Bagi pelaku usaha yang menerima penghasilan dari luar negeri, persoalan pajak tidak selalu berhenti di Indonesia. Dalam banyak kasus, penghasilan yang sama berpotensi dikenakan pajak di dua negara sekaligus. Inilah alasan mengapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi sangat penting.

Melalui tax treaty atau P3B, wajib pajak dapat memperoleh manfaat seperti:

• Tarif pajak lebih rendah
• Pembebasan pajak tertentu
• Hak pemajakan hanya di satu negara
• Kepastian hukum atas transaksi lintas negara

Namun untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, wajib pajak Indonesia biasanya memerlukan SKD WPDN.

Sejak terbitnya PMK Nomor 112 Tahun 2025, tata cara pengajuan dan penerbitan SKD mengalami penyesuaian, termasuk pemrosesan melalui sistem Coretax. Aturan ini memperkuat dasar hukum penerapan P3B dan mendorong proses digital yang lebih efisien.

Apa Itu SKD WPDN?

SKD WPDN adalah singkatan dari Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri.

Dokumen ini pada dasarnya menerangkan bahwa pemohon merupakan wajib pajak yang berdomisili di Indonesia untuk tujuan pemanfaatan P3B di negara mitra.

Dengan SKD WPDN, wajib pajak Indonesia dapat menunjukkan status domisili pajaknya kepada otoritas atau pihak pemotong pajak di luar negeri.

Dalam PMK 112/2025, istilah sebelumnya yang dikenal sebagai SKD SPDN diperbarui menjadi SKD WPDN. Perubahan ini merupakan penyesuaian terminologi agar selaras dengan kerangka administrasi terbaru.

Mengapa SKD WPDN Penting?

Banyak perusahaan atau individu menerima penghasilan dari luar negeri, misalnya:

• Royalti
• Dividen
• Bunga
• Jasa profesional
• Fee konsultan
• Penghasilan digital lintas negara

Tanpa dokumen domisili pajak, negara sumber penghasilan bisa mengenakan tarif pajak domestik yang lebih tinggi.

Dengan SKD WPDN, wajib pajak dapat mengajukan manfaat treaty sesuai perjanjian antara Indonesia dengan negara mitra.

Artinya, SKD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi alat penting untuk mencegah pajak berganda secara legal.

Dasar Hukum Pengajuan SKD WPDN

Dasar hukum utamanya adalah:

1. PMK Nomor 112 Tahun 2025

Mengatur tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, termasuk oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

2. Ketentuan P3B Indonesia dengan Negara Mitra

Setiap negara mitra dapat memiliki isi treaty yang berbeda.

3. Sistem Administrasi DJP melalui Coretax

Permohonan diproses secara elektronik melalui sistem resmi DJP

Batasan Permohonan yang Wajib Dipahami

Sebelum mengajukan, ada ketentuan penting yang sering terlewat.

Satu permohonan SKD WPDN hanya dapat diajukan untuk:

• Satu negara mitra P3B
• Satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
• Satu lawan transaksi

Artinya, jika Anda memiliki dua negara tujuan atau dua lawan transaksi berbeda, bisa diperlukan permohonan terpisah.

Ini penting agar pengajuan tidak ditolak karena struktur permohonan tidak sesuai.

Data yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengajukan

Agar proses lebih lancar, siapkan data berikut:

• Nama lawan transaksi di luar negeri
• TIN (Tax Identification Number) lawan transaksi jika tersedia
• Alamat lawan transaksi
• Email lawan transaksi
• Penjelasan jenis penghasilan yang diterima
• Tahun pajak yang diajukan
• Data identitas wajib pajak Indonesia

Semakin lengkap data di awal, semakin kecil risiko kendala saat submit.

Cara Mengajukan SKD WPDN di Coretax

Berikut langkah umum yang dapat dilakukan. Tampilan menu dapat berubah mengikuti pengembangan sistem.

1. Login ke Coretax

Masuk ke akun wajib pajak pada sistem Coretax menggunakan akses resmi yang dimiliki.

Pastikan:

• NPWP/NIK dan akun aktif
• Hak akses sesuai
• Email dan kontak dapat digunakan

2. Pilih Menu Layanan Administrasi

Masuk ke menu layanan administrasi atau layanan internasional yang memuat fitur pengajuan surat keterangan domisili.

Biasanya fitur ini berada dalam kategori layanan perpajakan formal.

3. Pilih Permohonan SKD WPDN

Pilih jenis layanan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri.

Pastikan tidak tertukar dengan layanan lain seperti perubahan data atau permohonan umum.

4. Isi Negara Mitra P3B

Masukkan negara tujuan tempat fasilitas treaty akan digunakan.

Contoh:

• Singapura
• Jepang
• Belanda
• Australia
• Negara mitra lainnya

Pastikan negara tersebut memang memiliki P3B dengan Indonesia.

5. Isi Tahun Pajak dan Lawan Transaksi

Masukkan:

• Tahun pajak
• Nama pihak pembayar penghasilan
• Nomor identitas pajak pihak luar negeri (jika ada)
• Alamat dan email lawan transaksi

Tahap ini penting karena menjadi inti permohonan.

6. Jelaskan Jenis Penghasilan

Isi uraian penghasilan yang diterima, misalnya:

• Royalti software
• Jasa konsultasi
• Dividen saham
• Bunga pinjaman
• Management fee

Gunakan penjelasan yang jelas dan sesuai dokumen transaksi.

7. Review dan Submit

Periksa seluruh data sebelum submit.

Kesalahan kecil seperti email salah, negara salah pilih, atau tahun pajak keliru bisa menyebabkan permohonan harus diulang.

8. Pantau Status Permohonan

Setelah dikirim, pantau status pada dashboard Coretax.

Jika memenuhi ketentuan, sistem dapat menerbitkan SKD secara otomatis. Jika data tidak sesuai, permohonan dapat tidak diproses lebih lanjut.

Apakah SKD WPDN Terbit Otomatis?

Salah satu perubahan penting di era Coretax adalah proses yang semakin digital.

PMK 112/2025 menegaskan bahwa SKD WPDN dapat terbit otomatis sepanjang syarat dan data yang diperlukan telah terpenuhi. Ini tentu mempercepat layanan dibanding proses manual sebelumnya.

Namun otomatis bukan berarti tanpa verifikasi. Data tetap harus benar dan konsisten.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Dalam praktik, beberapa masalah berikut cukup sering muncul.

Salah Menentukan Negara Mitra

Tidak semua negara memiliki treaty yang sama.

Satu Permohonan untuk Banyak Lawan Transaksi

Padahal aturan membatasi satu lawan transaksi per permohonan.

Penjelasan Penghasilan Terlalu Umum

Deskripsi seperti “jasa” saja sering kurang informatif.

Email Lawan Transaksi Tidak Valid

Ini dapat menghambat penggunaan dokumen.

Tahun Pajak Salah Input

Kesalahan sederhana, tetapi sering terjadi.

Banyak wajib pajak baru mengurus SKD setelah pajak luar negeri sudah terpotong penuh. Akibatnya, posisi negosiasi menjadi lebih sulit.

Pendekatan terbaik adalah menyiapkan SKD sebelum pembayaran dilakukan atau sebelum transaksi berjalan.

Dengan begitu:

• Treaty benefit bisa dimanfaatkan lebih awal
• Cash flow lebih baik
• Risiko pajak berganda berkurang
• Administrasi lebih rapi

Kesimpulan

SKD WPDN adalah dokumen penting bagi wajib pajak Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan ingin memanfaatkan fasilitas P3B.

Dengan berlakunya PMK 112 Tahun 2025 dan penggunaan Coretax, proses pengajuan kini menjadi lebih modern, cepat, dan terstruktur.

Kunci agar permohonan lancar adalah:

• Pahami negara tujuan treaty
• Siapkan data lawan transaksi
• Jelaskan jenis penghasilan dengan benar
• Ajukan per negara, per tahun, per lawan transaksi
• Review data sebelum submit

Jika dilakukan dengan benar, SKD WPDN dapat menjadi alat penting untuk efisiensi pajak internasional yang sah dan aman.