Kita semua tahu bahwa konsumsi buku — cetak ataupun digital — bukan hanya soal hiburan atau koleksi. Buku adalah jembatan untuk literasi, ilmu pengetahuan, dan budaya.
Di Indonesia, pemerintah pun memberikan fasilitas khusus: yakni pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jenis-buku tertentu.
Latar Belakang Singkat
Pemerintah melalui regulasi perpajakan dan pendidikan melihat bahwa ketersediaan buku yang terjangkau dan bebas dari beban pajak akan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan budaya baca dan literasi nasional. Nah, regulasi-regulasi tersebut menetapkan jenis buku yang dibebaskan PPN, sekaligus persyaratan agar fasilitas ini berlaku.
Apa Saja Dasar Hukumnya?
- PMK-5/PMK.010/2020 – Tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari PPN.
- Dalam PMK ini dijelaskan: “Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.”
- Atas impor dan/atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Buku pelajaran umum meliputi: buku pendidikan menurut UU Sistem Perbukuan, serta “buku umum yang mengandung unsur pendidikan”.
- Syarat: buku tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, tidak diskriminatif SARA, tidak mengandung pornografi/ujarkebencian/kekerasan.
- PP 49/2022 – Tentang PPN dibebaskan & PPN/PPnBM tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan BKP/JasaKena Pajak tertentu.
- Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “Buku pelajaran umum …” termasuk dalam BKP yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Dengan demikian, fasilitas pembebasan PPN atas jenis buku tertentu juga tercakup dalam PP ini sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih luas.
Jenis-Jenis Buku yang Mendapat Fasilitas Pembebasan PPN
Berdasarkan kedua regulasi di atas, dapat diringkas jenis buku yang mendapat pembebasan sebagai berikut:
- Jenis Buku Penjelasan & Catatan
- Buku Pelajaran Umum Meliputi buku pendidikan — digunakan dalam pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus.
- Selain itu termasuk juga buku umum yang mengandung unsur pendidikan.
- Kitab Suci Buku kitab suci dari suatu agama yang diterbitkan dan/atau diimpor/penyerahannya. Termasuk dalam regulasi PMK-5/2020 secara eksplisit.
- Buku Pelajaran Agama Buku yang khusus berisi materi pelajaran agama, baik untuk institusi pendidikan agama ataupun sebagai penunjang literasi agama. Termasuk dalam PMK-5/2020.
Mengapa Fasilitas Ini Penting?
- Mendorong literasi dan pendidikan: Dengan beban biaya yang jadi lebih ringan karena bebas PPN, buku menjadi lebih terjangkau dan tersedia secara luas.
- Sederhanakan regulasi fiskal: Pemerintah membuat kebijakan yang jelas sehingga pelaku penerbitan/import buku bisa memahami hak-fasilitasnya.
- Sesuai strategi nasional: Membaca dan edukasi adalah fondasi pengembangan SDM; pembebasan PPN buku adalah satu instrumen yang mendukungnya.
- Digitalisasi buku: Fasilitas juga mencakup e-book; ini mengakomodasi perkembangan zaman dan gaya belajar generasi baru.
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan bagi Penerbit/Importir/Distributor Buku
- Pastikan buku yang diterbitkan atau diimpor masuk kategori yang disebut (pelajaran umum, kitab suci, pelajaran agama) dan memenuhi definisi dalam regulasi.
- Pastikan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti SARA, pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Jika ada keraguan, evaluasi terlebih dahulu.
- Walaupun bebas PPN, tetap lakukan prosedur administrasi seperti penerbitan faktur pajak dengan kode 08 (untuk penyerahan BKP bebas PPN) bila diminta.
- Simpan dokumentasi impor/penyerahan dan bukti bahwa buku benar-benar memenuhi kriteria untuk fasilitas bebas PPN.
- Perhatikan bahwa regulasi bisa berubah; misalnya PP 49/2022 memperbarui daftar objek bebas PPN secara lebih luas.
Apa yang Tidak Termasuk atau Perlu Hati-Hati?
- Buku yang bersifat komersial murni, tanpa unsur pendidikan ataupun yang tidak masuk definisi buku pelajaran umum, mungkin tidak otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan. Meskipun ada pernyataan bahwa “semua buku” tetapi regulasi mengikat kriteria tertentu.
- Buku yang mengandung unsur dilarang seperti pornografi, kebencian, kekerasan, diskriminasi SARA. Regulasi secara eksplisit menolak perusahaan pembebasan fasilitas jika unsur-tersebut ada.
- Meski bebas PPN, keputusan administratif dan penerapan dapat berbeda dalam praktik—maka pengecekan dengan konsultan pajak atau DJP mungkin diperlukan.
Contoh Kasus Singkat
Misalnya: sebuah penerbit menerbitkan e-book untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) yang digunakan dalam kurikulum. Karena buku tersebut adalah “buku pendidikan” (pelajaran umum) dan diterbitkan dalam bentuk e-book, maka fasilitas pembebasan PPN dapat diterapkan. Sebaliknya, jika penerbit menerbitkan novel fiksi semata yang tidak mengandung unsur pendidikan, maka fasilitas ini mungkin tidak berlaku.
Kesimpulan
Regulasi PMK-5/PMK.010/2020 dan PP 49/2022 memberikan fasilitas pembebasan PPN bagi jenis buku tertentu — yaitu buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Ini merupakan kebijakan yang mendukung literasi, memudahkan akses buku, dan menandakan bahwa pemerintah memandang buku bukan sekadar komoditas, tetapi juga sarana publik untuk pengembangan diri dan masyarakat. Bagi penerbit, importir, atau distributor buku, memahami kriteria dan ketentuan regulasi ini sangat penting agar manfaat fasilitas dapat diterapkan secara benar dan optimal.