum Top Up Sebelum […]
- [Istri Mau Gabung NPWP Suami? Begini Cara Resminya & Kenapa NPWP Istri Harus Dinonaktifkan](https://konsulpajak.com/istri-mau-gabung-npwp-suami-begini-cara-resminya-kenapa-npwp-istri-harus-dinonaktifkan/): Sudah nikah, punya penghasilan sendiri, dan bingung soal pajak? Aturan terbaru memberi opsi simpel: istri bisa gabung NPWP suami — tapi ada syarat penting: NPWP istri harus dinonaktifkan dulu. Kenapa? Karena sejak regulasi baru — PER-7/PJ/2025 — sistem administrasi pajak di Indonesia dibangun berdasarkan “unit keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi”. Bagi pasangan menikah yang memilih untuk digabung, NPWP istri dan suami tidak boleh aktif bersamaan. Jika Anda sedang mempertimbangkan opsi ini, penting sekali memahami mekanisme, implikasi, serta cara melakukannya dengan benar agar tidak salah langkah. Yuk kita bahas secara lengkap Apa Dasar Aturannya? Beragam Keuntungan Jika Menggabungkan NPWP Istri ke Suami […]
- [Jualan Sudah Beres, Eh Barang Dikembalikan? Wajib Tahu! Ini Aturan Resmi Nota Retur & Nota Pembatalan PPN yang Sering Disepelekan!](https://konsulpajak.com/jualan-sudah-beres-eh-barang-dikembalikan-wajib-tahu-ini-aturan-resmi-nota-retur-nota-pembatalan-ppn-yang-sering-disepelekan/): Dalam dunia usaha, retur barang dan pembatalan jasa adalah hal biasa. Tetapi dalam dunia perpajakan, keduanya tidak bisa dianggap remeh. Salah membuat nota retur atau nota pembatalan dapat berakibat fatal: koreksi PPN, tidak diakuinya retur, hingga sanksi administrasi. Sayangnya, masih banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum memahami ketentuan detail mengenai Nota Retur dan Nota Pembatalan. Padahal kedua dokumen ini memiliki fungsi penting dalam mengurangi PPN keluaran secara sah. Artikel ini membahas secara lengkap—apa itu nota retur & nota pembatalan, siapa yang harus membuatnya, kapan dibuat, syarat sahnya, hingga perlakuan PPN bagi penjual dan pembeli—berdasarkan peraturan resmi yang berlaku. Dasar Hukum […]
- [Bangun Rumah Sendiri Bisa Kena PPN? Kenali Aturan KMS Pasal 16C Sebelum Terlambat!](https://konsulpajak.com/bangun-rumah-sendiri-bisa-kena-ppn-kenali-aturan-kms-pasal-16c-sebelum-terlambat/): Banyak orang berpikir bahwa membangun rumah atau bangunan sendiri adalah urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pajak. Yang bekerja kontraktor, yang membeli bahan adalah pemilik bangunan sendiri—jadi untuk apa dipajaki? Sayangnya, dalam perspektif perpajakan, hal ini berbeda. Dalam Pasal 16C UU PPN, terdapat konsep Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang menetapkan bahwa orang pribadi atau badan yang membangun bangunan untuk dirinya sendiri tetap terutang PPN. Aturan ini bukan baru, bukan pula tiba-tiba muncul. Ia menjadi bagian penting pengawasan PPN sejak lama, karena pembangunan bangunan pada hakikatnya merupakan konsumsi BKP dan memiliki dampak ekonomi yang sama seperti pembelian bangunan. Jika Anda berencana […]
- [Sering Bagi Barang Gratis atau Dipakai Sendiri? Hati-Hati, Ada PPN yang Mengintai!](https://konsulpajak.com/sering-bagi-barang-gratis-atau-dipakai-sendiri-hati-hati-ada-ppn-yang-mengintai/): Banyak pelaku usaha merasa bahwa memberikan barang gratis kepada pelanggan atau menggunakan barang dagangannya sendiri adalah hal biasa dan tidak ada urusan dengan pajak.Padahal, dalam aturan PPN, aktivitas seperti pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma justru diperlakukan sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN. Ya, benar: gratis pun bisa kena PPN.Dan banyak Wajib Pajak tidak sadar bahwa aktivitas sederhana seperti: —semuanya bisa memenuhi kriteria penyerahan kena pajak.Jika tidak dipahami dengan benar, risiko koreksi pada pemeriksaan bisa sangat besar.Mari kita bahas tuntas dengan bahasa sederhana, sesuai materi dalam dokumen Anda. Kenapa Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Tetap Dikenai PPN? Dalam ketentuan PPN, setiap penyerahan […]
- [Wajib Pajak Wajib Tahu! Inilah Jenis-Jenis SPT & Jatuh Temponya yang Sering Bikin Orang Kena Denda Tanpa Sadar](https://konsulpajak.com/wajib-pajak-wajib-tahu-inilah-jenis-jenis-spt-jatuh-temponya-yang-sering-bikin-orang-kena-denda-tanpa-sadar/): Di Indonesia, banyak Wajib Pajak merasa sudah taat pajak, tetapi tetap mendapat surat denda karena telat lapor SPT. Padahal, bukan karena tidak mau patuh — melainkan karena kurang memahami jenis SPT, apa saja kewajiban yang harus dilaporkan, dan kapan jatuh temponya. Artikel ini akan membahas secara lengkap, santai, namun tetap akurat berdasarkan regulasi perpajakan terbaru, agar Anda tidak lagi terjebak denda SPT yang sebenarnya bisa dihindari dengan sangat mudah. Apa Itu SPT? Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan yang disampaikan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai: Definisi ini merujuk pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah […]
- [Jangan Salah Kuasa! Inilah Rahasia Surat Kuasa Khusus Perpajakan yang Wajib Diketahui Wajib Pajak & Konsultan Pajak](https://konsulpajak.com/jangan-salah-kuasa-inilah-rahasia-surat-kuasa-khusus-perpajakan-yang-wajib-diketahui-wajib-pajak-konsultan-pajak/): Dalam dunia perpajakan modern, tidak sedikit wajib pajak yang merasa kerepotan menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri. Entah karena kurang memahami peraturan, kesibukan usaha, atau sekadar merasa proses administrasi pajak terlalu rumit. Nah, di sinilah Surat Kuasa Khusus Perpajakan hadir sebagai penyelamat. Tetapi…Tidak semua orang boleh menerima kuasa. Tidak semua kewajiban bisa dikuasakan. Dan tidak semua surat kuasa itu sah. Sayangnya, banyak WP dan konsultan pajak melakukan kesalahan fatal: menggunakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, sehingga ditolak fiskus pada proses pemeriksaan, keberatan, restitusi, atau sengketa. Agar tidak mengalami hal seperti ini, mari kita bahas lengkap, tuntas, dan dengan bahasa sederhana—berdasarkan […]
- [Data Pegawai Belum Valid? Begini Cara Kilat Validasi NIK Massal yang Wajib Kamu Tahu!](https://konsulpajak.com/data-pegawai-belum-valid-begini-cara-kilat-validasi-nik-massal-yang-wajib-kamu-tahu/): Banyak pemberi kerja merasa kebingungan ketika menemukan bahwa beberapa pegawai tak memiliki NPWP sah atau NIK mereka belum tervalidasi dalam sistem perpajakan nasional. Padahal, di era administrasi digital seperti sekarang, validasi NIK secara massal menjadi kunci agar proses pemotongan pajak, pelaporan SPT hingga bukti potong berjalan lancar. Melalui Portal NPWP versi 2.1, DJP menghadirkan layanan khusus untuk pemberi kerja, yaitu Validasi & Registrasi Massal NIK Pegawai — sebuah solusi efektif agar seluruh pegawai memiliki identitas pajak yang tepat dan terhubung ke sistem administrasi perpajakan. Simak uraian berikut untuk memahami langkah-per-langkahnya dan kenapa hal ini sangat penting. Kenapa Validasi NIK Pegawai itu […]
- [PPN LPG: Jangan Anggap Ringan! Ketentuan Pemerintah yang Wajib Dipahami Penyalur & Agen](https://konsulpajak.com/ppn-lpg-jangan-anggap-ringan-ketentuan-pemerintah-yang-wajib-dipahami-penyalur-agen/): Bagi sebagian orang, transaksi tabung LPG mungkin tampak biasa—sebuah barang kebutuhan yang rutin di rumah tangga. Namun di balik aktivitas penyaluran dan pengadaan LPG, terdapat aturan pajak yang cukup kompleks: yaitu kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG tertentu. Salah memahami aturan ini bisa berdampak pada kewajiban pajak tambahan atau sanksi fiskal.Artikel ini membahas: apa yang sebenarnya dikenakan PPN, siapa yang wajib memungut dan menyetor, bagaimana penghitungan dasar pengenaannya, dan implikasi praktisnya bagi agen, pangkalan, dan penyalur LPG. Apa Itu “LPG Tertentu” dan Kenapa Ada PPN? Menurut regulasi, tidak semua LPG langsung kena PPN seperti barang biasa. Hanya yang disebut […]
- [Sudah Gunakan Norma? Kenapa Tak Bisa Balik ke PPh Final UMKM Lagi?](https://konsulpajak.com/sudah-gunakan-norma-kenapa-tak-bisa-balik-ke-pph-final-umkm-lagi/): Kalau Anda seorang pelaku usaha kecil atau pekerja mandiri (freelancer) yang semula memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) supaya laporan pajaknya mudah, ada kabar yang penting untuk diketahui: setelah memilih NPPN, tidak bisa kembali ke skema PPh Final UMKM dengan tarif super ringan.Mengapa? Apa penyebabnya? Dan apa artinya bagi Anda yang sudah “terlanjur” memilih norma? Mari kita ulas bersama. Kenapa Perlu Dipahami: Manfaat NPPN vs PPh Final UMKM Sebelum membahas apakah bisa kembali atau tidak, penting untuk memahami keduanya: Bagi sebagian WP, NPPN memberikan fleksibilitas tanpa harus pembukuan lengkap, namun tarifnya biasanya lebih tinggi dibanding tarif final 0,5%. Sehingga ketika […]
- [Tahapan dan Jadwal Penagihan Pajak: Dari Surat Teguran hingga Lelang Aset](https://konsulpajak.com/tahapan-dan-jadwal-penagihan-pajak-dari-surat-teguran-hingga-lelang-aset/): Pajak adalah salah satu tulang punggung pembangunan negara. Tapi di balik sistem yang rapi dan digital seperti sekarang, ada proses panjang di balik layar untuk memastikan setiap rupiah pajak benar-benar masuk ke kas negara.Salah satunya melalui penagihan pajak, yaitu upaya pemerintah untuk menagih kewajiban pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Sering kali, masyarakat baru “terkejut” ketika menerima surat teguran pajak — padahal semua itu telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jadwal dan tahap-tahap pelaksanaannya. Yuk, kita bahas bersama secara sederhana agar kamu tahu hak dan kewajibanmu sebelum urusan pajakmu sampai ke meja […]
- [Bayar PPh 23 Royalti Hanya 6%, Kok Bisa ?](https://konsulpajak.com/bayar-pph-23-royalti-hanya-6-kok-bisa/): Pencipta lagu, penulis buku, fotografer, desainer grafis, atau siapa pun yang memperoleh royalti mungkin belum menyadari satu hal: aturan pajak atas royalti telah berubah. Bagi Anda yang adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), kini terdapat regulasi baru dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‑1/PJ/2023 yang bisa membuat beban pajak Anda jauh lebih ringan. Apa Sih Aturannya? PER-1/PJ/2023 mengatur secara khusus tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh oleh WP OP yang menggunakan NPPN. Dikutip beberapa poin penting: Dengan demikian, tarif efektif bagi mereka yang […]
- [Ketika Royalti jadi Pajak 15%? Memahami PPh Pasal 23 atas Royalti agar Tidak Terkecoh!](https://konsulpajak.com/ketika-royalti-jadi-pajak-15-memahami-pph-pasal-23-atas-royalti-agar-tidak-terkecoh/): Bayangkan Anda sebagai pencipta lagu, penulis, desainer, atau pemilik paten—setiap kali karya Anda digunakan, seseorang membayar Anda royalty. Tapi tahukah Anda? Imbalan tersebut bukan saja hak Anda, namun juga bisa menjadi objek pajak. Ya—royalti dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Artikel ini akan membahas secara gamblang: apa itu royalti, kenapa dipotong PPh 23, siapa yang wajib memotong, dan berapa tarifnya ? Apa Itu Royalti Menurut Undang-Undang? Menurut penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP): “Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun — baik dilakukan secara berkala maupun tidak — sebagai imbalan atas penggunaan […]
- [Mengenal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Batas Aman Agar Gaji Tidak Langsung Dipotong Pajak](https://konsulpajak.com/mengenal-penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-batas-aman-agar-gaji-tidak-langsung-dipotong-pajak/): Setiap kali menerima gaji, banyak orang sering bertanya-tanya: “Kenapa pajak saya sekian?” atau bahkan “Kok teman saya tidak dipotong pajak, padahal gajinya mirip?”Jawaban dari pertanyaan sederhana itu sebenarnya ada pada satu konsep penting dalam dunia perpajakan, yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Konsep ini ibarat “batas aman” yang diberikan negara — sebuah pengakuan bahwa setiap warga berhak atas penghasilan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sebelum dikenai pajak. Apa Itu PTKP Menurut Undang-Undang Pajak? Secara sederhana, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak orang pribadi.Artinya, jika total penghasilan seseorang tidak melebihi […]
- [NPWP bagi Wanita Kawin: Antara Kemandirian Pajak dan Keadilan Fiskal di Era Modern](https://konsulpajak.com/npwp-bagi-wanita-kawin-antara-kemandirian-pajak-dan-keadilan-fiskal-di-era-modern/): Ketika seorang wanita memasuki jenjang pernikahan, tak hanya kehidupan pribadi yang berubah — urusan administrasi dan perpajakan pun ikut menyesuaikan.Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: “Kalau sudah menikah, apakah saya masih perlu punya NPWP sendiri?” Pertanyaan sederhana ini ternyata punya jawaban panjang, karena dalam sistem perpajakan Indonesia, status pernikahan memiliki pengaruh langsung terhadap kewajiban pajak.Mari kita bahas dengan bahasa yang ringan namun akurat, berdasarkan aturan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dasar Hukum NPWP bagi Wanita Kawin Ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wanita kawin diatur dalam berbagai peraturan perpajakan, di antaranya: Aturan ini menjadi dasar untuk menentukan: kapan […]
- [Cara dan Metode Menghitung Penyusutan Aset & Amortisasi: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak dan Pelaku Usaha](https://konsulpajak.com/cara-dan-metode-menghitung-penyusutan-aset-amortisasi-panduan-lengkap-untuk-wajib-pajak-dan-pelaku-usaha/): Dalam dunia bisnis, setiap aset pasti mengalami penurunan nilai seiring waktu. Mesin yang dulunya baru, kini mulai aus. Gedung yang kokoh, lama-lama butuh perawatan. Bahkan perangkat teknologi yang canggih sekalipun, nilainya menurun seiring perkembangan zaman. Nah, dalam dunia perpajakan, penurunan nilai inilah yang disebut penyusutan (depreciation) untuk aset tetap berwujud dan amortisasi untuk aset tak berwujud. Keduanya sangat penting — bukan hanya untuk tujuan akuntansi, tapi juga untuk penghitungan pajak penghasilan (PPh) secara fiskal. Karena dari penyusutan inilah, kita bisa mengetahui biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto secara sah menurut aturan pajak. Apa Itu Penyusutan Aset dalam Pajak? Penyusutan aset […]
- [Terlambat Upload e-Faktur? Ketahui Kenapa Batas Waktu Jadi Tanggal 20 Bulan Berikutnya!](https://konsulpajak.com/terlambat-upload-e-faktur-ketahui-kenapa-batas-waktu-jadi-tanggal-20-bulan-berikutnya/): Dalam era digitalisasi pajak, kewajiban pelaporan semakin mengikat — bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal tepat waktu. Bagi Anda yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bertugas sebagai petugas pajak internal, satu perubahan penting dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‑11/PJ/2025 (PER-11/2025) dapat berdampak besar: batas waktu upload e-Faktur kini diundur menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu, apa arti perubahan ini? Bagaimana pelaksanaannya? Dan yang paling penting: bagaimana agar Anda tidak terlambat dan terkena sanksi? Simak penjelasannya berikut ini dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk pelaku usaha maupun konsultan pajak. Apa yang Berubah? Sebelumnya, berdasarkan aturan […]
- [SPDN vs SPLN: Mengenal Status Pajak agar Tak Salah Lapor dan Tak Kena Denda](https://konsulpajak.com/spdn-vs-spln-mengenal-status-pajak-agar-tak-salah-lapor-dan-tak-kena-denda/): Pernahkah kamu mendengar istilah Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?Kedua istilah ini sering muncul dalam dunia perpajakan, tapi banyak orang belum memahami perbedaan mendasarnya — padahal status ini menentukan di mana, kapan, dan bagaimana pajak penghasilan (PPh) dikenakan. Kesalahan menentukan status pajak bisa berakibat fatal.Bayangkan seseorang bekerja di luar negeri, tapi masih dianggap wajib pajak dalam negeri — ia bisa kena pajak berganda.Sebaliknya, perusahaan asing yang dianggap luar negeri padahal punya “kendali manajemen” di Indonesia, bisa dikenai pajak domestik penuh. Agar tidak salah langkah, yuk pahami dengan cara yang sederhana tapi menyeluruh. Dasar Hukum Penentuan SPDN […]
- [Cara Mudah Menyampaikan Pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) di Coretax](https://konsulpajak.com/cara-mudah-menyampaikan-pemberitahuan-norma-penghitungan-penghasilan-netto-nppn-di-coretax/): Bayangkan kamu seorang pedagang, freelancer, atau pemilik usaha kecil. Setiap bulan kamu mencatat pengeluaran dan pemasukan, tapi tidak semuanya punya bukti lengkap. Kadang tidak sempat bikin laporan keuangan, kadang bukti belanja sudah hilang. Kalau kamu merasa begitu, tenang — kamu tidak sendiri.Banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia menghadapi hal yang sama.Nah, untuk memudahkan para pelaku usaha seperti kamu, pemerintah menyediakan cara lebih sederhana dalam menghitung pajak, yang disebut Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Namun, agar bisa menggunakannya, ada syarat penting: kamu harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Tanpa pemberitahuan, kamu tidak bisa menggunakan norma tersebut — […]
- [Rahasia di Balik Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak: Cara Cerdas Agar Tidak Kena Potong PPh](https://konsulpajak.com/rahasia-di-balik-surat-keterangan-bebas-skb-pajak-cara-cerdas-agar-tidak-kena-potong-pph/): Setiap pelaku usaha, investor, hingga lembaga pemerintah pasti ingin cash flow-nya berjalan lancar tanpa hambatan pajak yang tidak semestinya. Tapi tahukah kamu, ada kalanya pajak yang seharusnya belum terutang malah sudah dipotong oleh pihak lain? Nah, di sinilah Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (SKB PPh) berperan penting.SKB ibarat “surat sakti” dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberi izin kepada wajib pajak agar tidak dipotong atau dipungut PPh pada kondisi tertentu yang memang memenuhi syarat. Artikel ini akan membantu kamu memahami apa itu SKB, siapa yang berhak mengajukannya, bagaimana cara mendapatkannya, dan kenapa SKB ini bisa menjadi strategi cerdas […]
- [Bendahara Siaga! Jangan Abaikan Kewajiban Pungut PPN ke Rekanan Non-PKP – Kode 411211-108 Menjadi Penentu!](https://konsulpajak.com/bendahara-siaga-jangan-abaikan-kewajiban-pungut-ppn-ke-rekanan-non-pkp-kode-411211-108-menjadi-penentu/): Dalam era Coretax yang semakin nyata, bendahara instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) tak bisa lagi santai. Tidak hanya mengadministrasikan anggaran, kini bendahara punya kewajiban perpajakan yang krusial: memungut dan menyetor PPN tanggung renteng dari rekanan yang bukan Pengusaha Kena Pajak (non-PKP), dengan menggunakan kode setoran 411211-108. Peraturan menuntut itu, dan mengabaikannya membawa risiko yang serius. Mari kita bahas dengan bahasa yang mudah dipahami, apa saja kewajiban, bagaimana metode pelaksanaan, referensi regulasi yang berlaku, serta implikasi bagi bendahara dan instansi jika kewajiban ini diabaikan. Latar Belakang dan Kenapa Ini Penting Instansi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sering menggunakan rekanan […]
- [Kalkulator Jasa Konstruksi Online – Hitung Tarif Pajak Konstruksi Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2022](https://konsulpajak.com/kalkulator-jasa-konstruksi-online-hitung-tarif-pajak-konstruksi-sesuai-pp-nomor-9-tahun-2022/): Latar Belakang: Mengapa Tarif Jasa Konstruksi Perlu Dihitung dengan Tepat Dunia jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, sektor ini juga dikenal kompleks karena melibatkan berbagai jenis pekerjaan, skema kontrak, dan aturan perpajakan yang berbeda-beda. Untuk membantu para pelaku usaha, kontraktor, konsultan, dan penyedia jasa konstruksi menghitung kewajiban pajaknya dengan mudah, Konsul Pajak menghadirkan Kalkulator Jasa Konstruksi. Alat ini dirancang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang merupakan regulasi terbaru dan menggantikan ketentuan lama di PP Nomor 51 Tahun 2008. Fungsi Utama Kalkulator Jasa […]
- [Jangan Remehkan Saldo Rekeningmu! Data Sudah Terbuka, Saatnya Jujur di SPT Tahunan!](https://konsulpajak.com/jangan-remehkan-saldo-rekeningmu-data-sudah-terbuka-saatnya-jujur-di-spt-tahunan/): Pernahkah kamu berpikir bahwa saldo rekening bankmu di akhir tahun hanyalah urusan pribadi dan tidak perlu dicantumkan dalam laporan pajak?Kalau iya, sebaiknya mulai ubah cara pandangmu sekarang. Era “pajak berbasis data” sudah tiba.Dulu, mungkin masih ada yang berpikir bahwa data rekening, investasi, deposito, bahkan saldo e-wallet, aman dari pantauan otoritas pajak. Tapi sekarang, semua data sudah saling terkoneksi — dari bank, OJK, DJP, hingga lembaga keuangan luar negeri melalui sistem Automatic Exchange of Information (AEOI). Artinya: kalau kamu menyembunyikan saldo rekening atau tidak melaporkannya di SPT Tahunan, pemerintah tetap bisa melihatnya. Mengapa Saldo Rekening Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan? Kewajiban ini […]
- [Kalkulator Pajak: Alat Cerdas untuk Menghitung Rasio Keuangan Perusahaan](https://konsulpajak.com/kalkulator-pajak-alat-cerdas-untuk-menghitung-rasio-keuangan-perusahaan/): Mengenal Kalkulator Rasio Keuangan dari Konsul Pajak Dalam dunia bisnis modern, kecepatan dan akurasi analisis keuangan menjadi kebutuhan utama. Banyak pelaku usaha, akuntan, dan konsultan pajak membutuhkan cara yang praktis untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tanpa harus melakukan perhitungan manual yang kompleks. Menjawab kebutuhan tersebut, Konsul Pajak menghadirkan Kalkulator Rasio Keuangan— alat online gratis yang dirancang untuk membantu Anda menghitung berbagai rasio keuangan penting perusahaan secara otomatis dan efisien. Fungsi dan Manfaat Kalkulator Rasio Keuangan Kalkulator ini bukan sekadar alat hitung, melainkan asisten analisis keuangan digital yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu entitas bisnis. 1. Analisis Kinerja Keuangan […]
- [Stimulus PPh Pasal 21 DTP: Harapan Baru Bagi Industri Padat Karya](https://konsulpajak.com/stimulus-pph-pasal-21-dtp-harapan-baru-bagi-industri-padat-karya/): Memasuki tahun 2025, pemerintah hadirkan sebuah langkah nyata untuk meredam tekanan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya: **insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 **yang Ditanggung Pemerintah (DTP) khusus untuk pegawai di sektor industri padat karya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 (PMK 10/2025). Insentif ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan sejenisnya—di mana banyak tenaga kerja digunakan dan pendapatan pekerja rentan tergerus biaya hidup. Apa Itu PPh Pasal 21 DTP & Siapa yang Mendapatkan? Secara umum, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima pegawai, dan biasanya akan […]
- [PP Nomor 43 Tahun 2025: Era Baru Pelaporan Keuangan Nasional dan Dampaknya bagi Dunia Pajak](https://konsulpajak.com/pp-nomor-43-tahun-2025-era-baru-pelaporan-keuangan-nasional-dan-dampaknya-bagi-dunia-pajak/): Latar Belakang dan Tujuan Diterbitkannya PP 43 Tahun 2025 Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi keuangan di Indonesia. Dikeluarkan pada 19 September 2025 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), PP ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan nasional. Tujuan utama regulasi ini adalah: Dengan kata lain, PP ini bukan sekadar peraturan teknis akuntansi, tetapi pondasi bagi keterpaduan antara dunia usaha, lembaga keuangan, dan otoritas pajak. Ruang Lingkup dan Prinsip Utama Pelaporan Keuangan PP Nomor 43 Tahun 2025 mencakup […]
- [UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta? Tenang, Bebas PPh Final 0,5%!](https://konsulpajak.com/umkm-omzet-di-bawah-rp500-juta-tenang-bebas-pph-final-05/): Banyak pelaku UMKM masih bingung soal aturan pajak yang berlaku untuk mereka. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah:👉 “Kalau omzet saya di bawah Rp500 juta setahun, apakah masih kena pajak UMKM 0,5%?” Jawabannya: tidak.Wajib Pajak Orang Pribadi yang omzetnya tidak lebih dari Rp500 juta setahun, dibebaskan dari PPh Final 0,5%. Aturan ini lahir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM, terutama yang masih kecil dan baru berkembang. Mari kita bahas lebih detail. Dasar Hukum Fasilitas Bebas PPh Final UMKM Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang kemudian ditegaskan kembali dalam aturan turunan. […]
- [Makna dan Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan](https://konsulpajak.com/makna-dan-implikasi-peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2025-tentang-pelaporan-keuangan/): Tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Regulasi ini menandai langkah besar dalam reformasi sistem pelaporan keuangan nasional—sebuah fondasi penting bagi transparansi fiskal, tata kelola yang baik (good governance), serta integritas sektor keuangan dan perpajakan. PP ini tidak hanya mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan, tetapi juga membangun ekosistem pelaporan keuangan yang terpadu, transparan, dan dapat diandalkan. Melalui pembentukan Komite Standar Laporan Keuangan dan penyelenggaraan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK), pemerintah […]
- [Pengungkapan Aset Sukarela (PAS Final): Jalan Terakhir Sebelum Ditemukan Fiskus](https://konsulpajak.com/pengungkapan-aset-sukarela-pas-final-jalan-terakhir-sebelum-ditemukan-fiskus/): Ketika dunia pajak semakin transparan dan teknologi data fiskal makin tajam, tidak ada lagi tempat aman untuk menyembunyikan harta. Sejak pemerintah membuka akses informasi keuangan lintas lembaga dan negara, setiap rekening, aset, dan transaksi kini bisa dilacak dengan mudah. Namun, di tengah era keterbukaan ini, masih ada kesempatan bagi Wajib Pajak yang ingin memperbaiki catatan pajaknya tanpa menunggu teguran atau pemeriksaan. Kesempatan itu bernama: Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS Final) — program yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. Apa Itu Pengungkapan Aset Sukarela (PAS Final)? PAS Final adalah kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta atau […]
- [Buku Bebas PPN: Jenis, Aturan, dan Apa Artinya untuk Kita?](https://konsulpajak.com/buku-bebas-ppn-jenis-aturan-dan-apa-artinya-untuk-kita/): Kita semua tahu bahwa konsumsi buku — cetak ataupun digital — bukan hanya soal hiburan atau koleksi. Buku adalah jembatan untuk literasi, ilmu pengetahuan, dan budaya.Di Indonesia, pemerintah pun memberikan fasilitas khusus: yakni pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jenis-buku tertentu. Latar Belakang Singkat Pemerintah melalui regulasi perpajakan dan pendidikan melihat bahwa ketersediaan buku yang terjangkau dan bebas dari beban pajak akan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan budaya baca dan literasi nasional. Nah, regulasi-regulasi tersebut menetapkan jenis buku yang dibebaskan PPN, sekaligus persyaratan agar fasilitas ini berlaku. Apa Saja Dasar Hukumnya? Jenis-Jenis Buku yang Mendapat Fasilitas Pembebasan PPN Berdasarkan […]
- [Kabar Gembira! Rumah Subsidi Bebas PPN Sesuai PP No. 49 Tahun 2022](https://konsulpajak.com/kabar-gembira-rumah-subsidi-bebas-ppn-sesuai-pp-no-49-tahun-2022/): Bayangkan Anda baru saja menikah. Tabungan tidak seberapa, tapi impian memiliki rumah sendiri begitu besar. Pertanyaan yang sering muncul adalah: “Mampukah saya membeli rumah dengan gaji pas-pasan?” Di tengah harga properti yang terus naik, hadir sebuah kabar baik: Rumah subsidi kini bebas PPN!Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, tepatnya Pasal 6 ayat (2) huruf i. Artinya, membeli rumah sederhana atau rumah subsidi tidak lagi dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini adalah pintu besar menuju hunian impian. Dasar Hukum Rumah Subsidi Bebas PPN Peraturan ini memiliki landasan kuat: Dengan kata lain, ketika Anda […]
- [Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP): Kolaborasi Digital Menuju Ekosistem Pajak yang Lebih Mudah dan Aman](https://konsulpajak.com/penyedia-jasa-aplikasi-perpajakan-pjap-kolaborasi-digital-menuju-ekosistem-pajak-yang-lebih-mudah-dan-aman/): Di era digital seperti sekarang, hampir setiap aspek kehidupan berpindah ke dunia daring—termasuk urusan pajak. Namun, di balik kemudahan yang kita rasakan ketika membuat e-Faktur, mengirim SPT, atau menghasilkan kode billing, ada “jembatan digital” yang bekerja di balik layar: Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Apa Itu PJAP? Secara sederhana, PJAP adalah pihak swasta yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyediakan layanan aplikasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Mereka inilah yang membantu memastikan setiap proses pelaporan dan pembayaran pajak bisa dilakukan secara cepat, akurat, dan aman—tanpa harus antre di kantor pajak. Penunjukan PJAP diatur dalam PER-5/PJ/2025, sebuah regulasi terbaru dari DJP […]
- [Sertifikat Badan Usaha (SBU): Identitas Penting Dalam Dunia Konstruksi & Legalitas Usaha](https://konsulpajak.com/sertifikat-badan-usaha-sbu-identitas-penting-dalam-dunia-konstruksi-legalitas-usaha/): Ketika sebuah perusahaan ingin ikut tender proyek konstruksi—membangun gedung, jalan, jembatan, fasilitas umum—banyak lembaga menuntut: “Sertifikat Badan Usaha, tolong lampirkan dulu.” Bagi yang belum tahu, SBU kadang menimbulkan pertanyaan: “Apa itu SBU? Mengapa perlu? Bagaimana mendapatkannya?” Artikel ini hadir untuk menjawab semua itu. Apa Itu Sertifikat Badan Usaha (SBU)? SBU adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha telah memenuhi standar kompetensi, kapasitas teknis, manajemen, dan persyaratan lain yang ditetapkan agar bisa melakukan pekerjaan jasa konstruksi. Dalam dunia konstruksi, SBU menjadi salah satu izin / sertifikasi wajib agar perusahaan dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek formal. Dalam situs sertifikasi.biz, disebut bahwa SBU […]
- [Risiko dan Sanksi bagi PKP yang Tidak Menerbitkan Faktur Pajak](https://konsulpajak.com/risiko-dan-sanksi-bagi-pkp-yang-tidak-menerbitkan-faktur-pajak/): (Panduan Lengkap agar Pengusaha Tidak Terjerat Denda dan Pemeriksaan Pajak di Era Coretax) Bagi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP), faktur pajak bukan sekadar dokumen biasa. Ia adalah bukti resmi transaksi kena PPN dan bagian penting dari sistem pelaporan pajak elektronik (Coretax). Namun masih banyak PKP yang lalai menerbitkan faktur pajak. Ada yang lupa, ada yang sengaja menunda, bahkan ada yang menganggapnya tidak penting. Padahal, kelalaian kecil ini bisa berakibat besar: mulai dari denda, kehilangan hak pengkreditan PPN, hingga pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui artikel ini, kita akan membahas secara lengkap, humanis, dan logis tentang risiko dan sanksi bagi […]
- [Pasal 3 PP 49 Tahun 2022: Barang & Jasa yang Dibebaskan dari PPN, Apa Saja?](https://konsulpajak.com/pasal-3-pp-49-tahun-2022-barang-jasa-yang-dibebaskan-dari-ppn-apa-saja/): Banyak orang sering mengira bahwa semua barang dan jasa otomatis kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Ada beberapa barang dan jasa tertentu yang justru dibebaskan dari PPN oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, tepatnya di Pasal 3. Aturan ini penting banget buat diketahui, baik oleh masyarakat umum, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah, supaya tidak salah hitung pajak. Apa Itu Pasal 3 PP 49/2022? Menurut Pasal 3 PP 49/2022, ada beberapa Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang impor atau penyerahannya dibebaskan dari PPN. Selain itu, ada juga Jasa Kena Pajak (JKP) […]
- [Sumbangan & Biaya Pembangunan Infrastruktur: Beban Pajak Lebih Ringan, Bisnis Jadi Lebih Bermakna](https://konsulpajak.com/sumbangan-biaya-pembangunan-infrastruktur-beban-pajak-lebih-ringan-bisnis-jadi-lebih-bermakna/): Bayangkan sebuah perusahaan besar di kota Anda. Setiap tahun, mereka tidak hanya fokus mencari keuntungan, tapi juga ikut membangun jalan desa, merenovasi sekolah, hingga membantu korban bencana alam. Pertanyaan muncul: Apakah biaya sosial seperti ini bisa diakui sebagai pengurang pajak?Jawabannya: Ya, bisa! Dengan catatan sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia, pemerintah telah memberi ruang melalui UU No. 36 Tahun 2008, PP No. 93 Tahun 2010, dan PMK No. 76/PMK.03/2011 agar sumbangan tertentu dan biaya pembangunan infrastruktur sosial bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar Hukum Apa Itu Sumbangan dalam Konteks Pajak? Sumbangan di sini bukan sekadar amal biasa. Dalam konteks perpajakan, yang […]
- [Restitusi Cepat, Risiko Juga Melekat! Mengupas Untung-Rugi Pengembalian Pendahuluan Pajak](https://konsulpajak.com/restitusi-cepat-risiko-juga-melekat-mengupas-untung-rugi-pengembalian-pendahuluan-pajak/): Bagi banyak wajib pajak, terutama pengusaha besar maupun eksportir, istilah restitusi pajak sudah tidak asing lagi. Restitusi artinya pemerintah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah disetor oleh wajib pajak. Namun, proses restitusi normal sering dianggap panjang dan berbelit karena harus melewati pemeriksaan mendalam. Untuk mengatasi itu, pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (Restitusi Dipercepat). Di satu sisi, metode ini adalah angin segar karena wajib pajak bisa mendapat uangnya kembali lebih cepat. Tapi, di sisi lain, ada risiko besar jika data yang diajukan tidak akurat. Mari kita bedah apa saja risiko dan kelebihannya. Apa Itu Pengembalian Pendahuluan Restitusi? Secara sederhana, […]
- [Saat Terutang PPh Pasal 23: Panduan Lengkap Berdasarkan PP 94 Tahun 2010](https://konsulpajak.com/saat-terutang-pph-pasal-23-panduan-lengkap-berdasarkan-pp-94-tahun-2010/): Bayangkan Anda adalah seorang pengusaha yang baru saja membayar jasa konsultan untuk laporan keuangan perusahaan. Di akhir transaksi, konsultan mengirimkan tagihan dan berkata: “Jangan lupa ya Pak, PPh 23-nya dipotong.” Mungkin Anda langsung berpikir, “Memotongnya kapan ya? Saat saya bayar jasanya, atau saat saya menerima faktur?” Inilah yang sering membingungkan banyak wajib pajak. Untuk menjawabnya, kita perlu merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, khususnya Pasal 15, yang secara tegas mengatur saat terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Apa Itu PPh Pasal 23? Sebelum masuk ke inti, mari segarkan ingatan kita. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan […]
- [Langkah Praktis: Mengajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax](https://konsulpajak.com/langkah-praktis-mengajukan-permohonan-kswp-lewat-coretax/): Suatu siang, Budi hendak mengurus izin usaha barunya. Semua dokumen persyaratan sudah lengkap: akta, identitas, rencana usaha. Namun petugas izin berkata, “Tunggu sebentar, kami harus cek status pajak Anda dulu melalui aplikasi pajak nasional.” Budi agak bimbang — “Harus bagaimana sih caranya supaya status pajak saya bisa ‘valid’? Apa itu KSWP? Dan apakah benar, sekarang lewat Coretax bisa langsung diajukan online?” Nah, kisah Budi ini umum terjadi. Sekarang, permohonan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) bisa diajukan melalui aplikasi digital Coretax, tanpa harus ke kantor pajak. Saya akan menemani Anda langkah demi langkah agar prosesnya lancar, tanpa stres, dan dengan hasil Surat […]
- [Tarik Napas Lega: Begini Cara KSWP Membuka Gerbang Izin Usaha Anda](https://konsulpajak.com/tarik-napas-lega-begini-cara-kswp-membuka-gerbang-izin-usaha-anda/): Awal Kisah: Ketika Perizinan Tersendat Karena Pajak Suatu pagi, Rina, pemilik usaha kuliner kecil, mengurus izin operasional ke dinas setempat. Dokumen lengkap sudah dibawa, persyaratan terpenuhi… tapi saat antrian hampir selesai, petugas berkata: “Maaf Mbak, kami harus cek status pajak dulu. Nanti kami minta status valid dari pajak.” Rina terdiam. “Status pajak? Saya sudah lapor SPT setiap tahun kok,” pikirnya. Ternyata, kasus seperti Rina bukanlah langka. Di balik layanan publik—izin usaha, IMB, sertifikat, dan sejenisnya—ada mekanisme pemeriksaan baru: Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Jika statusnya tidak “valid”, layanan publik tidak bisa langsung diberikan. Lalu, apa itu KSWP? Bagaimana prosesnya? Apa syaratnya? […]
- [Penilaian untuk Tujuan Perpajakan: Panduan Lengkap, Dasar Hukum, dan Penerapan di 2025](https://konsulpajak.com/penilaian-untuk-tujuan-perpajakan-panduan-lengkap-dasar-hukum-dan-penerapan-di-2025/): Bayangkan Anda seorang pengusaha yang baru saja membeli gedung kantor. Harga sudah disepakati, kontrak ditandatangani, namun muncul pertanyaan: “Berapa nilai sebenarnya gedung ini untuk tujuan perpajakan?” Di sinilah peran penilaian untuk tujuan perpajakan hadir. Proses ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan fondasi penting dalam menentukan kewajiban pajak yang adil, baik bagi wajib pajak maupun negara. Artikel ini akan membahas tuntas mengenai penilaian untuk tujuan perpajakan, dasar hukum, lingkup, metode, hingga contoh penerapannya berdasarkan PMK No. 79 Tahun 2023. Apa Itu Penilaian untuk Tujuan Perpajakan? Secara sederhana, penilaian untuk tujuan perpajakan adalah proses menentukan nilai suatu objek (harta berwujud, tidak berwujud, maupun […]
- [Sertifikat Badan Usaha (SBU): Syarat, Cara Membuat, dan Dasar Hukum PP 5 Tahun 2021](https://konsulpajak.com/sertifikat-badan-usaha-sbu-syarat-cara-membuat-dan-dasar-hukum-pp-5-tahun-2021/): Pendahuluan Bagi Anda yang bergerak di bidang konstruksi, istilah Sertifikat Badan Usaha (SBU) pasti sudah tidak asing lagi. Hampir semua tender proyek, baik pemerintah maupun swasta, mensyaratkan perusahaan memiliki SBU. Tanpa sertifikat ini, perusahaan bisa langsung gugur di tahap administrasi. Namun, banyak pelaku usaha yang masih bingung: apa sebenarnya SBU itu? Bagaimana cara membuatnya? Apa dasar hukum yang mengaturnya? Nah, artikel ini akan membahas tuntas tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Apa Itu Sertifikat Badan Usaha (SBU)? Secara sederhana, SBU adalah sertifikat resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha jasa konstruksi sudah memenuhi persyaratan untuk […]
- [NJOP dan NJOPTKP: Panduan Lengkap, Dasar Hukum, dan Contoh Hitung PBB 2025](https://konsulpajak.com/njop-dan-njoptkp-panduan-lengkap-dasar-hukum-dan-contoh-hitung-pbb-2025/): Bayangkan Anda baru saja membeli rumah impian. Setelah mengurus akad, sertifikat, dan kunci, tibalah waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di saat itu, istilah NJOP dan NJOPTKP akan muncul di tagihan pajak Anda. Dua istilah ini sering membingungkan, padahal sangat penting untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Artikel ini akan membahas NJOP dan NJOPTKP dengan bahasa sederhana, agar Anda paham konsepnya tanpa perlu menjadi ahli pajak terlebih dahulu. Apa Itu NJOP? NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah nilai yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). NJOP ini pada dasarnya adalah perkiraan harga pasar wajar […]
- [PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan: Jangan Sampai Salah Hitung!](https://konsulpajak.com/pph-final-atas-sewa-tanah-dan-bangunan-jangan-sampai-salah-hitung/): Pernahkah Anda menyewa ruko, gudang, apartemen, atau bahkan sebidang tanah untuk usaha? Kalau iya, perlu diingat bahwa setiap transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan memiliki konsekuensi pajak, yaitu dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Ketentuan ini diatur dalam PP 34 Tahun 2017 yang berlaku sejak 2 Januari 2018, serta dijabarkan lebih teknis dalam aturan lama seperti KMK-120/KMK.03/2002 dan KEP-227/PJ./2002. Meski terdengar rumit, sebenarnya konsepnya cukup sederhana: setiap pemilik tanah/bangunan yang menyewakan, wajib membayar PPh Final sebesar 10% dari nilai bruto sewa. Mari kita ulas lebih detail dengan bahasa yang mudah dipahami. Dasar Hukum PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan 📌 Intinya, […]
- [Menang Undian Bukan Cuma Senang, Tapi Juga Ada Pajaknya! Pahami PPh Final Hadiah Undian](https://konsulpajak.com/menang-undian-bukan-cuma-senang-tapi-juga-ada-pajaknya-pahami-pph-final-hadiah-undian/): Siapa sih yang nggak senang kalau tiba-tiba dapat hadiah undian? Bisa berupa uang tunai, motor, mobil, bahkan rumah. Rasanya seperti rezeki nomplok. Tapi, jangan lupa—setiap hadiah undian yang Anda terima ada konsekuensi pajaknya. Ya, sesuai aturan, hadiah undian termasuk objek PPh Final Pasal 4 ayat (2). Jadi, meskipun Anda menang karena keberuntungan, tetap ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Artikel ini akan membahas dasar hukum, tarif, siapa yang memotong pajak, hingga contoh perhitungan agar Anda tidak bingung. Dasar Hukum PPh Final Hadiah Undian Aturan tentang pajak hadiah undian sudah lama ada dan masih berlaku hingga kini. 📌 Intinya, sejak 2001 hingga […]
- [Pakan Mahal, Ayam Mati Kena Wabah: Jangan Sampai Peternak Rugi Dua Kali Karena Tak Punya Pembukuan](https://konsulpajak.com/pakan-mahal-ayam-mati-kena-wabah-jangan-sampai-peternak-rugi-dua-kali-karena-tak-punya-pembukuan/): Bau khas kandang masih terasa kuat pagi itu. Beberapa karung pakan tersusun di sudut gudang. Sebagian sudah kosong. Suara ayam terdengar dari kandang yang panjang. Namun jumlahnya tak seramai beberapa bulan sebelumnya. Pak Hadi berdiri diam di depan kandangnya. Tatapannya kosong. Beberapa bulan terakhir menjadi periode yang sangat berat bagi usaha peternakannya. Harga pakan tinggi. […]
- [Pedagang Sembako Kena Pajak Ratusan Juta: Kesalahan Sepele Ini Jadi Penyesalan Terbesar](https://konsulpajak.com/pedagang-sembako-kena-pajak-ratusan-juta/): Tangannya gemetar memegang beberapa lembar kertas. Wajahnya terlihat lelah. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena dagangannya sepi. Bukan pula karena harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok sedang naik. Hari itu, ada sesuatu yang jauh lebih berat memenuhi pikirannya. Ketetapan pajak dengan angka ratusan juta rupiah. “Dari mana saya harus bayar sebanyak ini?” Ia terdiam cukup lama. […]
- [Cara Mudah Membuat Faktur Pajak di Coretax: Panduan Lengkap untuk PKP](https://konsulpajak.com/cara-mudah-membuat-faktur-pajak-di-coretax-panduan-lengkap-untuk-pkp/): Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), membuat faktur pajak merupakan pekerjaan yang hampir tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Begitu terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN, PKP perlu memastikan faktur pajaknya dibuat dengan benar. Sejak implementasi Coretax DJP, proses pembuatan faktur pajak mengalami perubahan cukup besar. Faktur pajak […]
- [Toko Kainnya Paling Laris, Rekeningnya Ramai: Tapi Satu Surat dari Pajak Membuat Pemiliknya Tak Bisa Tidur](https://konsulpajak.com/sp2dk-mutasi-rekening-toko-tanpa-pembukuan/): Siang itu toko kain milik Pak Hasan masih seperti biasanya. Ramai. Beberapa pelanggan berdiri memilih kain. Karyawan sibuk mengambil gulungan dari rak. Suara gunting memotong kain sesekali terdengar di antara percakapan pembeli. Di bagian belakang toko, puluhan gulungan kain tersusun hingga hampir menyentuh langit-langit. Batik. Brokat. Katun. Satin. Kain seragam. Bahan gamis. Hampir semuanya tersedia. […]
- [Cara Buat Kode Billing Tagihan Pajak STP/SKP](https://konsulpajak.com/cara-buat-kode-billing-tagihan-pajak-stp-skp/): Menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) bukan berarti Anda harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan pembayaran. Melalui Coretax DJP, seluruh proses pembayaran kini dapat dilakukan secara online. Wajib Pajak cukup login ke akun Coretax, memilih tagihan yang ingin dibayar, membuat kode billing, kemudian melakukan pembayaran melalui bank atau […]
- [Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada SKP dan STP: Pahami Hak Wajib Pajak Sebelum Membayar Sanksi](https://konsulpajak.com/pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi-pada-skp-dan-stp-pahami-hak-wajib-pajak-sebelum-membayar-sanksi/): Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) sering membuat Wajib Pajak langsung fokus pada satu hal: berapa jumlah yang harus dibayar. Terlebih ketika di dalam surat tersebut terdapat tambahan sanksi administrasi yang membuat jumlah tagihan menjadi semakin besar. Namun, ada satu hal yang terkadang belum dipahami Wajib Pajak. Dalam kondisi tertentu, sanksi […]
- [Pengurangan atau Pembatalan SKP yang Tidak Benar: Pahami Hak Wajib Pajak Berdasarkan Pasal 36 UU KUP](https://konsulpajak.com/pengurangan-atau-pembatalan-skp-yang-tidak-benar-pahami-hak-wajib-pajak-berdasarkan-pasal-36-uu-kup/): Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan nilai pajak yang cukup besar tentu dapat membuat Wajib Pajak khawatir. Terlebih setelah dokumen tersebut dipelajari kembali, ternyata terdapat perhitungan atau kondisi yang menurut Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah: apakah Surat Ketetapan Pajak yang sudah diterbitkan masih dapat dikurangi atau bahkan […]
- [Laporan Keuangan Otomatis Berbasis Google Sheet: Cara Mudah UMKM Mengetahui Untung Rugi Tanpa Ribet Akuntansi](https://konsulpajak.com/laporan-keuangan-otomatis-berbasis-google-sheet-cara-mudah-umkm-mengetahui-untung-rugi-tanpa-ribet-akuntansi/): Usaha terlihat ramai. Pesanan datang hampir setiap hari. Uang masuk ke rekening. Transaksi terus berjalan. Tetapi ketika ditanya satu pertanyaan sederhana: “Sebenarnya bulan ini usaha Anda untung berapa?” Tidak sedikit pemilik UMKM yang mulai bingung. Mereka membuka mutasi rekening. Mengecek catatan transaksi. Mengingat-ingat pembayaran kepada supplier. Mencari nota pembelian yang entah tersimpan di mana. Setelah […]
- [PMK 44 Tahun 2026 Resmi Berlaku! Ini Perbedaan Wakil, Kuasa, dan Karyawan Wajib Pajak yang Wajib Dipahami](https://konsulpajak.com/pmk-44-tahun-2026-resmi-berlaku-ini-perbedaan-wakil-kuasa-dan-karyawan-wajib-pajak-yang-wajib-dipahami/): Masih banyak wajib pajak yang menganggap wakil, kuasa, dan karyawan memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Padahal, ketiganya memiliki dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda. Kesalahan memahami peran masing-masing dapat berakibat pada penolakan dokumen, tidak sahnya tindakan perpajakan, bahkan sengketa administrasi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun […]
- [SE-8/PJ/2026 Resmi Berlaku! Aturan Baru Pengawasan Wajib Pajak yang Wajib Anda Ketahui](https://konsulpajak.com/se-8-pj-2026-resmi-berlaku-aturan-baru-pengawasan-wajib-pajak-yang-wajib-anda-ketahui/): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026, DJP menerapkan pedoman baru yang mengintegrasikan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi Coretax DJP. Aturan ini bukan hanya menjadi pedoman bagi pegawai DJP, tetapi juga menjadi sinyal bagi seluruh wajib pajak agar semakin meningkatkan […]
- [Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak PMK-44/2026: Brevet Tidak Lagi Cukup, Ini yang Wajib Anda Siapkan!](https://konsulpajak.com/aturan-baru-kuasa-wajib-pajak-pmk-44-2026-brevet-tidak-lagi-cukup-ini-yang-wajib-anda-siapkan/): Perubahan besar kembali bergulir di dunia perpajakan Indonesia. Bagi Anda para pemilik usaha, praktisi akuntansi, maupun Wajib Pajak yang sering menguasakan urusan perpajakan kepada pihak lain, ada regulasi baru yang tidak boleh diabaikan. Kementerian Keuangan resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK-44/2026) yang mencabut aturan lama PMK-229/2014 Aturan baru ini membawa penataan […]
- [Pajak Kos-Kosan di Indonesia: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, PBB, PPN, dan Pajak Daerah Terbaru](https://konsulpajak.com/pajak-kos-kosan-di-indonesia-panduan-lengkap-pajak-penghasilan-pbb-ppn-dan-pajak-daerah-terbaru/): Banyak orang menganggap usaha kos-kosan sebagai investasi yang sederhana. Setelah bangunan selesai dibangun dan kamar mulai terisi, pemilik hanya perlu menerima pembayaran sewa setiap bulan. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat kewajiban perpajakan yang sering kali belum dipahami secara menyeluruh. Tidak sedikit pemilik kos yang bertanya: Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar karena aturan perpajakan atas rumah […]
- [Download Template Laporan Keuangan Excel Gratis untuk Usaha Dagang, Industri, dan Jasa: Lengkap, Mudah Digunakan, dan Siap Pakai](https://konsulpajak.com/download-template-laporan-keuangan-excel-gratis-untuk-usaha-dagang-industri-dan-jasa-lengkap-mudah-digunakan-dan-siap-pakai/): Setiap pelaku usaha tentu ingin bisnisnya terus berkembang. Omzet meningkat, pelanggan bertambah, dan keuntungan semakin besar. Namun ada satu hal yang sering terlupakan ketika usaha mulai tumbuh, yaitu pengelolaan laporan keuangan. Tidak sedikit pemilik usaha yang mampu menghasilkan penjualan ratusan juta rupiah setiap bulan, tetapi masih kesulitan menjawab pertanyaan sederhana seperti: Semua pertanyaan tersebut hanya […]
- [Download Gratis Template Laporan Keuangan Usaha Perdagangan Umum Excel Siap Pakai](https://konsulpajak.com/download-gratis-template-laporan-keuangan-usaha-perdagangan-umum-excel-siap-pakai/): Mengelola usaha perdagangan tidak cukup hanya fokus pada penjualan. Banyak pemilik usaha yang berhasil meningkatkan omzet, tetapi masih kesulitan mengetahui apakah usahanya benar-benar menghasilkan keuntungan. Penyebabnya sederhana: laporan keuangan belum tertata dengan baik. Padahal, laporan keuangan bukan hanya dibutuhkan saat mengurus pajak atau mengajukan pinjaman ke bank. Dengan pencatatan yang rapi, Anda dapat mengetahui posisi […]
- [Tools Checklist Gratis ini Bisa Menghindarkan Anda dari Denda Pajak.](https://konsulpajak.com/tools-checklist-gratis-ini-bisa-menghindarkan-anda-dari-denda-pajak/): Pernah tiba-tiba teringat, “Hari ini sudah tanggal berapa ya? Jangan-jangan batas lapor SPT sudah lewat…” Kalau pernah, Anda tidak sendirian. Banyak wajib pajak sebenarnya sudah berniat memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun di tengah kesibukan bekerja dan menjalankan usaha, jadwal pelaporan sering kali terlupakan. Padahal setiap jenis pajak memiliki batas waktu pelaporan yang berbeda. Ada yang harus […]
- [Mengenal BPHTB Pajak Properti yang Wajib Dipahami Sebelum Beli Rumah](https://konsulpajak.com/mengenal-bphtb-pajak-properti-yang-wajib-dipahami-sebelum-beli-rumah/): Mengenal BPHTB: pengertian, tarif, dan cara hitung menjadi langkah penting sebelum Anda membeli rumah atau tanah. Banyak orang fokus pada harga properti, tetapi lupa memperhitungkan pajak yang satu ini. Padahal, BPHTB bisa menjadi komponen biaya yang cukup besar dalam transaksi. Dengan memahami konsep dan cara menghitungnya, Anda bisa mengatur anggaran dengan lebih tepat dan menghindari […]
- [Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak Bulanan Perusahaan: Jangan Sampai Telat!](https://konsulpajak.com/batas-waktu-setor-dan-lapor-pajak-bulanan-perusahaan-jangan-sampai-telat/): Batas waktu setor dan lapor pajak bulanan perusahaan wajib Anda pahami sejak awal menjalankan bisnis. Banyak perusahaan terlambat bukan karena tidak mau patuh, tetapi karena tidak mengatur jadwal dengan baik. Padahal, setiap kewajiban pajak memiliki tenggat yang jelas. Begitu Anda melewati batas waktu, sistem langsung mengenakan sanksi. Karena itu, memahami alur dan jadwal pajak bulanan […]
- [Pasang Spanduk atau Billboard? Begini Cara Bayar Pajak Reklame untuk Bisnis Fisik](https://konsulpajak.com/pasang-spanduk-atau-billboard-begini-cara-bayar-pajak-reklame-untuk-bisnis-fisik/): Saat Anda menjalankan bisnis fisik, promosi menjadi salah satu kunci utama untuk menarik pelanggan. Karena itu, banyak pelaku usaha memilih menggunakan spanduk, baliho, atau billboard. Namun, di balik strategi promosi tersebut, ada satu hal penting yang sering terlewat: pajak reklame. Kabar baiknya, cara bayar pajak reklame untuk bisnis fisik sebenarnya cukup sederhana. Selama Anda memahami […]
- [Cara Lapor SPT Masa PPh 21 bagi Perusahaan: Panduan Lengkap agar Tidak Salah dan Terhindar Denda](https://konsulpajak.com/cara-lapor-spt-masa-pph-21-bagi-perusahaan-panduan-lengkap-agar-tidak-salah-dan-terhindar-denda/): Cara lapor SPT Masa PPh 21 bagi perusahaan menjadi hal penting yang tidak boleh Anda anggap sepele. Setiap perusahaan yang membayar gaji karyawan wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak ini setiap bulan. Namun, banyak perusahaan masih merasa bingung saat harus melaporkannya. Padahal, jika Anda memahami alurnya, proses ini sebenarnya cukup sistematis. Dengan memahami langkah-langkah yang […]
- [Pasal 20A PP Nomor 20 Tahun 2026: Biaya Suap dan Gratifikasi Tidak Lagi Bisa Menjadi Pengurang Pajak](https://konsulpajak.com/pasal-20a-pp-nomor-20-tahun-2026-biaya-suap-dan-gratifikasi-tidak-lagi-bisa-menjadi-pengurang-pajak/): Pemerintah Mengirim Pesan Tegas kepada Dunia Usaha Dalam dunia usaha, biaya merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung Pajak Penghasilan. Semakin besar biaya yang dapat dibebankan secara fiskal, semakin kecil Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun tidak semua pengeluaran dapat diakui sebagai biaya menurut ketentuan perpajakan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun […]
- [Telat Lapor SPT Tahunan? Ini Daftar Sanksi Terbaru yang Wajib Anda Tahu](https://konsulpajak.com/telat-lapor-spt-tahunan-ini-daftar-sanksi-terbaru-yang-wajib-anda-tahu/): Daftar sanksi terbaru jika telat lapor SPT Tahunan penting Anda pahami agar tidak terkena denda yang sebenarnya bisa dihindari. Banyak wajib pajak menunda pelaporan karena merasa prosesnya rumit atau menganggapnya tidak mendesak. Padahal, keterlambatan sekecil apa pun bisa memicu sanksi administratif. Karena itu, memahami aturan ini sejak awal akan membantu Anda tetap aman dan patuh […]
- [Cara Membedakan Pajak Pusat dan Pajak Daerah: Jangan Sampai Salah Bayar!](https://konsulpajak.com/cara-membedakan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah-jangan-sampai-salah-bayar/): Cara membedakan pajak pusat dan pajak daerah perlu Anda pahami sejak awal. Banyak orang masih bingung karena semua pungutan terlihat sama, padahal pengelolanya berbeda. Kesalahan memahami jenis pajak sering membuat wajib pajak salah bayar atau salah lapor. Akibatnya, masalah administrasi pun muncul. Dengan memahami perbedaannya, Anda bisa mengelola pajak dengan lebih rapi dan tepat. Apa […]
- [Pembukuan vs Pencatatan: Mana yang Wajib untuk Wajib Pajak Orang Pribadi?](https://konsulpajak.com/pembukuan-vs-pencatatan-mana-yang-wajib-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi/): Panduan pembukuan vs pencatatan untuk wajib pajak orang pribadi sering membingungkan, terutama bagi Anda yang baru mulai usaha atau bekerja secara mandiri. Banyak orang belum memahami perbedaan keduanya, padahal pilihan ini berpengaruh langsung pada cara menghitung pajak. Sebagian wajib pajak cukup melakukan pencatatan sederhana. Namun, sebagian lainnya harus menyusun pembukuan yang lebih lengkap dan sistematis. […]
- [PPh Final UMKM Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026: Aturan Baru yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha](https://konsulpajak.com/pph-final-umkm-sesuai-peraturan-pemerintah-nomor-20-tahun-2026-aturan-baru-yang-wajib-dipahami-pelaku-usaha/): Bagi banyak pelaku UMKM, pajak sering kali menjadi salah satu aspek yang paling membingungkan dalam menjalankan usaha. Di satu sisi, pelaku usaha ingin patuh terhadap ketentuan perpajakan. Namun di sisi lain, keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kemampuan administrasi sering membuat kewajiban pajak terasa rumit. Pemerintah memahami kondisi tersebut. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perpajakan terus disempurnakan […]
- [PPh Final UMKM Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022: Panduan Lengkap Tarif 0,5% untuk Pelaku Usaha Kecil](https://konsulpajak.com/pph-final-umkm-sesuai-pp-nomor-55-tahun-2022-panduan-lengkap-tarif-05-untuk-pelaku-usaha-kecil/): Memulai usaha bukanlah perkara mudah. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, menjaga arus kas, mengelola stok, hingga menghadapi persaingan pasar, pelaku usaha juga harus memahami kewajiban perpajakan. Tidak sedikit pemilik UMKM yang merasa urusan pajak adalah sesuatu yang rumit dan membingungkan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan berbagai kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha kecil, salah satunya melalui Peraturan […]
- [Memahami Implikasi PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak Bisnis Anda](https://konsulpajak.com/memahami-implikasi-pp-nomor-20-tahun-2026-terhadap-pajak-bisnis-anda/): Dinamika regulasi perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian. Pada 22 April 2026, pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi ini hadir sebagai amandemen atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian di bidang Pajak Penghasilan (PPh). Bagi para pemilik usaha, konsultan, maupun praktisi bisnis, perubahan ini membawa sejumlah implikasi signifikan. […]
- [Kena Surat Teguran Pajak? Kenali Perbedaannya dengan Surat Paksa Sebelum Terlambat](https://konsulpajak.com/kena-surat-teguran-pajak-kenali-perbedaannya-dengan-surat-paksa-sebelum-terlambat/): Apa itu Surat Teguran dan Surat Paksa Pajak? Pertanyaan ini sering muncul ketika wajib pajak mulai menerima surat dari otoritas pajak. Banyak orang langsung panik karena menganggap semua surat tersebut sama. Padahal, Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki fungsi, tahapan, dan konsekuensi yang berbeda. Dengan memahami perbedaannya, Anda bisa mengambil tindakan yang tepat sebelum masalah […]
- [PPh Final UMKM 2026 Resmi Berubah! Ini Penjelasan Lengkap PP Nomor 20 Tahun 2026 yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha](https://konsulpajak.com/pph-final-umkm-2026-resmi-berubah-ini-penjelasan-lengkap-pp-nomor-20-tahun-2026-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha/): Bagi banyak pelaku UMKM, tarif PPh Final 0,5% selama ini menjadi salah satu fasilitas perpajakan yang paling membantu. Selain sederhana, mekanisme penghitungannya juga mudah dipahami karena pajak dihitung langsung dari omzet tanpa harus melakukan perhitungan laba rugi yang rumit. Namun pada tahun 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan […]
- [Jangan Panik! Ini Tips Sukses Menghadapi Pemeriksaan Pajak Lapangan](https://konsulpajak.com/jangan-panik-ini-tips-sukses-menghadapi-pemeriksaan-pajak-lapangan/): Banyak pelaku usaha langsung merasa tegang saat mendengar kabar akan ada pemeriksaan pajak lapangan. Reaksi itu wajar. Namun, Anda tidak perlu panik. Sebaliknya, Anda bisa menghadapi proses ini dengan tenang jika memahami alurnya. Bahkan, dengan persiapan yang tepat, Anda bisa melewati pemeriksaan tanpa kendala berarti. Melalui artikel ini, Anda akan menemukan tips sukses menghadapi pemeriksaan […]
- [NIK Jadi NPWP? Begini Cara Migrasi Mandiri Tanpa Ribet (Update Terbaru)](https://konsulpajak.com/nik-jadi-npwp-begini-cara-migrasi-mandiri-tanpa-ribet-update-terbaru/): Cara migrasi NIK menjadi NPWP secara mandiri kini menjadi hal penting bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Pemerintah telah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga Anda tidak perlu lagi memiliki dua nomor berbeda. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, masih banyak orang yang belum […]
- [Rahasia Hemat Pajak Biaya Apa Saja yang Bisa Dikurangkan dari Penghasilan Bruto](https://konsulpajak.com/rahasia-hemat-pajak-biaya-apa-saja-yang-bisa-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto/): Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) sering jadi kunci Banyak orang membayar pajak lebih besar dari seharusnya. Penyebabnya sederhana: mereka belum memahami biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense). Padahal, Anda bisa menekan beban pajak secara legal jika tahu cara memanfaatkan aturan ini. Artikel ini membantu Anda memahami jenis biaya […]
- [Punya Kost atau Rumah Kontrakan? Ini Aturan Pajaknya yang Wajib Anda Tahu](https://konsulpajak.com/punya-kost-atau-rumah-kontrakan-ini-aturan-pajaknya-yang-wajib-anda-tahu/): Pajak kost-kostan dan rumah kontrakan sering membuat pemilik properti bingung. Banyak yang belum sadar bahwa penghasilan dari sewa properti termasuk objek pajak. Sebagian orang mengira pajak hanya berlaku untuk bisnis besar. Padahal, usaha kost atau kontrakan juga memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dengan memahami aturan ini, Anda bisa mengelola penghasilan dengan lebih aman dan […]
- [Pajak Reksadana: Benarkah Bebas Pajak? Ini Cara Hitung yang Perlu Anda Tahu](https://konsulpajak.com/pajak-reksadana-benarkah-bebas-pajak-ini-cara-hitung-yang-perlu-anda-tahu/): Cara hitung pajak reksadana sering menimbulkan pertanyaan, terutama bagi investor pemula. Banyak orang mengira reksadana benar-benar bebas pajak. Namun, apakah anggapan itu tepat? Faktanya, reksadana memang menawarkan kemudahan dalam hal pajak. Meski begitu, sistem pajaknya bekerja dengan cara yang berbeda. Karena itu, Anda perlu memahami konsepnya sejak awal. Apakah Reksadana Benar-Benar Bebas Pajak? Investor tidak […]
- [Cara Menonaktifkan NPWP (Status NE): Panduan Lengkap agar Tidak Kena Beban Pajak](https://konsulpajak.com/cara-menonaktifkan-npwp-status-ne-panduan-lengkap-agar-tidak-kena-beban-pajak/): Cara menghapus atau menonaktifkan NPWP (status NE) sering dicari oleh wajib pajak yang sudah tidak memiliki penghasilan atau tidak lagi menjalankan usaha. Banyak orang membiarkan NPWP tetap aktif tanpa menyadari risikonya. Padahal, NPWP yang masih aktif tetap menimbulkan kewajiban administratif. Karena itu, Anda perlu segera mengambil tindakan jika kondisi sudah berubah. Apa Itu Status NE? […]
- [Pajak Jasa Konstruksi: Tarif Terbaru dan Cara Lapor yang Wajib Dipahami Kontraktor](https://konsulpajak.com/pajak-jasa-konstruksi-tarif-terbaru-dan-cara-lapor-yang-wajib-dipahami-kontraktor/): Pajak atas jasa konstruksi sering menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha di bidang proyek bangunan. Baik kontraktor, konsultan, maupun subkontraktor perlu memahami aturan pajak ini agar tidak salah hitung dan salah lapor. Selain itu, sistem pajak jasa konstruksi memiliki karakter khusus karena menggunakan skema PPh Final. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menyamakan perhitungannya dengan […]
- [Cara Hitung PBB Sendiri: Rahasia Mengetahui Pajak Rumah dan Tanah Anda dengan Mudah](https://konsulpajak.com/cara-hitung-pbb-sendiri-rahasia-mengetahui-pajak-rumah-dan-tanah-anda-dengan-mudah/): Cara hitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sering terasa membingungkan bagi banyak orang. Padahal, jika Anda memahami komponennya, Anda bisa menghitungnya sendiri dengan cukup mudah. Dengan memahami cara perhitungan ini, Anda tidak hanya sekadar membayar tagihan. Anda juga bisa mengecek apakah nilai pajak yang dikenakan sudah sesuai atau belum. Selain itu, pemahaman ini sangat membantu […]
- [Denda Administratif Pajak: Apa Itu dan Cara Menghapusnya agar Tidak Membebani Anda](https://konsulpajak.com/denda-administratif-pajak-apa-itu-dan-cara-menghapusnya-agar-tidak-membebani-anda/): Apa itu denda administratif pajak dan cara mengurus penghapusannya menjadi pertanyaan yang sering muncul di kalangan wajib pajak. Banyak orang baru menyadari adanya denda saat menerima tagihan atau surat dari kantor pajak. Padahal, jika Anda memahami penyebab dan cara menanganinya, Anda bisa menghindari beban tambahan tersebut. Bahkan dalam kondisi tertentu, Anda juga bisa mengajukan penghapusan […]
- [Cara Bayar Pajak Kendaraan: Panduan Lengkap Tahunan & 5 Tahunan Tanpa Ribet](https://konsulpajak.com/cara-bayar-pajak-kendaraan-panduan-lengkap-tahunan-5-tahunan-tanpa-ribet/): Prosedur bayar pajak kendaraan bermotor tahunan & 5 tahunan sering membuat bingung, terutama bagi pemilik kendaraan baru. Banyak orang belum memahami perbedaan proses, syarat, dan langkah yang harus dilakukan. Padahal, jika Anda memahami alurnya, Anda bisa menyelesaikan pembayaran pajak dengan cepat dan tanpa stres. Selain itu, pembayaran tepat waktu akan membantu Anda menghindari denda. Perbedaan […]
- [Pajak Orang Kaya Meningkat! Jumlah Wajib Pajak Tarif Tertinggi Naik, Ini Artinya](https://konsulpajak.com/pajak-orang-kaya-meningkat-jumlah-wajib-pajak-tarif-tertinggi-naik-ini-artinya/): Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan pajak di Indonesia semakin jelas: memperkuat keadilan dan memperluas basis pajak. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang masuk ke lapisan tarif tertinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat tren menarik. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang dikenai tarif PPh tertinggi sebesar 35% mengalami kenaikan […]
- [PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Final): Kenali Aturan, Tarif, dan Contohnya dengan Mudah](https://konsulpajak.com/pph-pasal-4-ayat-2-pajak-final-kenali-aturan-tarif-dan-contohnya-dengan-mudah/): Mengenal PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Final) sangat penting bagi wajib pajak, terutama pelaku usaha dan investor. Banyak orang masih bingung karena sistem pajak ini berbeda dari pajak penghasilan pada umumnya. Padahal, jika Anda memahami konsepnya sejak awal, Anda bisa menghitung dan mengelola pajak dengan lebih sederhana. Selain itu, pajak final sering muncul dalam […]
- [Pajak Bunga Deposito dan Tabungan: Aturan, Tarif, dan Cara Kerjanya yang Wajib Anda Tahu](https://konsulpajak.com/pajak-bunga-deposito-dan-tabungan-aturan-tarif-dan-cara-kerjanya-yang-wajib-anda-tahu/): Mengenal aturan pajak bunga deposito dan tabungan penting bagi siapa pun yang menyimpan dana di bank. Banyak orang fokus pada besarnya bunga, tetapi sering lupa bahwa ada pajak yang langsung memotong hasil tersebut. Padahal, jika Anda memahami aturan ini, Anda bisa memperkirakan keuntungan bersih dengan lebih akurat. Selain itu, pemahaman ini membantu Anda membuat keputusan […]
- [Keringanan PBB: Syarat dan Cara Mengajukannya agar Beban Pajak Lebih Ringan](https://konsulpajak.com/keringanan-pbb-syarat-dan-cara-mengajukannya-agar-beban-pajak-lebih-ringan/): Syarat dan cara pengajuan keringanan PBB sering dicari oleh wajib pajak yang merasa beban pajaknya terlalu tinggi. Tidak sedikit pemilik properti yang sebenarnya berhak mendapatkan keringanan, tetapi belum mengetahui caranya. Padahal, pemerintah daerah menyediakan mekanisme resmi bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Jika Anda memahami prosedurnya, Anda bisa mengurangi beban pajak secara legal. Karena itu, […]
- [NJOP vs Harga Pasar Properti: Jangan Sampai Salah Paham Saat Jual Beli Rumah!](https://konsulpajak.com/njop-vs-harga-pasar-properti-jangan-sampai-salah-paham-saat-jual-beli-rumah/): Perbedaan NJOP dan harga pasar dalam transaksi properti sering membuat bingung, terutama bagi pembeli atau penjual pertama kali. Banyak orang mengira kedua istilah ini memiliki arti yang sama, padahal keduanya sangat berbeda. Jika Anda tidak memahami perbedaannya, Anda bisa salah menentukan harga jual, nilai pajak, bahkan potensi keuntungan. Karena itu, memahami konsep NJOP dan harga […]
- [Sudah Terlanjur Dipotong Pajak Non final? Tenang, UMKM Bisa Ajukan Pengembalian](https://konsulpajak.com/sudah-terlanjur-dipotong-pajak-non-final-tenang-umkm-bisa-ajukan-pengembalian/): Banyak pelaku UMKM merasa bingung saat melihat pajak yang dipotong dari transaksi mereka. Apalagi jika potongan tersebut bukan tarif final 0,5% seperti yang seharusnya berlaku. Namun, kabar baiknya, kondisi ini tidak selalu merugikan selamanya. Jika Anda sudah terlanjur dipotong PPh nonfinal, Anda tetap punya kesempatan untuk meminta kembali kelebihan pajak tersebut. Kenapa Bisa Terjadi Salah […]
- [Pajak Dividen Saham: Perbedaan Tarif dan Cara Mendapatkan Pembebasan Pajaknya](https://konsulpajak.com/pajak-dividen-saham-perbedaan-tarif-dan-cara-mendapatkan-pembebasan-pajaknya/): Perbedaan pajak dividen saham dan prosedur pembebasan pajak menjadi topik penting bagi investor, terutama sejak adanya kebijakan baru yang memberikan peluang bebas pajak. Banyak investor belum memahami bahwa dividen tidak selalu dikenakan pajak. Dalam kondisi tertentu, Anda bahkan bisa menikmati dividen tanpa potongan pajak sama sekali. Karena itu, memahami aturan ini akan membantu Anda mengoptimalkan […]
- [Cara Lapor Aset Crypto di SPT Tahunan: Panduan Lengkap agar Tidak Salah dan Aman](https://konsulpajak.com/cara-lapor-aset-crypto-di-spt-tahunan-panduan-lengkap-agar-tidak-salah-dan-aman/): Cara lapor aset crypto di SPT Tahunan kini menjadi hal penting bagi banyak orang. Semakin banyak masyarakat yang berinvestasi di aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, tetapi belum semuanya memahami kewajiban pajaknya. Padahal, aset crypto termasuk bagian dari harta yang wajib Anda laporkan. Jika Anda melewatkannya, Anda berisiko mengalami masalah di kemudian hari. Karena itu, […]
- [Panduan Praktis: Cara Buat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Final Sewa Tanah & Bangunan](https://konsulpajak.com/cara-buat-bukti-potong-dan-lapor-spt-sewa/): Pernahkah Anda merasa bingung saat harus berurusan dengan pajak setelah menyewakan ruko atau lahan? Di Indonesia, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final. Memahami cara membuat bukti potong dan melaporkannya bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga tentang profesionalisme dalam mengelola bisnis properti Anda. Memahami Kewajiban Pajak Sewa […]
- [Panduan Lengkap PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan: Aturan, Tarif, dan Cara Hitungnya](https://konsulpajak.com/panduan-pph-final-sewa-tanah-bangunan/): Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa saat menyewakan ruko atau lahan, pajak yang dibayarkan tidak bisa dikreditkan di akhir tahun? Jawabannya terletak pada sifat pajaknya yang bersifat final. Memahami aspek ini sangat penting, baik bagi Anda selaku pemilik aset (yang menyewakan) maupun bagi Anda yang bertindak sebagai penyewa (terutama perusahaan). Dasar Hukum yang Melandasi PPh Sewa Setiap […]
- [Cara Menanggapi SP2DK: Jangan Panik, Ini Strategi Aman Hadapi Surat dari Pajak](https://konsulpajak.com/cara-menanggapi-sp2dk-jangan-panik-ini-strategi-aman-hadapi-surat-dari-pajak/): Cara menanggapi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data/Keterangan) sering membuat wajib pajak merasa khawatir. Banyak yang langsung panik saat menerima surat ini karena menganggapnya sebagai tanda masalah besar. Padahal, SP2DK bukan berarti Anda langsung melakukan pelanggaran. Surat ini justru menjadi kesempatan bagi Anda untuk memberikan klarifikasi kepada otoritas pajak. Jika Anda merespons dengan tepat, Anda bisa […]
- [Cara Hitung PPh 21 Tarif TER Terbaru: Simpel, Cepat, dan Anti Bingung](https://konsulpajak.com/cara-hitung-pph-21-tarif-ter-terbaru-simpel-cepat-dan-anti-bingung/): Cara hitung PPh 21 tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata) terbaru kini semakin mudah dipahami oleh karyawan maupun HR. Sistem ini menyederhanakan proses perhitungan pajak yang sebelumnya terasa rumit. Banyak orang masih bingung saat melihat potongan pajak di slip gaji. Namun sekarang, Anda bisa memahami perhitungannya dengan langkah yang jauh lebih sederhana. Dengan memahami TER, Anda […]
- [Memahami Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan Berdasarkan PMK-28 Tahun 2026](https://konsulpajak.com/panduan-restitusi-pengembalian-pendahuluan-pmk-28-2026/): Bagi setiap pelaku usaha, menjaga napas perusahaan bukan hanya soal seberapa besar omzet yang didapat, melainkan seberapa lancar arus kas (cash flow) yang berputar. Salah satu tantangan klasik yang sering dihadapi adalah ketika perusahaan memiliki kelebihan pembayaran pajak. Alih-alih segera kembali ke kas perusahaan untuk diputar kembali sebagai modal, uang tersebut sering kali “parkir” cukup […]
- [Update PPh Pasal 22 2026: Objek, Tarif, dan Cara Hitung yang Perlu Anda Pahami](https://konsulpajak.com/update-pph-pasal-22-2026-objek-tarif-dan-cara-hitung-yang-perlu-anda-pahami/): PPh Pasal 22 2026 menjadi topik penting bagi pelaku usaha, terutama yang sering bertransaksi barang, impor, atau berhubungan dengan instansi pemerintah. Jika Anda tidak memahami aturan ini sejak awal, Anda berisiko salah hitung pajak atau bahkan mengalami kelebihan bayar. Di sisi lain, jika Anda memahami mekanismenya, Anda justru bisa mengelola pajak dengan lebih efisien. Memahami […]
- [Dampak PPh 21 terhadap Take Home Pay: Strategi Cerdas HR agar Karyawan Tetap Puas](https://konsulpajak.com/dampak-pph-21-terhadap-take-home-pay-strategi-cerdas-hr-agar-karyawan-tetap-puas/): Banyak karyawan sering bertanya, “Kenapa gaji saya berkurang setiap bulan?” Jawabannya hampir selalu sama: PPh 21. Namun, dampak PPh 21 tidak berhenti pada angka potongan gaji. Pajak ini juga memengaruhi kebijakan SDM perusahaan, mulai dari struktur gaji hingga strategi mempertahankan karyawan. Jika Anda mengelolanya dengan tepat, Anda bisa menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan kepuasan […]
- [Sering Dianggap Tidak Penting, Padahal Wajib! Ini Penghasilan Bukan Objek Pajak yang Tetap Harus Dilaporkan](https://konsulpajak.com/sering-dianggap-tidak-penting-padahal-wajib-ini-penghasilan-bukan-objek-pajak-yang-tetap-harus-dilaporkan/): Penghasilan bukan objek pajak sering dianggap tidak penting saat lapor SPT Tahunan. Padahal, Anda tetap harus mencantumkannya agar laporan pajak terlihat lengkap dan konsisten. Banyak wajib pajak hanya fokus pada penghasilan kena pajak. Akibatnya, mereka melewatkan informasi penting yang justru bisa memicu pertanyaan dari otoritas pajak. Karena itu, Anda perlu memahami jenis penghasilan ini sejak […]
- [Telat Lapor SPT Tahunan? Tenang, Anda Masih Bisa Lapor, Ini Penjelasannya](https://konsulpajak.com/telat-lapor-spt-tahunan-tenang-anda-masih-bisa-lapor-ini-penjelasannya/): Banyak wajib pajak langsung panik ketika melewati batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Mereka khawatir tidak bisa lagi melapor atau bahkan takut terkena masalah serius. Padahal, faktanya tidak demikian. Meskipun terlambat, Anda tetap bisa melaporkan SPT Tahunan. Namun, ada konsekuensi yang perlu Anda pahami. Telat Lapor Bukan Berarti Tidak Bisa Lapor Batas waktu pelaporan SPT Tahunan […]
- [Dampak PPh terhadap Laporan Keuangan: Hal yang Sering Diabaikan tapi Krusial bagi Perusahaan](https://konsulpajak.com/dampak-pph-terhadap-laporan-keuangan-hal-yang-sering-diabaikan-tapi-krusial-bagi-perusahaan/): Banyak perusahaan fokus mengejar laba, tetapi sering lupa memperhatikan dampak Pajak Penghasilan (PPh) terhadap laporan keuangan. Padahal, PPh tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga memengaruhi cara Anda membaca kinerja bisnis secara keseluruhan. Jika Anda memahami dampaknya sejak awal, Anda bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. PPh Bukan Sekadar Beban, Tapi Penentu Laba Bersih […]
- [Cara Mengajukan SKD WPDN di Coretax: Panduan Lengkap Sesuai PMK-112 Tahun 2025](https://konsulpajak.com/cara-mengajukan-skd-wpdn-di-coretax-panduan-lengkap-sesuai-pmk-112-tahun-2025/): Bagi pelaku usaha yang menerima penghasilan dari luar negeri, persoalan pajak tidak selalu berhenti di Indonesia. Dalam banyak kasus, penghasilan yang sama berpotensi dikenakan pajak di dua negara sekaligus. Inilah alasan mengapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi sangat penting. Melalui tax treaty atau P3B, wajib pajak dapat memperoleh manfaat seperti: Namun untuk memanfaatkan fasilitas […]
- [Perbedaan PPh 22, 23, 25, dan 29: Panduan Praktis agar Tidak Salah Paham](https://konsulpajak.com/perbedaan-pph-22-23-25-dan-29-panduan-praktis-agar-tidak-salah-paham/): Banyak wajib pajak sering merasa bingung ketika mendengar istilah PPh Pasal 22, 23, 25, dan 29. Angkanya mirip, tetapi fungsinya berbeda. Tidak sedikit yang tertukar saat menghitung atau melaporkan pajak. Padahal, kesalahan kecil bisa berdampak pada administrasi hingga potensi sanksi. Agar tidak salah langkah, Anda perlu memahami perbedaan masing-masing jenis PPh ini dengan cara yang […]
- [Cara Hitung Pajak Sewa Bangunan dan Tanah: Jangan Sampai Salah Hitung dan Rugi!](https://konsulpajak.com/cara-hitung-pajak-sewa-bangunan-dan-tanah-jangan-sampai-salah-hitung-dan-rugi/): Cara hitung pajak sewa bangunan dan tanah sering membuat bingung, terutama bagi pemilik properti yang baru mulai menyewakan asetnya. Banyak orang belum menyadari bahwa penghasilan dari sewa memiliki aturan pajak tersendiri. Padahal, jika Anda memahami cara menghitungnya sejak awal, Anda bisa menghindari kesalahan yang berujung pada denda. Selain itu, perhitungan pajak sewa sebenarnya cukup sederhana […]
- [Kewajiban Pajak untuk Koperasi Merah Putih: Panduan Lengkap agar Koperasi Tumbuh Sehat dan Patuh Sejak Awal](https://konsulpajak.com/kewajiban-pajak-untuk-koperasi-merah-putih-panduan-lengkap-agar-koperasi-tumbuh-sehat-dan-patuh-sejak-awal/): Koperasi selalu memiliki tempat istimewa dalam perekonomian Indonesia. Berbeda dengan badan usaha yang murni berorientasi keuntungan, koperasi lahir dari semangat kebersamaan, gotong royong, dan peningkatan kesejahteraan anggota. Karena itu, ketika program Koperasi Merah Putih mulai berkembang di berbagai daerah, banyak masyarakat melihatnya sebagai peluang besar. Koperasi dapat menjadi wadah usaha bersama, memperkuat ekonomi lokal, membuka […]
- [Kelebihan Bayar PPh Final UMKM? Begini Cara Ajukan Restitusi di Coretax](https://konsulpajak.com/kelebihan-bayar-pph-final-umkm-begini-cara-ajukan-restitusi-di-coretax/): Banyak pelaku UMKM sering tidak sadar sudah membayar pajak lebih besar dari seharusnya. Kesalahan hitung, dobel setor, atau transaksi tertentu bisa memicu kondisi ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Anda tetap bisa mengambil kembali kelebihan bayar tersebut melalui mekanisme restitusi. Kini, Anda juga bisa mengajukannya langsung lewat sistem Coretax. Kapan Bisa Ajukan Restitusi? Anda bisa […]
- [Jangan Salah Catat! Ini Perlakuan Akuntansi PPh Badan dan Dampaknya pada Laporan Keuangan](https://konsulpajak.com/jangan-salah-catat-ini-perlakuan-akuntansi-pph-badan-dan-dampaknya-pada-laporan-keuangan/): Banyak perusahaan fokus menghitung pajak, tetapi belum tentu memahami bagaimana mencatatnya dengan benar. Padahal, perlakuan akuntansi PPh Badan sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika Anda salah mencatat pajak, laporan bisa terlihat tidak akurat. Akibatnya, manajemen bisa mengambil keputusan yang kurang tepat. Karena itu, Anda perlu memahami cara mencatat pajak secara benar sejak awal. Apa yang […]
- [TER PPh 21: Peluang Baru atau Tantangan? Ini yang Perlu Dipahami Wajib Pajak Orang Pribadi](https://konsulpajak.com/ter-pph-21-peluang-baru-atau-tantangan-ini-yang-perlu-dipahami-wajib-pajak-orang-pribadi/): Perubahan cara menghitung pajak sering membuat banyak orang bingung. Hal ini juga muncul saat pemerintah mulai menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam PPh Pasal 21. Sebagian orang langsung melihat kemudahan dari sistem ini. Namun, sebagian lainnya justru merasa semakin sulit memahami potongan pajak mereka. Lalu, apakah TER benar-benar menguntungkan, atau justru menimbulkan tantangan baru? Apa […]
- [Kesalahan Fatal dalam Pemotongan PPh 21 yang Sering Terjadi](https://konsulpajak.com/kesalahan-fatal-dalam-pemotongan-pph-21-yang-sering-terjadi/): Di banyak perusahaan, PPh Pasal 21 sering dianggap sebagai pekerjaan rutin: hitung gaji, potong pajak, lalu selesai. Karena sifatnya yang berulang, tidak sedikit yang menganggap proses ini “aman” selama sudah menggunakan software payroll atau mengikuti template yang sama setiap bulan. Namun justru di sinilah letak masalahnya. Dalam praktik, kesalahan pemotongan PPh 21 adalah salah satu […]
- [Jenis Kode Faktur Pajak Sesuai Aturan Terbaru 2026](https://konsulpajak.com/jenis-kode-faktur-pajak-sesuai-aturan-terbaru-2026/): Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah terbiasa membuat faktur pajak setiap bulan. Namun ketika masuk ke tahap pengisian kode faktur pajak dan kode transaksinya, masih cukup banyak yang ragu. Pertanyaan yang sering muncul misalnya: Kesalahan memilih kode faktur pajak terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa besar. Faktur bisa salah secara administrasi, pajak masukan lawan transaksi berisiko […]
- [Cara Menghindari Sanksi Pajak: Strategi Aman agar Badan Usaha Tetap Patuh](https://konsulpajak.com/cara-menghindari-sanksi-pajak-strategi-aman-agar-badan-usaha-tetap-patuh/): Banyak pemilik usaha fokus mengembangkan bisnis. Mereka mengejar penjualan, memperluas jaringan, dan menjaga operasional tetap berjalan. Namun, di tengah aktivitas itu, mereka sering mengabaikan urusan pajak. Padahal, kesalahan kecil dalam perpajakan bisa langsung memicu sanksi. Denda administrasi dapat muncul dan mengganggu arus kas. Karena itu, setiap badan usaha perlu memahami cara menghindari sanksi pajak sejak […]
- [Panduan PPN 2026: Cara Hitung, Mekanisme, & Tips Menghindari Denda (Lengkap!)](https://konsulpajak.com/panduan-lengkap-ppn-pengertian-mekanisme-dan-cara-hitung-pajak/): Wajah perpajakan Indonesia di tahun 2026 telah bertransformasi total seiring dengan implementasi penuh Coretax Administration System. Aturan PPN yang dulu Anda pahami, kini memiliki prosedur pelaporan yang jauh lebih ketat dan terintegrasi. Jika Anda masih menggunakan cara lama dalam menghitung dan melaporkan PPN, saatnya untuk melakukan upgrade strategi. Simak panduan lengkap PPN 2026 ini untuk […]
- [Dapat Hadiah Undian atau Lomba? Begini Cara Hitung Pajaknya agar Tidak Kaget](https://konsulpajak.com/dapat-hadiah-undian-atau-lomba-begini-cara-hitung-pajaknya-agar-tidak-kaget/): Cara hitung pajak hadiah undian atau perlombaan penting Anda pahami sejak awal. Banyak orang merasa senang saat menang hadiah, namun sering lupa bahwa sebagian nilai tersebut harus dialokasikan untuk pajak. Padahal, aturan pajak sudah mengatur perlakuan hadiah secara jelas. Karena itu, Anda perlu mengetahui cara menghitungnya agar tidak salah paham. Dengan memahami konsep ini, Anda […]
- [Panduan Lengkap PPh 21 2026: Aturan Terbaru, Tarif TER, dan Tutorial Coretax](https://konsulpajak.com/panduan-lengkap-pph-21-2026-aturan-terbaru-tarif-ter-dan-tutorial-coretax/): Mengapa PPh 21 Tahun 2026 Berbeda? Memasuki tahun 2026, wajah perpajakan di Indonesia telah berubah total. Jika tahun-tahun sebelumnya kita masih berbicara tentang transisi tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata), maka di tahun 2026 fokus utamanya adalah konektivitas penuh. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pemahaman PPh Pasal 21 Anda di tahun-tahun lalu mungkin sudah tidak […]
- [Aturan PPN Tanggung Renteng 2026: Cara Setor dan Risiko Bagi Pembeli](https://konsulpajak.com/aturan-ppn-tanggung-renteng-2026-cara-setor-dan-risiko-bagi-pembeli/): Mendapatkan proyek pekerjaan dengan nilai besar pasti menjadi impian para pengusaha dan vendor. Banyak vendor dan rekanan pemerintah fokus hanya pada nilai proyek, tetapi melupakan risiko pajak yang melekat dalam transaksi. Salah satu risiko terbesar adalah PPN tanggung renteng. Jika perusahaan salah kelola dokumen, salah memahami mekanisme pemungutan, atau bertransaksi dengan pihak yang tidak patuh, […]
- [Kalkulator Pajak Online Lengkap dari Konsulpajak.com: Hitung Pajak Lebih Cepat, Tepat, dan Praktis](https://konsulpajak.com/kalkulator-pajak-online-lengkap-dari-konsulpajak-com-hitung-pajak-lebih-cepat-tepat-dan-praktis/): Masih menghitung pajak manual dengan Excel? Jika ya, Anda tidak sendiri. Banyak wajib pajak, staf accounting, konsultan, hingga pemilik usaha masih menghabiskan waktu hanya untuk menghitung PPh, PPN, penyusutan, dan sanksi administrasi. Padahal sekarang sudah tersedia kalkulator pajak online lengkap yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan. Melalui Konsulpajak.com, Anda dapat mengakses berbagai kalkulator pajak […]
- [PPh Final UMKM 0,5% Tidak Berlaku untuk Semua Penghasilan, Ini yang Harus Anda Tahu](https://konsulpajak.com/pph-final-umkm-05-tidak-berlaku-untuk-semua-penghasilan-ini-yang-harus-anda-tahu/): Banyak pelaku UMKM merasa sudah aman ketika menggunakan tarif PPh final 0,5%. Tarif ini memang sederhana, karena Anda cukup menghitung pajak dari omzet tanpa perlu repot membuat pembukuan detail. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat. Tidak semua penghasilan usaha bisa dikenai PPh final 0,5%. Jika Anda salah memahami hal ini, Anda bisa keliru […]
- [PPh 21 atas Pesangon: Final atau Tidak? Ini Penjelasan Lengkap yang Sering Disalahpahami](https://konsulpajak.com/pph-21-atas-pesangon-final-atau-tidak-ini-penjelasan-lengkap-yang-sering-disalahpahami/): Ketika hubungan kerja berakhir, perhatian karyawan biasanya langsung tertuju pada satu hal: pesangon. Nilainya sering kali cukup besar dan menjadi “bekal” setelah tidak lagi bekerja. Namun di sisi lain, ada satu aspek yang sering luput diperhatikan—bahkan oleh perusahaan sekalipun—yaitu perlakuan pajaknya. Tidak sedikit kasus di mana pesangon dipotong pajak dengan cara yang keliru. Ada yang […]
- [Kesalahan Pembukuan Pengusaha Pemula: Hal Sepele yang Bisa Berujung Masalah Besar](https://konsulpajak.com/kesalahan-pembukuan-pengusaha-pemula-hal-sepele-yang-bisa-berujung-masalah-besar/): Banyak pengusaha pemula fokus mengejar penjualan. Mereka berusaha meningkatkan omzet, mencari pelanggan baru, dan memperluas pasar. Namun, di tengah kesibukan itu, mereka sering melupakan satu hal penting: pembukuan. Padahal, pembukuan bukan sekadar catatan angka. Pembukuan menjadi fondasi yang menentukan apakah bisnis Anda benar-benar sehat atau hanya terlihat sibuk. Masalahnya, banyak kesalahan pembukuan muncul dari hal-hal […]
- [PPN Tanggung Renteng Kode Jenis Setor 411211-108: Panduan Lengkap Sesuai Pasal 126 PER-11/PJ/2025](https://konsulpajak.com/ppn-tanggung-renteng-kode-jenis-setor-411211-108-panduan-lengkap-sesuai-pasal-126-per-11-pj-2025/): Sejak terbitnya PER-11/PJ/2025, ada satu ketentuan baru yang sangat penting dipahami oleh bendahara pemerintah, rekanan, konsultan pajak, dan pelaku usaha yang bertransaksi dengan instansi pemerintah, yaitu mekanisme PPN tanggung renteng dengan Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 108. Bagi sebagian pihak, istilah ini masih terdengar teknis. Namun dalam praktik, ketentuan ini memiliki dampak […]
- [Syarat Pencabutan PKP yang Jarang Diketahui Wajib Pajak](https://konsulpajak.com/syarat-pencabutan-pkp-yang-jarang-diketahui-wajib-pajak/): Jangan Sampai Permohonan Ditolak Karena Hal Sepele Banyak wajib pajak mengira bahwa mencabut status PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah proses yang sederhana: cukup ajukan permohonan, lalu status akan dicabut. Dalam praktiknya, tidak sesederhana itu. Kami sering menemukan kasus di mana permohonan pencabutan PKP tertunda berbulan-bulan, bahkan tidak diproses lebih lanjut, hanya karena ada hal-hal kecil […]
- [Kalkulator Pajak Penyusutan: Cara Cepat dan Akurat Menghitung Beban Penyusutan Aset](https://konsulpajak.com/kalkulator-pajak-penyusutan-cara-cepat-dan-akurat-menghitung-beban-penyusutan-aset/): Dalam dunia usaha, ada satu komponen yang sering dianggap “hanya urusan akuntansi”, tetapi dampaknya sangat besar terhadap pajak: penyusutan aset. Banyak pelaku usaha membeli aset—kendaraan, mesin, peralatan—lalu mencatatnya begitu saja tanpa benar-benar memahami bagaimana penyusutan memengaruhi laba dan pajak. Padahal, kesalahan dalam menghitung penyusutan bisa berujung pada: Laba fiskal yang tidak akuratPajak terutang yang terlalu […]
- [Objek dan Bukan Objek PPh: Penghasilan Mana yang Kena Pajak dan Mana yang Tidak?](https://konsulpajak.com/objek-dan-bukan-objek-pph-penghasilan-mana-yang-kena-pajak-dan-mana-yang-tidak/): Banyak orang mengira semua penghasilan pasti kena pajak. Setiap menerima uang, mereka langsung berpikir ada kewajiban pajak di baliknya. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Sebenarnya, aturan pajak sudah membedakan jenis penghasilan secara jelas. Karena itu, Anda tidak perlu membayar pajak atas semua penghasilan. Jika Anda memahami perbedaannya, Anda bisa mengelola pajak dengan lebih tepat. […]
- [Cara Lapor Emas dan Logam Mulia di SPT: Panduan Lengkap agar Aman dan Tidak Salah](https://konsulpajak.com/cara-lapor-emas-dan-logam-mulia-di-spt-panduan-lengkap-agar-aman-dan-tidak-salah/): Cara lapor kepemilikan emas dan logam mulia di SPT sering membuat banyak orang ragu. Banyak yang menganggap emas sebagai aset pribadi yang tidak perlu dilaporkan. Padahal, emas dan logam mulia termasuk bagian dari harta yang wajib Anda cantumkan dalam SPT Tahunan. Jika Anda tidak melaporkannya, data kekayaan Anda bisa terlihat tidak lengkap. Karena itu, penting […]
- [Pajak THR: Kenapa Potongan Terasa Lebih Besar? Ini Penjelasan Sebenarnya](https://konsulpajak.com/pajak-thr-kenapa-potongan-terasa-lebih-besar-ini-penjelasan-sebenarnya/): Banyak karyawan kaget saat menerima THR. Mereka melihat potongan pajak yang terasa lebih besar dari biasanya. Bahkan, ada yang langsung mengira pemerintah mengenakan tarif pajak sangat tinggi. Padahal, kondisi ini tidak sesederhana itu. Sebelum Anda menyimpulkan terlalu jauh, Anda perlu memahami cara kerja pajak pada THR. Kenapa Pajak THR Terlihat Lebih Besar? Saat perusahaan membayar […]
- [Zakat Pengurang Pajak: Benarkah Bisa Mengurangi Pajak? Ini Cara Cerdasnya](https://konsulpajak.com/zakat-pengurang-pajak-benarkah-bisa-mengurangi-pajak-ini-cara-cerdasnya/): Selama ini, banyak orang memisahkan zakat dan pajak. Mereka menganggap zakat sebagai kewajiban agama, sementara pajak hanya urusan negara. Padahal, jika Anda memahami aturannya, keduanya bisa saling berkaitan. Faktanya, pemerintah memberi ruang bagi zakat untuk membantu menurunkan beban pajak. Jadi, ketika Anda membayar zakat, Anda tidak hanya beribadah, tetapi juga mengelola kewajiban pajak dengan lebih […]
- [Jenis-Jenis Pajak di Indonesia: Panduan Sederhana yang Wajib Dipahami Setiap Wajib Pajak](https://konsulpajak.com/jenis-jenis-pajak-di-indonesia-panduan-sederhana-yang-wajib-dipahami-setiap-wajib-pajak/): Banyak orang membayar pajak setiap tahun. Namun, tidak semua benar-benar memahami jenis pajak yang mereka bayarkan. Sebagian hanya tahu kewajiban lapor SPT. Sebagian lagi hanya mengenal potongan pajak dari gaji. Padahal, sistem perpajakan di Indonesia memiliki banyak jenis pajak dengan fungsi yang berbeda. Jika Anda ingin lebih bijak dalam mengelola keuangan, memahami jenis-jenis pajak menjadi […]
- [Tarif PPh Umum UMKM: Jangan Langsung Pakai! Ini Kewajiban Lapor ke DJP yang Sering Terlewat](https://konsulpajak.com/tarif-pph-umum-umkm-jangan-langsung-pakai-ini-kewajiban-lapor-ke-djp-yang-sering-terlewat/): Banyak pelaku UMKM mulai mempertimbangkan beralih dari tarif PPh final 0,5% ke tarif PPh umum. Alasannya beragam. Ada yang ingin lebih fleksibel dalam menghitung pajak, ada juga yang ingin mengakui biaya usaha secara penuh. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat. Anda tidak bisa langsung menggunakan tarif PPh umum, meskipun sudah memiliki Surat Keterangan […]
- [Pajak Ekonomi Digital: Panduan Praktis untuk Konten Kreator dan Freelancer agar Tetap Aman dari Pajak](https://konsulpajak.com/pajak-ekonomi-digital-panduan-praktis-untuk-konten-kreator-dan-freelancer-agar-tetap-aman-dari-pajak/): Dunia kerja terus berubah. Banyak orang kini menghasilkan uang dari internet, mulai dari menjadi konten kreator hingga freelancer. Namun, seiring meningkatnya penghasilan dari dunia digital, muncul satu pertanyaan penting: bagaimana pajaknya? Sayangnya, masih banyak yang menganggap penghasilan online tidak perlu dilaporkan. Padahal, negara tetap menganggap penghasilan digital sebagai objek pajak. Karena itu, Anda perlu memahami […]
- [Cara Mudah Membuat Kode Billing Angsuran PPh Pasal 25 Badan di Coretax — Panduan Lengkap & Praktis untuk Admin Keuangan](https://konsulpajak.com/cara-mudah-membuat-kode-billing-angsuran-pph-pasal-25-badan-di-coretax-panduan-lengkap-praktis-untuk-admin-keuangan/): Banyak perusahaan merasa sudah patuh pajak, tetapi justru tersandung pada hal yang terlihat sederhana: salah membuat kode billing. Kesalahan memilih KAP, keliru masa pajak, atau terlambat membayar karena kode billing kedaluwarsa adalah masalah yang hampir setiap minggu kami temui dalam praktik pendampingan klien. Padahal untuk angsuran PPh Pasal 25 Badan, proses administrasinya sebenarnya tidak rumit—selama […]
- [PPh Final vs PPh Tidak Final: Jangan Sampai Salah Pilih, Ini Perbedaan dan Waktu Berlakunya](https://konsulpajak.com/pph-final-vs-pph-tidak-final-jangan-sampai-salah-pilih-ini-perbedaan-dan-waktu-berlakunya/): Banyak wajib pajak masih bingung ketika mendengar istilah PPh Final dan PPh Tidak Final. Keduanya memang sama-sama pajak penghasilan, tetapi cara menghitungnya berbeda jauh. Jika Anda tidak memahami perbedaannya, Anda bisa salah mengambil keputusan. Akibatnya, Anda mungkin membayar pajak terlalu besar atau justru menghadapi risiko sanksi. Karena itu, Anda perlu memahami konsep ini sejak awal. […]
- [PPh Badan vs PPh Orang Pribadi: Mana yang Lebih Menguntungkan untuk Bisnis Anda?](https://konsulpajak.com/pph-badan-vs-pph-orang-pribadi-mana-yang-lebih-menguntungkan-untuk-bisnis-anda/): Saat usaha mulai berkembang, banyak pelaku bisnis mulai menghadapi satu pertanyaan penting: sebaiknya menggunakan skema pajak orang pribadi atau beralih ke badan usaha? Pertanyaan ini bukan sekadar formalitas. Pilihan tersebut bisa memengaruhi besarnya pajak yang Anda bayar, cara Anda mengelola keuangan, hingga peluang bisnis ke depan. Karena itu, Anda perlu memahami perbedaan PPh Badan dan […]
- [Jangan Sampai Rugi! Ini Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan dari PPh Badan](https://konsulpajak.com/jangan-sampai-rugi-ini-biaya-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dikurangkan-dari-pph-badan/): Banyak pengusaha sibuk mengejar omzet dan laba. Namun, tidak semua memperhatikan cara menghitung pajak dengan benar. Padahal, Anda bisa menekan beban pajak secara legal jika memahami pengelolaan biaya. Kesalahan kecil dalam mencatat biaya bisa berdampak besar. Anda bisa membayar pajak lebih tinggi atau bahkan menghadapi koreksi saat pemeriksaan. Karena itu, Anda perlu memahami dengan jelas […]
- [Kabar Gembira! Penghapusan Sanksi Keterlambatan SPT Tahunan OP 2025: Panduan Kebijakan KEP-55/PJ/2026](https://konsulpajak.com/kabar-gembira-penghapusan-sanksi-keterlambatan-spt-tahunan-op-2025-panduan-kebijakan-kep-55-pj-2026/): Relaksasi Pajak 2026: Mengapa Ada Kebijakan Penghapusan Sanksi? Pemerintah baru saja merilis kebijakan yang sangat melegakan bagi para wajib pajak orang pribadi. Melalui KEP-55/PJ/2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan dispensasi berupa penghapusan sanksi administrasi untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Ada tiga faktor utama yang melatarbelakanginya: Apa Saja […]
- [Mengapa Memahami Objek PPh Itu Penting bagi Keuangan Anda?](https://konsulpajak.com/mengapa-memahami-objek-pph-itu-penting-bagi-keuangan-anda/): Sebagai praktisi perpajakan, pertanyaan yang paling sering kami temui adalah: “Apakah semua uang yang saya terima harus dilaporkan dan dipajaki?” Jawabannya adalah tidak selalu. Dalam dunia perpajakan, kita mengenal konsep Objek PPh, yaitu penghasilan yang menjadi sasaran pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Memahami perbedaan antara penghasilan yang merupakan objek pajak dan yang dikecualikan sangatlah krusial. Bukan […]
- [Memahami Siapa Saja yang Menjadi Subjek Pajak di Indonesia](https://konsulpajak.com/memahami-siapa-saja-yang-menjadi-subjek-pajak-di-indonesia/): Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah setiap orang yang tinggal di Indonesia otomatis harus membayar pajak? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Dalam dunia perpajakan, kita mengenal istilah Subjek Pajak, yaitu pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Sebagai praktisi yang sering berhadapan dengan regulasi yang kompleks, saya melihat pemahaman dasar ini sering kali menjadi batu sandungan […]
- [PKP Adalah Kunci Bisnis Naik Level: Kapan Harus Dikukuhkan dan Apa Dampaknya?](https://konsulpajak.com/pkp-adalah-kunci-bisnis-naik-level-kapan-harus-dikukuhkan-dan-apa-dampaknya/): Banyak pelaku usaha fokus pada penjualan, tetapi sering mengabaikan satu hal penting: status perpajakan. Padahal, ketika bisnis mulai berkembang, Anda akan berhadapan dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada titik ini, Anda tidak bisa lagi bersikap santai. Lalu, kapan sebenarnya Anda harus menjadi PKP? Dan apa konsekuensinya bagi bisnis Anda? Mari kita bahas secara sederhana […]
- [PPh 21 DTP Magang Nasional: Peserta Terima Penghasilan Tanpa Potongan Pajak](https://konsulpajak.com/pph-21-dtp-magang-nasional/): Dukungan Nyata untuk Peserta Magang Nasional Kebijakan fiskal tidak hanya menyasar dunia usaha, tetapi juga menyentuh generasi muda yang sedang membangun kompetensi melalui program magang nasional. Pemerintah menyediakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah bagi peserta magang nasional sebagai bentuk dukungan konkret terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini memberi ruang bagi peserta magang untuk menerima […]
- [Strategi Jitu Lapor SPT PPh Suami–Istri yang Sama-Sama Bekerja di Coretax: Agar Pajak Pas Nihil, Tidak Kurang Bayar dan Tidak Lebih Bayar](https://konsulpajak.com/strategi-jitu-lapor-spt-pph-suami-istri-yang-sama-sama-bekerja-di-coretax-agar-pajak-pas-nihil-tidak-kurang-bayar-dan-tidak-lebih-bayar/): Setiap tahun jutaan wajib pajak di Indonesia melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Bagi sebagian orang proses ini cukup mudah. Namun bagi pasangan suami–istri yang sama-sama bekerja, pelaporan pajak sering menimbulkan kebingungan. Tidak sedikit pasangan yang kaget ketika sistem menunjukkan status kurang bayar, padahal perusahaan sudah memotong pajak setiap bulan. Sebaliknya, ada juga […]
- [THR Kena Pajak atau Tidak? Ini Penjelasan PPh Pasal 21 yang Wajib Dipahami Karyawan Swasta](https://konsulpajak.com/thr-kena-pajak-atau-tidak-ini-penjelasan-pph-pasal-21-yang-wajib-dipahami-karyawan-swasta/): Menjelang hari raya, banyak karyawan mulai menantikan Tunjangan Hari Raya (THR). Tambahan penghasilan ini sering membantu berbagai kebutuhan, seperti mudik, membeli kebutuhan keluarga, atau menambah tabungan. Namun banyak orang masih bertanya: apakah THR kena pajak? Sebagian karyawan merasa heran ketika jumlah THR yang diterima lebih kecil dari nominal yang diumumkan perusahaan. Kondisi ini biasanya terjadi […]
- [Jangan Abaikan! Dalam Kondisi Ini Pemotong Pajak Tetap Wajib Membuat Bukti Potong PPh 21/26](https://konsulpajak.com/jangan-abaikan-dalam-kondisi-ini-pemotong-pajak-tetap-wajib-membuat-bukti-potong-pph-21-26/): Banyak perusahaan fokus pada kewajiban memotong dan menyetor pajak. Namun, masih ada satu kewajiban penting yang sering terlewat, yaitu membuat Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. Padahal, bukti potong memiliki peran penting dalam administrasi perpajakan. Dokumen ini menjadi tanda resmi bahwa perusahaan telah memotong pajak atas penghasilan seseorang. Selain itu, penerima […]
- [Mengapa THR Dipotong Pajak? Simak Skema Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan](https://konsulpajak.com/pajak-thr-karyawan-swasta/): THR dan Pajak, Apa Hubungannya Pajak THR karyawan swasta sering menimbulkan pertanyaan setiap menjelang hari raya karena banyak pekerja belum memahami cara hitung PPh 21 atas tunjangan tersebut. Jawabannya jelas. THR termasuk penghasilan sehingga perusahaan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran tersebut. Ketentuan ini berlaku karena undang-undang pajak memasukkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis sebagai […]
- [Bantuan CSR Kena Pajak atau Tidak? Begini Penjelasan Otoritas Pajak](https://konsulpajak.com/bantuan-csr-kena-pajak/): Ketika Dana CSR Diterima, Pertanyaan Pajak Langsung Muncul Banyak penerima bantuan sosial dari perusahaan langsung bertanya, dana CSR kena PPh atau tidak. Dana masuk ke rekening dan terlihat sebagai tambahan penghasilan. Di sisi lain, perusahaan menyalurkan bantuan itu untuk tujuan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Melalui layanan resminya, Direktorat Jenderal Pajak lewat Kring Pajak menegaskan bahwa […]
- [UMKM Salah Setor Pajak hingga Lebih Bayar? Ini Cara Aman Mengatasinya Agar Status Pajak Tetap Nihil](https://konsulpajak.com/umkm-salah-setor-pajak-hingga-lebih-bayar-ini-cara-aman-mengatasinya-agar-status-pajak-tetap-nihil/): Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini semakin sadar pentingnya membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Kesadaran ini tentu menjadi kabar baik bagi sistem perpajakan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang masih mengalami kesalahan saat melakukan pembayaran pajak. Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi adalah salah setor pajak […]
- [PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Peserta Magang: Siapa yang Berhak dan Apa Syaratnya?](https://konsulpajak.com/pph-21-ditanggung-pemerintah-untuk-peserta-magang-siapa-yang-berhak-dan-apa-syaratnya/): Program magang sering menjadi pintu awal bagi mahasiswa dan lulusan baru untuk mengenal dunia kerja. Selain mendapatkan pengalaman, peserta magang juga biasanya menerima uang saku atau imbalan tertentu. Namun, banyak orang belum mengetahui bahwa imbalan tersebut juga dapat dikenai pajak. Kabar baiknya, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi […]

## Pages

- [My account](https://konsulpajak.com/my-account/)
- [Checkout](https://konsulpajak.com/checkout/)
- [Chart](https://konsulpajak.com/chart/)
- [Berita & Regulasi](https://konsulpajak.com/berita-regulasi/)
- [Syarat dan Ketentuan (Terms & Conditions)](https://konsulpajak.com/syarat-dan-ketentuan/): Terakhir diperbarui: 1 Agustus 2026 Selamat datang di KonsulPajak.com. Syarat dan Ketentuan ini mengatur penggunaan situs KonsulPajak.com serta pembelian dan penggunaan produk digital yang tersedia melalui situs ini. Dengan mengakses situs, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, mengunduh, menerima, atau menggunakan produk digital dari KonsulPajak.com, Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini. Apabila […]
- [Contact Konsulpajak](https://konsulpajak.com/contact-konsulpajak/)
- [Login/Register – kp](https://konsulpajak.com/login-register-kp/)
- [Payment](https://konsulpajak.com/payment/)
- [Produk](https://konsulpajak.com/produk/)
- [Template](https://konsulpajak.com/template/)
- [Konsultasi](https://konsulpajak.com/konsultasi/)
- [Kursus](https://konsulpajak.com/kursus/)
- [Peraturan](https://konsulpajak.com/peraturan/)
- [Belajar Pajak](https://konsulpajak.com/belajar-pajak/)
- [Home](https://konsulpajak.com/)
- [Modal Desktop](https://konsulpajak.com/modal-desktop/)
- [Modal Mobile](https://konsulpajak.com/modal-mobile/)
- [Tds switching plans wizard](https://konsulpajak.com/tds-switching-plans-wizard/)
- [My Articles](https://konsulpajak.com/my-articles/)
- [Login/Register - free_news](https://konsulpajak.com/login-register-free_news/)
- [Login/Register](https://konsulpajak.com/tds-login-register-2/)
- [RESOURCE CENTER](https://konsulpajak.com/resource-center/)
- [Password Reset](https://konsulpajak.com/password-reset/)
- [Account](https://konsulpajak.com/account/)
- [Logout](https://konsulpajak.com/logout/)
- [Members](https://konsulpajak.com/members/)
- [Register](https://konsulpajak.com/register/)
- [Login](https://konsulpajak.com/login/)
- [User](https://konsulpajak.com/user/)
- [FAQs](https://konsulpajak.com/faqs/)
- [Video Tutorial](https://konsulpajak.com/video-tutorial/)
- [Disclaimer](https://konsulpajak.com/disclaimer/)
- [Login/Register](https://konsulpajak.com/tds-login-register/)
- [Kalkulator Pajak](https://konsulpajak.com/kalkulator-pajak/)
- [PPh Badan](https://konsulpajak.com/pph-badan/)
- [PPh Orang Pribadi](https://konsulpajak.com/pph-orang-pribadi/)
- [Coretax](https://konsulpajak.com/coretax/)
- [PPh Pasal 21](https://konsulpajak.com/pph21/)
- [Pelatihan](https://konsulpajak.com/pelatihan/): Pelatihan Pajak Profesional Kami menyediakan pelatihan pajak yang komprehensif untuk membantu pengusaha memahami peraturan perpajakan dan meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan pajak mereka. Pelatihan Pajak Profesional Edukasi Perpajakan Terpercaya Kami menyediakan pelatihan perpajakan untuk membantu pengusaha memahami dan mengatasi permasalahan pajak. Pendampingan Pemeriksaan Pajak Layanan pendampingan kami membantu klien dalam menghadapi pemeriksaan pajak dengan lebih percaya […]
- [Layanan](https://konsulpajak.com/layanan/): Layanan Konsultasi Pajak Kami menyediakan konsultasi pajak profesional untuk membantu pengusaha mengatasi masalah perpajakan. Dapatkan pendampingan pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko sanksi. Ikuti pelatihan dan edukasi pajak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perpajakan Anda. Konsultasi Pajak Profesional Layanan Pajak Terpercaya Kami menyediakan konsultasi pajak untuk membantu pengusaha mengatasi permasalahan perpajakan yang kompleks. […]
- [Beranda](https://konsulpajak.com/beranda/): Konsultasi Pajak Terpercaya Solusi perpajakan untuk pengusaha, konsultasi, pelatihan, dan pendampingan. Konsultasi Pajak Terpercaya Konsul Pajak adalah platform terpercaya yang menyediakan layanan konsultasi pajak untuk membantu pengusaha mengatasi berbagai permasalahan perpajakan dengan profesionalisme. Kalkulator Pajak Kalkulator yang membantu menghitung penyusutan Aset Tetap dan Aset tidak berwujud dengan mudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kalkulator yang membantu […]
- [Privacy Policy](https://konsulpajak.com/privacy-policy/)
- [Contact](https://konsulpajak.com/contact/)
- [About](https://konsulpajak.com/about/)
- [Home](https://konsulpajak.com/home/): Coretax (1) KUP (3) Lainnya (13) Peraturan Pajak (5) PPh (5) PPh Pasal 21 (4) Tutorial Pajak (2) UMKM (4) Konsulpajak tempat kita sharing, belajar dan diskusi perpajakan dengan mudah #Biaya Jabatan , #Biaya Pensiun , #Billing Pajak , #Coretax , #Kode Billing , #Pajak UMKM Lainnya admin konsulpajak Juli 31, 2025 Panduan Lengkap Cara […]

## Products

- [Unduh Gratis Formulir PER-7/PJ/2025](https://konsulpajak.com/product/gratis-unduh-formulir-per-07-pj-2025/): Memenuhi Kewajiban Perpajakan dengan Mudah Dalam dunia perpajakan, kepatuhan adalah kunci untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kumpulan formulir yang bisa diunduh secara gratis yang telah dirancang sepenuhnya berdasarkan ketentuan PER-7/PJ/2025, memastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan Anda secara efektif. Dengan formulir lengkap ini, Anda tidak perlu lagi […]
- [Selamatkan Bisnis Anda dari Denda Ratusan Juta Akibat Salah Hitung PPN 12% dan Gagal Paham Coretax.](https://konsulpajak.com/product/selamatkan-bisnis-anda-dari-denda-ratusan-juta-akibat-salah-hitung-ppn-12-dan-gagal-paham-coretax/): Kenapa Strategi Legal untuk Pengusaha Kena Pajak Penting? Sebagai pengusaha kena pajak (PKP), memahami cara legal dalam mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kunci untuk mempertahankan profitabilitas bisnis Anda. Kesalahan kecil dalam perhitungan atau pelaporan PPN dapat berdampak besar, menguras sumber daya Anda, bahkan menimbulkan denda. Produk ini dirancang untuk membantu Anda menghindari kerugian yang […]
- [Anti-Fraud Accounting: Sistem Deteksi Dini Kebocoran Kas & Penggelapan Uang Bisnis](https://konsulpajak.com/product/anti-fraud-accounting-sistem-deteksi-dini-kebocoran-kas-penggelapan-uang-bisnis/): Rahasia Sukses Mengelola Keuangan Bisnis Ketika menjalankan bisnis, salah satu aspek yang sangat penting adalah memastikan keuangan Anda tetap terkendali. Kami hadir dengan solusi inovatif untuk membantu Anda mengetahui dan mendeteksi secara dini kebocoran kas serta penggelapan uang dalam bisnis Anda. Dengan alat ini, Anda dapat melindungi masa depan bisnis yang Anda bangun dengan penuh […]
- [Bypass PPh 21: Rahasia Menguasai Skema TER & Matriks Potongan Gaji Secara Akurat](https://konsulpajak.com/product/bypass-pph-21-rahasia-menguasai-skema-ter-matriks-potongan-gaji-secara-akurat/): Mulai Kuasai PPh 21 Tanpa Ribet Apakah Anda seorang pengusaha atau HRD yang merasa bingung dengan perhitungan dan tax planning PPh 21? Jangan khawatir lagi! Produk ini dirancang khusus untuk membantu Anda memahami dan menguasai PPh 21 secara cepat, sederhana, dan tepat sasaran. Kini, Anda bisa mengelola pajak penghasilan dengan lebih percaya diri tanpa kerumitan […]
- [Omset Miliaran, Pajak Aman: Perencanaan PPh Final Khusus Pengusaha & UMKM](https://konsulpajak.com/product/omset-miliaran-pajak-aman-perencanaan-pph-final-khusus-pengusaha-umkm/): Raih Ketenangan Pikiran dalam Pengelolaan Pajak UMKM Anda Apakah pembukuan bisnis Anda terasa berantakan di tengah usaha yang semakin berkembang? Dengan strategi perencanaan pajak ini, Anda akan mendapatkan panduan praktis dan terpercaya untuk membuat pengelolaan pajak menjadi lebih terstruktur dan bebas stres. Produk ini dirancang khusus bagi pengusaha individu yang masuk dalam kriteria UMKM dan […]
- [Mudah Membuat Laporan Keuangan Dalam 7 Hari](https://konsulpajak.com/product/mudah-membuat-laporan-keuangan-dalam-7-hari/): Mudah Membuat Laporan Keuangan dalam 7 Hari + Bonus Template Laporan Keuangan Otomatis Google Sheets Belajar Membuat Laporan Keuangan Sendiri Tanpa Harus Jago Akuntansi Apakah Anda seorang pemilik UMKM, pebisnis online, pemilik toko, café, restoran, freelancer, atau jasa profesional yang masih bingung membuat laporan keuangan? Anda tidak sendirian. Banyak pelaku usaha bekerja keras setiap hari, […]
- [Template Laporan Keuangan Full Otomatis](https://konsulpajak.com/product/template-laporan-keuangan-full-otomatis/): Template laporan keuangan full otomatis yang akan mempermudah anda dalam menyusun dan membuat laporan keuangan. Sangat cocok untuk para pengusaha yang baru saja merintis usaha atau pengusaha UMKM
- [Tax Planning Mastery -  Toko Online Marketplace](https://konsulpajak.com/product/tax-planning-mastery-toko-online-marketplace/): Pentingnya Mengelola Pajak untuk Toko Online Anda Mengelola pajak dengan benar adalah langkah penting yang tidak hanya membantu Anda memenuhi kewajiban hukum tetapi juga menjaga kelangsungan dan kredibilitas bisnis online Anda. Pelaku usaha di marketplace sering kali menghadapi tantangan dalam memahami peraturan pajak yang terus berkembang, tetapi dengan strategi yang tepat, Anda dapat menghindari kesalahan […]

## Optional

- [Agent (MCP protocol)](websites-agents.hostinger.com/konsulpajak.com/mcp)

[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)